medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

WALHI: 65 Izin Usaha Pertambangan Bengkulu Bermasalah

Published in Nasional
Selasa, 17 Mei 2016 15:27

Medialingkungan.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebut 65 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Bengkulu bermasalah karena belum berstatus “Clean and Clear (CnC)” menurut Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Berdasarkan data yang diolah Koalisi Antimafia Tambang, masih ada 65 izin pertambangan yang belum CnC di wilayah Bengkulu, sedangkan dari 5.000 pemegang IUP yang teridentifikasi oleh KPK sebanyak 3.966 IUP bermasalah dan juga masuk kedalam kategori bersih dan tidak tuntas (non CnC).

Direktur WALHI Bengkulu, Beni Ardiansyah mengungkapkan izin usaha pertambangan yang bermasalah tersebut terkait persoalan administrasi, wilayah hingga finansial.

“Berdasarkan koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, ada 65 izin di Bengkulu yang masih bermasalah," ungkap Beni seperti yang dilansir oleh Antara.com

Ia mengatakan izin yang bermasalah dari sisi administrasi dan wilayah tersebut sebagian besar berada di wilayah Kabupaten Rejanglebong, Bengkulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu Utara. “Persoalan administrasi terkait proses perizinan dan kelengkapan dokumen dan jaminan reklamasi, sedangkan persoalan wilayah adalah terkait izin konsesi yang berada dalam kawasan hutan konservasi," tambahnya.

Berdasarkan pemetaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan IUP di wilayah Bengkulu memasuki kawasan hutan konservasi seluas 5.158 hektar, sedangkan pertambangan yang berada dalam kawasan hutan lindung mencapai 113 ribu hektar. {Dedy}

Walhi : Pabrik Semen Sebabkan 30 Warga Meninggal

Published in Nasional
Selasa, 26 April 2016 22:40

Medialingkungan.com – Dalam kurun waktu 45 hari, 30 warga Desa Karanglo telah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), menyatakan bahwa kematian beruntun para warga di kawasan tersebut diduga oleh adanya aktivitas pertambangan semen di Tuban, Jawa Timur.

Seperti yang dilansir oleh Ony Mahardika selaku Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur, Rabu (20/4) bahwa kematian para korban disebabkan adanya pencemaran udara di sekitar kawasan tambang semen sehingga menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan dan hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Letak Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, berada di sebelah selatan sedangkan pabrik milik PT. Semen Indonesia berada di utara. Hembusan angin laut yang mengarah ke selatan membawa asap dan abu ke arah desa sehingga mengganggu suplai udara segar warga desa dan berdampak terjadinya gangguan saluran pernafasan warga.

Tingkat penderita akibat pencemaran udara yang dihimpun oleh Walhi pada tiga desa yaitu Karanglo, Temandang dan Sumberarum menunjukkan terjadinya peningkatan sebanyak 1.775 warga pada tahun 2013, sempat menurun di tahun 2014 sebanyak 1.656 warga dan kembali meningkat di tahun 2015 sebanyak 2.058 warga.

Sekretaris perusahaan PT. Semen Indonesia Tbk, Agung Wiharto seperti yang di lansir Mongabay, mengaku keberatan mengenai banyaknya warga meninggal dunia akibat pencemaran udara oleh aktivitas pertambangan di Tuban. Informasi yang diperoleh Agung Wiharto dari Pemkab Tuban menunjukkan data yang meninggal dunia akibat penyakit saluran pernafasan sebanyak 2 orang dan beberapa orang lainnya yang meninggal disebabkan oleh penyakit diabetes mellitus dan kecelakaan.

Pihak tambang PT. Semen Indonesia sangat tegas dalam menangani tingkat polusi akibat aktivitas pertambangan di perusahaannya. Terbukti dengan dipasangnya alat canggih penangkap debu hingga 99% bernama electrostatic precipitator (EP). “Nilai ambang batas debu yang telah ditetapkan adalah 80 mg normal/meter kubik, sedangkan nilai yang ada saat ini hanya 40 mg/meter kubik dan masih jauh di bawah ambang batas. Pihak Walhi perlu melakukan pengecekan data bersama pihak PT. Semen Indonesia agar tidak terjadi gesekan antar dua pihak,” tambah Agung. {Suterayani}

Tambang Pasir Susahkan Petani di Bantul

Published in Nasional
Senin, 18 April 2016 12:31

Medialingkungan.com - Pemerintah Desa Gadingsari di kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul saat ini tengah menggencarkan pencegahan tambang yang merebak di kawasan Pantai Selatan Bantul. Sebanyak 4 titik area lahan pasir dikawasan tersebut menjadi kawasan penambangan, tiga titik diantaranya tersebar di Desa Gadingsari dan 1 titik lagi terdapat di Desa Gadingharjo, Sanden.

Kepala Seksi (Kasi) Pemerintah Desa Gadingsari, Sanden Suharjana mengungkapkan bahwa saat ini penambangan pasir di kawasan pantai selatan mulai bermasalah dengan air di area pertanian karena tidak dapat bertahan lama merendam tanaman karena cenderung menuju ke dataran rendah.

“Area yang ditambang itu kan lebih rendah dari pada lahan lainnya, jadi air yang ada di lahan habis karena tumpah ke lahan lebih rendah itu,” ujar Suharjana seperti yang dikutip dari Harianjogja.com, Senin (18/04).

Ketua Kelompok Tani Dusun Patehan, Gadingsari, Sanden Sumartono membenarkan tergerusnya air di lahan pertanian warga akibat tambang pasir. “Jelas dampak lingkungannya sudah terasa, airnya habis,” tutur dia.

Akibat masalah tersebut, saat ini sebagain besar petani mengandalkan air dari sumur bor untuk tanaman pertanian mereka. Keberadaan tambang di kawasan pantai selatan Bantul membuat air irigasi tidak dapat menjangkau seluruh wilayah pesisir dan kian menambah beban petani yang selama ini harus mengeluarkan biaya dan tenaga ekstra untuk memompa air guna mengaliri lahan pertanian. {Dedy}

Greenpeace Indonesia Ungkap Hasil Investigasi Tambang di Kaltim dan Kalsel

Published in Nasional
Kamis, 31 Maret 2016 07:50

Medialingkungan.com – Greenpeace Indonesia melakukan investigasi untuk mengungkap aktivitas pertambangan batubara yang dilakukan Banpu, perusahan asal Thailand. Dalam laporan hasil investigasi itu, Greenpeace membeberkan temuannya dari dua lokasi, yakni di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Dari siaran pers yang diberikan kepada Medialingkungan.com (30/03), Greenpeace mengungkapkan, aktivitas pertambangan di lokasi tersebut berdampak buruk terhadap perubahan bentang alam, hancurnya lahan pertanian produktif, dan menyisakan lubang-lubang tambang raksasa.

Menurutnya, Banpu di Indonesia memiliki saham 65% pada PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM), yang listing (terdaftar) di Bursa Efek Indonesia. ITM mengontrol sejumlah perusahaan di Kalimantan, diantaranya PT Kitadin, PT Indominco Mandiri, dan PT Jorong Barutama Greston.

Saat ini Banpu sedang merencanakan ekspansi PLTU batubara besar-besaran di wilayah Asia Tenggara, dan hal ini tentu saja akan membuat Banpu menggali batubara lebih banyak lagi di Indonesia. Tahun ini perusahaan itu berusaha meningkatkan sumber pendanaan mereka melalui penawaran saham perdana/IPO di Bursa Efek Thailand yang telah didaftarkan di akhir tahun 2015 lalu.

“Salah satu studi kasus yang diamati oleh Greenpeace adalah masyarakat di Desa Kerta Buana yang terpapar dampak negatif akibat praktik tambang batubara oleh PT. Kitadin,” kata Bondan Andriyanu, Juru kampanye Batubara Greenpeace Indonesia.

Bondan menambahkan, saat ini, 50 persen dari seluruh lahan pertanian Desa Kerta Buana atau sekitar 796 hektar sudah berubah menjadi konsesi tambang, selain meninggalkan bekas lubang tambang, masyarakat juga mengeluhkan banjir dan kekeringan di wilayah mereka.

Leboh lanjut ia jelaskan bahwa jika pada musim hujan terjadi banjir, sebaliknya pada musim kemarau warga terpaksa tidak bisa menanam padi di sawahnya karena tidak ada lagi air di saluran irigasi. Air yang seharusnya mengairi irigasi, terjebak di lubang-lubang bekas tambang PT. Kitadin dan membentuk danau buatan.

Hal ini menyebabkan panen padi warga menjadi tidak menentu, dari yang awalnya bisa menanam dua kali setahun dengan hasil kurang lebih sepuluh ton sekarang hanya sekali setahun dengan hasil hanya empat ton.

Sementara itu, di tempat lain, PT. Indominco Mandiri berencana melakukan praktik tambang batubara dengan menimbun Sungai Santan, di Kalimantan Selatan. Dalam laporan investigasi itu, dikatakan bahwa sejak beroperasinya PT. Indominco Mandiri di daerah hulu sungai Santan, warga merasakan kualitas air sungai semakin menurun yang memberi dampak langsung bagi kehidupan masyarakat lokal.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa penurunan kualitas sungai ditandai dengan perubahan warna air sungai, diikuti juga dengan matinya ikan-ikan yang selama ini menjadi sumber penghidupan ekonomi masyarakat setempat.

Selain itu, penelusuran Greenpeace juga mengunkap bahwa masyarakat kerap merasakan gatal-gatal saat mandi menggunakan air Sungai Santan. Warga mulai berhenti mengonsumsi air dari Sungai Santan, terutama untuk keperluan minum dan memasak.

“Terlalu banyak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, Banpu seharusnya tidak lagi melakukan ekspansi bisnis batubaranya di Indonesia. Pemerintah Indonesia seharusnya juga melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi rakyatnya,” ujar Bondan.

Ia juga mengatakan, investor tersebut justru memberikan kerugian. “Ini salah satu contoh buruk hadirnya investasi asing yang merugikan bangsa kita, masih banyak lagi keterlibatan investor asing di industri batubara Indonesia yang justru merugikan kita,” tambah Bondan. {Fahrum Ahmad}

  1. Untuk melihat laporan selengkapnya, laporan dapat diunduh pada link di bawah: http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/reports/desa-terkepung-tambang-batubara/
  2. Laporan Greenpeace terkait tambang batubara, Batubara Meracuni Air Kalimantan Selatan dapat dilihat disini: http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/645408/EXSUMM%20INDONESIA.pdf

Mulai Ditolak Berbagai Negara, Indonesia Harus Tinggalkan Batu Bara

Published in Nasional
Senin, 25 Januari 2016 19:14

Medialingkungan.com – Greenpeace mengungkapkan tidak ada lagi alasan pembenar bagi Indonesia untuk terus menerbitkan izin tambang batu bara. Indonesia, menurut Greenpeace harus segera meninggalkan visi membangun negara pada sumber energi fosil tersebut karena  sedang ramai ditolak oleh berbagai negara dan pasar.

Melalui siaran persnya, Greenpeace Indonesia mengatakan Vietnam sebagai satu-satunya Negara di Asia Tenggara dengan rencana ambisius untuk pembangkit listrik tenaga batu bara baru dari Indonesia akan merevisi kembali rencana pemgembangan energinya dengan menghentikan pembangunan pembangkit batubara baru.

Selain itu, permintaan batubara China telah jatuh selama lebih dari dua tahun dan diprediksi akan terus berlanjut. Permintaan India untuk batubara impor juga jatuh dan tenaga surya menjadi lebih murah daripada pembangkit batubara baru di negara ini.

“Dengan pasar yang menyusut, kejatuhan harga, dan potensi peningkatan pasokan batu bara dari China, Indonesia sedang mengejar kebijakan yang tidak masuk akal untuk terus menambang dan mengekspor batu bara ke dunia yang tak lagi membutuhkan batu bara,” tegas Arif Fiyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara.

Arif menjelaskan Indonesia perlu mencontoh China dan Amerika Serikat dalam hal menetapkan moratorium tambang batu bara agar dapat menawarkan masa depan bebas polusi bagi masyarakat.

“Tetangga dan mitra dagang kita telah menunjukan bahwa batu bara tak diperlukan untuk mengembangkan ekonomi. Jika pemerintah terus bertekuk lutut atas kepentingan batu bara, negara yang indah ini akan berubah menjadi gurun beracun yang menghasilkan jauh lebih sedikit sumber daya alam, juga menarik lebih sedikit pembeli,” tutup Arif. {Irlan}

AS Umumkan Penghentian Eksplorasi Shell di Arktik

Published in Internasional
Minggu, 18 Oktober 2015 11:27

Medialingkungan.com – Kementerian Dalam Negeri Amerika Serikat (AS) mengumumkan keputusan penghentian pengeboran minyak dan gas bumi di perairan Arktik, lepas pantai sebelah utara Alaska.

Pengumuman itu disampaikan setelah perusahaan energi raksasa Royal Dutch Shell menyatakan sikap mereka untuk menghentikan eksplorasi yang kontroversial di wilayah itu untuk jangka waktu yang belum ditentukan.

Dilaporkan dari kantor berita AP bahwa Royal Dutch Shell menyatakan, mereka tidak menemukan cadangan gas dan minyak bumi yang cukup agar kegiatan pengeboran mereka tetap dilaksanakan.

Sebelumnya, sejumlah kelompok pegiat lingkungan, baik dari kalangan akademisi hingga lembaga lingkungan telah memperingatkan kegiatan industri yang menghabiskan dana sekitar USD 7 miliar di daerah perairan Chukchi dan Beaufort di Laut Arktik itu bisa merugikan bagi mamalia laut di sekitarnya.

Miyoko Sakashita, dari Pusat Keanekaragaman Hayati mengatakan, keputusan itu akan berampak besar bagi beruang kutub di Arktik. "Kami perlu menjaga semua minyak Arktik di tanah," katanya.

Perizinan eksplorasi di Chukchi akan berakhir pada tahun 2020 dan Beaufort akan berakhir pada tahun 2017.

Menteri Dalam Negeri AS, Sally Jewell dalam pernyataan resmi mengatakan, luas areal yang diberikan izin kelola tidak akan diperpanjang.  

"Sehubungan dengan pengumuman Shell, besarnya areal yang disewa dan mempertimbangkan kondisi pasar saat ini, saya rasa itu tidak masuk akal untuk mempersiapkan penyewaan areal lagi di Kutub Utara pada tahun berikutnya," kata Sally Jewell.

Ia menambahkan pemerintah federal Amerika membatalkan regulasi di kawasan ini untuk tahun 2016 dan 2017. Para pegiat menyambut gembira keputusan ini.

Greenpeace menyatakan pengumuman ini adalah "berita besar untuk Arktik" dan mengimbau agar para pendukungnya berterima kasih kepada Obama karena "mengambil langkah melindungi Arktik dan iklim planet kita."

Sementara itu, Lembaga Survei Geologi AS memperkirakan bahwa Arktik memegang sekitar 30% dari gas alam yang belum ditemukan di dunia, serta 13% dari minyaknya.

Namun, kelompok pegiat lingkungan mengatakan pengeboran lepas pantai akan mencemari dan merusak padang gurun alami. Mereka juga berpendapat bahwa bahan bakar fosil seperti minyak dan gas harus dibiarkan di dalam tanah untuk menghindari perubahan iklim. {Fahrum Ahmad}

Hutankan Bekas Tambang Bukan Hal Mustahil

Published in Informasi & Teknologi
Rabu, 10 Juni 2015 19:57

Medialingkungan.com – Menghutankan kembali lahan bekas tambang bukanlah hal yang mustahil. Hal tersebut diungkapkan para peneliti yang hadir dalam Gelar Teknologi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi di Hotel Novotel, Balikpapan (9/6).

Untuk lahan bekas tambang timah misalnya, Peneliti Badan Penelitian, Pengembangan (Litbang) dan Inovasi, Prof. Dr. Pratiwi mengungkapkan strategi rehabilitasi yang dapat dilakukan pada lokasi ini antara lain dengan memperbaiki kondisi tanah dengan menambahkan bahan ameliorant (penyubur tanah), memilih jenis tanaman, membuat bibit, menanam dan memelihara.

“Salah satu permasalahan lahan bekas tambang timah yaitu meninggalkan hamparan overburden dan tailing kuarsa sehingga  diperlukan input teknologi dalam upaya untuk meningkatkan kualitas lahan,” ucapnya dikutip dari forda-mof.org.

Melalui penelitiannya, Pratiwi menunjukkan fakta bahwa pada usia 3 tahun, tanaman yang mampu bertahan pada hamparan overburden yaitu Eucalyptus urrophila, Eugenia garcinaefolia dan sengon buto (Enterolobium cyclocarpum). Sedangkan pada hamparan tailing kuarsa ketiganya dapat tumbuh namun perlu penanganan berupa input energi.

Selain itu, Retno Prayudaningsih, Peneliti Balai Penelitian Kehutanan (BPK) Makassar menuturkan rehabilitasi lahan bekas tambang dapat dilakukan dengan teknologi isolat mikroba (isomik).

Teknologi temuan peneliti BPK Makassar tersebut berupa isolat mikroba  yang telah dicampur dengan pasir sebagai material untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan meningkatkan kualitas lahan bekas tambang.  Isomik generasi pertama yang dinamai MK 1 ini merupakan isolat fungi mikoriza arbuskula, hasil isolasi dari tanah lahan bekas tambang kapur.

Retno juga menjelaskan isomik memiliki kelebihan dengan hanya satu kali aplikasi yakni pada saat penyiapan bibit, dapat meningkatkan pertumbuhan dan keberhasilan tanaman, memperbaiki kualitas tanah (fisik, kimia, biologi) dan menurunkan tingkat polusi

Input dari teknologi isomik juga memberikan dampak pertumbuhan swalanjut, bahkan muncul jenis-jenis alami lain. Teknologi ini telah banyak dimanfaatkan oleh stake holder terkait, namun sayangnya isomik sampai sekarang belum dipatenkan. (Irlan)

Badan Litbang KLKH Adakan 'Gelar Teknologi Hasil Litbang dan Inovasi 2015'

Published in Nasional
Senin, 08 Juni 2015 18:18

Medialingkungan.com – Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan menyelenggarakan 'Gelar Hasil Litbang dan Inovasi Tahun 2015' di Hotel Novotel, Balikpapan, Selasa (9/6).

Mengangkat tema ‘Konservasi Sumber Daya Alam, Restorasi Areal Terdegradasi Pasca Tambang dan Pengelolaan Dipterokarpa’, kegiatan ini bertujuan mendorong keberhasilan rehabilitasi dan restorasi lahan terdegradasi pasca tambang, kelestarian jenis dan keseimbangan ekosistem hutan yang harmonis,  produktivitas hutan dari jenis dipterokarpa, serta meningkatkan interaksi dan kerjasama peneliti dan pengguna.

Badan Litbang dan Inovasi KLHK melalui situs resminya berharap hasil litbang ini dapat menjadi input yang objektif dalam pemgambilan kebijakan, basis solusi permasalahan kehutanan dan penghasil inovasi teknologi untuk mencapai tujuan pembangunan kehutanan.

Gelar teknologi (geltek) ini akan dimulai dengan launching lima buku dari Badan Litbang dan Inovasi KLHK yakni (1) Agroforestry Berbasis Jelutung Rawa: Solusi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Pengelolaan Lahan Gambut; (2) Jenis- jenis Tumbuhan dari proses Regenarasi Alami di Lahan Bekas Tambang Batubara; (3) Burung dan Kelelawar di Lahan Bekas Tambang Batubara; (4) Panduan Pengukuran Karbon Tegakan Tanaman Meranti; (5) Shorea leprosula Miq dan Shorea johrensis Foxw: Ekologi, Silvikultur, Budidaya dan Pengembangan.

Acara kemudian dilanjutkan dengan talkshow yang dibagi menjadi dua sesi. Pertama, dengan materi ‘Menghutankan Lahan Bekas Tambang Timah’ serta ‘Penerapan Konsep Bersinergi dengan Alam untuk Merehabilitasi Lahan Pascatambang Batubara’.

Sesi kedua menyajikan materi ‘Teknologi Tepat Guna dalam rangka Diversifikasi Produk Tengkawang untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Lokal’ dan ‘Teknologi Isomik (Isolat Mikroba) untuk Rehabilitasi Lahan Bekas Tambang’.

Selain geltek, selama acara berlangsung juga akan dilaksanakan pameran hasil penelitian, pengembangan dan inovasi. Geltek tahun ini pun dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan Rapat Koordinasi Badan Litbang dan Inovasi KLHK yang diadakan 9 hingga 12 Juni 2015.

Kegiatan ini akan dibuka oleh Kepala Badan Litbang dan Inovasi KLHK, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc dan mengundang sekitar 100 peserta yang terdiri dari pemerintah, peneliti, akademisi, praktisi kehutanan dan lingkungan, swasta, dan NGO/LSM serta instansi terkait di wilayah Kalimantan. (Irlan)

Petisi Walhi: Tolak Izin Penambangan Pasir

Published in Nasional
Rabu, 08 April 2015 22:00

Medialingkungan.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur mengeluarkan petisi “Tolak Ijin Penambangan Pasir Laut oleh PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) di Kawasan Pesisir Banyuwangi”. Petisi itu ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo, serta Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, seperti dilansir dari Mongabay.co.id, Rabu (08/04).

Rere Christanto dari Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Jatim mengatakan, “petisi ini dibuat untuk meminta gubernur tidak mengeluarkan ijin pertambangan yang diajukan PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI), yang akan menambang pasir di 3 kecamatan di Banyuwangi, yakni Srono, Rogojampi dan Kabat”.

PT. TWBI berencana melakukan reklamasi Teluk Benoa dengan menimbun pesisir laut seluas 700 hektar, dengan pasir yang diambil dari wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun usaha pengerukan itu telah ditolak oleh pemerintah daerah dan masyarakat di NTB. 

Gubernur NTB, M. Zainul Majdi menegaskan bahwa pengerukan pasir akan merusak ekosistem lingkungan di wilayahnya. Menurutnya, kerusakan lingkungan yang disebabkan aktivitas tersebut sangat merugikan.

Menurut data BPS tahun 2014, terdapat 12.714 jiwa yang berprofesi sebagai nelayan di Muncar. Di wilayah Srono, Rogojampi dan Kabat sendiri, setidaknya ada 1.488 warga yang bekerja di sektor perikanan. “Bagi Banyuwangi sendiri penambangan pasir itu pasti akan merusak seluruh ekosistem pantai dan laut yang ada disana. Jadi masyarakat disana sudah menganggap kalau reklamasi berjalan maka ada banyak hak-hak masyarakat terutama yang di pesisir yang akan hilang. Kalau pasir dibawa ke Benoa, maka itu juga akan menghancurkan struktur ekologi yang ada di Benoa,” terang Rere. 

“Itu belum termasuk tenaga kerja pada 309 Unit Pengolahan Ikan yang tumbuh di wilayah itu. Di Pelabuhan Muncar terdapat 27 industri penepungan ikan, 13 industri pengalengan ikan, dan 27 unit pembekuan ikan,” tambah Rere.

Walhi Jawa Timur akan melakukan gugatan, bila Gubernur Jatim tidak menghiraukan petisi yang dibuat para aktivis lingkungan ini, dengan tetap mengeluarkan ijin penambangan pasir laut di Banyuwangi. Selain mengajukan gugatan, Walhi bersama jaringannya juga akan melakukan aksi untuk menekan pemerintah menolak pemberian ijin penambangan untuk PT. TWBI.

“Kita akan gugat kalau ijin jadi diberikan, kita juga akan terus melakukan aksi penolakan,” imbuh Rere.

Ancaman bencana ekologis akibat aktivitas pertambangan di Jatim menjadi kekhawatiran sendiri bagi Walhi, karena ijin yang diajukan perusahaan pertambangan sudah banyak yang masuk ke pemerintah daerah untuk diproses. Masyarakat diajak untuk menyadari bahwa pembiaran maupun persetujuan aktivitas pertambangan akan membawa dampak yang buruk serta kerugian di pihak masyarakat. (Iswanto)

Keluarkan SP3 Kasus Tambang Ilegal Di Bogor, Walhi Praperadilankan Polda Jabar

Published in Nasional
Rabu, 18 Maret 2015 14:04

Medialingkungan.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat (Jabar) telah mengajukan praperadilan menuntut Kepolisian Daerah (Polda) Jabar ke Pengadilan Negeri  Bandung pada (13/03).

Langkah ini dilakukan Walhi Jabar lantaran Polda Jabar mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus penambangan ilegal di kawasan hutan lindung di Bogor yang diajukan Walhi Jabar pada tahun 2013.

Kuasa hukum Walhi, Lasma, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Senin (16/03), mengungkapkan penghentian kasus tersebut sangat ganjal karena pelaporan walhi ke Polda Jabar tahun 2013 silam dilengkapi dengan alat bukti yang sah.

"Proses penyidikan sempat berjalan. Bahkan Polda sempat melakukan investigasi bersama Walhi. Tapi, pada Maret 2015, polisi mengeluarkan SP3," ucapnya dikutip dari Tempo.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Dadan Ramdan menuturkan Pengadilan Negeri Bandung siap melakukan persidangan dengan tuntutan Polda Jabar tidak sah mengeluarkan SP3 kasus tambang, dan meminta Polda Jabar melanjutkan penyidikan kasus pertambangan.

"Berkenaan dengan hal tersebut, LBH Bandung bersama Walhi menyatakan sikap yang tegas kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk dapat mengusut kasus tindak pidana tersebut hingga beres," lanjutnya.

Polda pun dikabarkan sempat melakukan penyidikan terhadap 12 perusahaan yang diduga tidak memiliki izin menambang pada beberapa kawasan hutan lindung di Bogor. Namun, pada 20 Maret 2015, Polda Jabar menghentikan kasus ini dan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. (Irlan)

Halaman 1 dari 2

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini