medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

FORMA IPB Gelar Bedah Buku “DIBALIK KRISIS EKOSISTEM"

Published in Event & Komunitas
Minggu, 12 November 2017 15:08

Medialingkungan.com - FORMA pascasarjana Ilmu Pengelolaan Hutan Institut Pertanian Bogor (IPB) dibantu Forest Management Club IPB serta FORMA pascasarjana Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan IPB menyelenggarakan bedah buku yang berjudul  ‘Dibalik Krisis Ekosistem’, yang dihadiri langsung oleh penulis buku tersebut yaitu Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS. Kegiatan ini diselenggarakan di Auditorium Sylva Pertamina Fahutan IPB, Sabtu (11/11/17).

Kegiatan ini ada karena melihat  berbagai permasalahan sektor kehutanan dan lingkungan saat ini hampir dikatakan sangatlah kompleks, satu diantaranya mengenai ketidakadilan pemanfaatan Sumberdaya Alam (SDA). Hal ini mengakibatkan adanya ketidak seimbangan pemamfaatan potensi alam yang berdampak pada timbulnya  krisis ekosistem.

Menurut Nursuhada selaku ketua panitia, kegiatan ini penting diadakan karena buku ini berisikan tentang bagaimana membangun cara pikir sehingga mereduksi nilai dari fakta sesungguhnya dilapangan.

“Buku ini merupakan hasil pemikiran penulis selama mendalami ilmu kebijakan SDA sehingga ini akan memperkaya ilmu pengetahuan kita dalam melihat masalah secara holistic melalui transdisiplin ilmu,” ujar Suhada.

Prof. Hariadi menjelaskan, bahwa judul buku ini muncul ketika membicarakan soal krisis ekosistem yang indikatornya pasti sudah jelas seperti banjir, longsor dan sebagainya. Namun, ada hal lain yang tak kalah penting dari itu yaitu pola pikir, gagasan, dan mandeknya ilmu pengetahuan. Menurutnya, hal tersebut lebih mengena dibanding membicarakan ekosistemnya secara rinci yang solusinya telah diketahui.

“Yang menjadi kegagalan dalam merumuskan solusi biasanya adalah kegagalan dalam mendefinisikan konteks. Konteksnya seperti apa? Bukan salah dalam mengambil analisis atau kesimpulan tetapi  kita tidak cukup baik  menghubungkan antara analisis simpulan dengan konteks yang  kita  hadapi,” tegas Prof. Hariadi.

Budi S.Hut., M.Sc. yang menjadi salah satu pemapar mengungkapkan bahwa, dalam buku ini disebutkan kerusakan-kerusakan SDA disebabkan karena kegiatan pembangunan hanya menitik beratkan pada produksi komuditas misalkan hutan hanya untuk menghasilkan kayu dan sebagianya.

“Selain itu, masalah lainnya adalah lemahnya kelembagaan dalam menyelesaikan konflik,” lanjut Budi. (Iswanto)

Tiga Dirjen Baru Kementerian LHK Dilantik

Published in Nasional
Selasa, 07 November 2017 21:55

Medialingkungan.com - Mengingat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.126/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Hari ini (7/11/17) tiga pimpinan tinggi madya Kementerian LHK  baru saja dilantik oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Tiga Pimpinan Tinggi Madya ini ialah Rosa Vivien Ratnawati sebagai Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengolahan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun; Sigit Hardwinanto sebagai Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan Bambang Supriyanto sebagai Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

“Seorang Dirjen adalah CEO yang  pekerjaannya berkaitan dengan publik, sehingga perlu langkah nyata yang hati-hati namun konsisten,” ujar Menteri LHK pada sambutannya.

Dirjen memiliki tugas penting untuk masyarakat  dalam setiap bidangnya. Hal ini diharapkan seluruh Dirjen dapat melaksanakan tugas semaksimal mungkin.

“Dirjen dituntut untuk tidak ragu dalam mengambil langkah serta cepat merespon saat ada konflik di masyarakat sehingga masyarakat semakin percaya kepada pemerintah. Masyarakat sangat membutuhkan pencerahan dari para petugas,” harap Siti Nurbaya. (Ira Anugerah A.)

Program Berdaya Hijau Adakan Sosialisasi RPHRB Tujuh Kecamatan di Luwu Timur

Published in Nasional
Senin, 06 November 2017 16:53

Medialingkungan.com - Konsorsium Berdaya Hijau melalui Program Berdaya Hijau, melakukan kegiatan soialisasi RPHRB (Rencana Pengelolaan Hutan Rakyat Berkelanjutan) di kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Sabtu (05/11/17). Kegiatan tersebut dihadiri oleh 20 orang yang tergabung dalam kelompok UMHR (Unit Manajemen Hutan Rakyat) Tomoni Raya.

Amril Setiawan selaku Project Officer dalam program tersebut mengungkapkan bahwa ada dua tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Sosialisasi RPHRB ini,  yang pertama untuk menyepakati model pengelolaan hutan rakyat di masing-masing wilayah kelola UMHR dan yang kedua untuk menyusun dan mengkonsultasikan rencana pengelolaan di masing-masing wilayah kelola UMHR.

“Dengan mengikuti kegiatan ini, kami berharap masyarakat yang mengelola hutan khususnya masyarakat yang tergabung dalam kelompok UMHR mampu memahami bagaimana menata dan mengelolaa hutan milik mereka dengan baik sehingga dapat menjamin keberlanjutan produksi kayu dan juga ekosistem lingkungan bisa terjaga,” ujarnya.

Sementara itu, ketua UMHR Tomoni Raya, Arman Rangga mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi mereka selaku pemilik lahan kayu untuk diaplikasikan dalam menjamin ketersediaan bahan baku industri kayu veneer nantinya.

“Sebelumnya kami masih belum paham tentang RPHRB, tapi setelah mengikuti sosialisasi ini kami jadi paham tentang bagaimana mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan tanpa takut akan kehabisan bahan baku kayu untuk pabrik,” ungkap Arman.

“Yang paling penting adalah realisasi dari perencanaan yang dibuat pada sosialisasi ini seperti pola tanam dan jarak tanam bisa segera direalisasikan oleh anggota kelompok,” tambahnya.

Sebelumnya, Program Berdaya Hijau juga telah melakukan sosialisasi RPHRB di lima Kecamatan berbeda yaitu Kecamatan Burau, Angkona, Kalaena, Tomoni Timur dan kecamatan Wotu. Rencananya kegiatan ini masih akan berlanjut di Kecamatan Mangutana dan akan menjadi penutup dari rangkaian sosialisasi RPHRB di tujuh kecamatan yang tergabung dalam konsorsium Berdaya Hijau. (Dedy)

Masyarakat Adat Enrekang Segera Miliki Hak Hutan Adat

Published in Nasional
Minggu, 22 Oktober 2017 19:42

Medialingkungan.com – Pasca terbitnya Perda No 1 Tahun 2016 Kab. Enrekang tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Massenrempulu, masyarakat adat di Enrekang kian melanjutkan perjuangannya untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-haknya. Salah satu upaya yang dilakukan ialah mendorong terbitnya Keputusan Menteri tentang perubahan status kawasan hutan menjadi Hutan Adat di area masyarakat adat bermukim.

Berdasarkan informasi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel dan AMAN Massenrempulu, bahwa saat ini ada 37 komunitas adat di Enrekang, 6 komunitas diantaranya telah siap didorong untuk mendapatkan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Sementara, 3 komunitas yang kemudian akan difasilitasi untuk mendorong pengusulan kawasan hutan adatnya, yaitu Baringin, Marena, dan Orong.

“Dari seluruh komunitas masyarakat adat di Enrekang, sudah 6 komunitas yang telah siap dikarenakan mereka telah melalui proses validasi, dan pengumpulan datanya,” kata Paundanan Emongbulan selaku Ketua Pengurus Daerah AMAN Massenrempulu Enrekang, Sabtu (21/10) saat melakukan diskusi bersama Kemitraan dan Sulawesi Community Foundation (SCF), yang dihadiri pula oleh masyarakat lokal dan pemangku adat di Desa Baringin, Enrekang.

Pemerintah Daerah Kab. Enrekang, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Arifin Bando menjelaskan bahwa Pemda Kab. Enrekang telah menunjukkan keseriusannya dalam upaya mendukung perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan.

“Dengan adanya Perda No 1 tahun 2016 ini, menunjukkan keseriusan Pemda untuk mendukung pangakuan masyarakat adat. Perda ini juga merupakan Perda yang proses terbitnya paling cepat,” ujar Arifin Bando, Minggu (22/10) di Rumah AMAN Enrekang. (Muchlas Dharmawan)

Agrocomplex Go Green 2017 Tanam 10 Ribu Mangrove

Published in Event & Komunitas
Senin, 28 Agustus 2017 01:05

Medialingkungan.com - Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang dan Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Asosiasi Teman Kuliah Pertanian dan Kehutanan Universitas Hasanuddin (TKP-UNHAS) menanam bibit Mangrove dan menebar benih Rajungan Kepiting dan Udang yang dipusatkan di Pantai Lantebung Kelurahan Bira, Kecamatan Biringkanaya Makassar Sabtu (26/8).

Kegiatan ini dinamakan Agrocomplex Go Green 2017 oleh TKP-UNHAS dalam 1 dekade keberadaanya dengan bentuk penanaman 10.000 bibit mangrove dan restocking Benih Rajungan dan Udang 100.000 ekor yang melibatkan TNI, Polri, Bank BRI, Mahasiswa Fakultas Kehutanan, Pertanian dan Kelautan Unhas serta masyarakat Lantebung yang berlangsung selama dua hari.

Melalui acara ini Ahmad Sukri selaku Ketua Tim Kerja TKP-UNHAS mengatakan bahwa, “Kegiatan ini bentuk kepedulian terhadap lingkungan, dimana Mangrove ini sangatlah penting, karena sepertiga kawasan mangrove dunia berada di Indonesia dan setiap tahunnya berkurang sebanyak 30%, karena itulah kegiatan ini berlangsung untuk menghidupkan kembali fungsi-fungsi ekologi dan juga restoking benih rajungan sebagai budidaya bebas untuk dinikmati masyarakat Lantebung, agar tidak ada lagi exploitasi pada kawasan mangrove”.

Wakil Gubernur Sulsel juga mengatakan bahwa, “pohon mangrove adalah pohon yang paling kuat untuk menahan ombak dibandingkan dengan tembok”.

Moh Ramdhan Pomanto menegaskan bahwa, “Mangrove sangatlah penting untuk ekosistem laut” seperti yang disampaikan dalam sambutannya pada pembukaan acara. {Ira Anugerah Abbas}

Puluhan Ribu Petani India Bunuh Diri Akibat Perubahan Iklim

Published in Internasional
Rabu, 09 Agustus 2017 02:37

Medialingkungan.com – Perubahan iklim kini telah benar-benar menunjukkan dampaknya terhadap nyawa manusia. Hasil studi oleh University of California (UC) Berkeley dengan judul “Crop-damaging temperatures increase suicide rates in India”, menyebutkan bahwa sekitar 60.000 petani di India telah bunuh diri akibat perubahan iklim.

Pada studi yang dipublikasikan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) (27/7) tersebut, Tamma A. Carleton dari UC Berkeley membandingkan data selama lima dekade terakhir terkait perubahan iklim dan kasus bunuh diri di India.

Carleton menemukan bahwa adanya hubungan yang kuat antara variasi temperatur di India dengan angka bunuh diri selama musim pertumbuhan. Bahkan menurutnya, kenaikan 1o C saja pada hari-hari pertumbuhan tanaman berkorelasi dengan peningkatan kasus bunuh diri sebanyak 67 kematian, dan kenaikan 5o C diasosiasikan dengan tambahan 335 kematian akibat bunuh diri.

Sebaliknya, ia menemukan bahwa peningkatan curah hujan 1 cm per tahun mengurangi angka bunuh diri sebanyak 7 persen.

Jika ditotal, Carleton memperkirakan bahwa terdapat 59.300 kasus bunuh diri di bidang pertanian selama 30 tahun terakhir di India bisa dihubungkan dengan pemanasan global.

Carleton menulis di dalam makalahnya bahwa peningkatan temperatur selama musim pertumbuhan mengurangi panen dan menambahkan tekanan ekonomi bagi para petani-petani India.

“Kekurangan ini juga masuk ke perekonomian, dan membuat populasi yang bertani dan tidak bertani tertekan karena naiknya harga pangan dan turunnya kebutuhan akan pekerja pertanian,” tulis Carleton, dikutip dari Kompas.

Hal ini juga dapat dibuktikan dalam aksi protes yang dilakukan oleh para petani dari Tamil Nadu. Mereka membawa tulang-tulang dan tengkorak petani yang bunuh diri dan menumpuknya di Jantar Mantar, Delhi, tidak jauh dari gedung parlemen India. Menurut mereka, kekeringan terhebat dalam 140 tahun terakhir telah membunuh ratusan petani Tamil Nadu.

Kemudian, Perdana Menteri India, Narendra Modi pun mengakui bahwa perubahan iklim telah menimbulkan dampak yang luar biasa bagi India. Dia berkata bahwa perubahan iklim telah menyebabkan banjir besar di berbagai daerah di India, seperti Assam, Gujarat, Rajashtan, dan Bengal.

“Hidup pun menjadi terbalik akibat banjir. Tanaman, ternak, infrastruktur, jalan, listrik, dan komunikasi – semuanya terganggu, khususnya petani-petani kita yang harus menghadapi banyak kerugian akibat kerusakan terhadap tanaman dan sawah mereka,” ujar Modi.

Pemerintah India pun harus mengucurkan dana asuransi perlindungan tanaman senilai Rp 17,3 triliun sebagai bagian dari usahanya untuk menangani hal tersebut. (Muchlas Dharmawan)

Pemerintah Hadiahi Masyarakat Lahan Hutan 2 Ha

Published in Nasional
Rabu, 26 Juli 2017 08:25

Medialingkungan.com – Angin segar bagi masyarakat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan memberikan lahan kepada masyarakat untuk dikelola dan dikembangkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan nantinya tiap keluarga yang telah diidentifikasi bisa mendapatkan lahan hutan ini dengan luas rata-rata 2 hektar.

Lahan yang akan dikelola oleh masyarakat adalah lahan milik Perum Perhutani yang notabenenya merupakan perusahaan plat merah. Perum Perhutani akan meminjamkan lahan hutan menganggur kepada masyarakat selama 35 tahun melalui program Perhutanan Sosial.

“Mulai Agustus atau bahkan minggu ini perhutanan sosial akan launching, untuk akses rata-rata 2 hektar per keluarga,” kata Darmin, seperti yang dilansir kata.co.id, Selasa (25/7).

Tujuan dari program ini agar meningkatkan produktivitas tanaman yang ditanam semakin baik. Sebelumnya Darmin sempat menyebut Kabupaten Karawang sebagai tempat peluncuran program ini. Namun, kini dia prioritas awal perhutanan sosial ini di wilayah provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Setelah itu baru masuk ke Jawa Barat.

Pemerintah juga akan membantu mencari pembeli komoditas yang dihasilkan, agar konsep klaster di lahan hutan sosial ini bisa berhasil. Selain itu, dukungan logistik bagi perdesaan juga akan diatur, agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas pascapanen sebagai bagian dari sarana penjualan komoditasnya. (Angga Pratama)

100 Hari Trump, Gedung Putih Dikerumuni Ribuan Aktivis Lingkungan

Published in Internasional
Selasa, 02 Mei 2017 10:14

Medialingkungan.com – Ribuan aktivis lingkungan hidup menggelar demonstrasi - yang mereka sebut; Pawai Iklim Rakyat. Aksi ini diselenggarakan di Washington D.C. pada Sabtu (29/04). Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sejak tahun 2014 yang juga dipelopori Richard Branson, Leonardo DiCaprio, dan Al Gore.

Selain di D.C. aksi serupa juga juga diselenggarakan di 300 lokasi di Amerika, mulai dari Seattle sampai Boston. Menurut para aktivis, agenda gerakan iklim ini ditandai sebagai kecaman di 100 hari kepemimpinan Donald Trump. Pemerintah diharapkan untuk responsif terhadap iklim bukan hanya mengejar keuntungann finansial.

John Zangas, dari DC Media Group menuliskan bahwa ribuan orang berjalan menyusuri Pennsylvania Avenue -- dengan tokoh-tokoh pribumi yang memimpin -- melewati Trump International Hotel yang diselimuti barikade kemanan. Kemudian, melanjutkan ke Gedung Putih.

Mereka berhenti untuk menari, melantunkan dan meneriakkan tuntutan ke arah Gedung Putih saat mereka lewat. Barikade polisi dijajar di tengah Pennsylvania Avenue, membelahnya menjadi dua untuk membuat para demonstran menjauh dari trotoar di samping halaman Gedung Putih.

Laman VOA juga mencatat, mereka rela disengat suhu panas sekitar 35º C unutk massa yang berada di D.C. sedangkan di Denver salju menyelimuti ratusan aktivis yang berkumpul.

"Gerakan iklim diadakan di D.C. untuk menunjukkan bahwa pemilihan tersebut tidak membatalkan hukum fisika," tulis aktivis iklim dan penulis Bill McKibben. (McKibben membantu mengatur Iklim Rakyat yang pertama pada bulan Maret.)

"Politisi perlu diingatkan, bahkan saat mereka melakukan penawaran industri, yang kita lihat lebih banyak lagi,” tegasnya.

Kelompok organisasi mitra, yang membentuk komite pengarah acara itu, umumnya kelompok lingkungan, tetapi juga mencakup beberapa serikat perdagangan, serta kelompok advokasi anti-perang dan anti-minoritas, seperti NAACP.

Ribuan massa menegaskan bahwa mereka keberatan karena Trump mencabut pembatasan terhadap pertambangan, pengeboran minyak dan emisi gas rumah kaca di pembangkit listrik tenaga batu bara.

Isu para demonstran dilandasi tuntuntan yang memadukan perubahan iklim dengan masalah ekonomi dan keadilan social. Serta menyerukan perubahan seperti menaikkan upah minimum nasional menjadi USD$ 15 per jam.

Acara serupa akhir pekan lalu di Washington March for Science diikuti ribuan aktivis, memerotes apa yang mereka klaim sebagai penolakan pemerintahan Trump terhadap sains -- dan diadakan di 600 kota di dunia. {Fahrum Ahmad}

KLHK Bentuk 952 Kampung Iklim Sepanjang Tahun 2016

Published in Nasional
Sabtu, 17 Desember 2016 21:18

Medialingkungan.com- Program Kampung Iklim (ProKlim) yang dikembangkan dan dilaksanakan sejak tahun 2011 adalah program berlingkup nasional yang dkembangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nur Masripatin seperti yang dilansir Times Indonesia mengatakan, hingga Desember 2016 jumlah yang sudah teregister mencapai 952 kampung dan 85 kampung mendapatkan penghargaan ProKlim oleh KLHK. Kampung iklim saat ini mayoritas berada di Pulau Jawa, terutama di provinsi Jawa Barat.

“Tahun ini sudah 952 kampung yang telah terdaftar dari seluruh Indonesia. Dari semua level. Tetapi yg sudah mendapat tropi sekitar 85 desa,” ujar Nur disela-sela Lokakarya Wartawan Meliput Perubahan Iklim di Kuta, Bali pada Rabu (14/12).

Pemerintah melakukan perubahan desain dari sekadar memberi apresiasi menjadi gerakan nasional. Ini akan mendorong seluruh pihak mencipta dan memfasilitasi kelompok masyarakat sampai ke level kampung, desa, RT dan RW untuk membentuk kampung iklim.

Kampung Iklim diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 84 Tahun 2016 yang merupakan revisi dari Permen LH Nomor 19/2012 tentang ProKlim. Cakupannya diperluas, tidak sebatas tingkat rumah tangga dan kelurahan, namun juga komunitas, seperti kampus, rumah ibadah, hingga area sosial lainnya. Ada unsur adaptasi, mitigasi, kelembagaan yang menetap di dalamnya.

Nur mengatakan kampung iklim akan meningkatkan kapasitas masyarakat membangun adaptasi dan ketahanan desa menghadapi perubahan iklim, membantu mengurangi emisi, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan sumber penghidupan mereka. 

Di desa, yang daerah dekat hutan, masyarakat bisa menjaga hutannya, jika di kota masyarakat perkotaan dapat lebih lebih fokus pada efisiensi energi, pengelolaan sampah, air bersih dan kebersihan lingkungan.

Dalam merealisasikan program ini, KLHK juga bersinergi dengan kementerian lain, seperti program 'Desa Nelayan' dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta 'Desa Mandiri Energi' dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pemerintah menerima pencalonan lokasi yang diusulkan untuk mendapatkan penghargaan ProKlim dari berbagai pihak yang mengetahui telah dilaksanakannya aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di suatu lokasi secara berkelanjutan. (Mirawati)

Peta progress Program Kampung Iklim (ProKlim) di Seluruh Indonesia (Gambar: Ditjen PPI KLHK)

 

Hari Menanam Pohon Nasional, Jokowi Ajak Masyarakat Tanam Pohon

Published in Nasional
Selasa, 29 November 2016 15:10

Medialingkungan.com – Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi, hadiri peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Senin (28/11). Dalam kegiatan tersebut jokowi mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menanam pohon untuk generasi selanjutnya.

"Harus kita ingat urusan pelestarian alam bukanlah masalah kecil karena menyangkut anak cucu dan cicit kita. Saat kita menanam pohon kita sedang menanam doa, menanam harapan, menanam kerja kita semuanya untuk keberlanjutkan hidup generasi yang akan datang," kata Jokowi, seperti dilansir oleh Detik.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga mencontohkan bencana banjir di Garut dan Bandung yang diakibatkan sudah beralih fungsinya hutan di bagian hulu.

"Dan kita semua sudah melihat semua, apa akibatnya jika tidak merawat alam, main asal tebang pohon akhrinya bencana seperti banjir dan menyusahkan kita, menyusahkan rakyat. Misalnya di Bandung, Garut kenapa bisa terjadi karena di bagian hulu di atas, di gunung, di bukit, di Papandayan sudah beralih fungsi dari hutan menjadi pertanian, dari hutan menjadi pemukiman, dari hutan menjadi tambang, dari hutan menjadi industri," ujarnya.

Jokowi juga menyerukan untuk gotong royong menjaga alam Indonesia. Alam Nusantara yang penuh dengan keanekaragaman hayatinya. "Ini tugas kita semuanya merawat dan menjaga," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menerangkan bahwa penanaman pohon secara serentak yang dilakukan pada kesempatan tersebut dimaksudkan untuk menjaga momentum dan semangat dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan dengan keberadaan pohon. Hal tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengurangi deforestasi serta degradasi hutan dan lahan.

"Upaya ini memberikan refleksi kepada dunia bahwa Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam komitmen Indonesia oleh Presiden Jokowi pada COP21 Paris Agreement yang diratifikasi oleh Indonesia dan DPR melalui UU Nomor 16 Tahun 2016," tambahnya. (Dedy M)

Halaman 1 dari 16

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini