medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Kampanyekan Bioenergi, KESDM Gelar Seminar di Kampus UNHAS

Published in Event & Komunitas
Jumat, 04 Agustus 2017 13:55

Medialingkungan.com – Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang besar dan tersebar diseluruh pelosok tanah air. Namun, berbagai permasalahan yang ada seperti keterbatasan akses energi dan pengetahuan akan pemanfaatan sumber daya pada beberapa wilayah menyebabkan beberapa wilayah masih belum memperoleh akses energi.

Kementerian Sumber Daya Mineral (KESDM) menyadari akan pentingnya peran berbagai pihak dalam hal mewujudkan solusi bagi berbagai permasalahan energi tanah air. Salah satunya adalah dengan mengadakan transfer knowledge dengan tema “Bioenergy Goes to Campus”

Kegiatan Bionergy Goes to Campus diselenggarakan kemarin (3/8) di Aula Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin dengan melibatkan 200 mahasiswa sebagai peserta dan mendatangkan narasumber dari berbagai kalangan seperti Dosen, Yayasan Rumah Energi dan Lembaga asosiasi bidang bionergi yaitu APLIBI (Asosiasi Produsen Listrik Berbasis Bionergi) dan APROBI (Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia).

Kepala Subdirektorat Penyiapan Program Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Trois Dilisusendi, dalam sambutannya mewakili Menteri mengatakan bahwa pemerintah mengajak mahasiswa untuk menciptakan berbagai terobosan baru berupa riset-riset dalam hal pemanfaatan bioenergi.

“Potensi Indonesia terhadap Energi Baru Terbarukan sangat besar, namun SDM yang masih belum siap untuk memanfaatkannya, untuk itu kami mengajak mahasiswa dan dosen untuk bersama-sama mencari solusi dan alternative baru mengembangkan bioenergi”, Ujar Trois pada sambutannya membuka acara Bioenergy Goes to Campus, Kamis (3/8) di Aula Fakultas Kehutanan Unhas.

Melalui kegiatan seminar ini, pemerintah berharap mahasiswa sebagai agen of change dapat ikut serta dalam mempercepat pengembangan bioenergy di Indonesia melalui penciptaan SDM yang handal. (Suterayani)

Kapal Inggris Rusak Terumbu Karang Raja Ampat

Published in Nasional
Kamis, 16 Maret 2017 15:30

Medialingkungan.com - Kapal pesiar Inggris, Caledonian Sky, Kandas di salah satu lokasi terumbu karang di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat berdampak pada kerusakan terumbu karang. Hancurnya ekosistem dan delapan genus dan hilangnya keragaman 8 jenis karang diantaranya acropora, porites, montipora, dan stylophora.

Raja Ampat memiliki 600 spesies terumbu karang ini artinya 75% jenis terumbu karang di dunia dapat ditemukan di Raja Ampat. Perlu waktu minimal 200 tahun untuk memulihkan kembali kondisi terumbu karang seperti semula.

Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Laut Universitas Papua, Ricardo Tapilato memastikan dari hasil pelacakan GPS yang dilakukan di sekitar lokasi terumbu karang yang rusak diperkirakan mencapai 1533 m3 atau 1,3 Ha.

"Boat dari Sorong dikerahkan untuk menarik kapal, sesuatu yang seharusnya terjadi karena bisa mengakibatkan kerusakan terumbu karang lebih besar. Harusnya mereka menunggu pasang naik," katanya.

Menurut perhitungan Tapilatu, Noble Caledonia, perusahaan yang mengoperasikan kapal itu, setidaknya harus membayar 1,28 - 1,92 juta dollar AS. Perhitungannya, untuk satu meter persegi, nilai ganti ruginya ditaksir 800 - 1200 dollar AS dan kemungkinan pemulihan terumbu karang sekitar 10 tahun.

Peristiwa kapal pesiar MV Caledonian Sky berpenumpang 102 orang menerabas terumbu karang di Raja Ampat itu terjadi pada 4 Maret 2017 lalu. Kapal hendak mengantarkan wisatawan melakukan pengamatan burung di Waigeo.

Entah apa penyebabnya, kapal itu terjebak di perairan dangkal. Tapi, boat menarik kapal itu pada saat air belum pasang sehingga merusak terumbu karang di bawahnya.

Menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengkaji status kapal yang melakukan perusakan terumbu karang, terutama apakah kapal tersebut bisa bebas berlayar atau tidak usai melakukan perusakan terumbu karang.

"Saya sudah diskusi ke Menhub, tolong cek apakah betul di UU Pelayaran mengatakan bahwa kapal bisa dilepas dalam situasi seperti ini atau tidak," ujar Siti di Kompleks Istana Presiden, melalui Kompas.com

Berdasarkan pantauan kementeriannya, saat ini kapal asal Inggris itu telah berada di perairan Filipina. Siti juga meminta Menhub mengkaji apakah kapal dengan tonase seperti Caledonian tersebut diperbolehkan memasuki perairan dangkal atau tidak. Jika ada, aturan ini akan digalakkan di destinasi alam laut lainnya di Indonesia. {TANTI}

SCF, Kemitraan, dan Bupati Bulukumba Tandatangani MoU Pengelolaan SDA Berkelanjutan

Published in Nasional
Sabtu, 01 Oktober 2016 16:31

Medialingkungan.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba telah menandatangani MoU (Nota Kesapahaman) Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan bersama dengan Sulawesi Community Foundation (SCF) dan Lembaga Kemitraan (Partnership) pada 28/09 di Ruang Rapat Bupati Kabupaten Bulukumba. MoU ini ditandatangani oleh Andi Sukri Sappewali selaku Bupati Bulukumba, Naufal yang mengatasnamakan Direktur SCF, dan Dewi Rezki, selaku Direktur Program Kemitraan.

Maksud dari penandatanganan MoU ini yaitu untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dan program strategis khususnya pada bentang alam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bijawang yang dibangun dan disepakati bersama para pihak, dan dijadikan bahan penyusunan Road Map Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan. Adanya Road Map yang dibangun secara kolaboratif ini kemudian mampu menjadi peta jalan bagi para pihak untuk melakukan intervensi bersama.

Poin penting dalam penandatanganan MoU ini yakni semua pihak akan mendorong  program terkait pengembangan pariwisata terintegrasi yang inklusif di Kecamatan Kindang, pengembangan produk pertanian dan perkebunan poganik serta diversifikasi pangan berbasis komunitas di Kecamatan Gantang, dan penguatan kebijakan dalam peningkatan daya saing ekonomi pedesaan atau komunitas.

“MoU ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pengelolaan sumberdaya alam yang menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada masa kini dan masa yang akan datang,” ujar Naufal dari Sulawesi Community Foundation.

Kegiatan yang dihadiri oleh setidaknya 50 orang ini, juga turut menghadirkan Wakil Bupati Bulukumba dan berbagai perwakilan instansi seperti BAPPEDA, BLHD, SATPOL PP, Dinas Kehutanan, DInas Koperasi dan UMKM Bulukumba, dan lain-lain. Kegiatan penandatanganan MoU ini juga dihadiri oleh beberapa Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Bulukumba. (Muchlas Dharmawan)

Lahan Persawahan Masyarakat Diduduki Oleh Perusahaan PLTU, Mereka Lakukan Aksi Protes

Published in Nasional
Selasa, 05 April 2016 15:47

Medialingkungan.com – Satu hari menjelang tenggat waktu perjanjian pencairan dana (Financial Closure) proyek PLTU batubara Batang, warga yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, dan Roban) menggelar aksi penolakan di sekitar lahan megaproyek energi kotor itu.

Aksi protes kali ini terpusat pada tenda perlawanan warga yang sudah didirikan sejak dua minggu yang lalu sebagai bentuk protes atas pemagaran dan penutupan akses lahan warga ke lahan persawahan mereka.

Sejak tanggal 24 Maret 2016, Konsorsium PT. BPI (Bhimasena Power Indonesia) telah melakukan pemagaran dan penutupan akses sepenuhnya terhadap lahan pertanian  warga yang dijadikan lokasi pembangunan PLTU batubara yang diklaim sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara itu, termasuk lahan yang  tidak pernah dijual sekalipun. Bahkan bagi warga yang memaksa masuk, akan dikenakan sanksi pidana dan diancam akan dipenjarakan selama 9 bulan.

PT. BPI dan Japanese Bank for International Cooperation sebagai pendana utama telah gagal memenuhi tenggat waktu perjanjian pencairan dana sebanyak empat kali, berturut-turut sejak 6 Oktober 2012, 6 Oktober 2013, 6 Oktober 2014, and 6 Oktober 2015.

Rencana pembangunan proyek energi kotor ini telah tertunda selama hampir lima tahun karena penolakan yang kuat dan konsisten dari warga yang tinggal di sekitar area yang diusulkan untuk lokasi pembangunan. Hingga saat ini, sebagian pemilik lahan menolak untuk menjual lahan mereka.

Sekitar 10% dari 226 hektar yang dibutuhkan proyek tetap dipertahankan warga, karena lahan pertanian produktif tersebut merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian mereka.

“Perjuangan saya dan warga lain untuk mempertahankan sumber penghidupan kami telah berlangsung hampir lima tahun, berbagai hal harus kami hadapi, mulai dari intimidasi, kekerasan fisik, sampai kriminalisasi, saya sendiri dipenjara selama lebih dari 7 bulan karena menolak menjual lahan saya kepada PLTU,” kata Pak Cayadi, salah seorang pemilik lahan dari Desa Karanggeneng.

“Namun sampai hari ini sepertinya suara kami sama sekali tidak didengar oleh pemerintah, baik oleh Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, maupun Presiden Joko Widodo. Saya sudah tidak tahu harus kemana lagi harus mengadukan nasib kami ini di negeri ini,” lanjutnya.

Berbagai upaya telah dilakukan dilakukan warga untuk menunjukkan penolakan mereka terhadap proyek energi fosil ini,  mulai dari melakukan puluhan kali aksi protes di berbagai lokasi, audiensi dengan hampir semua instansi pemerintahan terkait hingga mengajukan gugatan hukum terhadap berbagai keputusan pemerintah yang mengabaikan kelestarian lingkungan, keselamatan, dan hak asasi warga.

“Apa yang terjadi di Batang adalah sebuah ironi, ambisi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan PLTU Batubara Batang, menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengutamakan kepentingan korporasi daripada keselamatan rakyat Batang,” ujar Arif Fiyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

“Keputusan untuk memaksakan pembangunan proyek energi kotor ini juga bertolak belakang dengan komitmen Presiden Jokowi untuk mengutamakan pengembangan energi terbarukan dan ikut serta dalam upaya memerangi perubahan iklim pada Konferensi Perubahan Iklim di Paris, akhir tahun lalu. Saat ini masih belum terlambat bagi Presiden Jokowi untuk membatalkan proyek energi yang mengancam keselamatan rakyatnya, dan menunjukkan kepemimpinannya dalam memerangi perubahan iklim,” ucapnya. {Press Rilis}

Keindahan Pemandangan Negeri Seribu Bukit

Published in Ekowista & Traveling
Sabtu, 27 Juni 2015 16:07

Medialingkungan.com – Jika anda merasa penat dengan berbagai macam aktifitas atau banyaknya tugas di kantor. Sesekali anda mesti lepaskan semua stress dan penat anda dengan mengunjungi Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Nangroe Aceh Darussalam. Pemandangan yang dimiliki perbukitan seribu ini sungguh menakjubkan mampu membuat pikiran menjadi fresh kembali.

Untuk menjajakan kaki anda ke Aceh Gayo Lues mesti menggunakan jalur darat yang memakan waktu perjalanan jika berangkat dari Kota Medan itu bias sampai 10 hingga 11 jam lamanya. Namun anda jangan khawatir, mulai 1 Januari 2015 lalu dikabarkan Susi Air dan pesawat perintis lainnya akan membuka rute dari Medan ke Blangkejeren ini. Waktu tempuh dengan menggunakan pesawat hanya memakan waktu selama 1 jam.

Perbukitan di tepian kota Blangkejeren menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Untuk mencapai perbukitan yang indah ini, sebaiknya anda menggunakan bentor yang berbagai macam warna yakni, hijau pupus, kuning, dan merah yang akan siap mengantarkan anda ke tempat tujuan.

Perjalanan akan terasa jika menggunakan kendaraan tiga roda tersebut. Sebab dalam setiap perjalanan, bentor akan meliuk-liuk mengikuti jalur dan sesekali akan singgah di tempat pemandangan yang nan indah. Desa Akang Siwah, Blangpegayon adalah desa penghasil tebu, di tempat itu sesekali kita akan melihat cara tradisional pemerasan tebu, mulai dari menggunakan tenaga manusia hingga kerbau.

Tiba di puncak perbukitan, bentor merapat di tepi jalanan, dan di sana terhampar hamparan pemandangan lepas menuju arah perkotaan Blangkajeren. Bukit-bukit yang bersusun akan memamerkan keelokan Kabupaten Gayo Lues.

Selepas menikmati pemandang yang indah, ternyata suguhan Nangroe Aceh Darussalam masih ada. Di Desa Lempu beberapa warga akan menerima pengunjung dengan ramah sambil menawarkan kopi serta jagung bakar. Anda pun dapat melepas lelah di tepian kolam ikan dengan dilengkapi jejeran kodok besar dua kepalan tangan orang dewasa, atau anda boleh naik di teras kayu yang berada di atas kolam ikan.

Duduk sambil menyerup kopi serta menggerutu jagung ditangan dengan suasana puncak mampu membuat perasaan menjadi rileks. Bincang-bincang dengan kawan akan terasa luwes apalagi bersama pasangan hati sambil memanjakan kedua bola mata dengan pemandangan yang indah. (Angga Pratama)

1. Gapura menuju Aceh tengah di perbatasan Gayo Lues (Gambar: lintasgayo)

2. Hamparan yang luas di Gayo Lues (Gambar: kompas)

Medialingkungan: Visit Gayo Lues, Nagroe Aceh Darussalam - Wonderful Indonesia

 

AMAN Menagih Janji Jokowi

Published in Nasional
Kamis, 25 Juni 2015 16:46

Medialingkungan.com – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Kamis (25/06). Pertemuan yang dilakukan AMAN terhadap Jokowi, mereka ingin menagih janji kampanye Jokowi yang tertuang dalam Nawacita.

“Kami pernah membantu Pak Jokowi dalam mensukseskan beliau menjadi Presiden, dan sekarang kami mau tindak lanjut apa yang telah disepakati di Nawacita,” ungkap Sekretaris Jendral (Sekjen) AMAN, Abdon Nababan.

Mantan Direktur Forest Watch Indonesia ini mengungkapkan, di dalam kandungan Nawacita tertera enam hal yang ditujukan untuk masyarakat adat, mulai dari aspek kelembagaan hingga persoalan agraria.

Terkait masyarakat adat, Jokowi bersama Jusuf Kalla mencantumkan komitmen mereka dalam melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat dalam enam prioritas utama visi dan misi. Salah satunya adalah soal pembentukan komisi independen masyarakat adat, katanya.

Pria kelahiran Sumatera Utara itu mengatakan, komisi itu diberi mandat khusus oleh presiden untuk bekerja secara intens mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal terkait dengan urusan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak masyarakat ada ke depan.

“Presiden Jokowi juga berjanji akan meninjau ulang dan menyesuaikan undang-undang terkait hak masyarakat adat dengan melanjutkan proses legislasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat,” ucapnya.

Dia menambahkan, RUU ini diharapkan menjadi jawaban atas kasus perampasan secara sepihak terhadap hak masyarakat adat dan konflik sosial yang dialami masyarakat adat. (Angga Pratama)

KPK dan ESDM Riau Gelar Rapat Penyelamatan SDA

Published in Nasional
Senin, 25 Mei 2015 13:05

Medialingkungan.com – Pemerintah Provinsi Riau bersama Tim Sumber Daya Alam (SDA) dan Komisi Pemebrantasan Korupsi (KPK) dalam lanjutan rapat sebelumnya, saat ini mencanangkan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam. Provinsi Riau memiliki banyak potensi unggul di SDA yang menjadi unggulan dalam pendapatan DBH daerah.

Dalam rapat pertemuan tersebut dihadiri sejumlah instansi diantaranya Energi Sumberdaya Mineral (ESDM), Perikanan dan Kelautan, Kehutanan Dan Perkebunan.

Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Riau, Syahrial Abdi mengungkapkan, selain membahas mengenai DBH  dalam memperhitungkan hak Riau sektor minyak dan gas bumi, dalam pertemuannya di Jakarta beberapa waktu lalu saat  menghadiri rekonsilidasi lifting minyak dan gas bumi, seperti yang dikabarkan Riaupos, Senin (25/05).

Syahrial mengatakan, pertemuan itu juga membuat masing-masing daerah harus melaporkan rencana aksi untuk sektor SDA kepada KPK sebagai pengawas Deputi penyelamatan SDA, termasuk pengelolaan izin. Dia menambahkan, rencana aksi gerakan penyelamatan SDA sendiri akan dilaporkan dalam dua  periode, yakni 10 Juni 2015 mendatang.

"Pada 10 Juni 2015 mendatang, kita akan berusaha semaksimal mungkin melaporkan  rencana aksi untuk sektor Sumberdaya Alam, termasuk pengelolaan izin dengan apa adanya yang terjadi," ujarnya. (Angga Pratama)

 

Komisi VII DPR Desak Jokowi-JK Perhatikan Potensi Batubara

Published in Nasional
Minggu, 24 Mei 2015 20:44

Medialingkungan.com – Batubara merupakan sumber energi yang selama ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Gerindra, Kardaya Warnika akan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) agar memperhatikan potensi batubara.

"Yang terkait sumber energi, batubara sektor yang tidak didukung oleh pemerintah," ujar Kardaya di Jakarta Pusat, seperti yang dikabarkan suara.com, Minggu (24/05).

Kardaya mengungkapkan, Pemerintah Indonesia mesti serius dalam menangani hal ini, karena selama sembilan bulan telah membahas atau mendiskusikan lagi potensi batubara. “Sampai saat ini pemerintah tidak habis pikir untuk mengurus sumber energinya,” ucapnya.

Lebih jauh Kardaya menyindir langkah Presiden Jokowi yang beberapa waktu lalu meresmikan Program 35.000 Megawatt untuk Indonesia di Jawa Tengah. "Terus program 35 ribu megawat, itu sebagian besar (energinya dari) batubara, pas kita tanya darimana nanti (mengelolanya) tidak bisa menerangkan, tidak konkrit, terabaikan," katanya.

Dia berharap, paradigma tentang batubara diubah, sebab batubara juga merupakan komoditi tambang yang bisa menjadi solusi energi dimasa mendatang. (Angga Pratama)

 

Hutan Dialihfungsikan, Warga Gugat Pabrik Gula

Published in Nasional
Rabu, 20 Mei 2015 09:14

Medialingkungan.com – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Indramayu menangkan gugatan masyarakat penyangga hutan terhadap PT PG Rajawali II, kasusnya terkait hak guna usaha (HGU) lahan. Persidangan di PN Indramayu dengan agenda putusan tersebut dipimpin oleh ketua Majelis Hakim Muhammad, dengan dua hakim anggota masing-masing Idi Il Amin dan Suharyanti.

Ribuan warga yang hadir dalam persidangan tersebut langsung bersyukur saat majelis hakim mengabulkan gugatan mereka. “Kami tentu sangat bersyukur dengan putusan majelis hakim,” ujar Kepala Desa Amis, Kecamatan Cikedung, Taryadi, seperti yang dikabarkan Tempo, Selasa (19/05).

Majelis Hakim menegaskan pandangan Bupati Indramayu dan DPRD Kabupaten Indramayu bahwa PT Pabrik Gula Rajawali II Cirebon wanprestasi. Perusahaan tersebut tidak mampu berikan lahan pengganti, maka lahan dijadikan konsep Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM).

Sebelumnya warga menuntut agar kawasan yang saat ini digunakan menjadi perkebunan tebu seluas 6 ribu hektar diubah kembali menjadi hutan. “Keputusan ini sesuai keinginan masyarakat,” ucapnya.

Menurut dia, masyarakat secara turun menurun mengelola kawasan hutan dengan sistem tumpang sari. Tapi sejak hutan hilang masyarakat kehilangan mata pencaharian. “Ribuan masyarakat terpaksa melakukan urbanisasi ke kota-kota besar,” katanya.

“Alih fungsi kawasan akan menyebabkan banjir pada musim penghujan nanti,” tutur Taryadi.

Taryadi mengungkapkan, bencana kekeringan pun bisa terjadi setiap kemarau datang, suhu udara menjadi lebih panas karena gersang, polusi udara akibat pembakaran tebu serta terjadi penurunan kualitas dan kuantitas air tanah.

Berdasarkan data yang dihimpun Medialingkungan.com, dalam kasus tersebut itu bermula disaat tukar menukar antara PT RNI II atau PT PG Rajawali II dengan Kementerian Kehutanan pada tahun 1976 terkait penggunaan perkebunan tebu.

Tukar menukar itu menghasilkan HGU I oleh PT PG Rajawali II yang rentang waktunya 25 tahun terhitung sejak 1976. Perkebunan tebu tersebut masuk dalam dua wilayah yaitu wilayah Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka. Di Kabupaten Indramayu terdapat 6 ribu hektar sedangkan di Majalengka terdapat 5 ribu hektar. (Angga Pratama)

Jokowi Batalkan Kunjungan, Ratusan Warga Batang Kecewa

Published in Nasional
Jumat, 01 Mei 2015 23:02

Medialingkungan.com – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) kemarin dijadwalkan ingin berkunjung ke lokasi PLTU Batang untuk meninjau permasalahan pembebasan lahan dan berdialog langsung dengan warga sekitar. Namun sayang waktu berbicara lain, Jokowi membatalkan kehadirannya ke Batang, padahal warga sekitar sudah menyiapkan segala sesuatunya dalam menyambut Presiden Jokowi.

Dalam menyambut Presiden Jokowi, ratusan masyarakat telah menyiapkan spanduk yang bertuliskan "Tolak PLTU" "Jokowi, Dengarkan Rakyat" dan "Lahan Kami Tidak Dijual".

Menurut catatan warga, sampai hari ini masih ada 74 orang pemilik lahan yang tetap  mempertahankan lahan mereka  dan menolak menjual lahannya untuk lokasi pembangunan PLTU Batubara Batang.

"Saya meminta pada Presiden Jokowi untuk memenuhi janji kampanye yang beliau ucapkan di alun-alun Batang dan mendengarkan suara rakyat Batang, yang menolak menjual lahannya untuk pembangunan PLTU Batang,” ujar Pak Cayadi, salah seorang pemilik lahan dari Desa Karanggeneng, dalam rilis Greenpeace yang diterima Medialingkungan.com melalui surel, Minggu (30/04). 

“Kami memohon pada Presiden Jokowi untuk memerintahkan penghentian operasional alat-alat berat di lahan warga yang tidak dijual, jangan hancurkan lahan pertanian kami, jangan hancurkan sumber penghidupan saya satu-satunya, Pak Jokowi seharusnya lebih mengutamakan nasib petani daripada kepentingan pengusaha," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Arif Fiyanto mengungkapkan, Presiden Jokowi harus menghentikan rencana pembangunan PLTU Batubara di Batang, Jawa Tengah. Ia menambahkan, PLTU ini jika jadi dibangun bukan hanya akan menghancurkan lahan pertanian dan kawasan pesisir Batang yang merupakan sumber utama penghidupan warga sekitar.

“PLTU ini juga akan mengancam visi Jokowi untuk mencapai kedaulatan pangan dan memangkas emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim,” ucapnya.

PLTU Batubara Batang akan memangsa lahan seluas 226 hektar untuk lokasi pembangunannya, lahan ini merupakan lahan pertanian produktif yang beririgasi teknis, kawasan perairan Batang juga merupakan salah satu kawasan paling kaya ikan di wilayah Pantai Utara Jawa Tengah. (Press Rilis)

Halaman 1 dari 6

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini