medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Agrocomplex Go Green 2017 Tanam 10 Ribu Mangrove

Published in Event & Komunitas
Senin, 28 Agustus 2017 01:05

Medialingkungan.com - Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang dan Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Asosiasi Teman Kuliah Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin (TKP-UNHAS) menanam bibit Mangrove dan menebar benih Rajungan Kepiting dan Udang yang dipusatkan di Pantai Lantebung Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya Makassar Sabtu (26/8).

Kegiatan ini dinamakan Agrocomplex Go Green 2017 oleh TKP-UNHAS dalam 1 dekade keberadaanya dengan bentuk penanaman 10.000 bibit mangrove dan restocking Benih Rajungan dan Udang 100.000 ekor yang melibatkan TNI, Polri, Bank BRI, Mahasiswa Fakultas Kehutanan, Pertanian dan Kelautan Unhas serta masyarakat Lantebung yang berlangsung selama dua hari.

Melalui acara ini Ahmad Sukri selaku Ketua Tim Kerja TKP-UNHAS mengatakan bahwa, “Kegiatan ini bentuk kepedulian terhadap lingkungan, dimana Mangrove ini sangatlah penting, karena sepertiga kawasan mangrove dunia berada di Indonesia dan setiap tahunnya berkurang sebanyak 30%, karena itulah kegiatan ini berlangsung untuk menghidupkan kembali fungsi-fungsi ekologi dan juga restoking benih rajungan sebagai budidaya bebas untuk dinikmati masyarakat Lantebung, agar tidak ada lagi exploitasi pada kawasan mangrove”.

Wakil Gubernur Sulsel juga mengatakan bahwa, “pohon mangrove adalah pohon yang paling kuat untuk menahan ombak dibandingkan dengan tembok”.

Moh Ramdhan Pomanto menegaskan bahwa, “Mangrove sangatlah penting untuk ekosistem laut” seperti yang disampaikan dalam sambutannya pada pembukaan acara. {Ira Anugerah Abbas}

Puluhan Ribu Petani India Bunuh Diri Akibat Perubahan Iklim

Published in Internasional
Rabu, 09 Agustus 2017 02:37

Medialingkungan.com – Perubahan iklim kini telah benar-benar menunjukkan dampaknya terhadap nyawa manusia. Hasil studi oleh University of California (UC) Berkeley dengan judul “Crop-damaging temperatures increase suicide rates in India”, menyebutkan bahwa sekitar 60.000 petani di India telah bunuh diri akibat perubahan iklim.

Pada studi yang dipublikasikan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) (27/7) tersebut, Tamma A. Carleton dari UC Berkeley membandingkan data selama lima dekade terakhir terkait perubahan iklim dan kasus bunuh diri di India.

Carleton menemukan bahwa adanya hubungan yang kuat antara variasi temperatur di India dengan angka bunuh diri selama musim pertumbuhan. Bahkan menurutnya, kenaikan 1o C saja pada hari-hari pertumbuhan tanaman berkorelasi dengan peningkatan kasus bunuh diri sebanyak 67 kematian, dan kenaikan 5o C diasosiasikan dengan tambahan 335 kematian akibat bunuh diri.

Sebaliknya, ia menemukan bahwa peningkatan curah hujan 1 cm per tahun mengurangi angka bunuh diri sebanyak 7 persen.

Jika ditotal, Carleton memperkirakan bahwa terdapat 59.300 kasus bunuh diri di bidang pertanian selama 30 tahun terakhir di India bisa dihubungkan dengan pemanasan global.

Carleton menulis di dalam makalahnya bahwa peningkatan temperatur selama musim pertumbuhan mengurangi panen dan menambahkan tekanan ekonomi bagi para petani-petani India.

“Kekurangan ini juga masuk ke perekonomian, dan membuat populasi yang bertani dan tidak bertani tertekan karena naiknya harga pangan dan turunnya kebutuhan akan pekerja pertanian,” tulis Carleton, dikutip dari Kompas.

Hal ini juga dapat dibuktikan dalam aksi protes yang dilakukan oleh para petani dari Tamil Nadu. Mereka membawa tulang-tulang dan tengkorak petani yang bunuh diri dan menumpuknya di Jantar Mantar, Delhi, tidak jauh dari gedung parlemen India. Menurut mereka, kekeringan terhebat dalam 140 tahun terakhir telah membunuh ratusan petani Tamil Nadu.

Kemudian, Perdana Menteri India, Narendra Modi pun mengakui bahwa perubahan iklim telah menimbulkan dampak yang luar biasa bagi India. Dia berkata bahwa perubahan iklim telah menyebabkan banjir besar di berbagai daerah di India, seperti Assam, Gujarat, Rajashtan, dan Bengal.

“Hidup pun menjadi terbalik akibat banjir. Tanaman, ternak, infrastruktur, jalan, listrik, dan komunikasi – semuanya terganggu, khususnya petani-petani kita yang harus menghadapi banyak kerugian akibat kerusakan terhadap tanaman dan sawah mereka,” ujar Modi.

Pemerintah India pun harus mengucurkan dana asuransi perlindungan tanaman senilai Rp 17,3 triliun sebagai bagian dari usahanya untuk menangani hal tersebut. (Muchlas Dharmawan)

Pemerintah Hadiahi Masyarakat Lahan Hutan 2 Ha

Published in Nasional
Rabu, 26 Juli 2017 08:25

Medialingkungan.com – Angin segar bagi masyarakat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan memberikan lahan kepada masyarakat untuk dikelola dan dikembangkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan nantinya tiap keluarga yang telah diidentifikasi bisa mendapatkan lahan hutan ini dengan luas rata-rata 2 hektar.

Lahan yang akan dikelola oleh masyarakat adalah lahan milik Perum Perhutani yang notabenenya merupakan perusahaan plat merah. Perum Perhutani akan meminjamkan lahan hutan menganggur kepada masyarakat selama 35 tahun melalui program Perhutanan Sosial.

“Mulai Agustus atau bahkan minggu ini perhutanan sosial akan launching, untuk akses rata-rata 2 hektar per keluarga,” kata Darmin, seperti yang dilansir kata.co.id, Selasa (25/7).

Tujuan dari program ini agar meningkatkan produktivitas tanaman yang ditanam semakin baik. Sebelumnya Darmin sempat menyebut Kabupaten Karawang sebagai tempat peluncuran program ini. Namun, kini dia prioritas awal perhutanan sosial ini di wilayah provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Setelah itu baru masuk ke Jawa Barat.

Pemerintah juga akan membantu mencari pembeli komoditas yang dihasilkan, agar konsep klaster di lahan hutan sosial ini bisa berhasil. Selain itu, dukungan logistik bagi perdesaan juga akan diatur, agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas pascapanen sebagai bagian dari sarana penjualan komoditasnya. (Angga Pratama)

100 Hari Trump, Gedung Putih Dikerumuni Ribuan Aktivis Lingkungan

Published in Internasional
Selasa, 02 Mei 2017 10:14

Medialingkungan.com – Ribuan aktivis lingkungan hidup menggelar demonstrasi - yang mereka sebut; Pawai Iklim Rakyat. Aksi ini diselenggarakan di Washington D.C. pada Sabtu (29/04). Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sejak tahun 2014 yang juga dipelopori Richard Branson, Leonardo DiCaprio, dan Al Gore.

Selain di D.C. aksi serupa juga juga diselenggarakan di 300 lokasi di Amerika, mulai dari Seattle sampai Boston. Menurut para aktivis, agenda gerakan iklim ini ditandai sebagai kecaman di 100 hari kepemimpinan Donald Trump. Pemerintah diharapkan untuk responsif terhadap iklim bukan hanya mengejar keuntungann finansial.

John Zangas, dari DC Media Group menuliskan bahwa ribuan orang berjalan menyusuri Pennsylvania Avenue -- dengan tokoh-tokoh pribumi yang memimpin -- melewati Trump International Hotel yang diselimuti barikade kemanan. Kemudian, melanjutkan ke Gedung Putih.

Mereka berhenti untuk menari, melantunkan dan meneriakkan tuntutan ke arah Gedung Putih saat mereka lewat. Barikade polisi dijajar di tengah Pennsylvania Avenue, membelahnya menjadi dua untuk membuat para demonstran menjauh dari trotoar di samping halaman Gedung Putih.

Laman VOA juga mencatat, mereka rela disengat suhu panas sekitar 35º C unutk massa yang berada di D.C. sedangkan di Denver salju menyelimuti ratusan aktivis yang berkumpul.

"Gerakan iklim diadakan di D.C. untuk menunjukkan bahwa pemilihan tersebut tidak membatalkan hukum fisika," tulis aktivis iklim dan penulis Bill McKibben. (McKibben membantu mengatur Iklim Rakyat yang pertama pada bulan Maret.)

"Politisi perlu diingatkan, bahkan saat mereka melakukan penawaran industri, yang kita lihat lebih banyak lagi,” tegasnya.

Kelompok organisasi mitra, yang membentuk komite pengarah acara itu, umumnya kelompok lingkungan, tetapi juga mencakup beberapa serikat perdagangan, serta kelompok advokasi anti-perang dan anti-minoritas, seperti NAACP.

Ribuan massa menegaskan bahwa mereka keberatan karena Trump mencabut pembatasan terhadap pertambangan, pengeboran minyak dan emisi gas rumah kaca di pembangkit listrik tenaga batu bara.

Isu para demonstran dilandasi tuntuntan yang memadukan perubahan iklim dengan masalah ekonomi dan keadilan social. Serta menyerukan perubahan seperti menaikkan upah minimum nasional menjadi USD$ 15 per jam.

Acara serupa akhir pekan lalu di Washington March for Science diikuti ribuan aktivis, memerotes apa yang mereka klaim sebagai penolakan pemerintahan Trump terhadap sains -- dan diadakan di 600 kota di dunia. {Fahrum Ahmad}

KLHK Bentuk 952 Kampung Iklim Sepanjang Tahun 2016

Published in Nasional
Sabtu, 17 Desember 2016 21:18

Medialingkungan.com- Program Kampung Iklim (ProKlim) yang dikembangkan dan dilaksanakan sejak tahun 2011 adalah program berlingkup nasional yang dkembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nur Masripatin seperti yang dilansir Times Indonesia mengatakan, hingga Desember 2016 jumlah yang sudah teregister mencapai 952 kampung dan 85 kampung mendapatkan penghargaan ProKlim oleh KLHK. Kampung iklim saat ini mayoritas berada di Pulau Jawa, terutama di provinsi Jawa Barat.

“Tahun ini sudah 952 kampung yang telah terdaftar dari seluruh Indonesia. Dari semua level. Tetapi yg sudah mendapat tropi sekitar 85 desa,” ujar Nur disela-sela Lokakarya Wartawan Meliput Perubahan Iklim di Kuta, Bali pada Rabu (14/12).

Pemerintah melakukan perubahan desain dari sekadar memberi apresiasi menjadi gerakan nasional. Ini akan mendorong seluruh pihak mencipta dan memfasilitasi kelompok masyarakat sampai ke level kampung, desa, RT dan RW untuk membentuk kampung iklim.

Kampung Iklim diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 84 Tahun 2016 yang merupakan revisi dari Permen LH Nomor 19/2012 tentang ProKlim. Cakupannya diperluas, tidak sebatas tingkat rumah tangga dan kelurahan, namun juga komunitas, seperti kampus, rumah ibadah, hingga area sosial lainnya. Ada unsur adaptasi, mitigasi, kelembagaan yang menetap di dalamnya.

Nur mengatakan kampung iklim akan meningkatkan kapasitas masyarakat membangun adaptasi dan ketahanan desa menghadapi perubahan iklim, membantu mengurangi emisi, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan sumber penghidupan mereka. 

Di desa, yang daerah dekat hutan, masyarakat bisa menjaga hutannya, jika di kota masyarakat perkotaan dapat lebih lebih fokus pada efisiensi energi, pengelolaan sampah, air bersih dan kebersihan lingkungan.

Dalam merealisasikan program ini, KLHK juga bersinergi dengan kementerian lain, seperti program 'Desa Nelayan' dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta 'Desa Mandiri Energi' dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pemerintah menerima pencalonan lokasi yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan ProKlim dari berbagai pihak yang mengetahui telah dilaksanakannya aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di suatu lokasi secara berkelanjutan. (Mirawati)

Peta progress Program Kampung Iklim (ProKlim) di Seluruh Indonesia (Gambar: Ditjen PPI KLHK)

 

Hari Menanam Pohon Nasional, Jokowi Ajak Masyarakat Tanam Pohon

Published in Nasional
Selasa, 29 November 2016 15:10

Medialingkungan.com – Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi, hadiri peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Senin (28/11). Dalam kegiatan tersebut jokowi mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menanam pohon untuk generasi selanjutnya.

"Harus kita ingat urusan pelestarian alam bukanlah masalah kecil karena menyangkut anak cucu dan cicit kita. Saat kita menanam pohon kita sedang menanam doa, menanam harapan, menanam kerja kita semuanya untuk keberlanjutkan hidup generasi yang akan datang," kata Jokowi, seperti dilansir oleh Detik.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga mencontohkan bencana banjir di Garut dan Bandung yang diakibatkan sudah beralih fungsinya hutan di bagian hulu.

"Dan kita semua sudah melihat semua, apa akibatnya jika tidak merawat alam, main asal tebang pohon akhrinya bencana seperti banjir dan menyusahkan kita, menyusahkan rakyat. Misalnya di Bandung, Garut kenapa bisa terjadi karena di bagian hulu di atas, di gunung, di bukit, di Papandayan sudah beralih fungsi dari hutan menjadi pertanian, dari hutan menjadi pemukiman, dari hutan menjadi tambang, dari hutan menjadi industri," ujarnya.

Jokowi juga menyerukan untuk gotong royong menjaga alam Indonesia. Alam Nusantara yang penuh dengan keanekaragaman hayatinya. "Ini tugas kita semuanya merawat dan menjaga," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menerangkan bahwa penanaman pohon secara serentak yang dilakukan pada kesempatan tersebut dimaksudkan untuk menjaga momentum dan semangat dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan keberadaan pohon. Hal tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengurangi deforestasi serta degradasi hutan dan lahan.

"Upaya ini memberikan refleksi kepada dunia bahwa Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam komitmen Indonesia oleh Presiden Jokowi pada COP21 Paris Agreement yang diratifikasi oleh Indonesia dan DPR melalui UU Nomor 16 Tahun 2016," tambahnya. (Dedy M)

Aliansi Nelayan Kembali Gelar Aksi Tolak PLTU Batang

Published in Nasional
Sabtu, 26 November 2016 11:11

Medialingkungan.com – Masih soal kisruh PLTU Batang, kali ini giliran aliansi ratusan nelayan Batang, Paguyuban UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) yang kembali melakukan aksi di kawasan perairan Ujungnegoro-Roban. Aksi yang dilakukan pada Jumat (25/11) ini diikuti dengan puluhan perahu nelayan, yang dimana aksi ini bertujuan untuk menghentikan operasi kapal alat berat yang sedang melakukan persiapan pembangunan PLTU batubara Batang.

Setelah ditandatanganinya kesepakatan pendanaan PLTU Batang oleh JBIC (Japanese Bank for International Cooperation) tanggal 6 Juni 2016, Paguyuban UKPWR telah melakukan beberapa kali aksi menolak pembangunan mega-proyek ini. PLTU Batubara Batang akan dibangun di kawasan pertanian subur seluas 226 hektar, dan kawasan perairan Ujungnegoro-Roban yang merupakan salah satu kawasan tangkap ikan paling produktif di Pantai Utara Jawa.

"Hari ini, kami nelayan yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR kembali melakukan aksi protes terhadap pembangunan PLTU batubara Batang, terus terang kami sudah tidak tahu ke mana lagi harus mengadukan nasib kami, kami sudah berjuang selama lebih dari 5 tahun, namun sepertinya pemerintah tak sedikitpun menghiraukan suara rakyatnya," kata Abdul Hakim, salah satu Nelayan Paguyuban UKPWR, seperti dilansir oleh Greenpeace Indonesia.

Sampai sekarang, masih ada puluhan pemilik lahan yang menolak menjual lahan mereka untuk lokasi pembangunan proyek energi ini. Pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan publik. Penerapan UU ini membuat masyarakat kehilangan hak atas tanah mereka, meskipun mereka menolak untuk melepas lahan pertanian mereka. Uang pembebasan lahan sampai hari ini masih dititipkan di Pengadilan Negeri Batang.

Upaya pembebasan lahan secara paksa bagi proyek ini dibangun oleh Konsorsium PT. Bhimasena Power Indonesia, konsorsium yang terdiri dari dua perusahaan Jepang, J-Power dan Itochu, dan satu perusahaan nasional, Adaro Power.

"Kami ingin menunjukkan pada masyarakat Indonesia dan kalangan internasional bahwa Paguyuban UKPWR tetap menolak pembangunan PLTU batubara Batang di tempat kami mencari makan,” ujar Abdul Hakim.

“Kami ingin Presiden Jokowi mau sedikit saja menggunakan hati nuraninya untuk mau memperhatikan nasib kami. Kami dulu 100% mendukung Presiden Jokowi dalam Pilpres dengan harapan beliau mau mendukung perjuangan kami, terus terang kami sedih sekarang Presiden Jokowi sama sekali tidak mau mendengar suara kami," tambahnya.

PLTU Batang merupakan salah satu PLTU batubara terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas sebesar 2000 MW. Menurut Greenpeace Indonesia, dalam proses pembebasan lahan proyek ini berbagai pelanggaran HAM telah terjadi, mulai dari intimidasi terhadap warga setempat, sampai kriminalisasi terhadap pemilik lahan yang menolak menjual lahan pertanian mereka. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI mengeluarkan beberapa surat rekomendasi yang menyatakan bahwa proyek ini telah melanggar hak-hak mendasar warga UKPWR.

"Greenpeace tetap akan mendukung perjuangan warga Batang dalam mempertahankan ruang hidup mereka dari ancaman PLTU batubara, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan suara rakyat Batang daripada korporasi," kata Dinar Bayunikmatika, salah satu Pengkampanye Greenpeace Indonesia. (Muchlas Dharmawan)

Atasi Perubahan Iklim Global, Indonesia-Australia Jalin Kerja Sama Untuk Petani

Published in Nasional
Selasa, 22 November 2016 16:09

Medialingkungan.com – Siaran Pers dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta yang diterima di Jakarta, Minggu, menyebutkan Menteri Luar Negeri Julie Bishop telah mengumumkan Paket Perawatan Lahan Australia guna mendukung negara-negara di kawasan Indo-Pasifik termasuk para petani di Indonesia, dalam memenuhi target pengurangan emisi.

"Australia akan menyediakan 10 juta Dollar Australia guna membantu Indonesia mengurangi emisi karbon serta mengembangkan sektor pertanian dan kehutanan yang lebih efisien yang merupakan sumber terbesar dari emisi," kata Menteri Bishop.

Upaya dalam untuk mencegah kebakaran hutan dan gambut, Australia menjalin kerja sama dengan industri kehutanan dan pertanian Indonesia. Kerjasama ini merupakan bagian dari upaya lebih luas dalam mengurangi dan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Paket perawatan lahan tersebut akan memanfaatkan keahlian Australia dalam bidang pertanian. 

Bishop juga menjelaskan petani Australia merupakan pecinta lingkungan dan telah menerapkan praktik pertanian dan teknologi terbaru guna menghadapi perubahan iklim.

Tahun lalu Australia bekerja sama dengan Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan dan gambut dengan mengirim pesawat pengebom air ke Sumatra. 

Australia juga menyediakan peralatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang menderita gangguan pernapasan dan penyakit lainnya akibat kabut asap di Riau, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

Selanjutnya dalam rangka mengembangkan empat program baru guna mendukung pengurangan emisi dan melaksanakan praktik pengelolaan lahan yang lebih baik, Australia akan bermitra dengan Pemerintah Indonesia, Badan Restorasi Gambut dan lembaga lainnya.

Australia juga akan terus menyediakan mitigasi perubahan iklim melalui berbagai program serta membantu para petani untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dan pengolahan lahan yang baru. (Andi Wahyunira)

PSDABM.M Kembalikan Identitas Mamuju Sebagai Penghasil Rotan

Published in Nasional
Rabu, 09 November 2016 17:18

Medialingkungan.com – Pemerintah Daearah Kabupaten Mamuju mengapresiasi langkah inovatif beberapa LSM yang melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan yang diaktualisasikan melalui program sentra industri rotan berkelanjutan pada 3 desa di Kecamatan Bonehau. Kumpulan beberapa LSM (konsorsium) tersebut anatara lain; Perkumpulan Inisiatif, Tim Layanan Kehutanan Masyarakat, Sande’ Intitute, dan Serikat Perkumpulan Bonehau.

Kumpulan LSM yang mengatasnamakan Konsorsium PSDABM.M ini mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui gerakan pengelolaan rotan dengan menitikberatkan pada peran aktif masyarakat lokal sebagai aktor kunci.

Wakil Bupati Kabupaten Mamuju, Irwan SP Pababari menyampaikan sambutan hangat atas uapaya itu. “Saya berterimakasih kepada semua pihak baik itu LSM dan anggota konsorsium yang sudah menjadi semangat bagi kami -- masyarakat di Kabupaten Mamuju,” ujarnya pada sambutan seminar dan lokakarya Potensi Pengembangan Rotan di Kabupaten Mamuju (24/10).

“Upaya ini saya harapkan memberi pencerahan dan jalan keluar dari besarnya tantangan kehidupan serta memberikan solusi yang nyata melalui berbagai tahapan, baik pada pembibitan dan home industridan selanjutnya bisa membuat skala industri yang lebih besar,” tambah Iwan sapaan akrab Wakil Bupati Kabupaten Mamuju.

Sementara itu, Project Manager Konsorsium PSDABM.M, Nurdin Dalya saat diwawancarai di Makassar mengatakan bahwa upaya yang dilakukannya merupakan bentuk kesadaran kolektif anggota konsorsium yang mencita-citakan adanya pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan (lestari).

Nurdin yang juga alumni Fakultas Kehutanan Universitas Hasunuddin menyadari perlu tindakan bersama antara seluruh elemen, baik pemerintah, akademisi, private sektor, LSM, hingga masyarakat sipil untuk bersama-sama mendorong pemerataan kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan yang notabenenya memiliki ketergantungan terhadap hutan.

“ini merupakan tanggung jawab bersama dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kita mulai dari desa-desa di bagian barat Sulawesi menuju Inonesia yang bermartabat dengan kualitas manusia yang baik sehingga menghasilkan produk lokal yang membanggakan,” ungkap Nurdin saat ditemui di Universitas Hasanuddin, Minggu (06/11).

Ia berharap, melalui program pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat yang didanai Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia) masyarakat kebangkitan ekonomi desa bisa diakselerasi. “Apalagi masyarakat di Mamuju (pada umumnya) memiliki kisah manis terkait rotan.”

Berdasarkan temuan tim konsorsium dijelaskan bahwa rotan bagi sebagian besar masyarakat di Mamuju merupakan simbol pemersatu. Selain itu, kearifan lokal masyarakat, khususnya di 3 desa penerima manfaat langsung dari program MCA-Indonesia itu bahkan mempunyai peninggalan sejarah yang ditandai dengan banyaknya material rotan di pemukiman warga yang dijumpai dan telah ada sejak 3000-3500 tahun sebelum masehi.

Menurutnya, semangat masyarakat sebagai perotan sudah dijumpai dan telah tersohor sejak dulu. Oleh sebab itu, keputusan untuk mengembalikan kejayaan rotan sebagai identitas dari Kabupaten Mamuju dipilih sebagai ide dalam pengetasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan. {Fahrum Ahmad}

Konsorsium Berdaya Hijau-MCA Indonesia Adakan Program Perbaikan Tata Kelola Hutan di Luwu Timur

Published in Nasional
Jumat, 07 Oktober 2016 13:50

Medialingkungan.com - Konsorsium Berdaya Hijau, Millenium Challenge Account (MCA) Indonesia menggelar Kick Off Meeting Program untuk mensosialisasikan program hibah, yang berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perbaikan tata kelola hutan yang berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Bupati Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada Selasa (04/10), yang di hadiri oleh 100 orang peserta termasuk pemerintah, LSM, kelompok masyarakat setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Ir. Bachrianto Bachtiar yang bertindak selaku Koordinator Steering Committee Konsorsium Berdaya Hijau menyampaikan bahwa konsorsium ini terdiri dari 3 NGO yaitu Sulawesi Community Foundation (SCF) sebagai lead konsorsium, Nusa Celebes Center (NCC),  dan Generasi Muda Pecinta Alam Luwu Timur (GEMPAWA LUTIM), serta 3 Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu dan Kecamatan Mangkutana.

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perbaikan tata kelola hutan rakyat yang berkelanjutan. Tak tanggung-tanggung, proyek ini menawarkan peningkatan pendapatan masyarakat ataupun kelompok tani mencapai 40% yang juga sejalan dengan perbaikan tata kelola hutan.  Selain itu, proyek ini juga akan memberi kontribusi terhadap penyerapan gas rumah kaca.

Pada kerangka proyek ini, digambarkan bahwa akan dilakukan penguatan pada 7 Kelompok Tani Hutan dilevel kecamatan, yang terdiri dari 60 Desa yang nantinya akan betul-betul memperhatikan orang-orang yang kurang beruntung atau kelompok rentan, dan kelompok perempuan untuk menjalankan usaha pembibitan, membangun unit usaha pengelolaan kayu (veneer), serta memastikan pasar dan kayu tersebut berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara berkelanjutan.

Pada kegiatan Kick Off Meeting Program ini juga telah ditandatangi Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Luwu Timur dengan Konsorsium Berdaya Hijau - MCA Indonesia. Nota Kesepakatan ini berisi komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program tersebut. (Suterayani)

Halaman 1 dari 16

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini