medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

SEKJEN KLHK: PENGUSAHA HUTAN HARUS BERPIHAK PADA MASYARAKAT

Published in Nasional
Rabu, 22 November 2017 11:06

Medialingkungan.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono wakili Menteri LHK dalam kegiatan Rapat Kerja Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) 2017 di Jakarta (21/11/17). Kegiatan tersebut Bambang menegaskan pentingnya mempertahankan fungsi produksi, fungsi sosial, dan fungsi lingkungan, dalam pengelolaan hutan produksi.

"Potensi sumber daya hutan sebagai keunggulan komparatif harus berpihak kepada masyarakat, untuk itu pemerataan ekonomi tidak boleh dilupakan," ungkapnya.

Bambang juga menekankan tiga hal utama yang menjadi pesan Menteri LHK, yaitu pentingnya memberi akses legal kepada masyarakat, upaya peningkatan kapasitas bagi masyarakat dalam berwiraswasta atau berusaha, serta pendidikan vokasi atau keterampilan sebagai keunggulan komparatif.  Selain itu, Ia juga berharap usaha kehutanan ini dapat berkelanjutan dengan berbasis masyarakat, dan pengusaha dapat membantu masyarakat dalam penyediaan bibit untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR), untuk mendukung pembentukan kebun plasma.

"Tolong dijaga reposisi masyarakat dan lingkungan. Masyarakat dari objek menjadi subjek. Tolong bantu masyarakat, pola bagi hasil disepakati bersama, dan rakyat juga dapat diajak kerjasama dalam pengendalian karhuta untuk menjaga fungsi lingkungannya," tambahnya.

Sementara itu, Ketua APHI, Indroyono Soesilo menyampaikan bahwa tema Raker APHI tahun ini bertujuan untuk menggali lebih lanjut apa yang harus dilakukan dan ditingkatkatkan, untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif. Berkenaan dengan sistem informasi produksi hasil hutan secara online yang telah berdiri saat ini (SIPHPL), APHI telah membangun sistem pemasaran secara online berbasis e-commmerce untuk mendukung hal tersebut.

"Sistem ini mendukung produksi hasil hutan kayu berbasis SVLK, dan untuk tahap awal, akan diujicobakan pada proyek di Provinsi Papua Barat, untuk mendorong industri kayu di kawasan Indonesia Timur, bagaimana mendekatkan konsumen dengan produsen," ujar Indroyono.

Turut hadir dalam Rakernis APHI, yaiti Direktur Jenderal PHPL, Direktur Jenderal PKTL, Gubernur Papua Barat, Ketua DPPI, PSM, Perwakilan Kedubes Australia, dan jugamitra-mitra. {Dedy}

Manggala Agni Manfaatkan Limbah jadi Sumber Energi

Published in Nasional
Senin, 20 November 2017 17:19

Medialingkungan.com - Manggala Agni Daerah Operasi Ketapang Kalimantan Barat manfaatkan limbah hasil penyiapan atau pembukaan lahan menjadi cuka kayu. Hasil temuan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, briket arang dan juga gas sebagai sumber energi pengganti LPG (Liquified Petroleum Gas). 

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Raffles B. Panjaitan mengungkapkan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di Indonesia dan tahun 2015 menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Pasca kebakaran hutan terparah pada tahun 2015, menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk terus melakukan berbagai upaya menuntaskan permasalahan tersebut.

“Pembukaan lahan masih menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu diciptakan inovasi-inovasi yang mendukung pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

Raffles menambahkan bahwa pembuatan cuka kayu, briket arang, dan juga pengolahan gasifikasi dapat dikembangkan di masyarakat untuk menjadi solusi bermanfaat sekaligus diharapkan dapat menekan potensi kebakaran hutan dan lahan. Hasil-hasil olahan ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat itu sendiri atau dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. 

Pemanfaatan limbah hasil pembukaan lahan menjadi cuka kayu ini merupakan implementasi arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017. Presiden Republik Indonesia memberikan arahan bahwa upaya pencegahan karhutla harus tetap dilakukan dengan sinergi dari semua pihak dan dilakukan sedini mungkin sebelum terjadi kebakaran karena ketika sudah terjadi kebakaran, akan sulit untuk dipadamkan.

Pengembangan teknik penyiapan lahan tanpa bakar dan berbagai upaya pencegahan karhutla lainnya terus dilakukan di wilayah Indonesia untuk menekan tingkat kerawanan karhutla. Di Kalimantan Barat Sampai dengan tanggal 18 November 2017 ini, jumlah hotspot di wilayah ini sejumlah 639 titik, menurun drastis jika dibandingkan tahun 2016 periode yang sama yaitu 1.550 titik. Begitu juga luasan kebakarannya. Hasil perhitungan citra satelit sampai dengan September 2017, luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat 7.440 ha dimana angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya seluas 9.174 ha. (Dedy)

OJK Wadahi Investor Peduli Lingkungan

Published in Nasional
Sabtu, 18 November 2017 14:09

Medialingkungan.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aturan terkait Obligasi Hijau (Green Bond) yang ditargetkan akan rampung dan terbit akhir tahun 2017 ini. Green bond ini merupakan obligasi yang memenuhi unsur kepedulian lingkungan secara berkelanjutan. Pembiayaan melalui green bond sendiri dialokasikan untuk proyek-proyek yang memiliki pengaruh dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan, misalnya sektor energi, yang pembiayaannya diarahkan ke energi yang sumbernya tidak berdampak pada polusi sehingga akan mengurangi emisi di bumi.

Seperti dilansir Merdeka.com, Hoesen selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK menjelaskan bahwa green bond ini dilatarbelakangi dari meningkatnya perhatian dunia terhadap isu-isu lingkungan hidup, semisal global warming. Dampaknya adalah para investor kemudian menjadi lebih spesifik dalam mencari emiten yang akan dibeli sahamnya, dengan melihat keberpihakan lingkungannya.

"Investor itu cari emiten yang punya keberpihakan pada lingkungan atau sustainability dari lingkungan. Mereka hanya mau membiayai proyek yang punya keberpihakan pada lingkungan," ujar Hoesen saat berdiskusi dengan awak media di Kantor OJK, Jum’at (17/11/17), dikutip dari Merdeka.com.

Green bond ini kedepan diharapkan dapat memberikan kepastian kepada pengusaha, terutama yang bisnisnya ramah lingkungan bahwa sahamnya pasti dibeli di pasar saham. "Bisnisnya misalnya perkebunan dengan berwawasan lingkungan. Ada standarnya, kayak di sawit ada RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Jadi ada kebutuhan investor yang menekan pelaku-pelaku bisnis itu, kalau mau fund racing kalau saya jual harus ada yang beli," tambah Hoesen.

Meskipun tidak dijelaskan secara rinci terkait poin-poin yang ada dalam aturan tersebut, Hoesen mengatakan dalam peraturan mengenai green bond akan ada persyaratan atau standar untuk menentukan apakah perusahaan atau proyek itu benar-benar berpihak pada lingkungan hidup.

"Nanti ada beberapa insentif juga. Ditambah beberapa persyaratan untuk sertifikasinya bahwa dia dinyatakan, mana yang berpihak pada lingkungan. Jangan hanya bilang saya peduli lingkungan tapi nyatanya tidak," katanya. (Muchlas Dharmawan)

Dunia Akui Indonesia Dalam Pengelolaan Gambut

Published in Nasional
Kamis, 16 November 2017 17:50

Medialingkungan.com - Keberhasilan Indonesia dalam mengelola gambut mendapat apresiasi dari dunia internasional. Indonesia dianggap memiliki komitmen yang kuat dalam perlindungan ekosistem gambut, mulai dari pemerintah hingga sektor swasta. Hal ini disampaikan Erik Solheim, Direktur Eksekutif United Nations of Environment Programme (UNEP) dalam konferensi pers terkait Inisiatif Gambut Global (Global Initiatives Peatlands/GIP) di Bonn Zone, Bonn-Jerman, Rabu (15/11/17).

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menyampaikan bahwa, banyaknya dukungan terhadap perlindungan gambut merupakan pertanda baik upaya bersama menuju tata kelola lahan gambut global yang baik untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan ekosistem.

“Indonesia memiliki lebih dari 26 juta ha lahan gambut, yaitu lebih dari 12% luasan hutan di Indonesia. Dengan kandungan karbon yang diperkirakan mencapai 6 ton per ha pada kedalaman 1 cm, dapat menjadi sumber masalah karena emisinya saat terbakar, dan pada saat bersamaan juga menjadi solusi potensial jika dikelola dengan baik, dalam konteks mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” ujar Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya juga menyampaikan bahwa saat ini telah dibentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) yang bertugas untuk merehabilitasi 2 juta hektar pada tahun 2019, dan saat ini merestorasi seluas 2,49 juta hektar (1,1 juta ha oleh Pemerintah dan mitra kerja, sementara 1,39 juta ha oleh swasta).

“Saat ini pemerintah dan mitra telah melakukan rewetted (pembasahan kembali) lahan gambut kurang lebih 500 ribu ha. Sedangkan pemegang ijin konsesi perkebunan di lahan gambut harus mematuhi peraturan terkait gambut tersebut,” tambahnya.

Siti Nurbaya juga menyambut baik kerjasama dan kemitraan, serta program kolaborasi teknis, yang diharapkan dapat difasilitasi oleh UNEP dan mitra internasional lainnya.

“Mari kita angkat semangat untuk menyelamatkan ekosistem gambut, sehingga sumber daya alam ini mampu memberikan kontribusi ekonomi, bagi pembangunan berkelanjutan sambil memperkuat masyarakat lokal. Dengan mengelola ekosistem gambut dengan bijak, dampak lingkungan dapat diminimalkan dan emisi gas rumah kaca berkurang,” pesan Siti.

Sementara itu, pakar gambut internasional, Prof. Hans Jostein, menyatakan bahwa kunci dari perlindungan gambut adalah terkait dengan faktor air, sehingga empat hal prinsip utama dalam perlindungan gambut dari kerusakan, yaitu membuat gambut menjadi basah, menjaga gambut tetap basah, membuat gambut yang kering menjadi basah, serta menggunakan gambut dalam kondisi basah. (Dedy)

Kalimantan Selatan dan Riau Perpanjang Status Siaga Karhutla

Published in Nasional
Selasa, 14 November 2017 17:35

Medialingkungan.com - Provinsi Kalimantan Selatan dan Riau masih berlakukan status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap sampai dengan 30 November 2017. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah tersebut.

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan, mengungkapkan dari prediksi Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) pada beberapa provinsi rawan karhutla masih ada yang menunjukkan kondisi mudah terbakar. Kondisi seperti ini dapat menjadi pemicu terjadinya Karhutla.

"Provinsi yang masih menetapkan status siaga bencana asap sampai dengan akhir November adalah Riau dan Kalimantan Selatan. Kami berharap dengan sinergi dari semua pihak antara KLHK, TNI, POLRI, BNPB, Pemerintah Daerah dan Masyarakat akan mengurangi kebakaran hutan dan lahan ke depannya,” ujar Raffles B. Panjaitan.

Pantauan Posko Dalkarhutla KLHK pada satelit National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) pukul 20.00 WIB (12/11/2017) tidak terpantau adanya hotspot atau titik panas. 

Berdasarkan satelit NOAA untuk periode 1 Januari - 12 November 2017, terdapat 2.544 hotspot di seluruh Indonesia. Sedangkan pada periode yang sama di tahun 2016, tercatat sebanyak 3.773 hotspot, sehingga terdapat penurunan sebanyak 1.229 hotspot atau sebesar 32,57%.

Tak hanya itu, penurunan sejumlah 1.438 titik (38,29%) juga ditunjukkan oleh satelit TERRA-AQUA milik NASA confidence level 80%, yang mencatat adanya 2.317 hotspot di tahun ini, setelah sebelumnya di tahun 2016, tercatat sebanyak 3.755 hotspot, dan tahun 2015 terdapat 68.344 hotspot. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah hotspot tahun ini menurun sebesar 96,61% atau 66.027 titik dari jumlah hotspot tahun 2015. (Dedy)  

Pelaku Industri: Pajak Lingkungan Hidup Tidak Jelas!

Published in Nasional
Senin, 13 November 2017 17:41

Medialingkungan.com - Kepemimpinan Jokowi-JK masih menjadikan Ditjen Pajak sebagai perhatian utama, sehingga agenda reformasi perpajakan terus dilakukan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup misalnya. PP yang disahkan pada Jumat (10/11/17) tersebut berisi penjelasan tentang Pendanaan Lingkungan Hidup terkait dengan pengelolaan dana untuk perlindungan lingkungan. Dana tersebut di antaranya diambil dari pajak dan retribusi daerah, serta pembiayaan dari perusahaan.

Seperti yang dilansir dari CNN Indonesia bahwa pajak pusat dan daerah itu dikenakan pada air tanah; air permukaan; sarang burung walet; mineral logam, bukan logam dan batuan; bahan bakar kendaraan bermotor; kendaraan bermotor; dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kriteria dampak lingkungan hidup. 

Aturan baru tersebut mewajibkan semua pelaku industri membayar hal tersebut diatas. Selain itu, PP No. 46/2017 juga mengatur tentang insentif dan asuransi lingkungan hidup dan label ramah lingkungan bagi perusahaan yang patuh, serta memberikan beban moneter untuk mengurangi aktivitas perusakan lingkungan, namun akan memberikan insentif bagi industri yang ramah lingkungan.

“Sistem pengenaan pajak dan kriteria ramah lingkungan masih belum detail,” ujar Direktur Eksekutif Federasi Pengemasan Indonesia, Ariana Susanti, kepada Kontan.co.id.

Sejalan dengan Ariana yang masih mendalami draft aturan baru tersebut, Deputi Head of Corporate Communication PT. Astra Honda Motor, Ahmad Muhibbudin, mengaku masih perlu melihat detail dari aturan tersebut. Seperti dari apa dan berapa besaran pajak tersebut.

Selain itu, tanggapan lain datang dari Sekretaris Jenderal Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, kepada Tribunnews.com menyesalkan aturan tersebut karena belum mempunyai implementasi yang jelas.

“Pajak akan semakin memberatkan industri plastik dan kemasan plastik yang sebagian besar didominasi oleh industri menengah kebawah. Kalau memang mau kurangi limbah plastik, pemerintah harus memperbaiki manajemen pengelolaan sampah, karena konsumsi plastik Indonesia per kapita masih lebih rendah dibandingkan negara maju lainnya,” tambah Fajar.

Inaplas berharap pemerintah bisa menerapkan solusi yang holistik dan parsial. Karena komponen sektor industri ini beragam dan bisa ada multiflier effect. (Suterayani)

 

Jokowi Resmi Keluarkan Kebijakan Ekonomi Lingkungan Hidup

Published in Nasional
Minggu, 12 November 2017 20:46

Medialingkungan.com - Tepat pada peringatan Hari Pahlawan Nasional (10/11/17), Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Aturan tersebut disebut dapat menjadi payung hukum untuk memperkuat pendanaan berbagai aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Seperti dilansir BeritaSatu.com, Nur Masripatin, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK menjelaskan, bahwa PP tersebut bisa menjadi payung hukum untuk penyaluran pendanaan pengendalian perubahan iklim, termasuk aktivitas pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). PP tersebut juga akan meningkatkan posisi tawar Indonesia terkait implementasi Persetujuan Paris.

“Adanya PP Instrumen Lingkungan Hidup meningkatkan profil Indonesia dan bisa menarik pendanaan untuk aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ujar Masripatin saat menjadi pembicara pada salah satu sesi diskusi di Paviliun Indonesia pada COP23, Jum’at (10/11/17) di Bonn, Jerman.

Dalam PP tersebut disebutkan mengenai pengelolaan dana untuk perlindungan lingkungan. Dana tersebut diantaranya diambil dari pajak dan retribusi daerah, serta pembiayaan dari perusahaan. Pasal 21 pada PP tersebut contohnya, mengatur Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup bagi suatu usaha untuk menanggulangi keadaan darurat lingkungan serta memulihkannya.

Selain pemerintah, ada pula instrumen pendanaan yang dikembangkan oleh masyarakat sipil, seperti yang dilakukan Yayasan Belantara. Sri Mariati, selaku Direktur Eksekutif Yayasan Belantara menyampaikan bahwa dengan pendekatan kolaboratif, pihaknya memfasilitasi penyaluran pendanaan untuk berbagai upaya perlindungan dan restorasi lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

“Kami akan memfasilitasi penyaluran dana dari lembaga hibah internasional maupun sektor swasta,” tutur Mariati.

Dida Gardera, Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Perekonomian RI memaparkan bahwa Indonesia saat ini juga tengah mengembangkan instrumen pendanaan pengendalian perubahan iklim berbasis pasar karbon. Dia berharap, Indonesia telah memiliki instrumen tersebut sebelum Persetujuan Paris diberlakukan efektif mulai tahun 2020. (Muchlas Dharmawan)

Masyarakat Desa Kalotok Jaga Hutan dengan Aplikasi

Published in Nasional
Minggu, 12 November 2017 14:24

Medialingkungan.com - Kelompok Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) Desa Kalotok, Luwu Utara adakan pelatihan Smart Patrol, Sabtu (11/11/17). Aplikasi Smart Partol merupakan sistem data dan informasi tentang  hutan di suatu tempat yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam kawasan hutan dengan cara membandingkan kondisi sekarang dengan kondisi masa mendatang.

Dengan aplikasi tersebut masyarakat bisa mengetahui perubahan (kerusakan/perbaikan) kondisi dengan cepat dan bisa segera mencegah kerusakan yang lebih besar.

Sugeng Raharjo selaku fasilitator pelatihan dari Lembaga Ekolebel Indonesia (LEI) menjelaskan Smart Patrol telah dikembangkan di Indonesia sejak tahun 2010.

“Perencanaan dan usaha pelestarian hutan oleh PHBML tidak akan bisa berjalan dengan efektif tanpa data dan informasi yang diperoleh langsung oleh setiap anggota dilapangan,” ujarnya seperti yang dilansir oleh Lagaligopos.com

Ia menambahkan, dengan adanya Smart Patrol ini data bisa lebih akurat dan terukur, sehingga bisa memudahkan dalam perencanaan masyarakat, pemerintah atau LSM/NGO dalam menyusun rencana pelestarian dan pemanfaatan hutan.

“Harapannya setelah Smart Patrol ini berjalan kita semua dapat mengetahui data dan informasi serta perkembangan terkait hutan di Kalotok setiap beberapa bulan,” tambahnya.

Salah satu pengurus PHBML Kalotok mengatakan Smart Patrol akan sangat membantu pengurus PHBML. Sejak dulu usaha untuk menjaga hutan di desa Kalotok sudah di lakukan, mengingat fungsi hutan yang sebagai sumber air untuk pertanian juga sumber air bersih beberapa desa.

“Selama ini masyarakat telah berusaha untuk menjaga hutan namun belum ada yang seperti ini, sehingga ini akan sangat membantu kami dalam menyusun perencanaan untuk hutan di desa Kalotok,” ujar sala satu warga.

Aplikasi Smart Patrol tidak hanya akan memuat data dan informasi tentang ancaman semata, tetapi juga potensi keanekaragaman hayati, ekowisata, situs sejarah dan budaya, potensi bencana, hingga pemanfaatan. Selain itu, semua data dan informasi tersebut dapat diakses oleh semua anggota kelompok dalam satu aplikasi. (Dedy)

Siti Nurbaya Jawab Curhatan Petani

Published in Nasional
Minggu, 12 November 2017 12:29

Medialingkungan.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengadakan evaluasi program Perhutanan Sosial khusus untuk Pulau Jawa di Jakarta, Sabtu (11/11/17). Kegiatan ini dihadiri oleh 48 Kelompok Tani Wilayah Pulau Jawa. Setiap kelompok tani diwakilkan oleh satu ketua kelompok dan dua anggota, beserta satu pendamping kelompok.

Pertemuan yang diselenggarakan oleh Kementerian LHK ini, dibagi dalam tiga sesi yaitu; 1. Sesi Mendengar Pendapat Petani; 2. Mendengar Paparan Rencana Kerja Usaha serta Permodalan; dan 3. Klinik Pelatihan. 

Ada beberapa hal penting pasca pemberian SK Perhutanan Sosial ini. Hal yang paling sering terdengar adalah tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai modal usaha petani. Beberapa ketua kelompok mengaku kesulitan melakukan verifikasi karena beberapa anggota kelompok ternyata masih memiliki kredit di bank. 

Menanggapi hal tersebut, Siti Nurbaya memberikan kesempatan kepada Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) yang diwakili oleh pihak Bank BNI untuk menjawab pertanyaan ini.

“Diakui memang verifikasi KUR tersebut sering menjadi kendala utama. Namun pihaknya akan memikirkan jalan, untuk dapat meloloskan atau memprioritaskan para petani yang ikut dalam program PS ini,” Ujar salah satu pihak Bank BNI.

Hal krusial lainnya yang disampaikan oleh kelompok tani adalah masalah pendampingan. Perwakilan dari Muara Gembong menyampaikan, bahwa pengalaman mereka menanam mangrove tanpa pendampingan tidak berhasil. Karena mangrove yang ditanami terbawa ombak dan hilang. 

Menteri Siti, dalam forum ini menyampaikan, bahwa dirinya memerintahkan kepada Dirjen PSKL yang baru untuk segera menyelesaikan hal-hal tersebut diatas, dan segera melakukan pemetaan lokasi tanam dengan drone. 

"Kita berikan tenggang waktu dua minggu untuk seluruh proses verifikasi, sehingga petani bisa segera mengajukan KUR dan bisa segera menanam", tegas Menteri Siti.

Siti nurbaya menyadari, program Perhutanan Sosial ini memiliki tantangan besar. Karena program ini masuk bukan di lahan yang aman, namun di lahan yang statusnya cukup kompleks, sehingga perlu kehati-hatian dan banyak penyesuaian, baik di pihak pemerintah maupun petani. 

Catatan penting lainnya yang disampaikan  Menteri Siti adalah, kematangan kelompok yang belum merata. Sehingga akan ada kelompok yang sangat maju nantinya, dan ada yang mungkin sedang-sedang saja. 

"Ini juga perlu diperhatikan, Pendamping dan Evaluator diharapkan bisa jadi mesin penggerak, sehingga seluruh kelompok bergerak seimbang,” tegasnya. (Dedy)

Dua Kepala Desa dari Indonesia Angkat Bicara di COP23

Published in Nasional
Jumat, 10 November 2017 21:16

Medialingkungan.com - KTT Perubahan Iklim PBB atau COP23 yang sedang berlangsung di Bonn, Jerman menghadirkan sekitar 18.000 pejabat pemerintah dari hampir 200 negara dan perwakilan organisasi terkait. Namun, yang menarik dari COP23 kali ini, Indonesia tidak hanya menghadirkan pejabat-pejabat tinggi, namun juga dua orang kepala pemerintahan tingkat desa untuk turut berbicara terkait mitigasi Perubahan Iklim ini di tingkat Internasional.

Dua kepala desa yang dimaksud adalah Tamin, Kepala Desa Sungai Bungur, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan Yanto L. Adam, Kepala Desa Gogong, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Mereka mengangkat persoalan dampak kebakaran lahan gambut pada COP23 tersebut. Keduanya juga turut membagi pengalaman terkait bagaimana mengatasi kebakaran lahan gambut serta upaya-upaya pencegahannya agar tak terjadi lagi di masa akan datang.

"Kebakaran (lahan gambut) pada 2015 sangat mengganggu, dampaknya sangat buruk, terutama bagi perekonomian masyarakat dan juga mengganggu kesehatan dan pendidikan anak-anak," kata Tamin, seperti dikutip dari BBC Indonesia.

"Akibat kebakaran, kegiatan pendidikan juga terpaksa harus dihentikan," tambahnya.

Tamin menuturkan, di Desa Sungai Bungur untuk mempertahankan areal adat maka warga tak boleh melakukan kegiatan mengambil kayu atau menguasai lahan walaupun untuk menanam palawija di wilayah hutan adat tersebut. Disebutkan pula bahwa kendala dari restorasi adalah aktivitas perusahaan sawit dan perusahaan kayu Hutan Tanaman Industri yang menggunakan lahan gambut dalam skala besar.

Beberapa upaya yang telah dilakukan di Desa Sungai Bungur diantaranya dengan menerapkan peraturan warga dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Upaya lainnya adalah mempertahankan tanaman lokal untuk menjaga ekosistem gambut, antara lain pisang, kedelai, padi, jagung, cabai, nanas dan beberapa tanaman lainnya.

Sementara Yanto menuturkan, di Desa Gogong yang 60 persen keseluruhan wilayahnya merupakan lahan gambut, tak kurang dari 300 hektare lahan terbakar dan api pada kebakarangambut tahun 2015. Hal ini menurutnya dipicu oleh faktor kekeringan dan tindakan warga yang membuka lahan dengan cara membakar.

Dampak kebakaran ini kemudian sangat terasa bagi masyarakat, sehingga pada tahun 2016 warga berinisiatif mengambil langkah-langkah untuk mencegah kebakaran. Diantaranya adalah menerapkan aturan buka lahan tanpa membakar dan membuat sekat-sekat kanal dan sumur bor yang difasilitasi oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Dinas Pertanian setempat.

"Intinya upaya merestorasi gambut memang harus melibatkan semua pihak," kata Yanto.

Yanto menuturkan bahwa areal gambut yang pernah terbakar di Desa Gogong ditanami pohon oleh warga desa, dan berharap dalam beberapa tahun ke depan lahan yang rusak ini akan kembali hijau sepenuhnya. (Muchlas Dharmawan)

Halaman 1 dari 64

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini