medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Indonesia Darurat Batubara

Published in Editorial
Senin, 16 Mei 2016 10:51

Medialingkungan.com – Dunia saat ini sedang dihadapkan pada dilema besar mengenai pro-kontra penggunaan batubara sebagai sumber energi listrik -- termasuk Indonesia. Di satu sisi, batubara memberi keuntungan lebih bagi perekonomian negara dikarenakan lebih murah, efektif dan efisien dibandingkan dengan sumber energi listrik lainnya. Namun di sisi lain, penggunaan batubara mengeluarkan emisi yang sangat besar dan berdampak pada kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta lingkungan.

Data Badan Energi Internasional (International Energy Agency, IEA) menunjukkan bahwa bahan bakar fosil batubara menyumbang 44% dari total emisi CO2 global, yang tentunya menjadi sumber terbesar emisi gas rumah kaca sebagai pemicu perubahan iklim.

Selain itu, batubara yang dibakar di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memancarkan sejumlah polutan, seperti NOx dan SO3, zat utama dalam pembentuk hujan asam dan polusi PM 2.5. PLTU Batubara juga memancarkan bahan kimia berbahaya dan mematikan seperti Merkuri dan Arsen.

Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia tengah berupaya melakukan pembangunan mega-proyek penyediaan listrik 35.000 MW (Megawatt) dalam jangka waktu 5 tahun, mulai 2015-2019. Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah bekerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan perusahaan swasta untuk membangun 109 pembangkit listrik baru. Saat ini, setidaknya sudah ada 42 PLTU yang beroperasi di Indonesia.

Komitmen Pasca Kesepakatan Paris

Rencana pemerintah Indonesia ini tentu sangat berlawanan dengan ambisi Indonesia pada kesepakatan iklim global 2015 di Paris. Indonesia mengumumkan komitmennya untuk mengurangi emisi karbon sebanyak 29% pada tahun 2030, demi tujuan dari kesepakatan bersama yakni menghentikan pemanasan global dibawah 2oC.

Namun, langkah pemerintah untuk mewujudkannya melalui penggunaan energi terbarukan masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat dari sorotan organisasi-organisasi lingkungan bahwa proyek 35.000 MW menggunakan lebih dari 60% sumber energi berasal dari batubara, sementara hanya 20% penggunaan sumber dari energi terbarukan.

Laporan dari Greenpeace bersama dengan Harvard University menunjukkan, bahwa polusi udara dari operasi PLTU Batubara saat ini telah menyebabkan kematian dini sekitar 6.500 jiwa per tahun. Penyebab utamanya adalah stroke (2.700), penyakit jantung iskemik (2.300), penyakit paru obstruktif kronik (400), kanker paru-paru (300) serta penyakit kardiovaskular dan pernapasan lainnya (800). Jika saja semua pembangkit listrik dibawah proyek 35.000 MW seperti yang direncanakan telah beroperasi, maka diestimasikan jumlah kematian dini akan meningkat menjadi 15.700 jiwa per tahun.

"Setiap pembangkit listrik tenaga batubara baru berarti risiko kesehatan tinggi bagi rakyat Indonesia. Kematian terjadi lebih cepat dari waktunya akibat stroke, serangan jantung, kanker paru-paru, penyakit jantung dan pernapasan lainnya. Dampak kesehatan ini terutama mengancam anak-anak," kata Arif Fiyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Harapan Energi Indonesia

Laporan dari Greenpeace menunjukkan bahwa saat ini sekitar 40% dari listrik yang dihasilkan di seluruh dunia masih berasal dari pembangkit listrik tenaga batubara. Namun, masih ada harapan karena dunia saat ini sedang menunjukkan tren penggunaan energi bersih.

Berbagai contoh kasus di negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Cina yang telah menunjukkan akan meninggalkan batubara sebagai sumber energi listrik. Hal ini disusul oleh gerakan-gerakan divestasi terhadap batubara dari berbagai badan pendanaan internasional seperti Bank Dunia (World Bank), Bank Ekspor Impor AS, dan Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan yang telah memutuskan untuk berhenti berinvestasi di pembangkit listrik tenaga batubara.

“Jika seluruh wilayah Selatan dan Asia Tenggara mengimplementasikan rencana pembangunan pembangkit listrik berbasis batu bara, kita benar-benar akan mengalami krisis,” kata Jim Yong Kim, Presiden Bank Dunia.

Indonesia juga harus ikut serta merangkul tren energi bersih pengganti batubara. Indonesia memiliki target ambisius dalam penggunaan energi terbarukan, yakni 25% sampai pada tahun 2025 mendatang. Beberapa alternatif energi terbarukan sebagai pengganti batubara dapat ditingkatkan seperti energi dari tenaga panas bumi, air, angin, dan matahari.

Indonesia memiliki 40% dari cadangan panas bumi dunia dengan kapasitas panas bumi melebihi 29.000 MW, namun kita baru saja mengembangkannya kurang dari 4%. Selanjutnya, potensi energi dari tenaga air juga bisa dikembangkan. Indonesia memiliki target potensial sebesar 1.267 MW sampai 7.500 MW dari pembangkit listrik tenaga air.

Untuk potensi energi dari tenaga angin, Indonesia memiliki ribuan mil garis pantai pada ratusan pulau-pulau, dan kecepatan angin yang konstan. Tercatat 1,96 MW kapasitas terpasang untuk tenaga angin dengan potensi 3-6 meter per detik (m/s).

Terakhir, potensi energi dari tenaga matahari juga tidak boleh dipandang sepele. Kapasitas terpasang tenaga matahari saat ini hanya 12 MW, padahal negara ini berada pada lintasan khatulistiwa dan menerima lebih banyak sinar matahari daripada tempat lain di dunia, dengan potensi sekitar 4,8 kWh/m2/hari.

“Pemerintah harus membuat target yang lebih ambisius dan membangun proses transisi yang adil untuk segera beralih menuju energi bersih terbarukan,” kata Kepala Greenpeace Indonesia, Longgena Ginting. {EDITORIAL MEDIALINGKUNGAN.COM}

Lindungi Hutan, PROSPECT: Rattan for Life

Published in Editorial
Kamis, 18 Februari 2016 12:00

Medialingkungan.comBonjour. Sapaan selamat pagi kepada para pengunjung yang datang pada pameran internasional IMM Cologne 2016. Pameran mebel dan interior terbesar di dunia. Jokowi (dulu) sangat sering mampir ke pameran tahunan yang diadakan di Kota Köln, Jerman ini. Jokowi datang untuk memperkenalkan produk rotan Indonesia.

Jokowi ketika masih bekerja sebagai pengusaha mebel, adalah tamu yang rutin di IMM Cologne. "Saya tujuh belas kali ke pameran mebel di Köln", ungkap Jokowi ketika menerima delegasi wartawan Jerman di Istana Kepresidenan Juni tahun lalu.

Selama satu minggu, mulai 18-24 Januari 2016, sekitar 1.200 pemamer dari lebih 50 negara menampilkan produk-produk terbarunya yang diharapkan bisa menembus pasar interior di tahun-tahun mendatang.

Bisnis interior di Eropa, terutama di Jerman, memang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. IMM Köln tahun ini mengharapkan kedatangan 120.000 pengunjung, terutama dari kalangan pedagang mebel dan interior dari seluruh dunia. Motto IMM Köln tahun ini adalah ‘Create. Furnish. Live’.

Untuk itu, Perkumpulan Untuk Peningkatan Usaha Kecil (PUPUK) melalui Program Promoting Sustainable Consumption and Production Eco Friendly Rattan (Prospect) Indonesia berharap dengan pemanfaatan rotan dapat dilakukan pengendalian konsumsi kayu (pohon). "Dengan membudidayakan rotan, kita akan melindungi hutan," kata Direktur Program Prospect Indonesia, Listoman Tanjung, ketika diwawancarai oleh stasiun TV lokal pada helatan pameran IMM Cologne 2016 dan ditemui reporter DW Indonesia.

Prospect Indonesia adalah proyek yang digagas PUPUK, organisasi nirlaba yang terdiri dari kalangan pengusaha/profesional, aktivis ekonomi dan akademisi yang didanai Uni Eropa melalui program SWITCH-Asia.

Pada ajang IMM, Indonesia berkeinginan mengubah stigma negatif dengan menampilkan produk ramah lingkungan dengan mengusung motto: Rattan for Life. Dikabarkan, Prospect Indonesia menampilkan lebih dari 40 produk seperti, kursi, lemari, tempat tidur dan beberapa aksesoris rotan lainnya. Produk yang ditampilkan adalah produk dari koperasi dan pelaku usaha industri rotan.

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia terus menuai kritik menyangkut tingginya angka deforestrasi dan degradasi hutan tropis (terbesar ketiga di dunia). Terutama maraknya industri minyak sawit yang dianggap menimbulkan potensi besar dalam merusak hutan tropis. Di samping itu, minimnya tindakan mitigasi terhadap kebakaran hutan menjadikan Indonesia menjadi langganan kebakaran berkepanjangan dan menjadi isu yang terus menerus disorot.

Listoman Tanjung mengemukakan, Lembaga PUPUK dalam program Prospect Indonesia berkomitmen untuk mengambil bagian dalam pelestarian rotan dan hutan, terutama di wilayah Sulawesi Tengah dengan pembudidayaan rotan.

Menurutnya, Rotan punya peran penting dalam perlindungan hutan. Karena sebagai tanaman ‘panjat’, rotan membutuhkan pohon-pohon lain untuk bisa tumbuh. Olehnya itu, "pengembangan dan budidaya produk rotan berarti memberi lapangan kerja pada penduduk lokal, dan sekaligus menjadi upaya melindungi hutan tropis kita", ungkap Listoman Tanjung.

Lebih lanjut ia jelaskan, Indonesia ditumbuhi sekitar 130 jenis rotan, kendati hanya sekitar 20 jenis yang digunakan di industri rotan. Rotan ini -- selain melindungi pohon, ia juga mampu menyerap dan menyimpan air (untuk pencegah banjir). "Jadi, rotan punya nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi,” sambung Listoman Tanjung. {EDITORIAL MEDIALINGKUNGAN.COM}

Tak Ada Rumah Seperti Bumi

Published in Editorial
Rabu, 08 Juli 2015 21:25

No Place Like Home atau (dalam terjemahan Indonesia) “Tidak Ada Tempat Seperti Rumah” memang layak disandang Bumi, planet dimana semua dapat hidup akur -- bahkan antar tumbuhan dan binatang. No place like home, sebuah tagline yang diberikan oleh Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) sebagai wujud penghargaan menyambut perayaan Hari Bumi Internasional 2015, April lalu.

Pada perayaan itu, NASA menghimpun seluruh foto dan video -- tempat paling favorit masyarakat di Bumi. NASA menganggap, mereka telah banyak mengekplorasi planet dan benda-benda angkasa lainnya, seperti: pegunungan di Mars, cincin Saturnus, kemiringan aksial 99,77 derajat Uranus, dll, “namun bagaimana dengan sedikit sesuatu untuk rumah sendiri? Ini Hari Bumi (22 April), mari kita jelajahi rumah kita juga,” ungkap NASA dalam situs resminya.

Para ilmuwan dari NASA dan di seluruh dunia sekarang telah menemukan lebih dari 1.800 planet di luar tata surya kita. Namun sejauh ini, mereka belum menemukan yang cocok dengan kompleksitas Bumi, meski NASA, dengan bantuan teleskop luar angkasanya menemukan Planet Kepler-186F, yang ditengarai memiliki kemiripan dengan Bumi.

Kepler yang dianggap sepupu bahkan (banyak yang menyebutnya) kembaran bumi ini mengorbit dekat bintang, yang mirip seperti Bumi dan Matahari. Planet ini berada 500 tahun cahaya dari Bumi, dan berada dalam Zona Goldilocks (zona planet yang bisa dihuni karena berada cukup dekat dengan matahari tempat ia mengorbit) pada konstelasi Cygnus yang berjarak 492 tahun cahaya dari Bumi.

Isu tentang planet alternatif yang bisa dihuni selain bumi muncul karena anggapan bumi ini telah tua, telah penuh akibat ledakan populasi, dan telah sesak untuk dihuni dan diekplorasi. Padahal, potensi sumberdaya yang ada di Bumi masih sangat berlimpah.

Dalam film besutan Christopher Nolan -- Interstellar – dikisahkan beberapa petualang (yang disebut rangers) meneruskan misi Lazarus NASA untuk mencari ‘rumah baru’ -- pengganti Bumi. Kondisi Bumi dalam film itu rusak sehingga tidak dapat menopang kebutuhan umat manusia, ladang pertanian -- secara berangsur -- tidak dapat lagi berproduksi. Akibatnya, peradaban manusia terancam punah di Bumi.

Dalam perjalanan mencari planet layak huninya, mereka menemukan bahwa kondisi planet, yang sebelumnya diinformasikan oleh 12 rangers pendahulunya tidak menunjukkan adanya tanda-tanda yang bisa dihuni manusia. Kondisinya ekstrim, dan kandungan udara tidak sesuai dengan di Bumi -- meskipun ada planet yang gravitasinya hampir menyerupai di Bumi.

Atmosfer Bumi terdiri atas nitrogen (78.17%) dan oksigen (20.97%), dengan sedikit argon (0.9%), karbondioksida (variabel, tetapi sekitar 0.0357%), uap air, dan gas lainnya. Sehingga untuk mencari pengganti Bumi -- paling tidak – memiliki kemiripan unsur udara tersebut.

Para penjelajah itu akhirnya menyadari bahwa tidak ada rumah selain bumi.

Sama halnya dengan Kepler-186F, peneliti telah mengetahui bahwa bintang yang diorbit oleh Kepler-186F massanya hanya separuh matahari. Jadi energi yang dipancarkannya hanya sepertiga dari matahari kita. Kepler-186F sendiri mengorbit bintang ini dalam jangka waktu 130 hari -- jauh lebih singkat dari waktu orbit bumi pada matahari.

Masih sulit bagi para peneliti untuk menyimpulkan bahwa Kepler layak untuk dihuni manusia. Kalaupun di masa depan disimpulkan bahwa berpotensi adanya peradaban baru di sana, masalah jarak yang terlampau jauh -- 500 tahun cahaya -- juga menyandung para peneliti NASA bergerak untuk memulai peradaban masa depan di Kepler.

Pola mitigasi (masa kini) dan adaptasi (masa depan) sebaiknya terencana. Perubahan iklim saling buru-memburu -- bisa cepat -- juga lambat.

Perubahan iklim diprediksi berakibat meningkatkan suhu rata-rata secara global. Sehingga anomali iklim akan terjadi. Anomali ini akan diikuti dengan pola kehidupan di Bumi. Efeknya, banyak fenomena alam yang bersifat koersif (destruktif). Bencana bisa sering terjadi, produksi pangan menurun, dan gangguan kesehatan berpotensi besar terjadi.

Kita mempunyai peran penting untuk masa depan generasi mendatang. Perilaku generasi kini akan mempengaruhi generasi mendatang. Mulai pola konsumsi produk termasuk penggunaan energi hingga pembangunan (yang mestinya berkelanjutan) mesti tersusun rapi dalam rencana aksi untuk menekan laju perubahan iklim secara ekstrim, sehingga bumi (rumah kita) menjadi satu-satunya tempat paling nyaman untuk ditingali – masa kini dan masa depan peradaban manusia. {EDITORIAL MEDIALINGKUNGAN.COM}

Mutiara Hijau Indonesia Tak Segemerlap Dulu

Published in Editorial
Selasa, 31 Maret 2015 22:10

HUTAN, salah satu kekayaan Indonesia yang berperan penting dalam menopang kehidupan berbangsa. Tercatat dalam sejarah, sektor kehutanan pernah menyelamatkan Indonesia dalam dua kali krisis ekonomi yang melanda dunia.

Global Forest Watch (GFW) juga mencatat pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an sumbangan sektor kehutanan bagi perekonomian Indonesia berada pada peringkat kedua, hanya di bawah sektor minyak bumi dan gas (migas). Dengan menyandang predikat hutan terluas ketiga di dunia, setelah Brazil dan Zaire, memungkinkan Indonesia mengumpulkan pundi-pundi uang dari sektor ini.

Berdasarkan data GFW, pada tahun 2000, luasan hutan Indonesia hanya tersisa 82 juta hektar. Dalam selang waktu 10 tahun, yakni tahun 2010, tercatat hanya sekitar 0,9 persen sumbangan dari sektor kehutanan terhadap Poduk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Penurunan ini disebabkan makin menyusutnya luas dan kualitas hutan di Indonesia.

Banyaknya masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada sumberdaya hutan, dan perannya terhadap pengurangan angka kemiskinan merupakan topik penting dalam pembangunan ekonomi sekarang ini.

Negara sebagaimana dianut dalam Undang-undang Dasar 1945, memang berkewajiban menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya. Segala sumberdaya yang dikuasai oleh Negara harus diperuntukkan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Begitu juga hutan – dalam penguasaannya oleh Negara diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan hidup rakyat Indonesia. Namun, kantong-kantong kemiskinan ternyata banyak terdapat pada masyarakat dalam dan sekitar hutan.

Tahun 2004, CIFOR menyebutkan masyarakat yang tinggal di hutan merupakan salah satu kelompok miskin terbesar di Indonesia. Di luar Jawa, kebanyakan masyarakat pedesaan tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan negara.

Sekitar 48,8 juta orang tinggal pada lahan hutan negara dan sekitar 10,2 juta di antaranya dianggap miskin. Selain itu ada 20 juta orang yang tinggal di desa-desa dekat hutan dan 6 juta orang di antaranya memperoleh sebagian besar penghidupannya dari hutan.

Persoalan kemiskinan yang menahun ini lebih dikarenakan tidak adanya prasarana, sulitnya komunikasi dan jauhnya jarak pasar dari hutan, minimnya sarana kesehatan, dan akses pendidikan sangat membatasi pilihan sumber penghidupan.

Sehingga, sangat sulit bagi masyarakat miskin di hutan untuk dapat keluar dari kemiskinan. Lagi pula biaya penyediaan pelayanan pemerintah bagi daerah-daerah terpencil sangat tinggi.

Selain itu, hampir seluruh hutan dikuasai oleh Negara. Sehingga banyak masyarakat yang berada di dalam atau sekitar hutan tidak mendapatkan pengakuan yang sah mengenai kepemilikan lahannya yang notabenenya berprofesi sebagai petani. Hal ini membatasi akses masyarakat dalam mengelola lahannya.

James Bampton, Program Coordinator RECOFTC Regional menyebutkan, saat ini hanya kurang dari 2 persen kawasan hutan Indonesia yang dikelola oleh masyarakat.

MELIBATKAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN dipandang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka, jika sesuai harapan, peningkatan taraf hidup masyarakat juga akan berbanding lurus terhadap kelestarian hutan.

Tidak bisa dipungkiri, rusaknnya hutan salah satunya dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan masyarakat (control social), yang menganggap tidak memiliki kepentingan dalam kegiatan kehutanan. Pintu kontrol bukan semata-mata hanya memperberat hukuman (law enforcement) para pelaku kejahatan kehutanan.

Hal semacam ini harusnya ditanggapi serius. Masyarakat mesti dilibatkan dalam fungsi pengawasan sehingga arah pembangunan kehutanan dapat terakomodir dan termonitoring secara menyeluruh, yakni pada level pemerintah dan pada level masyarakat (pengelolan hutan yang terlah memiliki izin sah).

Paradigma trickle-down effect yang dianut pemerintah dengan memperbesar pendapatan Negara seharusnya tidak diberlakukan lagi. Namun yang harus dilakukan adalah memperbesar pendapatan masyarakat yang dengan sendirinya akan berdampak pada meningkatnya pendapatan Negara.

Untuk memperbesar pendapatan masyarakat dalam dan sekitar hutan maka diperlukan peningkatan akses dan hak kelola masyarakat atas sumberdaya hutan.

Secara de facto, Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Sehingga Luasnya hutan Indonesia seharusnya menjadi kekuatan bagi pengentasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan. pengelolaan hutan harus kembali ke tangan masyarakat. {EDITORIAL MEDIALINGKUNGAN}

Akik Tak Melulu Berujung Baik

Published in Editorial
Sabtu, 07 Maret 2015 01:15

BATU AKIK SUDAH MENJADI “LIFESTYLE” DI IDNONESIA. Hukum penawaran (cateris paribus) menyatakan, semakin tinggi tingkat harga suatu barang akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Beginilah yang berlaku pada kejadian tren batu akik yang mengguncang Indonesia saat ini. Tren ini menimbulkan decak kagum karena berkatnya, banyak orang yang menigkat kesejahterannya karena konsumen batu akik saat ini berasal dari segala profesi, usia, dan gender, baik pria maupun wanita.

Kerumunan di tiap sudut mata memandang tak lain dan tak bukan adalah karena batu akik. Fenomena sosial ini kerap dijumpai hampir di seluruh kantin kantor, universitas, pinggir jalan, lapangan hingga jembatan. Berbagai kalangan dari segala jenis profesi juga memperbincangkan batuan (rock) ini, mulai dari pejabat pemerintahan, pengusaha, hingga pada level terkecil, bahkan tak jarang anak-anak remaja membicarakan topik (batu akik) ini.

Ada banyak sebutan untuk jenis batuan ini, yang tentu akan berpengaruh pada tingkatan harganya. Mulai dari Blue Safier, Pigeon Blood Ruby, Giant Green Fluorite, Blue Topas, Green Chalcedony, Bacan, Panca Warna, Kalimaya, dan seterusnya. Jenis akik (Agate) merupakan bentuk kalsedon kuarsa (memiliki struktur kristal yang sangat halus) yang transparan atau tembus cahaya, yang terbentuk di lapisan konsentris dan dalam berbagai warna dan tekstur.

PROSES PEMBENTUKAN BATUAN secara umum dipengaruhi dari interaksi proses kimia, fisika, biologi dan kondisi-kondisinya di dalam bumi serta di permukaannya. Hal ini karena bumi merupakan sistem yang dinamis, sehingga pada saat pembentukannya, batuan-batuan mungkin mengalami keadaan yang baru dari kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan perubahan yang luas di dalam tekstur dan mineraloginya.

Perubahan-perubahan tersebut terjadi pada tekanan dan temperatur di atas diagenesa dan di bawah pelelehan, kemudian menunjukkan proses metamorfismenya.

Siklus batuan menggambarkan seluruh proses yang dengannya batuan dibentuk, dimodifikasi, ditransportasikan, mengalami dekomposisi, dan dibentuk kembali sebagai hasil dari proses internal dan eksternal Bumi. Siklus batuan ini berjalan secara kontinyu dan tidak pernah berakhir. Siklus ini adalah fenomena yang terjadi di kerak bumi (geosfer) yang berinteraksi dengan atmosfer, hidrosfer, dan biosfer dan digerakkan oleh energi panas internal Bumi dan energi panas yang datang dari Matahari. Kealamian inilah yang membentuk keindahan batu akik yang sangat digemari.

Namun, terlepas dari seluruh pancaran hal luar biasa yang dimiliki batu akik, Charles Darwin, seorang naturalis dari Inggris yang teori-teorinya sangat kontroversial pernah mengatakan bahwa dominasi lingkungan pada makhluk hidup terlihat sangat jelas dan sepertinya makhluk hidup tidak bisa lepas dari pengaruh alam tersebut. Hal demikian terlihat jelas pada fenomena batu akik ini.

MEMILIH MENCEGAH ATAU MENGOBATI, memilih masa kini atau masa depan. Kita saat ini diperhadapkan dalam sebuah pilihan. Kita memperhitungan keuntungan ekonomi (karena perdagangan akik), atau berpikir menghindari bencana yang secara logis bisa terjadi secara tiba-tiba akibat kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas penggalian/penambangan bongkahan batu.

Segala aktivitas manusia akan mempengaruhi alam. Dan kita tahu bahkan sebagian sangat paham tentang hal ini. Sumberdaya memang diciptakan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam memenuhi kebutuhan manusia, NAMUN secara bijak dan penuh tanggung jawab, karena sumberdaya ini adalah titipan untuk generasi selanjutnya.

Permintaan batu akik yang tinggi mengakibatkan ekspolitasi batuan secara besar-besaran (liar dan tidak bertanggung jawab) hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Kegiatan penambangan ini menyisakan bekas galian yang mewarnai daerah perbukitan dan daerah aliran sungai, yang ditengarai menyimpan banyak pasokan batu dengan beragam tekstur, warna, dan corak yang berbeda-beda.

Kegiatan penambangan pada umumnya dilakukan dengan penambangan terbuka (open pit mining) yang akan menimbulkan dampak pada perubahan lanskap yang meliputi perubahan topografi dan pola hidrologi, kerusakan tubuh tanah, perubahan vegetasi penutup tanah, yang pada akhirnya merubah ekosistem tempat dilakukannya penambangan terbuka.

Perubahan ekosistem tempat penambangan tersebut akan berdampak pada proses pelapukan batuan/mineral yang terbongkar (overburden), yang dapat berdampak pada kurangnya daya dukung lingkungan, hingga berpengaruh secara luas sampai di luar kawasan lokasi penambangan.

Yang paling parah, jika vegetasi (kumpulan tumbuhan) penutup tanah merupakan hutan, maka perubahan komposisi flora dan fauna kemungkinan akan berubah, dan mengakibatkan hilangnya spesies keanekaragaman hayati.

“BUKAN” AKIK YANG SALAH atas dampak yang akan terjadi. Gemerlap akik seolah membutakan masyarakat akan dampaknya. Salah satu fungsi batuan adalah menopang tanah agar seminimal mungkin tidak mengalami pergerakan/pergeseran yang bisa berakibat terbawanya partikel-partikel tanah oleh aliran air.

Dalam seminar batu di Jakarta pekan lalu, Hardian, ahli geologi dari Universitas Triksakti mengatakan, untuk memperoleh 3 kg batu alam, penggalian dilakukan di kedalaman 16-20 meter. Sedangkan, masyarakat kerap mendapatkan belasan hingga puluhan kilogram bongkahan batu untuk dijual. Bayangkan jika penambangan di banyak titik dengan kedalaman seperti ulasan Hardian.

Erosi tanah adalah yang paling memungkinkan terjadi. Erosi tanah menyebabkan terbentuknya struktur topologi baru karena perpindahan partikel tanah. Vegetasi daerah terpengaruh akibat terjadinya erosi tanah, karena tanah menjadi lebih lapuk sehingga produktivitas dan kesuburan lahan menjadi berkurang. Kadar air dan mineral juga berkurang sehingga sulit dilakukan aktivitas pertanian pada lahan.

Selain itu, erosi tanah juga dapat memakan korban jiwa, seperti tanah longsor yang mungkin menimpa masyarakat di sekitar areal galian. Semua proses geografis yang terjadi di bumi ini semuanya saling berkaitan, dan sedikit perubahan pada satu faktor akan menghasilkan efek domino pada puluhan proses lainnya, yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan satu sama lain. Di samping itu, konflik sosial juga sangat rentan terjadi dalam perebutan lahan olahan.

Sudah saatnya kita semua memahami persoalan yang akan timbul di kemudian hari agar terhindar dari bencana alam. Sesuai pepatah “mencegah lebih baik daripada mengobati”.

Perlu tindakan tegas dari pemerintah agar melakukan pengendalian terhadap aktivitas penambangan batu. Pemerintah harusnya hadir untuk menjadi penetral antara masyarakat dan daya dukung lingkungan hidup.

Kita sudah memiliki masalah yang sangat besar, perubahan iklim, yang telah menimbulkan berbagai kompleksitas masalah. Kita tentu tidak ingin menambah masalah lain lagi akibat popularitas batu akik yang hanya sementara ini. {EDITORIAL MEDIALINGKUNGAN.COM}

COP21 di Balik Cadar Protocol Kyoto 

Published in Editorial
Rabu, 25 Februari 2015 00:01

PAKTA IKLIM MENGIKAT LANJUTAN PROTOKOL KYOTO yang difinalisasi pada pertemuan di Paris, Desember 2015, untuk mendesak pimpinan wilayah menggunakan kekuatannya agar berkomitmen secara inklusif terhadap rentang pemangku kepentingan dan perspektif dari 195 negara yang hadir pada puncak Konferensi Iklim PBB di Kota Lima, ibukota Peru, Desember 2014 lalu.

Pulgar-Vidal, Menteri Lingkungan Hidup Peru, yang memimpin pembicaraan iklim PBB di Lima, sebelumnya pada “Forest Asia Summit” di Jakarta mengatakan, perjanjian Paris itu akan menegaskan, Protocol Kyoto tidak akan terulang, “kesepakatan itu akan menjembatani dan merangkul segala perpektif dari atas ke bawah,” ujarnya pada pidato pembukaan Forest Asia Summit.

DUA BULAN PASCA SEPENINGGALAN Conference of the Parties ke-20 (COP20) di San Borja, Lima, yang berlangsung selama dua pekan ini mencapai titik kesepakatan bahwa draft teks negosiasi untuk kesepakatan 2015 sudah harus mulai dihasilkan.

Latar belakang dari tujuan ini adalah menurut ketentuan dari United Nations Framework Convention on Climate (UNFCCC), “apabila suatu kesepakatan akan dihasilkan, maka, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah kesepakatan tersebut dihasilkan (di Lima), teks kesepakatan sudah harus diterjemahkan ke dalam 6 bahasa UN.”

Dengan hitungan mundur, teks kesepakatan tersebut sudah harus final dan diterjemahkan, setidaknya pada bulan Mei 2015. Meskipun keputusan ini mengundang banyak kritikan, namun kesepakatan ini menjadi sangat penting dalam mengkonstruksi kesepakatan di Paris.

Tarik-ulur, pro-kontra dengan sengit mewarnai konferensi itu. Dalam proses negosiasi, kepentingan negara maju dan berkembang berbeda. Yang menjadi perdebatan adalah tarik ulur tentang siapa yang paling bertanggung jawab menurunkan emisi.

Negara maju misalnya menginginkan negara berkembang melakukan upaya yang sama dengan mereka menurunkan emisi. Namun, beberapa Negara, seperti India, Bolivia, Cina, Arab Saudi, dan Iran, dengan tegas meminta negara maju sepenuhnya bertanggung jawab menurunkan emisi.

Menurut permufakatan yang disahkan di Lima, seluruh Negara peserta traktat kerangka UNFCC sudah harus mengesahkan program-program nasional dalam upaya memangkas emisi gas rumah kaca sampai Mei 2015 (paling lambat 31 Mei 2015).

Ujungnya, negara-negara anggota akan menambahkan satu laporan pada 1 Desember 2015 untuk menilai upaya-upayanya guna mencapai target tentang batas kenaikan suhu bumi kurang lebih 2 derajat celsius terbanding dengan masa pra-industri, sesuai dengan hasil penelitian Panel Antar Pemerintah Tentang Perubahan Iklim (IPCC).

PELETAKAN PONDASI UNTUK KONFERENSI IKLIM DI PARIS merupakan harapan ambisius untuk kita semua. Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon mengimbau kepada semua pihak, khususnya raksasa ekonomi dunia, agar meletakkan komitmen negaranya, bergerak dalam satu haluan, sebelum diselenggarakannya COP21.

Beberapa studi menegaskan, jika tidak segera ada aksi mitigasi yang serius oleh semua negara, maka kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi akan bergerak di atas 2 derajat celcius. Diperkirakan antara 3-4 derajat celcius, suatu kondisi yang diperkirakan akan menyebabkan peningkatan jumlah dan intensitas cuaca ekstrim dengan daya rusak yang makin tinggi.

SEBAGAI PENGGANTI PROTOCOL KYOTO, COP21 Paris diharapkan membuka jalan baru bagi dunia untuk meniti sebuah langkah maju dalam mengurangi emisi rumah kaca, dan aksi kolaboratif (negara kaya-kurang mampu) dalam berbagai regional masing-masing – yang akan saling mendukung terutama pada aspek pendanaan.

Kita semua memiliki kewajiban yang sama, tak ada perbedaan ras, agama, bahkan warna kulit. Tujuan kita, bulat, bukan suatu yang imaji, seperti yang diungkapkan Matsuo Basho, seorang penyair Jepang, yang pernah dituliskan Goenawan Mohamad dalam salah satu eseinya, bahwa Imaji – kata yang melampaui bahasa yang dirumuskan.

Momen inilah (COP21) milestone penurunan emisi, ibarat orchestra yang menuntut keselarasan punggawanya berjalan harmonis. Seluruh Negara harus memiliki ambisi, perspektif, dan kesetaraan tanggungan agar tidak jalan di tempat (lagi). {EDITORIAL MEDIALINGKUNGAN.COM}

Krisis Ekologi, Kemunduran Suatu Bangsa

Published in Editorial
Minggu, 08 Februari 2015 07:19

Saat lingkungan alami kemelut, langit masih saja diam, hanya bergantian terang dan gelap. Tereksplorasi begitu mudah. Pedang keadilan nyaris tumpul. Hukum mengabdi pada materi, ekologi syarat kesekian. Laju kerusakan tak terbendung. Orang-orang kebanyakan bisu. Dalam bisu catatan kecil mungkin lebih punya nyali. Suara lumpuh, coretan berceloteh.

Republik ini semestinya bukan sekedar tahu apa yang dimiliki alamnya. Tapi bagaimana mengerti dan paham jika nafsu ekonomi melupakan prinsip ekologi -- rapuhlah bangsa ini. Begitu pula rakyatnya, pandangan ekologis jangan diseret oleh tawuran elit perangkat Negara.

Aturan dibuat bukan untuk dilanggar. Aturan bukan ajang unjuk nyali “siapa yang melanggar, dia yang hebat”. Selebrasi saat melanggar (hukum) bukan itu yang gentle. Aturan ibarat rel kereta yang sudah memiliki tujuan sendiri. Jika keluar rel tentu konsekuensi menunggu.

Jika kita sepakat untuk aware terhadap alam, buka mata, buka telinga, buka langkah - mari bertindak. Perubahan tata politik Negara dari masa orde baru, ke reformasi, kemudian demokrasi tidak mengubah raut lingkungan hidup Indonesia. Arah kebijakan tak karuan, dan tak menoleh pada lingkungan.

Ada yang mengatakan krisis ekologi adalah krisis multi-dimensi. Krisis yang dikatakan sebagai suatu ungkapan klise hingga hampir kehilangan makna.

Tantangan ekologi semakin besar. Dunia mengeluh di tengah ledakan populasi penduduk yang menanjak tajam, bumi ini mendadak demam dalam sekejap. Orang-orang mulai dilanda gelisah, jika saja bumi ini akan hancur lebih cepat dari maktubnya.

Krisis ‘98 mungkin menyisakan luka, tapi bukan hanya pada ketatanegaraan, ekologis juga -- bahkan lebih parah. Keuangan Negara mungkin masih bisa kembali stabil, tapi bagaimana nasib hutan, udara, sumber air atau bahkan masyarakat kita yang menyandarkan diri pada sumber daya itu.

ARAH PEMBANGUNAN SECARA SIGNIFIKAN MENINGKAT dalam dua dekade terakhir. Lahan-lahan hijau tergerus habis, disulap menjadi aspal dan beton. Lalu inti alam dikeluarkan dari mulut-mulutnya. Tanah Papua, Sumatera dan Kalimantan menjadi panorama menyedihkan. Akibatnya, banjir dan kekeringan sudah menjadi hal yang lumrah.

Eksploitasi alam yang berlebihan menumpulkan sifat alamiahnya sebagai penyeimbang. Sumberdaya alam kian habis dipetik manisnya, namun lupa jika ada manis tentu ada sebaliknya, pahit.

Kerusakan ekosistem adalah kabar yang sangat buruk bagi semua mahluk hidup. Mereka seperti mata rantai yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Misalnya saja berkurangnya pohon akan membuat sejumlah hewan kehilangan rumahnya, dan perlahan punah. Selain itu, terpicunya bencana alam juga merupakan efek kausalitas dari kerusakan.

Kita punya kekayaan alam yang melimpah, tapi tak dipelihara dengan baik. Pemerintah justru memilih memelihara koruptor (dengan baik).

Berusaha mensejahterakan masyarakat memang itulah tugas pemerintah. Masyarakat berdaya atas sumberdaya alam yang duduk di pangkuan nusantara. Masa kejayaan Majapahit, Singosari, Mulawarman dsb, dibuktikan atas tersohornya kerajaan itu karena kesuburan yang menghasilkan rempah-rempah. Sehingga itu pula yang memicu Negara lain untuk menguasai Indonesia.

Setelah sekian lama justru potret itu berubah menjadi Negara dengan tingkat kerusakan lingkungan terparah di dunia. Bahkan dalam catatan Guiness Book of Record, Indonesia memperoleh gelar “perusak hutan yang paling cepat”. Indonesia tercatat menghancurkan kira-kira 51 kilometer persegi hutan setiap harinya, setara dengan luas 300 lapangan bola setiap jam.

Kerusakan ekosistem justru akan memperlambat akses pembangunan dan peningkatan perekonomian negara. Negara-negara dengan kekuatan finanasial yang besar sekelas Amerika misalnya, bersedia mengeluarkan dana yang terbilang besar untuk membantu pengurangan emisi. Efek rumah kaca yang ditimbulkan dari tumpukan emisi karbon tersebut menimbulkan perubahan fenomena alam yang tak terduga. Efeknya pun negatif.

Jika ditimbang, total kerugian jauh lebih besar dibandingkan perbuatan yang hanya sepele, membuang sampah pada tempatnya, hemat energi, atau prinsip ramah lingkungan lainnya.

BANGSA INI MULAI TAK TERKENDALI, begitu juga bumi. Sebuah langkah yang mulia jika menanam benih pohon untuk embrio yang akan lahir kelak, anak cucu kita. Bersahabat dengan alam berarti melihat senyuman manis generasi mendatang. {EDITORIAL MEDIALINGKUNGAN.COM}

Kontroversi Kelapa Sawit Temui Jalan Baru

Published in Nasional
Sabtu, 18 Oktober 2014 07:11

Medialingkungan.com – Minyak sawit, salah satu dari jenis minyak nabati merupakan yang terbanyak dikonsumsi manusia di  Bumi. Tercatat hanya dalam beberapa dekade terakhir, sekitar 18 juta hektar lahan di daerah tropis telah diramaikan dengan bentangan kelapa sawit. Secara berurutan, luas konversi ‘hutan primer’ menjadi sawit menempatkan Indonesia mencapai posisi puncak, yakni lebih dari 5 juta hektar hutan primer. Disusul Malaysia lebih dari 4 juta hektar.

Banyak alasan muncul ketika pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dibenturkan dengan kondisi realitas. Perhitungan matematis dengan berbagai pendekatan, tak bisa ditapik akan selalu memberikan hasil yang positif. Praktis, kelapa sawit telah menjadi pusat perdebatan terpolarisasi.

Erwin Darma dari Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan (Walhi) mengatakan, usaha perkebunan kelapa sawit cukup baik. “Hanya saja perusahaan produsen kelapa sawit yang kerap menyalahi standar operasional prosedurnya,” kata Erwin (17/10).

Lebih lanjut ia jelaskan, acap kali ditemukan fakta bahwa perusahaan sering melakukan perluasan wilayah sawit di lahan milik masyarakat. Dan biasanya dengan ganti rugi atau pembelian lahan. “Namun tak sesuai dengan keinginan masyarakat bahkan tak dibayar sama sekali,” imbuhnya.

Di samping itu, aspek lingkungan menurutnya kadang ditepis oleh perushaan. Penanaman sawit sering ditempatkan pada areal yang kelerengannya tinggi. “Areal tersebut merupakan tempat penyangga air.”

Erwin menyontohkan kasus perebutan lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan warga yang sudah dimulai sejak 2009, dan mencapai puncaknya saat 30 warga dan dua orang polisi tewas akbiat bentrok antara polisi dan TNI yang diminta oleh pihak perushaan PT Sumber Wangi Alam di Kecamatan Mesuji OKI, Lampung, Sumsel, untuk bersiaga, dengan masyarakat sekitar saat berniat memperluas wilayah perkebunan sawitnya.

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) juga menyimpulkan hal yang sama bahwa untuk banyak LSM dan kelompok masyarakat adat, itu adalah ancaman besar terhadap hak atas tanah dan aspek lingkungan. Namun, di satu sisi, untuk industri agro-food dan banyak petani kecil di daerah tropis – itu adalah tanaman-tanaman yang sesungguhnya ajaib.

Tantangan Evolusi Kelapa Sawit

Untuk menengahi kasus-kasus seperti ini, Alain Rival dari Pusat pengembangan pertanian yang berpusat di Perancis (CIRAD), bersama Patrice Levang dari dari CIFOR dan Lembaga penelitian dan pengembangan lingkungan (IRD), menarik data dan pengalaman lapangan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dalam sebuak publikasi buku yang ia tulis dengan judul “Palms of controversies, Oil palm and development challenges”.

Dalam publikasi tersebut ia menyebutkan, "Kelapa sawit tidak perlu ditanam di lahan hutan," kata Levang. "Anda dapat menanam kelapa sawit di savana, pada lahan terdegradasi. Jadi kelapa sawit tidak bertanggung jawab atas deforestasi.

Ketika direncanakan dengan baik oleh pemerintah daerah atau regional, pengembangan perkebunan kelapa sawit mengarah ke pembangunan ekonomi yang pesat di daerah yang bersangkutan dan mengharapkan penurunan tingkat kemiskinan masyarakat pedesaan secara signifikan.

Pengelolaan yang buruk, perpanjangan perkebunan dinilai dapat mengakibatkan hilangnya hutan bernilai konservasi tinggi dan memiliki dampak negatif pada masyarakat lokal dan masyarakat adat.

Forum Global Landscapes di Lima, Brasil pada 6-7 Desember nanti ia harapkan agar dapat memunculkan berbagai tawaran untuk mengembangkan strategi bersama yang mengarahkan ekspansi cepat serta pembangunan berkelanjutan di sektor ini.

Semua aktor (pemerintah, perusahaan, pusat nasional untuk penelitian agronomi, masyarakat lokal dan LSM nasional dan internasional) akan bergabung bersama-sama untuk menyusun strategi pencegahan dan menetapkan cara untuk mengawasi pelaksanaannya.

Dikatakan, untuk mendukung proses dalam hal ini perlu dilaksanakan secara bijak dengan instrument penilaian atau stadarisasi yang tepat, seperti tata kelola dan kontrol kualitas (ISO 9000), konservasi lingkungan (ISO 14000) atau tanggung jawab sosial (ISO 26000).

Pada konklusi publikasi tersebut, Rival dan Levang menitik beratkan pada 8 kriteria yang mencakup setiap strategi untuk ekspansi berkelanjutan dari sektor kelapa sawit di masa depan, di antaranya:

1. intensifikasi ekologis perkebunan yang ada dengan penyebaran bahan tanaman yang dipilih, pemupukan dan daur ulang limbah yang terencana

2. Konservasi keanekaragaman hayati dan cadangan hutan permanen, dengan prioritas diberikan kepada pengembangan zona yang sudah gundul atau terdegradasi

3. Aplikasi DIAWASI dari Prinsip dan Kriteria RSPO, ditafsirkan dalam terang kendala lokal dan diintegrasikan ke dalam kebijakan dan peraturan nasional

4. Integrasi petani kecil dalam pengembangan kompleks agro-industri, baik melalui pembentukan kontrak produksi atau dengan langkah-langkah untuk mendukung pertanian keluarga (seperti penyediaan tanaman yang dipilih dan pupuk, kredit mikro, manajemen teknis dan pelatihan)

5. Menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, dengan mendapatkan gratis, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) dan terbuka komunikasi mereka mengenai pengembangan perkebunan baru

6. Studi hak atas tanah dan register tanah saat ini ada, dan sesuai dengan peraturan tentang pembebasan tanah

7. Penyediaan untuk memastikan donor dan LSM internasional memberikan tanaman kelapa sawit peran utama dalam pemberantasan kemiskinan di berbagai negara. (MFA)

Injury Time Hutan Indonesia 

Published in Nasional
Rabu, 01 Oktober 2014 07:07

Medialingkungan.com – Santer bergema suara penolakan UU pemilihan langsung kepala daerah di hampir seluruh sudut Indonesia. Sebuah produk demokrasi yang disebut kesejahteraan rakyat tanpa mengacu pada indeks pendapatan per kapita secara nasional nampaknya membangkitkan adrenalin masa orde baru kembali. Lantas bagaimana nasib emas hijau - hutan- dan masyarakat sekitar kawasan hutan ?. Sebuah pertanyaan yang jarang terselip dalam pemikiran kita.

Perkara kehutanan layak kita katakan sebagai dejavu atau nostalgia untuk saat ini. Negara yang dijuluki sebagai ‘mega-biodiversity’ ini mungkin saja hutannya akan kembali dibagi-bagi selayaknya pembagian daging hasil qurban – mereka yang dekat dengan gerbong pengetuk palu akan mendapat jatah hutan yang luas. Sama persis seperti nasib hutan pada era 70-80an, kala itu pembagian hak penguasaan atas hutan benar-benar merenggut hak kesejahteraan masyarakat, utamanya yang berada di sekitar kawasan hutan.

Pemberian wewenang pada seorang Jenderal dan Mayor Jenderal (elit militer) untuk menahkodai Hak Penguasaan Hutan (HPH) kemudian digunakan sebagai akses masuk atas pengerukan hutan dimana-mana. Saat itu menurut Soeharto yang menjabat sebagai orang no. 1 RI bersama pihak kementerian kehutanan beralasan bahwa penunjukan para jenderal dan mayjen dikarenakan kapasitas mereka yang mumpuni dalam proses manajerial dan pengelolaan.

Seorang akademisi kehutanan yang sudah mulai perlahan langkahnya karena tergerus usia -- yang sering diajak untuk ikut dalam konferensi atau pertemuan-pertemuan penting dengan para pemilik HPH dan pihak kementerian kehutanan pada  era tersebut, Mas’ud Junus (75), memberikan kesaksian bahwa pembicaraan tentang pengelolaan dan pembangunan di sektor kehutanan banyak dibahas pada pertemuan makan siang, dimana semua pihak yang bersangkutan duduk santai dan memakan hidangan yang disajikan – suap demi suap masuk ke mulut mereka, sama seperti hutan yang kian habis dilahapnya.

Menurutnya, “Bosch Ordonantie java en madoera (bahasa Belanda) atau dalam Bahasa Indonesia adalah undang-undang yang mengatur tentang kehutanan yang kemudian berubah menjadi UU No. 5 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan disebutkannya memiliki banyak kelemahan, terlebih sanksi yang diberikan”. Pihak Kementerian Kehutanan saat itu mengakui bahwa sekitar 2,16 x lapangan bola hutan habis tiap menitnya.

Di antara banyaknya kalangan yang masuk dalam daftar pengrusak hutan, muncul satu nama yang tak sing bagi kita. Dialah Bob Hasan, orang Indonesia keturunan Tionghoa yang tumbuh besar dikalangan militer dikarenakan dia adalah anak angkat Jenderal Gatot Subroto. Menyandang gelar ‘raja kayu’ merupakan sejumput kisah hidupnya sebelum ia dimejahijaukan Karena berhasil merugikan Negara triliunan rupiah.

Bob Hasan merupakan mantan ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), yang menempatkan dirinya menjadi konglomerat kelas kakap atas proyek Mapindo. Tempo mencatat, Bob berhasil meraup US$ 176,1 juta dari pungutan APHI dan US$ 87,1 juta dari dana reboisasi. Sebuah program yang seharusnya digunakan untuk memulihkan penggundulan hutan justru disulap untuk kekayaan pribadi berkat kongkalikong Bob.

“Proyek Mapindo sendiri berawal ketika perusahaan itu, berkat kongkalikong Bob, mendapat proyek pemetaan hutan lindung dan hutan produksi seluas 30,6 juta hektare dan 68,74 juta hektare dari Departemen Kehutanan. Proyek ini dikucurkan tanpa tender, sehingga tidak didapat pembanding harga. Bob juga tidak menyerahkan hasil pemetaan sesuai dengan kesepakatan. Pemetaan hutan produksi yang dimulai pada  Juli 1992, misalnya, yang mestinya sudah selesai setahun kemudian, ternyata cuma kelar sebagian. Anehnya, Departemen Kehutanan toh tetap mengucurkan proyek baru berupa pemetaan hutan lindung,” Arsip Tempo 2000.  

Tidak berhenti sampai disitu, Bob juga mengutip pungutan wajib sebesar US$ 2,49 dolar per meter kubik dari setiap ekspor kayu lapis untuk membiayai Mapindo dengan menggunakan tangan Asosiasi Panel Kayu Lapis Indonesia (Apkindo) serta kartel bisnis Bob lainnya. Dia memerintahkan sendiri pemotongan itu kepada bank pemberi kredit ekspor seorang pengusaha kayu lapis. Di APHI, Bob bisa menolak memperpanjang HPH bagi perusahaan yang tidak membayar pungutan untuk proyek Mapindo.

Permasalahan kehutanan hampir pasti tak pernah berdiri sendiri. Selalu ada kaitannya dengan politik  nasional, ekonomi, social, bahkan hubungan internasional. Secara prestisi Indonesia merajai bangsa pasar industri kayu lapis dunia, mengalahkan Jepang yang saat itu sempat menduduki tahtah tersebut. Namun, tak bisa ditepis bahwa tetap ada pertarungan politik serta deal yang terjadi saat itu.

“Permainan Bob ini digenapi lagi oleh perilaku buruk anggota Keluarga Cendana. Modusnya dari menyikat dana reboisasi sampai soal tukar guling lahan yang penuh kecurangan. Hutomo Mandala Putra menurut investigasi Departemen Kehutanan, misalnya, menilep uang Rp 23,3 miliar dari penyewaan pesawat perusahaan miliknya, PT Gatari Utama Air Service. Selain karena penggunaan pesawat oleh pihak ketiga yang biayanya dibebankan ke Departemen Kehutanan, ia juga disinyalir mengantongi & quot; sejumlah pesawat milik departemen itu,” lansiran Tempo.

Siti Hardijanti Rukmana, kakak Hutomo, merogoh Departemen Kehutanan dengan cara yang lain. Ia mendongkrak angka realisasi penanaman hutan kembali sehingga bisa mendapat dana reboisasi di muka dalam jumlah besar. Uang yang berhasil dikantongi Siti diperkirakan Rp 346,9 miliar. Modus yang sama digunakan pula oleh klan Cendana lainnya, Probosutedjo.

Dipandang dari segi ilmu hukum pidana, maka PP No.28 Tahun 1985 tentang tindak pidana di bidang kehutanan ini terdapat kerancuan dalam penerapan sanski pidana yang berat terhadap tindak pidana terhadap hutan. Hal tersebut dikarenakan sangat jarang formulasi tindak pidana dan sanksi dimuat dalam sebuah Peraturan Pemerintah, karena pada umumnya tindak pidana serta sanksi dirumuskan berdasarkan undang-undang, sedangkan ketentuan pidana kehutanan dalam UU No.5 Tahun 1967 justru diatur dalam PP No.28 Tahun 1985.

Pengaturan sanksi pidana yang ditetapkan dalam PP No.28 Tahun 1985 ini sebenarnya merupakan penjabaran dari Pasal 19 ayat (1) UU No.5 Tahun 1967 yang berbunyi;“Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana, berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/atau denda.“

Keuntungan dari hasil kayu hutan alam bisa mencapai ratusan miliar/hektar, sementara denda yang diberikan berkisar di bawah 10 M. tentu saja ini merupakan pintu yang nyaman untuk mereka yang memiliki hak pengelolaan.

Saat ini kementerian kehutanan mendorong dibentuknya banyak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk merevolusi pelestarian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang bermukim di sekitar kawasan hutan. KPH dinahkodai oleh pengusul yang disahkan oleh menteri kehutanan, dan seorang ketua KPH memiliki hak prerogratif dalam memutuskan izin pengelolaan hutan di berikan kepada si pengusul tanpa melewati tahapan di kementerian kehutanan lagi, atau dengan kata lain suara ketua KPH adalah suara menteri. Jika Putusan MK terhadap pemilihan langsung kepala daerah itu terjadi, maka akan lahir Bob Hasan baru bersama cukongnya mengendarai kebijakan untuk menghalalkan korupsi dan kolusi.

Menggunakan analisis persistensi dengan kecenderungan kemiripan skema pada era 70-80an tadi dapat dispekulasikan bahwa penunjukan ketua KPH bisa dimanipulasi. Kemudian tidak menutup kemungkinan, pengatasnamaan izin pengelolaan masyarakat dikendarai dari belakang. Dalam artian, izin pengelolaan tersebut diatasnamai masyarakat namun yang menjadi pemilik asli adalah cukong ketua KPH. Segala kemungkinan dapat terjadi selama peluang masih terbuka. Dari data WWF per Juli 2012, hutan di Indonesia tersisa sekitar 99,67 hektar. Sungguh ironi mengingat laju degradasi dan deforestrasi mencapai 2 juta hektar dengan rehabilitasi lahan yang hanya di bawah 500 ribu hektar per tahun. Memang benar, dengan UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan sudah lebih komplit dari UU sebelumnya. Namun kemungkinan masih sangat terbuka. (Editorial)

Misi Besar KTT Perubahan Iklim

Published in Nasional
Rabu, 24 September 2014 08:05

Medialingkungan.com – Indonesia turut andil pada KTT iklim di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, kemarin (23/09). Tampak suasana euforistik dari sejumlah negara yang hadir pada saat itu – menyusul komitmen bersama yang semakin nyata dalam upaya mitigasi lingkungan termasuk antisipasi perubahan iklim.

KTT iklim yang dibuka dengan sambutan dari Sekjen PBB, Ban Ki Moon mengemukakan bahwa pada 2015 diharapkan tercapai perjanjian global untuk membatasi peningkatan suhu dunia kurang dari 2 derajat. Karena itu, Ban Ki Moon mendorong semua pihak, para kepala negara/pemerintahan, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk terus melakukan upaya agar target ini bisa tercapai.

"Saya sangat yakin bahwa setiap dari kita bisa bangkit dan bisa menjadi pemimpin-pemimpin dalam berjuang terhadap perubahan iklim," kata Ban Ki Moon.

Dalam pembukaan tersebut, turut pula aktris Li Bingbing dan aktor Leonardo DiCaprio yang didaulat sebagai Duta Earth Hour WWF dan Duta Perubahan Ikllim PBB juga memberikan sambutannya dalam kaitannya terhadap percepatan aksi kongkret dalam menghadapi perubahan iklim.

KTT Iklim membahas tentang aksi dan win-win solusi yang dititikberatkan pada percepatan kemajuan dalam berbagai bidang yang secara signifikan mempengaruhi pengurangan emisi dan penguatan ketahanan, seperti pertanian, perkotaan, energi, keuangan, hutan, polutan, dan transportasi.

Sebagai Delegasi sekaligus salah satu pembicara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan, dalam kerjasama multilateral, Indonesia memandang bahwa semua pihak harus meningkatkan effort untuk menghasilkan kesepakatan yang mengikat terkait kerangka kerja perubahan iklim 2020.

“Saya menggarisbawahi bahwa kesepakatan harus juga mengait dengan mitigasi, adaptasi dan kerangka kerja untuk implementasi," paparnya.

Sejak Protokol Kyoto dianggap kadaluarsa pada tahun 2012 silam, para pemuka negara menjadi sangat serius dan reaktif terhadap perubahan iklim.

Tahun mendatang di Lima, Brasil, sekuel Protokol Kyoto akan lahir dan memberikan regulasi yang baru serta tindakan yang jelas terkait sanksi jika terdapat tindak pelanggaran terhadap komitmen masing-masing negara.

Reformulasi ini akan mengikat secara multicultural pihak-pihak negara yang berada pada region yang sama -- agar berkompetisi dalam pengurangan emisi di negaranya masing-masing.

Menurut Yudhoyono, Indonesia sendiri telah memiliki sejumlah strategi untuk menghadapi challenge perubahan iklim.

"Pertama adalah secara sukarela menetapkan pengurangan emisi gas rumah kaca 26 persen pada 2020. Dimana target itu bisa meningkat menjadi 41 persen dengan dukungan internasional," tegasnya. Langkah kedua, mengurangi emsisi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan.

"Ketiga kami terus mengeksplorasi potensi blue carbon ekosistem yang bisa membantu upaya global untuk menahan kenaikan suhu bumi rata-rata dua derajat," sambung Presiden. Dan langkah keempat Indonesia adalah telah menandatangani amandemen Doha untuk Kyoto Protocol.

"Pemikiran saya, terdapat dua pendekatan elemen penting dalam kebijakan Indonesia terkait perubahan iklim masing-masing kerjasama multilateral dan sejumlah aksi di tingkat nasional yang tepat untuk menghadapi tantangan yang ada," kata Presiden.

Ia menengarai bahwa kesepakatan perubahan iklim harus berkaitan dengan mitigasi, adaptasi dan kerangka kerja untuk implementasi.

Ia menambahkan,"kita harus meningkatkan upaya kita agar dapat menghasilkan perjanjian mengenai perubahan iklim di Paris tahun depan."

Amerika Mulai Tergerak

Walikota New York, Bill de Blasio mengaku sangat gembira menjadi tuan rumah dalam KTT Iklim ini. Dia mengajak kepada semua negara untuk serius dan mempercepat aksi dalam menghadapi perubahan iklim. Sebab, New York sudah mengalami angin topan yang mengakibatkan banyak korban berjatuhan. 

"Kami sudah memulai dan kami berhasil menurunkan 19 persen peningkatan emisi gas buang," kata de Blasio yang mengklaim bahwa pihaknya memiliki komitmen yang sangat besar dalam upaya mengantisipasi perubahan-perubahan iklim.

Selanjutnya, de Blasio mengharapkan negara-negara maju untuk melakukan aksi-aksi besar terkait perubahan iklim ini.

Presiden Amerika Barack Obama juga dijadwalkan akan menandatangani sebuah perintah eksekutif yang mengharuskan badan-badan federal untuk memasukkan perubahan iklim sebagai pertimbangan, ketika berinvestasi dalam program-program  pembangunan di luar negeri.

Ekspektasi KTT Iklim

Kenaikan suhu bumi secara signifikan, yakni melebihi 2 derajat sejak 50 tahun terakhir mengakibatkan permukaan laut terus mengalami kenaikan. Disamping itu, di sejumlah negara terjadi kekeringan panjang dan disusul bencana lain di negara lainnya.

Tak banyak yang menyangkal bahwa negara seperti Amerika, India, dan China merupaka salah satu Negara dengan sumbangan emisi terbesar di dunia.

Untuk itu, kata Leonardo DiCaprio pada kesempatannya memberikan sambutan mengatakan, kini saatnya untuk melakukan aksi nyata. "Anda semua bisa membuat sejarah," kata DiCaprio.

Lebih dari 120 pemimpin dunia diperkirakan akan bertemu dan membahas berbagai cara untuk mengurangi emisi karbon di negara masing-masing, yang merupakan bagian dari tujuan yang ditetapkan tahun 2009 untuk mencegah suhu bumi agar tidak naik lebih dari 1,1 derajat Celcius dari suhunya sekarang. (MFA)

Halaman 1 dari 2

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini