medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Intimidasi Akibat Konflik Lahan Resahkan Masyarakat Adat Muara Tae

Published in Nasional
Rabu, 29 Juni 2016 01:45

Medialingkungan.com -  Kepala Kepolisian Sektor Jembang Kabupaten Kutai Barat, memberikan surat panggilan kepada Petrus Asuy sebagai tokoh masyarakat adat Muara Tae untuk menghadiri pertemuan mediasi atas permintaan PT. BSMJ terkait klaim lahan masyarakat adat di kampung Muara Tae, Petrus Asuy diminta menandatangani dokumen verifikasi lahan pada 22/06/2016 lalu.

Akan tetapi melalui surat balasan atas pemanggilan Kapolsek, Petrus Asuy dengan tegas bahwa dirinya tak akan menghadiri pertemuan tersebut karena Kapolsek tidak sepantasnya melakukan mediasi yang bukan merupakan kesepakatan kedua belah pihak, dan ditengarai bahwa dokumen verifikasi kepemilikan lahan tersebut tidak valid, seperti yang telah dilansir (23/06) AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara).

Akibat penolakan pertemuan tersebut terjadi intimidasi dan ancaman pembunuhan bagi masyarakat adat Muara Tae. seperti yang dilansir Mongabay mengatakan “Kami sekeluarga mendapat ancaman pembunuhan dari Pak Sokeng, karena menolak menyerahkan lahan adat,” kata Masrani, anak Petrus Asuy, Senin (27/06/16).

Abdon Nababan selaku Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara menyatakan, “Inkuiri Nasional Komnas HAM RI telah menemukan beragam pelanggaran HAM kolektif maupun individual yang dialami masyarakat adat Kampung Muara Tae.

Masyarakat adat Muara Tae berkali-kali menghadang bulldozer dan berjuang  melakukan perlawanan untuk mempertahankan wilayah adatnya. Dalam perjuangan panjang perlawanan tersebut, masyarakat Muara Tae mengalami berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi.

Sejak 1971 terjadi konflik agrarian yang saat ini tidak terselesaikan dengan luasan 12.000 hektar telah disekat-sekat oleh enam perusahaan di kampung Muara Tae. Adanya perusahan tersebut telah memicu konflik yang berkepanjangan terhadap penolakan HPH, HTI, Perkebunan Kelapa Sawit yang hendak menguasai lahan dari suku Dayak Benuaq. {Ilham Nasir}

Jawa Krisis Ekologi, Jokowi Tuai Kritik Lewat Petisi

Published in Nasional
Rabu, 30 Desember 2015 10:51

Medialingkungan.com – 241 orang dari kalangan peneliti, akademisi, aktivis, tokoh agama, dan masyarakat adat mengirim petisi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berisi desakan untuk mengubah paradigma pembangunan. Dalam petisi itu, mereka mendorong agar pembangunan yang awalnya berorientasi pada peningkatan perekonomian bergeser ke arah pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan, keberlanjutan, dan berkeadilan.

Menurut kelompok itu, daya dukung lingkungan seperti di Pulau Jawa telah memasuki fase kritis. Kendati demikian, izin tambang dan proyek pembangunan infrastruktur yang berindikasi merusak lingkungan tetap dikeluarkan.

"Krisis ekologi di Jawa sudah akut. Kini kian parah dengan dibangunnya industri semen, waduk, pembangkit listrik tenaga uap batubara, dan proyek lain. Kerusakan ini memicu konflik horizontal dan vertikal," kata Soeryo Adiwibowo, ahli ekologi Institut Pertanian Bogor yang juga salah satu pemrakarsa petisi itu, di Jakarta, Selasa (29/12).

Sementara itu, Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro, Esmi Warassih juga menyoroti konflik dalam pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. "Dari segi aturan hukum, kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih di Rembang seharusnya dilindungi. Namun, atas nama tambang, seolah semua boleh. Prinsip partisipasi dalam pemberian izin juga diabaikan. Ini memperparah krisis," ujarnya seperti dilansir Kompas.

Guru Besar Kehutanan IPB Hariadi Kartodihardjo juga menambahkan, indikasi kehancuran ekologi Pulau Jawa ditandai dengan tingginya bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan longsor, selain kekeringan.

Menurut Hariadi, Data Indeks Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang disusun beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa Jawa merupakan pulau paling rentan terhadap bencana itu.

Dari 118 kabupaten atau kota di Jawa, sebanyak 94 di antaranya memiliki risiko banjir sangat tinggi. Adapun 110 kabupaten atau kota di antaranya berisiko mengalami kekeringan.

Pada tahun 2008, Hariadi dan sejumlah akademisi diminta Kementerian Koordinator Perekonomian untuk membuat studi tentang daya dukung Pulau Jawa.

Hal itu dilakukan atas besarnya dana yang harus dikeluarkan setiap tahun untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur akibat banjir. Bahkan, biaya tersebut bisa mencapai trilliunan. "Dari kajian kami, bencana ini dipicu krisis ekologi. Itu mulai dari berkurangnya tutupan hutan hingga kerusakan DAS (daerah aliran sungai)," jelas Hariadi.

Peneliti dari School of Democratic Economics, Hendro Sangkoyo menyatakan, krisis ekologi bukan hanya di Jawa, melainkan juga di seluruh Indonesia.

"Di luar Jawa, banyak pulau kecil yang rapuh ekologinya telah dikapling habis untuk tambang. Misalnya, di Kepulauan Sula, Maluku Utara, 90 persen luas pulau diperuntukkan bagi konsesi tambang tanpa mempertimbangkan keberadaan penduduk lokal. Ini kejahatan karena meniadakan ruang hidup manusia," katanya.

Menurut Hendro, pertambangan yang semakin marak itu tidak semuanya diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri -- industri semen, misalnya. Ketika Tiongkok menutup pabrik semen dengan alasan ekologi, mereka mengalihkan tambangnya ke Indonesia. "Perlu dipertanyakan, industri ini untuk siapa?" katanya tegas.

Melalui petisi itu, mereka berharap agar Jokowi menugasi para menteri untuk memeriksa kembali kelayakan lingkungan semua industri. Mulai dari industri semen, tambang emas, pasir besi, dan proyek-proyek lain di Jawa.

Selain itu, kelompok yang tergabung dalam Forum Pengajar, Peneliti dan Pemerhati Agraria, Lingkungan dan Kebudayaan itu juga berharap Presiden segera memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengusut tuntas tindakan-tindakan kekerasan terhadap masyarakat, khususnya pada kasus konflik agraria dan sumber daya alam yang dilakukan oleh oknum aparat Polri/TNI. {Fahrum Ahmad}

Kontroversi Kelapa Sawit Temui Jalan Baru

Published in Nasional
Sabtu, 18 Oktober 2014 07:11

Medialingkungan.com – Minyak sawit, salah satu dari jenis minyak nabati merupakan yang terbanyak dikonsumsi manusia di  Bumi. Tercatat hanya dalam beberapa dekade terakhir, sekitar 18 juta hektar lahan di daerah tropis telah diramaikan dengan bentangan kelapa sawit. Secara berurutan, luas konversi ‘hutan primer’ menjadi sawit menempatkan Indonesia mencapai posisi puncak, yakni lebih dari 5 juta hektar hutan primer. Disusul Malaysia lebih dari 4 juta hektar.

Banyak alasan muncul ketika pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dibenturkan dengan kondisi realitas. Perhitungan matematis dengan berbagai pendekatan, tak bisa ditapik akan selalu memberikan hasil yang positif. Praktis, kelapa sawit telah menjadi pusat perdebatan terpolarisasi.

Erwin Darma dari Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan (Walhi) mengatakan, usaha perkebunan kelapa sawit cukup baik. “Hanya saja perusahaan produsen kelapa sawit yang kerap menyalahi standar operasional prosedurnya,” kata Erwin (17/10).

Lebih lanjut ia jelaskan, acap kali ditemukan fakta bahwa perusahaan sering melakukan perluasan wilayah sawit di lahan milik masyarakat. Dan biasanya dengan ganti rugi atau pembelian lahan. “Namun tak sesuai dengan keinginan masyarakat bahkan tak dibayar sama sekali,” imbuhnya.

Di samping itu, aspek lingkungan menurutnya kadang ditepis oleh perushaan. Penanaman sawit sering ditempatkan pada areal yang kelerengannya tinggi. “Areal tersebut merupakan tempat penyangga air.”

Erwin menyontohkan kasus perebutan lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan warga yang sudah dimulai sejak 2009, dan mencapai puncaknya saat 30 warga dan dua orang polisi tewas akbiat bentrok antara polisi dan TNI yang diminta oleh pihak perushaan PT Sumber Wangi Alam di Kecamatan Mesuji OKI, Lampung, Sumsel, untuk bersiaga, dengan masyarakat sekitar saat berniat memperluas wilayah perkebunan sawitnya.

Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) juga menyimpulkan hal yang sama bahwa untuk banyak LSM dan kelompok masyarakat adat, itu adalah ancaman besar terhadap hak atas tanah dan aspek lingkungan. Namun, di satu sisi, untuk industri agro-food dan banyak petani kecil di daerah tropis – itu adalah tanaman-tanaman yang sesungguhnya ajaib.

Tantangan Evolusi Kelapa Sawit

Untuk menengahi kasus-kasus seperti ini, Alain Rival dari Pusat pengembangan pertanian yang berpusat di Perancis (CIRAD), bersama Patrice Levang dari dari CIFOR dan Lembaga penelitian dan pengembangan lingkungan (IRD), menarik data dan pengalaman lapangan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dalam sebuak publikasi buku yang ia tulis dengan judul “Palms of controversies, Oil palm and development challenges”.

Dalam publikasi tersebut ia menyebutkan, "Kelapa sawit tidak perlu ditanam di lahan hutan," kata Levang. "Anda dapat menanam kelapa sawit di savana, pada lahan terdegradasi. Jadi kelapa sawit tidak bertanggung jawab atas deforestasi.

Ketika direncanakan dengan baik oleh pemerintah daerah atau regional, pengembangan perkebunan kelapa sawit mengarah ke pembangunan ekonomi yang pesat di daerah yang bersangkutan dan mengharapkan penurunan tingkat kemiskinan masyarakat pedesaan secara signifikan.

Pengelolaan yang buruk, perpanjangan perkebunan dinilai dapat mengakibatkan hilangnya hutan bernilai konservasi tinggi dan memiliki dampak negatif pada masyarakat lokal dan masyarakat adat.

Forum Global Landscapes di Lima, Brasil pada 6-7 Desember nanti ia harapkan agar dapat memunculkan berbagai tawaran untuk mengembangkan strategi bersama yang mengarahkan ekspansi cepat serta pembangunan berkelanjutan di sektor ini.

Semua aktor (pemerintah, perusahaan, pusat nasional untuk penelitian agronomi, masyarakat lokal dan LSM nasional dan internasional) akan bergabung bersama-sama untuk menyusun strategi pencegahan dan menetapkan cara untuk mengawasi pelaksanaannya.

Dikatakan, untuk mendukung proses dalam hal ini perlu dilaksanakan secara bijak dengan instrument penilaian atau stadarisasi yang tepat, seperti tata kelola dan kontrol kualitas (ISO 9000), konservasi lingkungan (ISO 14000) atau tanggung jawab sosial (ISO 26000).

Pada konklusi publikasi tersebut, Rival dan Levang menitik beratkan pada 8 kriteria yang mencakup setiap strategi untuk ekspansi berkelanjutan dari sektor kelapa sawit di masa depan, di antaranya:

1. intensifikasi ekologis perkebunan yang ada dengan penyebaran bahan tanaman yang dipilih, pemupukan dan daur ulang limbah yang terencana

2. Konservasi keanekaragaman hayati dan cadangan hutan permanen, dengan prioritas diberikan kepada pengembangan zona yang sudah gundul atau terdegradasi

3. Aplikasi DIAWASI dari Prinsip dan Kriteria RSPO, ditafsirkan dalam terang kendala lokal dan diintegrasikan ke dalam kebijakan dan peraturan nasional

4. Integrasi petani kecil dalam pengembangan kompleks agro-industri, baik melalui pembentukan kontrak produksi atau dengan langkah-langkah untuk mendukung pertanian keluarga (seperti penyediaan tanaman yang dipilih dan pupuk, kredit mikro, manajemen teknis dan pelatihan)

5. Menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, dengan mendapatkan gratis, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC) dan terbuka komunikasi mereka mengenai pengembangan perkebunan baru

6. Studi hak atas tanah dan register tanah saat ini ada, dan sesuai dengan peraturan tentang pembebasan tanah

7. Penyediaan untuk memastikan donor dan LSM internasional memberikan tanaman kelapa sawit peran utama dalam pemberantasan kemiskinan di berbagai negara. (MFA)

Warga Batang Terancam Kehilangan Sumber Daya Alamnya

Published in Nasional
Sabtu, 11 Oktober 2014 13:23

Medialingkungan.com – Greenpeace Indonesia mendukung perjuangan warga Batang yang telah 3 tahun mempertahankan sawah-sawah produktif serta laut mereka yang kaya ikan dari ancaman dampak rencana pembangunan PLTU Batubara belum juga menemui titik terang.

Menurut Kepala Greenpeace Indoneisa, Longgena Ginting dalam sebuah surat elektronik mengatakan, tenggat waktu financial closing (keputusan pendanaan) dari JBIC, bank asal Jepang yang memberikan pembiayaan proyek itu sudah lewat pada tanggal 6 Oktober 2014.

Longgena menengarai, pada 9 Oktober ia menerima informasi bahwa pemerintah, melalui Kementerian Perekonomian memperpanjang tenggat waktu rencana pembangunan PLTU Batubara Batang selama sepekan lagi.

Greenpeace Indonesia mempertanyakan dasar hukum perpanjangan tenggat waktu ini. Karena menurut Peraturan Presiden No. 66 tahun 2013 apabila perusahaan gagal menyelesaikan persolan proses akusisi lahan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan tidak dapat memenuhi tenggat waktu (6 Oktober 2014), maka kesepakatan antara pemerintah dan konsorsium akan berakhir dan proyek harus dibatalkan.

Perpanjangan tenggat waktu ini menurut Longgena – membuat nasib warga Batang terus digantung dalam ketidakpastian. Kendati demikian, mereka tetap kuat bertahan serta berjuang untuk mempertahankan sumber pangan dan kehidupan mereka dari ancaman PLTU Batubara ini.

Pasalnya, tekad mereka adalah berjuang hingga mereka dapat hidup aman, tentram dan sejahtera seperti sedia kala -- tidak kuatir bahwa lahan sawah mereka akan diambil oleh proyek atau kesehatan mereka terganggu akibat menghirup udara yang tercemar dari cerobong PLTU atau laut mereka akan tercemar akibat berbagai partikel-partikel polutan hasil pembakaran batubara yang akan jatuh ke laut.

Selanjutnya, Greenpeace Indonesia akan melakukan riset di Batang, pendampingan warga, menyewa fotografer, ahli lingkungan, hingga pengambilan foto dari udara untuk dijadikan fakta dan bukti kepada pemerintah dan media, bahwa tanah dan laut Batang yang sehat dan subur sedang terancam dengan rencana pembangunan PLTU Batubara. (MFA)

Akibat Konflik Lahan, Warga Muara Tae Gelar Ritual Sumpah Adat melalui Penggalangan Donasi Dana

Published in Nasional
Kamis, 24 April 2014 13:59

Medialingkungan.com – Muara Tae merupakan kampung komunitas suku Dayak Benuaq yang berada di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Persoalan konflik lahan yang menimpa warga Muara Tae sejak tahun 1971 hingga saat ini masih menjadi polemik.Kini warga Muara Tae masih terus berupaya mempertahankan sisa hutan mereka yang berada di wilyah sengketa.

Dari hasil penelusuran Mongabay, alur kasus yang menimpa warga Muara Tae terjadi saat perusahaan HPH PT Sumber Mas membuka areal konsesi hutan yang diteruskan dengan penanaman HTI pada tahun 1971 silam.

Kemudian, pada tahun 1999 terjadi konflik yang disertai penangkapan warga oleh polisi sejak perusahaan perkebunan PT London Sumatra masuk disana empat tahun sebelumnya.

Selain konflik lahan dengan perusahaan-perusahaan sawit, di wilayah lain bentang di Kecamatan Jempang juga telah berubah menjadi area konsesi tambang batubara yang konsesinya dimulai sejak keberadaan PT Gunung Bayan Pratama Coal tahun 1993.

Tiga tahun terkahir, tercatat dua perusahaan sawit yaitu PT Munthe Waniq Jaya Perkasa (PT MWJP) dan PT Borneo Surya Mining Jaya (PT BSJM) beroperasi membuka perkebunan sawit di lima kampung yang berada di kecamatan Siluq Ngurai yaitu Kenyanyan, Rikong, Kiaq, Tendik dan Muara Ponak. 

Salah satu wilayah yang menjadi lokasi pembukaan perkebunan sawit yakni pada blok hutan adat Utaq Melinau seluas 638 hektar berada di perbatasan antara dua kampung yaitu Muara Ponak dan Muara Tae yang masih menyisakan sengketa.

Bagi masyarakat Muara Tae, wilayah tersebut dianggap masih merupakan bagian dari wilayah yang telah digarap turun temurun, mereka beranggapan lahan tersebut telah dilepaskan secara sepihak oleh masyarakat Muara Ponak kepada pihak perusahaan perkebunan. Hingga saat ini, kedua komunitas bersikukuh bahwa blok hutan tersebut adalah bagian dari wilayah adat mereka. 

Pada tahun 2012, Bupati Kutai Barat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati nomor 146/3 yang menetapkan batas wilayah antara kampung Muara Ponak, Kecamatan Siluq Ngurai dengan kampung Muara Tae kecamatan Jempang.

Dalam SK tersebut, Bupati menyebutkan bahwa warga Muara Ponak adalah pemilik sah dari wilayah tersebut. Tidak puas dengan keputusan Bupati tersebut, warga Muara Tae membawa persoalan tersebut ke pengadilan.  Kalah di tingkat pengadilan pertama, saat ini warga Muara Tae membawa persoalan ini ke tingkat kasasi.

Sembari menunggu proses hukum yang masih berjalan, kelompok SPLT (Sempekat Pesuli Lati Takaaq) atau Sepakat Mengembalikan Hutan Adat Kita,berencana menggelar acara  Dayak Benuaq Berinuk (Dayak Benuaq Berkumpul) sebuah upaya transendental-spiritual untuk meminta petunjuk roh leluhur untuk menentukan siapa pihak sah yang berhak atas tanah tersebut.

“Rencananya dimulai sekitar tanggal 10 Mei 2014, hingga 64 hari kedepannya.  Tidak saja warga Muara Tae, tetapi lima kampung lainnya termasuk Muara Ponak diundang, pihak perusahaan hingga Bupati juga akan diajak bersumpah secara adat,” jelas Ruwi melalui telepon kepada Mongabay Indonesia.

Ambrosius Ruwindrijarto, Salah seorang voluntir, peraih penghargaan Magsaysay Award 2012 lebih lanjut menjelaskan bahwa ia bersama voluntir lainnya sedang membantu persiapan ritual sumpah adat ini melalui penggalangan donasi dana.

Bukan hanya itu, mereka juga melakukan penggalangan berbentuk upaya spiritual lewat doa dan meditasi. Yang mana bagi masyarakat Dayak Benuaq merupakan ritual sakral. Bukan hal sembarangan dilakukan, karena kepercayaan itulah yang nantinya menjadi hukuman bencana dan akan jatuh kepada pihak yang bersalah.

Dengan ritual sumpah adat dipercaya roh para leluhur akan memberikan petunjuk siapa pemilik sah lahan sengketa yang pada akhirnya akan memperjelas kepemilikan secara adat.

Penggalangan donasi ini menargetkan terkumpulnya dana sekitar Rp. 160 juta untuk membiayai pembelian kerbau, babi, ayam, konsumsi, mendatangkan benda-benda pusaka, pawang dan kehadiran para tetua. Diketahui, hingga saat ini telah terkumpul sekitar 50 persen dari target tersebut.

Untuk mempertahankan sisa hutan di wilyah sengketa,warga Muara Tae membangun pondok jaga di dalam hutan. Selain itu, mereka juga melakukan pemetaan kawasan adat, menginventasir keanekaragaman hayati dan menyiapkan pembibitan jenis-jenis pohon lokal untuk merestorasi areal yang dulunya hutan. (MFA)

sumber: mongabay Indonesia

 

Walhi: Konflik Lahan di Kalimantan Berpotensi Meningkat

Published in Nasional
Rabu, 04 Juni 2014 21:29

Medialingkungan.com - Kalangan pencinta lingkungan hidup memproyeksikan, konflik kepemilikan lahan antara masyarakat lokal dan investor akan menonjol di seluruh wilayah Kalimantan. Hal ini ditengarai dengan peningkatan investasi sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Barat, Anton P Widjaya, di Pontianak, Selasa (03/06/2014), mengatakan pemicu konflik akibat proses pemberian izin oleh otoritas berwenang yang tidak aspiratif.

“Saat pembebasan lahan kurang memperhitungkan rasa keadilan masyarakat. Ketika  tingkat kesadaran masyarakat mulai meningkat dalam hal bercocok tanam, bertani menetap, tapi saat bersamaan lahan menipis, konflik akan meledak kapan saja,” kata Anton.

Secara tegas Anton mendesak lima gubernur di Kalimantan untuk segera merumuskan kebijakan terpadu, terintegratif, dan mengikat semua pihak. Dengan demikian, konflik kepemilikan lahan tidak berujung menjadi tindakan anarkis.

Menurut Anton, dari total lahan seluas 14,7 juta hektar (khusus di Kalbar), wilayah yang tercatat untuk industri ekstraktif (industri dengan bahan baku dari alam sekitar) yang telah dikeluarkan izinnya sekitar 13,6 juta hektar. Dari 13,6 juta hektare itu, terdiri atas 378 izin perkebunan sawit 4,9 juta hektar, 721 izin pertambangan dengan luas 5,07 juta hektar, dan 76 IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) dengan luas 3,6 juta hektar.

Dari lansiran Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Anton Wilaya menuturkan, bila luas perizinan tersebut ditambahkan dengan wilayah konservasi yang mengedepankan prinsip zero access seluas 3,7 juta hektare, tidak ada lagi tanah dan ruang hidup tersisa di Kalbar. Bahkan, Anton mengklaim, ada kekurangan tanah seluas 2,6 juta hektare, sehingga perubahan tata ruang yang idealnya bertujuan memastikan kecukupan ruang bagi kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya rakyat, justru direkayasa untuk memastikan luasnya investasi industri ekstraktif.

Walhi mencatat, pada 2011-2013 terjadi 128 protes masyarakat terkait krisis ekologi dan konservasi areal budi daya menjadi perkebunan kelapa sawit. Sebagian masyarakat memprotes persoalan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Pasalnya, persoalan tersebut selalu diselesaikan dengan campur tangan aparat keamanan yang represif dan anarkis terhadap masyarakat yang menolak sawit dan mempertahankan tanahnya.

Menurut Anton, konflik antara pihak masyarakat dan pihak perkebunan sawit melalui jalur hukum itu tidak ada satu pun yang berakhir dengan kemenangan masyarakat.

Ia bahkan menilai, dalam konflik tersebut , masyarakat selalu kalah dalam banyak hal. Masyarakat lokal selalu menjadi korban penggusuran, terusir dari tempat kelahirannya, tidak mendapat ganti rugi lahan, ditahan, kehilangan tanah, dan terputus dari akar budayanya. (MFA)

sumber: APKI

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini