medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Dua Perusahaan Makassar Dapat Proper Hitam

Published in Nasional
Selasa, 20 Desember 2016 16:09

Medialingkungan.com - Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Sulawesi Selatan, dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) 2016, merilis dua perusahaan yang beroperasi di Kota Makassar masuk dalam kategori hitam, yakni PT. Cahaya Cemerlang dan PT. Aluminium Indo Jaya.

Kepala BLHD Sulsel, A. Hasbi Nur menjelaskan, kedua perusahaan tersebut masuk dalam kategori hitam karena dinilai tidak menjalankan prosedur pengelolaan lingkungan sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama dalam pengelolaan limbah.

“Saat ini memang surat resmi untuk penilaian itu belum kita terima, tetapi berdasarkan hasil komunikasi kita dengan pihak KLHK, ada dua perusahaan di Sulsel yang masuk kategori Hitam, yaitu PT Cahaya Cemerlang dan PT Aluminium Indo Jaya. Kedua perusahaan itu berada di Makassar,” terang Hasbi, belum lama ini seperti dilansir Fajar Sulsel.

Khusus untuk PT Cahaya Cemerlang, kata dia, masalahnya yakni sebagian air buangannya tidak melalui IPAL dan langsung ke badan air. Sedangkan PT Aluminium Indo Jaya yang merupakan perusahaan peleburan aluminium belum memiliki tempat penampungan sementara untuk limbahnya. Selain itu juga tidak memiliki alat pengendalian emisi, apalagi sudah banyak komplain dari perusahaan di sekitarnya.

Mengenai sanksi yang akan dijatuhkan kepada dua perusahaan tersebut, Hasbi mengaku, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pihak Kementerian.

“Biasanya pihak kementerian yang turun langsung melakukan tindak lanjut penetapan hukum pidana dan perdatanya. Tetapi ini kan peraturan sering berubah-ubah, jadi kami juga tidak ingin salah langkah. Untuk itu kami masih menunggu petunjuk dari kementerian,” ungkapnya.

Proper merupakan program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berupa kegiatan pengawasan dan pemberian insentif dan atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan demi mendorong perusahaan untuk taat terhadap peraturan lingkungan hidup dan mencapai keunggulan lingkungan.

Capaian tersebut melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, penerapan sistem manajemen lingkungan, 3R, efisiensi energi, konservasi sumber daya dan pelaksanaan bisnis yang beretika serta bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program pengembangan masyarakat. (Gede Tragya)

Perusahaan Senjata AS Tertarik Investasi Energi Dari Sampah di Sumsel

Published in Nasional
Kamis, 15 Desember 2016 22:48

Medialingkungan.com – Sampah yang terbuang dan menumpuk selalu menjadi masalah di suatu negara, namun tak disangka permasalahan sampah di Sumatera Selatan ini menjadi keuntungan sendiri untuk menarik investor. Sebuah perusahaan pembuat senjata asal Amerika Serikat, Lockheed Martin Corp tertarik berinvestasi di Sumatera Selatan, dengan memanfaatkan sampah di daerah tersebut untuk diolah menjadi energi listrik.

Seperti dilandir Antara, Yohanes H. Thoruan selaku Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengatakan bahwa, Sumsel menawarkan dua lokasi untuk investasi ini yakni di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Timur) dan OKU Induk.

Untuk menyakinkan mereka, Pemprov Sumsel juga menginformasikan bahwa daerah ini juga merupakan pengekspor listrik di beberapa beberapa wilayah di Indonesia, bahkan sampai ke Singapura.

"Saat paparan, investor AS tertarik dan akan segera membuat studi kelayakannya sekitar 3-4 bulan dan rencananya tahun 2017 sudah bisa jalan," ujar Yohanes, di Palembang, Kamis (15/12).

Mengenai nilai investasi, Yohanes belum dapat menyebutkannya. Sedangkan untuk pembiayaannya akan menggunakan sistem pinjaman yang menguntungkan bagi Sumsel maupun Investor.

Sumsel membidik proyek energi baru dan terbarukan ini karena negara telah mengalokasikan dana APBN untuk mencapai target penyediaan energi 35.000 MegaWatt dalam lima tahun hingga 2019.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Palembang sudah membangun Pembangkit Listrik Sampah berkapasitas 500 kiloWatt (kW) di kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sukawinatan dengan menggunakan dana APBN. (Andi Wahyunira)

Wapres Beri Pengharaan Proper Emas Kepada 12 Perusahaan Ramah Lingkungan

Published in Nasional
Kamis, 08 Desember 2016 01:20

Medialingkungan.com – Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), memberikan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) peringkat emas kepada 12 perusahaan yang telah terbukti berupaya menjaga lingkungan dalam menjalankan bisnisnya pada Rabu (07/12).

PROPER merupakan program tahunan yang bertujuan untuk mendorong industri agar taat terhadap aturan lingkungan hidup. Sementara, peringkat emas pada PROPER adalah peringkat tertinggi yang diberikan kepada perusahaan yang secara konsisten melakukan inovasi dalam proses produksi, bisnis, dan pemberdayaan masyarakat guna melestarikan lingkungan.

Wapres menyampaikan apresiasinya kepada 12 perusahaan yang menerima penghargaan Proper peringkat emas tersebut pada saat penyerahan penghargaan di Istana Wapres, Jakarta, yang turut didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan, Siti Nurbaya.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada 12 perusahaan yang mencapai PROPER dengan emas, khususnya kalau kita lihat siapa yang 12 ini ada 7 dari Pertamina, ada 3 yang lainnya BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan yang swasta cuma 2," kata Jusuf Kalla, seperti dikutip dari Berita Satu.

Wapres juga meminta agar KLHK selain memberikan sanksi, juga mengumumkan melalui media perusahaan-perusahaan yang mendapat PROPER Hitam dan Merah atau buruk dalam pengelolaan lingkungan sebagai pembelajaran untuk memperbaiki manajemen pengelolaan lingkungan kedepannya, serta masyarakat juga dapat menilai perusahaan mana yang disiplin dan mana yang tidak.

"Nanti diumumkan untuk media sajalah yang dapat hitam dan merah, semua yang dapat diumumkan supaya masyarakat juga menilai siapa yang disiplin dan siapa yang tidak disiplin kepada lingkungan. Sehingga penilaian menjadi lebih objektif dan menjadi pelajaran bagi siapa saja, karena yang namanya lingkungan hidup kalau perusahaan membuang limbahnya saja ke sungai berapa ikan yang akan mati dan berapa anak akan sakit, setidak-tidaknya gatal-gatal," ujarnya.

Sementara itu, dalam laporan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya mengatakan dari 1.970 perusahaan yang dinilai, 5 perusahaan masuk kategori hitam, 284 merah, 1.422 biru, 172 hijau dan 12 perusahaan kategori emas. Sedangkan, 35 perusahaan lainnya tidak bisa diumumkan peringkatnya karena sedang menjalani proses penegakan hukum, dan juga yang sudah tutup atau tidak beroperasi lagi.

Siti menambahkan, penghargaan diberikan sesuai kriteria penilaian dan cakupan pengawasan, meliputi penerapan manajemen sistem lingkungan, efisiensi energi konservasi air, pengurangan emisi dengan keanekaragaman hayati, recycle limbah B3, serta pemberdayaan masyarakat. (Muchlas Dharmawan)

Masih Kisruh PLTU Batang, Kali Ini Warga Pemilik Lahan Sambangi Langsung Investornya

Published in Nasional
Senin, 05 Desember 2016 18:01

Medialingkungan.com - Bertepatan dengan Hari Tanah Internasional, Senin (05/12), 15 orang pemilik lahan yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) Batang mendatangi kantor Japan Bank International Cooperation (JBIC), selaku pihak investor megaproyek PLTU Batang. Para pemilik lahan datang untuk menyerahkan sejumlah laporan kerugian yang mereka alami pasca penutupan akses lahan pertanian mereka. Selepas itu, mereka bergerak menuju Kedutaan Besar Jepang untuk meminta kepada Pemerintah negara tersebut agar menghentikan investasi kotornya di Batang.

PLTU Batubara Batang akan dibangun di kawasan pertanian subur seluas 226 ha (hektare), dan kawasan Perairan Ujungnegoro-Roban yang merupakan salah satu kawasan tangkap ikan paling produktif di Pantai Utara Jawa. Menyusul penandatanganan persetujuan pendanaan PLTU Batang oleh JBIC (Japanese Bank for International Cooperation) pada tanggal 6 Juni 2016 lalu,  Paguyuban UKPWR telah melakukan beberapa kali aksi menolak pembangunan megaproyek ini.

Seperti yang dilansir pada siaran pers Greenpeace Indonesia, hingga saat ini masih ada puluhan pemilik lahan yang menolak menjual lahan mereka untuk pembangunan proyek energi kotor ini. Namun, pemerintah lantas menerapkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan publik, demi memuluskan proses pembebasan lahan. Penerapan UU ini membuat masyarakat kehilangan hak atas tanah mereka, meskipun mereka menolak untuk melepas lahan pertanian mereka.

PLTU Batang direncanakan menjadi salah satu PLTU batubara terbesar yang akan dibangun di Asia Tenggara, dengan kapasitas sebesar 2000 MegaWatt (MW). Dalam proses pembebasan lahannya, berbagai pelanggaran HAM terjadi, mulai dari intimidasi terhadap warga setempat, sampai kriminalisasi terhadap pemilik lahan  yang menolak menjual lahan pertanian mereka. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI telah mengeluarkan beberapa surat rekomendasi yang menyatakan bahwa proyek ini telah melanggar hak-hak dasar warga Batang.

“Kami telah mengkomunikasikan berbagai pelanggaran HAM yang dialami warga selama 5 tahun ini, tetapi pihak JBIC tidak bergeming dan tetap saja melanjutkan dukungannya,” ujar Didit Haryo,  Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

 “Industri batubara di Indonesia terus mendapat dukungan Pemerintah mulai dari jaminan lahan sampai jaminan finansial yang menggiurkan pihak investor. Pemerintah telah mengacuhkan bahwa PLTU batubara ini mengeluarkan emisi beracun yang mengancam kesehatan masyarakat  di setiap detik pengoperasiannya,” tambahnya. (Muchlas Dharmawan)

Tiongkok Sulap Kereta Bawah Tanah Jadi Hutan Mini

Published in Internasional
Jumat, 02 Desember 2016 14:17

Medialingkungan.com - Sebuah kereta di Hangzhou, Tiongkok mendesain salah satu gerbong kereta bawah tanahnya yang dipenuhi dengan dedaunan hijau. Ini adalah salah satu upaya untuk mempromosikan tentang transportasi yang ramah lingkungan, sebab gaya hidup perkotaan di Tiongkok sangat identik dengan kereta beton.

Seperti dilansir Daily Mail UK, Kereta bawah tanah ini sengaja didesain layaknya berada di dalam hutan, lengkap dengan pot tanaman, lumut, dan daun. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan emisi rendah karbon dan peduli go green di kota.

Dekorasi hutan mini di dalam gerbong dan beberapa pohon besar pada kedua sisi serta tanaman rambat pada tiang untuk pegangan tangan. Pada bagian lantainya terlihat ada rumput berwarna hijau, dan pada bangku kereta terdapat rumput sintetis yang juga bisa diduduki.

Kereta bawah tanah ini menjadi viral di Tiongkok, dan beberapa netizen telah merespon tentang keberadaan kereta tersebut.

Salah satu pengguna situs berita iFeng.com misalnya, ia mengakatakan, "Ini menyegarkan, melihat beberapa tanaman hijau ketika Anda lelah.”

Sementara itu, ada juga yang berkomentar sebaliknya, "Hutan ini memakai banyak ruang, tidak praktis sama sekali.”

Berbagai desain kereta bawah tanah yang menarik, dan bernilai seni memang sudah seringkali kita temui di seluruh dunia. Namun, hanya di Tiongkok-lah yang menggunakan desain mirip hutan untuk kereta bawah tanah nya. Gerbong kereta ini hanya dibuka selama 12 jam, dan telah ditutup sejak 28 November lalu. (Muchlas Dharmawan)

DPR Soroti BUMN Kehutanan Yang Tak Mampu Jaga Kelestarian Hutan

Published in Nasional
Rabu, 30 November 2016 17:39

Medialingkungan.com - Anggota Komisi IV DPR RI, I Made Urip menyoroti kinerja BUMN sektor Kehutanan yaitu Perhutani dan Inhutani, yang menurutnya tidak mampu menjaga kelestarian hutan dan lahan di berbagai daerah. Terkait masalah itu, Made meminta penjelasan kepada Kementerian LHK, mengenai kinerja Perhutani dan Inhutani dalam menjalankan tugasnya menjaga hutan.

"Perhutani maupun Inhutani yang diserahi tugas untuk menjaga hutan kita itu, kinerjanya tidak mengalami kemajuan yang signifikan untuk membangun hutan," kata I Made Urip dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementrian LHK, di Jakarta, Selasa (29/11), seperti yang dilansir pada laman resmi DPR.

Ia menambahkan bahwa tugas mandat yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan kepada kedua BUMN tersebut seolah-olah seperti sia-sia saja. Oleh itu ia meminta penjelasan kepada Kementerian LHK tentang sinergitas bersama Perhutani dan Inhutani dalam menjaga seluruh hutan kita agar tetap lestari.

Dia juga mengemukakan bahwa di sejumlah daerah, ada kawasan hutan yang seharusnya masih lestari tetapi tergerus oleh pembangunan perkebunan, dan diduga ada beberapa pengusaha perkebunan yang ternyata tidak memiliki izin dalam menggunakan kawasan hutan lindung.

“Khusus di wilayah Kalimantan Tengah, sekian juta hektar hutan kita yang masih lestari, tergerus untuk pembangunan perkebunan. Masih banyak persoalan-persoalan yang muncul disana, salah satu diantaranya adalah banyak pengusaha-pengusaha perkebunan yang menggunakan hutan lindung yang tidak memiliki ijin,” tegasnya.

Ia juga menyatakan, bahwa daftar nama perusahaan-perusahaan tersebut saat ini sudah ada di tangan Komisi IV DPR, dan Anggota Dewan telah melakukan kunjungan kerja dan kunjungan spesifik ke wilayah tersebut. (Muchlas Dharmawan)

NTB Jalin Kerjasama Dengan Korea Selatan Untuk Kelola Hutan

Published in Nasional
Selasa, 29 November 2016 15:01

Medialingkungan.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH M Zainul Majdi mengapresiasi kerjasama antara pemerintah provinsi NTB dengan National Institute Of Forest Science (NIFOS) Korea Selatan dalam bidang kehutanan lewat kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Rinjani Barat. Kerja sama antara pemerintah NTB dengan NIFOS tersebut telah berjalan selama lima tahun.

TGH M Zainun Majdi mengatakan bentuk kerja sama ini akan sangat membantu pembangunan Kehutanan NTB, karena memang arah dari pembangunan kehutanan NTB ke depannya berbasis pada penguatan kelembagaan.

"Tentu kami butuh asistensi dari pihak yang berpengalaman seperti NIFOS agar kekayaan hutan kami bisa termanfaatkan sekaligus terpelihara, serta membawa dampak maksimal bagi masyarakat," kata Gubernur NTB, Senin (28/11), dikutip dari Republika.

Ia menambahkan, lahan kritis di NTB saat ini sangat luas, hampir mencakup 500 ribu hektare (ha), terdiri dari hutan dan tanah di luar hutan yang kering, termasuk daerah yang curah hujannya sangat sedikit. Menurut dia, upaya pelestarian agar hutan tidak gundul atau rusak dan bagaimana agar lahan kritis itu dapat termanfaatkan dengan baik merupakan tugas semua pihak. Dia mengaku butuh kerja sama dengan berbagai pihak untuk manangani ini. 

"Kalau Korea punya best practice untuk menangani lahan kritis kami akan sangat terbuka untuk bekerja sama," lanjutnya.

President NIFOS, Nam Sung, mengaku bangga bisa bekerja sama dengan salah satu KPHL terbaik di Indonesia ini.

“Penelitian ini berbentuk kemitraan yang dilakukan dengan cara survei kepada masyarakat setempat”, ungkapnya. (Dedy M)

Hutan Indonesia Jadi Incaran Ekspansi Sektor Industri

Published in Nasional
Sabtu, 26 November 2016 11:05

Medialingkungan.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan sektor industri Indonesia mengincar hutan yang masih alami untuk ekspansi usahanya. Menanggapi hal tersebut, sebanyak 110 aktivis lingkungan dari 74 negara di dunia menyoroti laju perluasan industri dalam hutan di Indonesia.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati menyatakan bahwa ekspansi industri dalam hutan terjadi karena adanya izin industri seperti pertambangan, perkebunan sawit, dan hutan tanaman industi.

Penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi dan mengkaji ulang perizinan perusahaan menjadi elemen penting pemerintah dalam melaksanakan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Pemerintah sendiri sekarang memiliki program Peta Indikasi Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas 12,7 juta hektare yang diperuntukan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan.

"Nah simposium kami kali ini dalam rangka menagih janji komitmen pemerintah bagaimana realisasinya di masyarakat," ujar Hidayati, jumat (25/11), dikutip dari Kompas.com

Menurutnya, skema pengelolaan hutan yang sepenuhnya dipercayakan pada masyarakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga melestarikan hutan.

Rencananya WALHI akan menyelenggarakan simposium internasional yang bertajuk pengakuan atas wilayah kelola rakyat di Bandar Lampung. Simposium ini merupakan bagian dari Biennial General Meeting Friends of the Earth International, organisasi lingkungan untuk mewujudkan tatanan dunia yang berkeadilan secara ekonomi, sosial dan ekologi. (Dedy M)

KLHK Terapkan Pelaporan Sistem Online Pada Perusahaan

Published in Nasional
Rabu, 23 November 2016 18:27

Medialingkungan.com - Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat sebuah Sistem Pelaporan Elektronik Lingkungan (SIMPEL) yang diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam memberikan pelaporan lingkungan secara cepat, efesien dan akuntabel.

Selama ini, diperlukan waktu lama bagi perusahaan dalam melaporkan kondisi lingkungan baik analisis dampak lingkungan, pencemaran udara, air, hingga limbah bahan berbahaya beracun (B3) sehingga berimbas pada biaya tambahan yang tak sedikit bagi perusahaan.

“Pelaporan lingkungan hidup mulai 1986, saat peraturan pemerintah soal AMDAL berlaku. Selama ini, perusahaan menyampaikan laporan hardcopy manual, dikirim melalui jasa ekspedisi. Teman-teman perusahaan dalam setahun minimal harus melaporkan empat kali tiap tiga bulan sekali. Dalam tiga bulan ada lima laporan harus dibuat. Setahun 20 laporan. Perusahaan melapor ada 3.000 lebih. Tumpukan luar biasa,” kata Karliansyah, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, KLHK di Jakarta, seperti yang dilansir Mongabay, Selasa (22/11).

Karliansyah juga menambahkan perubahan mekanisme pelaporan ini akan memberikan banyak keuntungan dan dalam sekali upload telah dianggap memenuhi kewajiban .

Dalam SIMPEL katanya, sistem mengatur tata acara registrasi, pelaporan, serta ruang lingkup lain, mulai register, perusahaan akan mendapatkan password untuk mengisi semua data, lalu mencetak sendiri bukti tanda terima.

Walaupun memiliki kelebihan, dia juga mengakui SIMPEL masih memiliki kekurangan, seperti data masuk belum real time dan perusahaan harus terlebih dahulu menunggu hasil pemeriksaan laboratorium sebelum memasukan data ke sistem.

Ia juga mengatakan bahwa di akhir 2017 akan diwajibkan perusahaan memasang alat pantau real time sehingga tidak harus lagi ke laboratorium untuk analisis data. 

“Kami sudah diskusi dengan beberapa perusahaan. Insya Allah akhir 2017 ada kewajiban perusahaan memasang alat pemantau real time. Dengan alat itu, tak harus lagi ke laboratorium untuk analisis data, langsung masuk ke kami,” katanya. (Tri Ayu Wulandari)

Atasi Perubahan Iklim Global, Indonesia-Australia Jalin Kerja Sama Untuk Petani

Published in Nasional
Selasa, 22 November 2016 16:09

Medialingkungan.com – Siaran Pers dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta yang diterima di Jakarta, Minggu, menyebutkan Menteri Luar Negeri Julie Bishop telah mengumumkan Paket Perawatan Lahan Australia guna mendukung negara-negara di kawasan Indo-Pasifik termasuk para petani di Indonesia, dalam memenuhi target pengurangan emisi.

"Australia akan menyediakan 10 juta Dollar Australia guna membantu Indonesia mengurangi emisi karbon serta mengembangkan sektor pertanian dan kehutanan yang lebih efisien yang merupakan sumber terbesar dari emisi," kata Menteri Bishop.

Upaya dalam untuk mencegah kebakaran hutan dan gambut, Australia menjalin kerja sama dengan industri kehutanan dan pertanian Indonesia. Kerjasama ini merupakan bagian dari upaya lebih luas dalam mengurangi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Paket perawatan lahan tersebut akan memanfaatkan keahlian Australia dalam bidang pertanian. 

Bishop juga menjelaskan petani Australia merupakan pecinta lingkungan dan telah menerapkan praktik pertanian dan teknologi terbaru guna menghadapi perubahan iklim.

Tahun lalu Australia bekerja sama dengan Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan dan gambut dengan mengirim pesawat pengebom air ke Sumatra. 

Australia juga menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang menderita gangguan pernapasan dan penyakit lainnya akibat kabut asap di Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

Selanjutnya dalam rangka mengembangkan empat program baru guna mendukung pengurangan emisi dan melaksanakan praktik pengelolaan lahan yang lebih baik, Australia akan bermitra dengan Pemerintah Indonesia, Badan Restorasi Gambut dan lembaga lainnya.

Australia juga akan terus menyediakan mitigasi perubahan iklim melalui berbagai program serta membantu para petani untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dan pengolahan lahan yang baru. (Andi Wahyunira)

Halaman 1 dari 9

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini