medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

KLHK Bentuk 952 Kampung Iklim Sepanjang Tahun 2016

Published in Nasional
Sabtu, 17 Desember 2016 21:18

Medialingkungan.com- Program Kampung Iklim (ProKlim) yang dikembangkan dan dilaksanakan sejak tahun 2011 adalah program berlingkup nasional yang dkembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nur Masripatin seperti yang dilansir Times Indonesia mengatakan, hingga Desember 2016 jumlah yang sudah teregister mencapai 952 kampung dan 85 kampung mendapatkan penghargaan ProKlim oleh KLHK. Kampung iklim saat ini mayoritas berada di Pulau Jawa, terutama di provinsi Jawa Barat.

“Tahun ini sudah 952 kampung yang telah terdaftar dari seluruh Indonesia. Dari semua level. Tetapi yg sudah mendapat tropi sekitar 85 desa,” ujar Nur disela-sela Lokakarya Wartawan Meliput Perubahan Iklim di Kuta, Bali pada Rabu (14/12).

Pemerintah melakukan perubahan desain dari sekadar memberi apresiasi menjadi gerakan nasional. Ini akan mendorong seluruh pihak mencipta dan memfasilitasi kelompok masyarakat sampai ke level kampung, desa, RT dan RW untuk membentuk kampung iklim.

Kampung Iklim diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 84 Tahun 2016 yang merupakan revisi dari Permen LH Nomor 19/2012 tentang ProKlim. Cakupannya diperluas, tidak sebatas tingkat rumah tangga dan kelurahan, namun juga komunitas, seperti kampus, rumah ibadah, hingga area sosial lainnya. Ada unsur adaptasi, mitigasi, kelembagaan yang menetap di dalamnya.

Nur mengatakan kampung iklim akan meningkatkan kapasitas masyarakat membangun adaptasi dan ketahanan desa menghadapi perubahan iklim, membantu mengurangi emisi, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan sumber penghidupan mereka. 

Di desa, yang daerah dekat hutan, masyarakat bisa menjaga hutannya, jika di kota masyarakat perkotaan dapat lebih lebih fokus pada efisiensi energi, pengelolaan sampah, air bersih dan kebersihan lingkungan.

Dalam merealisasikan program ini, KLHK juga bersinergi dengan kementerian lain, seperti program 'Desa Nelayan' dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta 'Desa Mandiri Energi' dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pemerintah menerima pencalonan lokasi yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan ProKlim dari berbagai pihak yang mengetahui telah dilaksanakannya aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di suatu lokasi secara berkelanjutan. (Mirawati)

Peta progress Program Kampung Iklim (ProKlim) di Seluruh Indonesia (Gambar: Ditjen PPI KLHK)

 

Turut Mengawal Kontribusi Indonesia Dalam Perjanjian Iklim Dunia, Unhas Gelar Kuliah Umum

Published in Nasional
Sabtu, 17 Desember 2016 17:21

Medialingkungan.com - Perubahan iklim sejak tahun 1992 hingga sekarang yang melibatkan semua bidang mulai dari ekonomi, sosial, politik, hingga kesehatan selalu menjadi bahan perbincangan global. Conference of Parties (COP) yang merupakan otoritas tertinggi dalam pembuatan keputusan Konvensi Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) berupaya mencari cara bagaimana meminimalisir gas rumah kaca di atmosfer yang sudah terlalu besar.

Sejalan dengan hal tersebut, Program Studi Pengelolaan Lingkungan Hidup angkatan 2016 sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin pada Jum’at (16/12) menyelenggarakan diskusi informal dan kuliah umum sebagai kuliah akhir pada matakuliah lingkungan global, dengan tema “Paris Agreement 2015 dan Perkembangan Terbaru COP 22 di Maroko tahun 2016” di Aula Hardjonoe Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Kegiatan tersebut menghadirkan Muhammad Farid selaku narasumber yang merupakan staf khusus Dirjen PPL KLHK, sekaligus merupakan salah satu utusan Indonesia ke COP 22 di Maroko.

“Kegiatan ini dilakukan guna untuk memperluas wawasan, bagaimana dinamika yang berkembang dalam proses negosiasi internasional seperti COP ini,” ujar moderator Dr Ir. M. Risal Idrus, M.Sc dalam kegiatan tersebut.

Perjanjian Paris atau COP 21 yang menjadi legal banding baru setelah Protocol Kyoto mengikat komitmen semua negara yang tergabung didalamnya, baik negera maju maupun negara berkembang agar menyampaikan kontribusi penurunan emisinya setiap 5 tahun sekali.

Dalam kegiatan ini Muhammad Farid memaparkan bahwa 197 negara yang tergabung dalam COP 21 berupaya menaikkan suhu global dibawah 2 derajat dari tingkat pra-industri. Dalam proses mitigasi masing-masing negara mengupayakan agar mencapai tingkat tertinggi global, kontribusi penurunan emisi harus di tingkatkan dan Negara berkembang perlu didukung untuk meningkatkan ambisisnya.

Hingga saat ini sebanyak 117 dari 197 negara yang tergabung dalam konvensi telah mertifikasi perjanjian Paris termasuk Indonesia. Jangka waktu yang sangat singkat jika dibandingkan dengan protocol Kyoto yang memakan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kesepakatan.

Indonesia yang merupakan negara mega-biodiversity harus terus ikut berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, selain kerena perjanjian ini sejalan dengan amanat konstitusi indonesia, juga adanya akses pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas yang diberikan.

Penyumbang emisi terbesar Indonesia, berasal dari sektor kehutanan dan lingkungan. Meski demikian Indonesia telah berupaya menekan emisi sektor kehutanan, seperti dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan hingga restorasi gambut. Seperti tahun ini, tingkat kebakaran hutan Indonesia menurun dari tahun sebelumnya, sehingga dapat menyelamatkan ratusan ton emisi agar tidak melayang ke atmosfer.

Farid mengatakan, delegasi Indonesia yang menghadiri COP 22 di Marakesh, Maroko berjumlah 500 orang dari berbagai elemen masyarakat mulai dari kementrian LHK, NGO, lembaga peneliti, swasta, pemerintah daerah hingga mahasiswa pun ikut terlibat dalam proses negosiasi ini. Meski demikian, hanya 80 orang yang menghadiri proses negosiasi itu.

“Ada sebanyak 50 agenda yang diikuti oleh delegasi Indonesia, agenda yang paling banyak diminati ialah mitigasi dan finance”, tambahnya.

Dalam mengimplementasikan perjanjian Paris perlu adanya aksi pencegahan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan dukungan pendanaan, penggunaan inovasi teknologi, peningkatan kapasitas didukung mekanisme transparansi serta tata kelola berkelanjutan. Aksi-aksi penurunan emisi ini perlu kerja berat, dan menjadi pekerjaan besar bersama. (Mirawati)

Trump Didesak Koalisinya Untuk Hentikan Rencana Melawan Emisi Karbon

Published in Internasional
Sabtu, 17 Desember 2016 17:14

Medialingkungan.com – Para pejabat di 24 negara bagian Amerika Serikat (AS) telah mendesak Presiden terpilih, Donald Trump untuk menghentikan rencana Presiden Obama dalam memerangi perubahan iklim, dan menutup pembangkit listrik tenaga batubara. Koalisi 24 pejabat ini meminta pemerintah Partai Republik untuk membatalkan rencana energi bersih yang diberlakukan oleh pemerintah Partai Demokrat saat ini.

Saat ini AS menerapkan aturan hukum yang dirancang untuk menurunkan emisi karbon (terutama dari pembangkit listrik batubara) pada tahun 2030 sebesar 32 persen dibawah level emisi tahun 2005. Namun saat ini, Mahkamah Agung telah memerintahkan untuk menunda implementasi aturan energi bersih tersebut sampai proses hukum untuk tentang aturan tersebut telah benar-benar selesai.

Jaksa Agung Virginia Barat, Patrick Morrisey dan juga Jaksa Agung Texas, Ken Paxton, menyarankan kepada Kongres agar segera mengambil tindakan untuk mencegah Badan Pengawas Lingkungan Hidup AS (Environmental Protection Agency, EPA) membuat draft aturan yang serupa nantinya.

“Permintaan tersebut harus menjelaskan dari sudut pandang administratif, bahwa (rencana energi bersih) ini diluar hukum dan EPA tidak memiliki wewenang untuk menegakkan itu,” ujar Morrisey seperti dilansir Reuters.

Kabinet Trump nantinya berpotensi akan diisi oleh nominator dari negara-negara bagian yang banyak menggunakan bahan bakar fosil. Trump memilih Scott Pruitt, Jaksa Agung Oklahoma untuk menjalankan EPA, padahal sebelumnya, Scott merupakan penentang tindakan-tindakan Obama dalam menekan perubahan iklim. Selanjutnya Trump memilih mantan Gubernur Texas, Rick Perry untuk menjadi Kepala Departemen Energi, padahal Rick merupakan seorang yang skeptis terhadap perubahan iklim.

Trump berjanji untuk menghidupkan kembali pengeboran minyak dan gas serta pertambangan batubara melalui jalur pelemahan aturan-aturan federal. Dia juga mengatakan akan menarik AS keluar dari kesepakatan global untuk mengurangi emisi karbon dioksida, padahal sejumlah ilmuwan telah memperingatkan bahwa itu akan menyebabkan kenaikan permukaan air laut, serta kekeringan dan badai yang akan lebih sering terjadi. (Muchlas Dharmawan)

UNEP Apresiasi Indonesia Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Published in Nasional
Selasa, 13 Desember 2016 19:29

Medialingkungan.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menerima kunjungan kehormatan dari United Nations Environment Program (UNEP) Selasa, (13/12) di Gedung DPR, Senayan. Pertemuan ini diadakan guna membahas isu lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim.

 “Kita berharap semuanya akan seperti key issue untuk lebih lokal dalam mengelola isu lingkungan kita. Sehingga Indonesia bisa memanfaatkan dan terbantu setelah komitmen Indonesia untuk ikut serta dalam meratifikasi konvensi Internasional tentang perubahan iklim,” tegas Fahri, seperti dikutip dari Republika.

Fahri pun menegaskan bahwa Indonesia berterima kasih kepada UNEP yang selama ini banyak membantu dalam program pengelolaan lingkungan yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia.

Direktur Eksekutif UNEP, Erik Solheim sebelumnya mengapresiasi keberhasilan Indonesia dalam mengelola lingkungan. Ia pun akan pergi ke beberapa negara untuk menceritakan keberhasilan Indonesia dalam mengelola lingkungan tersebut agar dapat dijadikan contoh bagi negara lain.

“Indonesia memiliki banyak orang utan dan juga gambut, saya akan senang hati pergi ke negara lain untuk menceritakan kisah keberhasilan di Indonesia,” ujar Erik, yang juga merupakan Mantan Menteri Lingkungan Hidup Norwegia.

Turut hadir mendampingi dalam pertemuan ini yakni Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Nurhayati Ali Assegaf, Ketua Kaukus Ekonomi Hijau DPR Satya W. Yudha, Anggota Komisi VII Aryo Djojohadikusumo dan Mercy Chriesty Barends serta Anggota Komisi I Dave Akbarsyah Fikarno. (Muchlas Dharmawan)

Google Akan Pakai 100% Energi Terbarukan Tahun 2017 Mendatang

Published in Internasional
Kamis, 08 Desember 2016 17:49

Medialingkungan.com – Raksasa internet dunia, Google menyatakan kantor dengan 60.000 karyawannya akan menggunakan 100 persen energi terbarukan untuk pengoperasiannya mulai tahun 2017 mendatang. Google yang telah menjadi pembeli energi listrik terbarukan yang terbesar di dunia ini menilai bahwa energi terbarukan memakan sedikit biaya operasional.

Marc Oman selaku Kepala Bagian Energi Uni Eropa Google yakin bahwa hal ini baik untuk bisnis, dan penggunaan energi bersih ini akan memberikan keuntungan jangka panjang.

“Para pendiri kami yakin bahwa perubahan iklim nyata dan serius mengancam, sehingga kita harus turut mengambil peran dalamnya,” ujar Oman, seperti dilansir The Guardian, Rabu (07/12).

Oman mengatakan bahwa Google butuh 5 tahun untuk mencapai target 100 persen energi terbarukan sejak dimulainya tahun 2012, hal ini disebabkan rumitnya proses negosiasi dalam pembelian energi.

“Ini rumit, perusahaan kecil akan berjuang keras dengan dokumen-dokumennya. Kami membeli energi di berbagai yurisdiksi, sehingga tidak bisa hanya sekedar mengcopy-paste perjanjiannya,” tegas Oman.

Pada tahun 2015, Google membeli 5,7 TeraWatt per jam (TWh) energi listrik terbarukan. Tak jauh beda dari energi yang dihasilkan seluruh panel surya di Inggris, yaitu 7,6 TWh.

Oman berkata bahwa Google sekarang sedang mengincar kesepakatan kerjasama 10 tahun uuntuk energi rendah karbon yang intermitten (tidak terputus-putus) seperti tenaga air, biomassa dan nuklir.

Meski kontroversial, Oman menyatakan bahwa Google tidak menutup kemungkinan untuk menandatangani kontrak pembelian energi nuklir yang murah dan aman. Namun ia menerangkan bahwa sampai sekarang belum ada proyek energi nuklir yang memenuhi kriteria tersebut.

Penggunaan 100 persen energi terbarukan Google tidak berarti sepenuhnya langsung berasal dari tenaga angin dan surya. Tiap tahun, jumlah energi terbarukan yang dibeli setara dengan energi listrik yang digunakan untuk pengoperasian perusahaan. (Muchlas Dharmawan)

Pemerintah Swedia Usulkan Pajak Iklim Penerbangan

Published in Internasional
Jumat, 02 Desember 2016 14:37

Medialingkungan.com - Sebuah komisi yang ditunjuk Pemerintah Swedia merekomendasikan Pajak Iklim Penerbangan pada Rabu (30/11) bahwa maskapai penerbangan yang beroperasi di Swedia harus membayar pajak antara 80 hingga 430 krona Swedia (atau sekitar Rp 120.000 hingga Rp 630.000) per-penumpang dan penerbangan untuk mengimbangi emisi karbon.

Seperti dilansir oleh Reuters, salah satu retribusi yang diupayakan meliputi biaya penerbangan domestik yang akan naik 80 krona Swedia dan penerbangan internasional 280 hingga 430 krona Swedia, tergantung pada jarak penerbangan tersebut.

Berdasarkan aturan saat ini di negara Nordic, maskapai penerbangan akan membayar pajak nilai tambah sebesar 6 persen pada penerbangan domestik, sementara penerbangan internasional dibebaskan dari PPN.

Rencana pemerintah yang ingin menangguhkan peraturan ini guna menciptakan niat baik dalam dialog global dalam membatasi polusi akibat pesawat terbang, dikritik oleh partai-partai oposisi yang mengatakan pajak itu hanya sedikit mengurangi karbon dioksida dan akan lebih merugikan industri penerbangan.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat membuat suatu bentuk proposal, dalam anggaran musim gugur mereka berikutnya di Oktober 2017.

Komisi mengusulkan agar pajak mulai berlaku pada 1 Januari 2018, dan mengatakan bahwa diharapkan untuk menaikkan pendapatan Negara sekitar 1,75 Miliar krona Swedia per tahun. (Mirawati)

Perubahan Iklim Membunuh Terumbu Karang Terbesar Di Dunia

Published in Internasional
Rabu, 30 November 2016 16:51

Medialingkungan.com – Para ilmuwan menyampaikan hasil survey terumbu karang, pada Selasa (29/11). Dijelaskan bahwa lautan hangat di sekeliling Great Barrier Reef, Australia, telah membunuh dua pertiga dari bentangan karang sepanjang 700 kilometer tersebut dalam sembilan bulan terakhir. Kematian karang itu "hampir pasti" merupakan yang terbesar dan terburuk yang pernah dicatat dimanapun karena ukuran Barrier Reef, yang luasnya 348.000 kilometer persegi, merupakan terumbu karang terbesar di dunia.

Seperti dilansir Reuters, Profesor Andrew Baird, seorang peneliti di James Cook University yang menjadi bagian dari tim survey terumbu karang, mengatakan bahwa terumbu karang pada dasarnya seperti dimasak. Para ilmuwan iklim berpendapat peningkatan karbon dioksida di atmosfer menjebak panas yang memancar dari Bumi, menciptakan pemanasan global.

Pemutihan terjadi ketika air air terlalu hangat, memaksa karang mengusir alga hidup dan menyebabkan karang mengapur dan menjadi putih. Pemutihan ringan koral bisa pulih jika temperatur turun dan survei mendapati ini terjadi di bagian selatan terumbu karang, tempat tingkat kematian karang jauh lebih rendah. Meski ada pemutihan yang terjadi secara alami, para ilmuwan khawatir peningkatan suhu laut akibat pemanasan global memperbesar kerusakan, membuat ekosistem peka di bawah laut tidak bisa pulih.

Komite Warisan Dunia UNESCO, tak lagi menempatkan Great Barrier Reef dalam daftar "bahaya" pada akhir Mei 2016 kemarin, namun tetap meminta pemerintah Australia menyampaikan kemajuan upaya penyelamatan terumbu karang tersebut. Pemerintah Australia akan mengajukan perbaruan itu pada Jumat menurut juru bicara Kementerian Lingkungan Josh Frydenberg.

Australia adalah salah satu pembuang karbon per kapita terbesar karena ketergantungannya pada pembangkit listrik berbahan bakar batubara. Pada Juni 2016, selama masa kampanye pemilihan umum, Perdana Menteri Malcolm Turnbull menjanjikan dana satu miliar dolar Australia untuk melindungi terumbu karang.

"Perubahan iklim membunuh Great Barrier Reef," kata ahli lingkungan Charlie Wood.

Wood juga menyatakan bahwa penambangan dan pembakaran batu bara, minyak dan gas secara berlanjut merupakan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki lagi pada iklim. Jika kita ingin anak-anak kita menikmati Great Barrier Reef hingga generasi selanjutnya, kita harus bertindak sekarang untuk menjaga bahan bahan fosil tetap berada di dalam tanah. (Andi Wahyunira)

Afrika Selatan Menjerit Akibat El Nino dan Perubahan Iklim

Published in Internasional
Senin, 28 November 2016 18:34

Medialingkungan.com – Malawi, salah satu dari tujuh negara di Afrika selatan yang berada di ambang kelaparan. PBB mengatakan bahwa Malawi darurat bantuan makanan mengikut Madagaskar, Zambia, Kongo, Zimbabwe, Mozambik dan beberapa tempat lain di Afrika Selatan. Panen jagung yang menjadi harapan mereka telah gagal berkali-kali disebabkan oleh El Nino dan perubahan iklim yang ekstrim.  

Seperti yang dilansir The Guardian, seorang anak 2 tahun bernama Zeka menjeri kesakitan ketika seorang pekerja kesehatan mengukur lingkaran lengannya sementara perawat yang lain memegang kakinya dan menekan dagingnya. Perawat yang memeriksa Zeka mengatakan bahwa Zeka menderita edema, pembengkakan yang diakibatkan oleh kelaparan ekstrim.

Ibu Zeka mengatakan bahwa mereka belum makan selama berhari-hari. Mereka hanya hidup dari buah-buahan liar, bunga lili dan kebaikan dari tetangga mereka.

Selain Malawi, Madagaskar yang juga mengalami hal serupa. David Phiri, Koordinatoor Pangan dan Pertanian PBB yang berbasis di Harare, Zimbabwe mengatakan bahwa ratusan ribu orang berada di ambang kelaparan. Kematian bahkan terjadi dimana-mana dan hal tersebut memerlukan tindakan yang cepat.

Phiri menjelaskan bahwa dari 5 point skala yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga bantuan, Madagaskar berada di point 4 dimana point 5 adalah kelaparan. Pihaknya mengatakan bahwa ketakutan paling besar mereka adalah ketika titik-titik kelaparan bertambah.

“Orang-orang telah kehabisan makanan. Jika makanan tidak datang, itu akan menyebabkan masalah serius  seperti pengerdilan masa kanak-kanak yang akan berdampak seumur hidup di kehidupan mereka”, ujar Phiri.

Lebih dari 40 juta orang di Afrika Selatan dan 11 juta di Ethiopia akan membutuhkan bantuan makanan untuk beberapa bulan kedepaan dan puncaknya diperkirakan akan terjadi bulan Januari. Phiri mengharapkan bantuan yang lebih banyak dari bantuan yang ada saat ini. Tapi pihaknya memahami bahwa anggaran donor terbatas dan banyak titik kelaparan yang tersebar di berbagai negara yang juga membutuhkan bantuan makanan. (Suterayani)

Hasil COP22, Negosiator Iklim Sepakati Roadmap 2018

Published in Internasional
Selasa, 22 November 2016 16:24

Medialingkungan.com - Sebanyak 197 negara anggota PBB bidang Perubahan Iklim atau United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) bersama-sama menutup COP22 di Marrakesh, Maroko pada Sabtu (19/11).

Negosiator Iklim dengan negara-negara anggota PBB setuju untuk menyelesaikan aturan Perjanjian Paris tahun 2018 mendatang serta keputusan penting lainnya untuk memajukan pelaksanaan pakta iklim global.

Setelah berhasil menyepakati Persetujuan Paris tahun kemarin, pada tahun ini negara-negara anggota sepakat untuk membahas modalitas, prosedur dan pedoman pelaksanaannya untuk tahun-tahun yang akan datang hingga tahun 2050.

Paula Caballero, Direktur Global Program Iklim, World Resources Institute mengatakan, pembicaraan iklim di Marrakesh menegaskan komitmen yang kuat untuk aksi iklim internasional. Delegasi di Marrakesh membuat kemajuan penting dalam membangun pondasi untuk mendukung Perjanjian Paris, yang mulai berlaku hanya beberapa hari sebelum COP22. Yang paling penting, negosiator setuju untuk menyelesaikan aturan Perjanjian Paris pada tahun 2018 dan mengembangkan peta jalan yang jelas untuk memenuhi batas waktu itu.

Negosiator di Marrakesh juga menekankan pentingnya memperluas dukungan untuk negara-negara berkembang dalam mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka untuk menjaga kepercayaan, negara-negara maju harus terus meningkatkan pendanaan sejalan dengan komitmen mereka sebesar 100 miliar US Dollar pada tahun 2020.

Tidak dipungkiri bahwa terpilihnya Donald Trump juga berpengaruh dalam ruang negosiasi, namun dengan semangat yang kuat tidak ada negara yang mundur dari komitmennya untuk aksi iklim. Sebaliknya, dalam beberapa hari sejak pemilihan, Australia, Botswana, Jepang, Pakistan, Italia dan lain-lain telah bergabung dengan Perjanjian Paris. Dukungan untuk tindakan iklim tetap tak tergoyahkan.

Pemerintah nasional bukan satu-satunya orang yang mengambil pandangan panjang di Marrakesh. Pada pekan ini, 200 perusahaan telah mengajukan target emisi sejalan dengan ilmu pengetahuan, di antaranya Wal-Mart, Mars Inc, dan Sony.

Pada COP22, tumbuh pengakuan bahwa negara tidak akan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tanpa mengatasi perubahan iklim, demikian juga perubahan iklim tidak bisa diatasi tanpa mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Terus kesejahteraan para ekonomi dan masyarakat kita menuntut tindakan segera menuju nol karbon, dunia yang tahan iklim. (Mirawati)

Atasi Perubahan Iklim Global, Indonesia-Australia Jalin Kerja Sama Untuk Petani

Published in Nasional
Selasa, 22 November 2016 16:09

Medialingkungan.com – Siaran Pers dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta yang diterima di Jakarta, Minggu, menyebutkan Menteri Luar Negeri Julie Bishop telah mengumumkan Paket Perawatan Lahan Australia guna mendukung negara-negara di kawasan Indo-Pasifik termasuk para petani di Indonesia, dalam memenuhi target pengurangan emisi.

"Australia akan menyediakan 10 juta Dollar Australia guna membantu Indonesia mengurangi emisi karbon serta mengembangkan sektor pertanian dan kehutanan yang lebih efisien yang merupakan sumber terbesar dari emisi," kata Menteri Bishop.

Upaya dalam untuk mencegah kebakaran hutan dan gambut, Australia menjalin kerja sama dengan industri kehutanan dan pertanian Indonesia. Kerjasama ini merupakan bagian dari upaya lebih luas dalam mengurangi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Paket perawatan lahan tersebut akan memanfaatkan keahlian Australia dalam bidang pertanian. 

Bishop juga menjelaskan petani Australia merupakan pecinta lingkungan dan telah menerapkan praktik pertanian dan teknologi terbaru guna menghadapi perubahan iklim.

Tahun lalu Australia bekerja sama dengan Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan dan gambut dengan mengirim pesawat pengebom air ke Sumatra. 

Australia juga menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang menderita gangguan pernapasan dan penyakit lainnya akibat kabut asap di Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

Selanjutnya dalam rangka mengembangkan empat program baru guna mendukung pengurangan emisi dan melaksanakan praktik pengelolaan lahan yang lebih baik, Australia akan bermitra dengan Pemerintah Indonesia, Badan Restorasi Gambut dan lembaga lainnya.

Australia juga akan terus menyediakan mitigasi perubahan iklim melalui berbagai program serta membantu para petani untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dan pengolahan lahan yang baru. (Andi Wahyunira)

Halaman 1 dari 17

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini