medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Aliansi Nelayan Kembali Gelar Aksi Tolak PLTU Batang

Published in Nasional
Sabtu, 26 November 2016 11:11

Medialingkungan.com – Masih soal kisruh PLTU Batang, kali ini giliran aliansi ratusan nelayan Batang, Paguyuban UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) yang kembali melakukan aksi di kawasan perairan Ujungnegoro-Roban. Aksi yang dilakukan pada Jumat (25/11) ini diikuti dengan puluhan perahu nelayan, yang dimana aksi ini bertujuan untuk menghentikan operasi kapal alat berat yang sedang melakukan persiapan pembangunan PLTU batubara Batang.

Setelah ditandatanganinya kesepakatan pendanaan PLTU Batang oleh JBIC (Japanese Bank for International Cooperation) tanggal 6 Juni 2016, Paguyuban UKPWR telah melakukan beberapa kali aksi menolak pembangunan mega-proyek ini. PLTU Batubara Batang akan dibangun di kawasan pertanian subur seluas 226 hektar, dan kawasan perairan Ujungnegoro-Roban yang merupakan salah satu kawasan tangkap ikan paling produktif di Pantai Utara Jawa.

"Hari ini, kami nelayan yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR kembali melakukan aksi protes terhadap pembangunan PLTU batubara Batang, terus terang kami sudah tidak tahu ke mana lagi harus mengadukan nasib kami, kami sudah berjuang selama lebih dari 5 tahun, namun sepertinya pemerintah tak sedikitpun menghiraukan suara rakyatnya," kata Abdul Hakim, salah satu Nelayan Paguyuban UKPWR, seperti dilansir oleh Greenpeace Indonesia.

Sampai sekarang, masih ada puluhan pemilik lahan yang menolak menjual lahan mereka untuk lokasi pembangunan proyek energi ini. Pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan publik. Penerapan UU ini membuat masyarakat kehilangan hak atas tanah mereka, meskipun mereka menolak untuk melepas lahan pertanian mereka. Uang pembebasan lahan sampai hari ini masih dititipkan di Pengadilan Negeri Batang.

Upaya pembebasan lahan secara paksa bagi proyek ini dibangun oleh Konsorsium PT. Bhimasena Power Indonesia, konsorsium yang terdiri dari dua perusahaan Jepang, J-Power dan Itochu, dan satu perusahaan nasional, Adaro Power.

"Kami ingin menunjukkan pada masyarakat Indonesia dan kalangan internasional bahwa Paguyuban UKPWR tetap menolak pembangunan PLTU batubara Batang di tempat kami mencari makan,” ujar Abdul Hakim.

“Kami ingin Presiden Jokowi mau sedikit saja menggunakan hati nuraninya untuk mau memperhatikan nasib kami. Kami dulu 100% mendukung Presiden Jokowi dalam Pilpres dengan harapan beliau mau mendukung perjuangan kami, terus terang kami sedih sekarang Presiden Jokowi sama sekali tidak mau mendengar suara kami," tambahnya.

PLTU Batang merupakan salah satu PLTU batubara terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas sebesar 2000 MW. Menurut Greenpeace Indonesia, dalam proses pembebasan lahan proyek ini berbagai pelanggaran HAM telah terjadi, mulai dari intimidasi terhadap warga setempat, sampai kriminalisasi terhadap pemilik lahan yang menolak menjual lahan pertanian mereka. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI mengeluarkan beberapa surat rekomendasi yang menyatakan bahwa proyek ini telah melanggar hak-hak mendasar warga UKPWR.

"Greenpeace tetap akan mendukung perjuangan warga Batang dalam mempertahankan ruang hidup mereka dari ancaman PLTU batubara, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan suara rakyat Batang daripada korporasi," kata Dinar Bayunikmatika, salah satu Pengkampanye Greenpeace Indonesia. (Muchlas Dharmawan)

NU Gelar Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana Di Wajo

Published in Nasional
Selasa, 06 September 2016 11:21

Medialingkungan.com – Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) bekerja sama dengan Departmen of Foreign and Trade (DFAT) Australia melakukan pelatihan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Participatory Disaster Risk Assessment (PDRA) untuk masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana di di Gedung PKK, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pelatihan ini berlangsung selama empat hari, mulai 2 September 2016 sampai 5 September 2016.

Pelatihan yang ini diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari berbagai institusi, diantaranya LPBI NU Kabupaten Wajo, Banom NU, BPBD, PMI, tokoh masyarakat, PKK, LSM kebencanaan/lingkungan, tokoh pemuda/karang taruna, lembaga pendidikan/guru, dan pelaku usaha kecil & menengah. Mayoritas peserta merupakan masyarakat Desa Salomenraeng. 

Desa Salomenraleng dipilih sebagai lokasi praktek pelatihan dengan pertimbangan bahwa desa ini memiliki risiko tinggi terjadi bencana banjir. Hampir setiap tahun di Desa Salomenraleng terjadi banjir akibat luapan air dari Danau Tempe. Danau tempe mengalami sedimentasi 5-7 cm setiap tahun, dan menjadi potensi ancaman banjir terutama saat musim hujan.

Menurut Kepala Pelaksanan Harian BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Wajo, Drs. H. Alamsyah, M.Si. dalam sambutannya bahwa potensi kejadian bencana di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkataan. Dalam kurun waktu 2012-2015, terjadi angin putting beliung 396 kali, banjir 289 kali, longsor 240 kali, dan erupsi gunung berapi 5 kali. Di Kabupaten Wajo, pada tahun 2016, sudah terjadi 3 kali banjir, yaitu pada Bulan Februari, Mei dan Juni.

“Rangkaian bencana yang terjadi seharusnya tidak membuat putus asa, tetapi justru menggerakkan berbagai pihak terkait bencana di Kabupaten Wajo merumuskan solusi untuk menanggulangi bencana melalui pendekatan pengurangan risiko bencana,” ujarnya.

Dalam Pelatihan PRB dan PDRA ini sedikitnya akan dibahas 7 materi, meliputi: Konsep dasar manajemen risiko bencana; Kebijakan dan sistem Penanggulangan Bencana; Daur bencana dan tahapan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Kajian risiko partisipatif dan pengorganisian komunitas; Kajian Analisis Bencana (Ancaman, Kerentanan, Kapasitas, dan Risiko Bencana) dan Tindakan PRB; Pendekatan Kajian/Analisis Pengurangan Risiko Bencana dengan Teknik Participatory Disaster Risk Assessment (PDRA); dan Menakar risiko bencana partisipatif.

“Dengan adanya pelatihan PRB dan PDRA ini, mudah-mudahan dapat menambah wasasan dan melahirkan tindakan reaksi yang akan dijadikan isu sentral penyusunan pembangunan daerah, baik di tingkat desa maupun tingkat kabupaten/kota. BPBD Kabupaten Wajo sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Diharapkan rekomendasi dari pelatihan ini dapat disampaikan kepada BPBD untuk dijadikan bahan Penyusunan Penyelenggaraan PB,” tambahnya.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan memiliki pemahaman tentang konsep dan pengertian dasar penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, dan mampu menjelaskan upaya PRB secara komprehensif. Serta diharapkan pula peserta mampu menyusun kajian risiko bencana dengan teknik PDRA dan memiliki kemampuan dasar dalam menyusun rencana aksi pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.  (Muchlas Dharmawan)

School Visit: Belajar Konservasi di Alam Terbuka Bersama BKSDA dan Lentera Negeri

Published in Event & Komunitas
Minggu, 05 Juni 2016 13:21

Medialingkungan.com –  Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Lentera Negeri Makassar kembali melakukan kegiatan School Visit, pada minggu pagi (05/06). Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya, dimana kali ini dilaksanakan dengan metode outdoor dan games yang bertempat di Taman Gedung Ipteks, Universitas Hasanuddin Makassar.

Kegiatan ini diikuti oleh 47 orang siswa sekolah non-formal yang dibina oleh komunitas Lentera Negeri Makassar. Para siswa ini terdiri dari 3 kelas yang tergabung, yaitu kelas bagian Daya, Antang, dan Gowa. Kegiatan outdoor dan games ini dipandu langsung oleh Hamka, staf BBKSDA Sulsel, dimana games ini menanamkan nilai kepada anak usia dini untuk mengetahui dampak dari membuang sampah sembarangan, serta bagaimana mengenal dan mengidentifikasi satwa langka.

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan BBKSDA Sulsel, Edy Santoso menerangkan bahwa kegiatan School Visit ini merupakan salah satu program BBKSDA Sulsel yang bertujuan untuk berbagi pengetahuan tentang konservasi kepada masyarakat dalam hal ini anak-anak usia dini. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menanamkan pola hidup ramah lingkungan kepada anak usia dini dengan mengenalkan cara pengelolaan lingkungan hidup sederhana di sekitar kita, seperti pengelolaan sampah, penanaman pohon, serta pengenalan tumbuhan dan satwa dilindungi.

“BBKSDA yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan konservasi dan pengelolaan tumbuhan dan satwa liar juga perlu untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang flora dan fauna, agar mereka mengetahui kekayaan hayati di Indonesia, khususnya di Sulawesi,” kata Edy.

Edy menambahkan kegiatan ini dilaksanakan di ruang alam terbuka sebagai upaya pengenalan secara langsung kepada anak-anak terkait hal-hal yang dapat mengurangi kualitas lingkungan hidup, seperti pencemaran akibat membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya.

“Kegiatan konservasi memerlukan dukungan masyarakat luas, sehingga pola hidup yang mencerminkan kelestarian lingkungan dapat tertanam pada diri individu sejak usia dini,” tambahnya. {Muchlas Dharmawan)

BKSDA: Tanamkan Pendidikan Peduli Alam Sejak Dini

Published in Event & Komunitas
Minggu, 29 Mei 2016 17:39

Medialingkungan.com - Balai Besar Konservasi Sumber daya Alam (BBKSDA) bekerja sama dengan komunitas Lentera Negeri Makassar mengadakan School Visit Pendidikan Konservasi Alam bertajuk “Peduli Alam Sejak Dini”. Kegiatan yang rencananya akan menjadi kegiatan tahunan BBKSDA tersebut diadakan di Taman Pendidikan Al-Qur’an Al-A’raf Jl. Paccerakkang - Daya, Makassar (29/05).

Kegiatan tersebut selain diikuti oleh 50 peserta yang merupakan siswa - siswi sekolah informal binaan dari komunitas lentera Makassar, juga turut hadir beberapa staf dari BBKSDA untuk turun langsung mengajarkan ke peserta untuk lebih peduli terhadap alam.

Bintang putra selaku penanggung jawab dari Lentera Negeri Makassar mengungkapkan bahwa, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan ke anak - anak tentang tumbuhan atau satwa liar yang hampir punah dan harus dilindungi, juga untuk mengajarkan agar lebih peka dan peduli terhadap lingkungan sekitar.

“Dalam kegiatan ini, kami memberikan materi tentang pengenalan satwa - satwa liar yang hampir punah di alam bebas, mengenal jenis jenis sampah, dan beberapa games tentang lingkungan”, Ungkapnya.

“Kami berharap setelah kegiatan ini semua peserta yang hadir bisa sadar dan peka terhadap lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarang tempat”, Tambahnya.

Sementara itu, Kepala seksi pemanfaatan BBKSDA Edi Santoso mengungkapkan, pemilihan anak-anak sekolah informal sebagai peserta pendidikan lingkungan merupakan pilihan yang tepat, karena menurutnya sekolah sekolah formal di Makassar sudah memiliki kurikulum sendiri terkait pendidikan lingkungan dibandingkan dengan sekolah informal yang masih minim pengetahuan tentang kesadaran dalam menjaga lingkungan.

“Dengan adanya kegiatan ini, semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat dan dapat diaplikasikan langsung di kehidupan sehari - hari, dan membuat mereka jadi lebih cinta terhadap alam”, Tuturnya.

Edy menambahkan bahwa kedepan nya BBKSDA akan kembali mengadakan kegiatan yang sama di tempat yang berbeda untuk mengajak anak - anak usia dini lebih cinta terhadap lingkungan. {Dedy}

Koalisi LSM Lingkungan Gelar Kampanye Kreatif Stop Batubara

Published in Nasional
Rabu, 11 Mei 2016 20:45

Medialingkungan.com - Koalisi Break Free, yang merupakan gabungan dari Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), melakukan aksi damai mendesak pemerintah Indonesia melepaskan diri dari penggunaan batu bara sebagai sumber energi, dan beralih pada sumber-sumber energi terbarukan pada pagi tadi (11/05). Aksi damai tersebut merupakan aksi mobilisasi massa yang dilakukan dalam bentuk pawai dan karnaval kreatif, mulai dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) sampai Istana Negara, Jakarta.

Aksi damai ini melibatkan lebih dari tiga ribu orang yang terdiri dari berbagai komunitas yang tinggal di perkotaan, mahasiswa, masyarakat umum, serta masyarakat korban industri batubara dari berbagai daerah di Indonesia, seperti di Kalimantan Timur, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan. Masyarakat yang terpapar dampak negatif dari keberadaan PLTU Batubara di Pelabuhan Ratu – Sukabumi, Labuan, Indramayu, dan Cirebon juga turut dalam aksi tersebut. Tak ketinggalan pula ribuan perwakilan masyarakat Batang, yang telah hampir 5 tahun berjuang untuk menentang rencana pembangunan megaproyek PLTU Batubara di desa mereka.

Sebelum massa aksi bergerak ke Istana Negara, gabungan masyarakat korban pertambangan dan pembangkit listrik batubara dari berbagai daerah di seluruh Indonesia juga turut melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Aksi yang juga turut dihadiri oleh artis Melanie Soebono ini dilakukan karena pemerintah Jepang (melalui Japan Bank for International Cooperation, Japan International Cooperation Agency, dan perusahaan-perusahaan Jepang lainnya) merupakan salah satu pihak utama yang terlibat dalam mendanai ekspansi masif industri batu bara di Indonesia. Massa aksi mendesak agar pemerintah Jepang segera menghentikan investasi kotornya di negeri ini.

Seperti yang dilansir pada siaran pers Greenpeace Indonesia (11/05), Nur Hidayati selaku Direktur Eksekutif Nasional WALHI mengatakan, “Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah Indonesia untuk berhenti meracuni anak bangsa dengan pencemaran dari PLTU batubara dan dan menanam benih penyakit yang akan berdampak juga bagi generasi yang akan datang.”

Koordinator JATAM, Hendrik Siregar, menyatakan “Energi fosil terutama batubara, bukanlah pondasi yang kokoh sebagai upaya menjamin kedaulatan dan ketahanan energi. Tak tergantikan, terbatas dan sangat berbahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, bahkan ketersedian pasokannya akan mengganggu kestabilan ekonomi di kemudian hari. Energi terbarukanlah, masa depan kedaulatan dan ketahanan energi sejatinya.”

"Kesepakatan Paris tidak bisa hanya dalam kata-kata. Komitmen untuk menjaga suhu global meningkat dibawah 20C harus diikuti oleh aksi politik, dan ambisi yang lebih kuat atas janji yang sudah dibuat. Pemerintah perlu mengakhiri strategi energi berbasis batu bara dan beralih untuk membersihkan, energi terbarukan yang menjanjikan pembangunan ekonomi, pekerjaan dan lingkungan yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Longgena Ginting, Kepala Greenpeace Indonesia. {Muchlas Dharmawan}

Jawa Krisis Ekologi, Jokowi Tuai Kritik Lewat Petisi

Published in Nasional
Rabu, 30 Desember 2015 10:51

Medialingkungan.com – 241 orang dari kalangan peneliti, akademisi, aktivis, tokoh agama, dan masyarakat adat mengirim petisi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berisi desakan untuk mengubah paradigma pembangunan. Dalam petisi itu, mereka mendorong agar pembangunan yang awalnya berorientasi pada peningkatan perekonomian bergeser ke arah pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan, keberlanjutan, dan berkeadilan.

Menurut kelompok itu, daya dukung lingkungan seperti di Pulau Jawa telah memasuki fase kritis. Kendati demikian, izin tambang dan proyek pembangunan infrastruktur yang berindikasi merusak lingkungan tetap dikeluarkan.

"Krisis ekologi di Jawa sudah akut. Kini kian parah dengan dibangunnya industri semen, waduk, pembangkit listrik tenaga uap batubara, dan proyek lain. Kerusakan ini memicu konflik horizontal dan vertikal," kata Soeryo Adiwibowo, ahli ekologi Institut Pertanian Bogor yang juga salah satu pemrakarsa petisi itu, di Jakarta, Selasa (29/12).

Sementara itu, Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro, Esmi Warassih juga menyoroti konflik dalam pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. "Dari segi aturan hukum, kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih di Rembang seharusnya dilindungi. Namun, atas nama tambang, seolah semua boleh. Prinsip partisipasi dalam pemberian izin juga diabaikan. Ini memperparah krisis," ujarnya seperti dilansir Kompas.

Guru Besar Kehutanan IPB Hariadi Kartodihardjo juga menambahkan, indikasi kehancuran ekologi Pulau Jawa ditandai dengan tingginya bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan longsor, selain kekeringan.

Menurut Hariadi, Data Indeks Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang disusun beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa Jawa merupakan pulau paling rentan terhadap bencana itu.

Dari 118 kabupaten atau kota di Jawa, sebanyak 94 di antaranya memiliki risiko banjir sangat tinggi. Adapun 110 kabupaten atau kota di antaranya berisiko mengalami kekeringan.

Pada tahun 2008, Hariadi dan sejumlah akademisi diminta Kementerian Koordinator Perekonomian untuk membuat studi tentang daya dukung Pulau Jawa.

Hal itu dilakukan atas besarnya dana yang harus dikeluarkan setiap tahun untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur akibat banjir. Bahkan, biaya tersebut bisa mencapai trilliunan. "Dari kajian kami, bencana ini dipicu krisis ekologi. Itu mulai dari berkurangnya tutupan hutan hingga kerusakan DAS (daerah aliran sungai)," jelas Hariadi.

Peneliti dari School of Democratic Economics, Hendro Sangkoyo menyatakan, krisis ekologi bukan hanya di Jawa, melainkan juga di seluruh Indonesia.

"Di luar Jawa, banyak pulau kecil yang rapuh ekologinya telah dikapling habis untuk tambang. Misalnya, di Kepulauan Sula, Maluku Utara, 90 persen luas pulau diperuntukkan bagi konsesi tambang tanpa mempertimbangkan keberadaan penduduk lokal. Ini kejahatan karena meniadakan ruang hidup manusia," katanya.

Menurut Hendro, pertambangan yang semakin marak itu tidak semuanya diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri -- industri semen, misalnya. Ketika Tiongkok menutup pabrik semen dengan alasan ekologi, mereka mengalihkan tambangnya ke Indonesia. "Perlu dipertanyakan, industri ini untuk siapa?" katanya tegas.

Melalui petisi itu, mereka berharap agar Jokowi menugasi para menteri untuk memeriksa kembali kelayakan lingkungan semua industri. Mulai dari industri semen, tambang emas, pasir besi, dan proyek-proyek lain di Jawa.

Selain itu, kelompok yang tergabung dalam Forum Pengajar, Peneliti dan Pemerhati Agraria, Lingkungan dan Kebudayaan itu juga berharap Presiden segera memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengusut tuntas tindakan-tindakan kekerasan terhadap masyarakat, khususnya pada kasus konflik agraria dan sumber daya alam yang dilakukan oleh oknum aparat Polri/TNI. {Fahrum Ahmad}

LOCK&LOCK Indonesia Gandeng Mahasiswa Berkontribusi Nyata Terhadap Lingkungan

Published in Event & Komunitas
Rabu, 07 Oktober 2015 10:48

Medialingkungan.com – LOCK&LOCK Indonesia meluncurkan kampanye peduli lingkungan dengan mengajak para mahasiswa berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dan menyelamatkan masa depan bumi dengan tindakan nyata melalui LOCK&LOCK Green Mate.

Sebelumnya, LOCK&LOCK Green Mate sukses diselenggarakan di Korea dan China sejak tahun 2013. LOCK&LOCK Green Mate ini merupakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) LOCK&LOCK sebagai komitmen kepedulian terhadap lingkungan.

LOCK&LOCK Green Mate merupakan generasi muda yang berkomitmen untuk peduli lingkungan, siap menjadi agen perubahan gaya hidup ramah lingkungan serta menjalankan serangkaian aksi dan misi lingkungan di kampus masing–masing peserta.

Setelah berkompetisi melalui esay dan proses seleksi pada bulan September lalu, terpilih lima kelompok mahasiswa dari Jabodetabek yang berkomitmen peduli lingkungan menjadi LOCK&LOCK Green Mate. Kelima kelompok LOCK&LOCK Green Mate tersebut berasal dari Universitas Indonesia, Universitas Atma Jaya, Universitas Trisakti, dan Universitas Paramadina.

Para Green Mate dipilih karena komitmen dan kepedulian terhadap lingkungan, kreativitas, semangat, dan jiwa kepemimpinan yang diyakini bisa menjadi menebar inspirasi sehingga mampu menularkan semangat kepedulian dan menjadi agen perubahan gaya hidup ramah lingkungan bagi teman–teman di lingkungan kampus masing–masing.

Salah satu kelompok Green Mate dari Universitas Indonesia, Via Apriyani selaku ketua kelompok GreAction mengatakan, peluang ini akan menjadi milestone dalam penyadaran sikap ramah lingkungan.

“Kesempatan menjadi LOCK&LOCK Green Mate dapat menjadi jalan bagi tim GreAction untuk terus melakukan aksi nyata bagi lingkungan, menginspirasi orang lain untuk lebih menjaga lingkungan, dan menjaga agar semangat para pemuda pecinta lingkungan tetap terjaga, demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” ujar Via.

Para Green Mate akan menjalankan aksi dan misinya hingga akhir November 2015. Aksi dan misi para Green Mate di antaranya, melakukan aktivitas kampanye kreatif di lingkungan kampus masing–masing, membuat video kampanye lingkungan, membuat gagasan dan ide kreatif untuk mendukung aksi nyata peduli lingkungan dan kampanye gaya hidup ramah lingkungan di sosial media.

Presiden Director LOCK&LOCK Indonesia, Mr. Woo Hack Jin mengatakan, komitmen perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan dan layanan terhadap pelanggan menjadi hal yang harus dijunjung tinggi. “LOCK&LOCK Green Mate ini merupakan wujud dari komitmen LOCK&LOCK untuk selalu peduli lingkungan dan customer,” ungkapnya.

“Selama 3 bulan LOCK&LOCK Green Mate akan melakukan misi dan aksinya dalam rangka kampanye lingkungan. Mereka sangat aktif, kreatif, inspiratif dan punya semangat yang luar biasa dalam kepeduliaannya dengan lingkungan,” tambahnya.

Keseluruhan kegiatan aksi dan misi para Green Mate mendapat dukungan sepenuhnya oleh LOCK&LOCK baik berupa produk dan insentif (uang) untuk menggelar kampanye di kampus.

Tak hanya itu, LOCK&LOCK juga akan memberikan penghargaan kepada Green Mate terbaik dan kelompok Green Mate yang mendapatkan dukungan terbanyak saat menggelar kampanye dari teman–teman kampusnya di akhir periode kampanye Green Mate.

“Kami berharap dengan Kampanye Green Mate ini akan meningkatkan kesadaran para generasi muda untuk lebih bertanggungjawab terhadap lingkungan, lebih bijak dalam mengkonsumsi sampah kemasan sekali pakai terutama sampah botol minum plastik sekali pakai dan menggantinya dengan membawa botol minum sendiri dari rumah,” jelas Woo Hack Jin. {Fahrum Ahmad}

SCF Gelar Pelatihan Demi Tingkatkan Ekonomi Petani Aren

Published in Event & Komunitas
Senin, 14 September 2015 16:12

Medialingkungan.com – Sulawesi Community Foundation (SCF) melalui program peduli, menyelenggarakan pelatihan pembuatan gula aren menjadi gula semut kepada kelompok tani hutan di Dusun Labaka, Desa Bulo-bulo, Kabupaten Barru, Sabtu (12/09).

Kegiatan yang mengangkat tema ‘Pelatihan Pengolahan Gula Aren Menjadi Gula Semut’ ini menghadirkan dua orang pembicara yakni Koordinator Manager Program SCF, Naufal Achmad dan Ketua Kelompok Tani Hutan Bulukumba, Tamrin.

Koordinator Manager Program SCF, Naufal Achmad mengungkapkan, pelatihan ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat khususnya di Dusun Labaka untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam pengolahan gula aren menjadi gula semut, sehingga diharapkan akan meningkatkan ekonomi masyarakat yang berada di Desa Bulo-bulo.

”Jika kelompok tani hutan berhasil nantinya, kelompok ini akan menjadi salah satu percontohan di Desa-desa yang ada di Kabupaten Barru,” katanya.

Sementara itu, Tamrin berharap setelah pelatihan ini berakhir, masyarakat Dusun Labaka mampu mempertahankan kelompok tani hutan mereka dan tetap eksis dalam memasarkan produk gula semut mereka nantinya.

“Masyarakat Dusun Labaka banyak yang berminat melakukan pekerjaan ini, beda dengan di daerah kami yang mesti diberikan harapan-harapan yang menjanjikan agar ikut bergabung dalam kelompom tani hutan yang telah dibentuk,” ucapnya.

Pelatihan ini dikuti oleh 17 anggota kelompok tani hutan di Dusun Labaka, Desa Bulo-bulo, Kabupaten. (Angga Pratama)

Jokowi Tunjuk Pontianak Sebagai Lokasi Festival Karnaval Khatulistiwa 2015

Published in Event & Komunitas
Minggu, 23 Agustus 2015 14:42

Medialingkungan.com – Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah jajaran kementerian menggelar perayaan karnaval khatulistiwa 2015 sekaligus merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-70 di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (22/08).

Karnaval seni budaya ini mengambil lokasi pada wilayah darat dan air. Hal yang membuat warna sekaligus memeriahkan kegiatan itu hadirnya sosok puteri cantik yaitu, Puteri Lingkungan Hidup dan Runner Up 1 Puteri Indonesia 2015, Chintya Fabyola.

“Dengan diadakannya festival ini, tentu saja keunikan Pontianak akan semakin diketahui. Di sini semua ada, sama seperti kota besar yang lain, mulai dari wisata bersejarah hingga kuliner,” kata Chintya, sepertti yang dikabarkan cnnindonesia.

“Saya sangat bangga karena kota kelahiran saya menjadi pilihan dalam pesta krnaval khatulistiwa 2015. Bubur Pedas dan kopi adalah kuliner yang wajib dicicipi wisatawan atau menteri-menteri yang menyempatkan hadir,” tambahnya.

Dia mengungkapkan, sebelum Presiden Jokowi menginjakan kaki di Pontianak, beliau sempat berkunjung ke salah satu tempat wisata yaitu Taman Alun-alun Kapuas. Ia melanjutkan, Taman alun-alun Kapuas kini lebih menarik setelah Kementerian PPN serta Bappenas menyentuh daerah tersebut atau melakukan proyek revitalisasi.

Meski Kota Pontianak punya banyak tempat yang berpotensi dijadikan tempat wisata. Namun, Chintya menghawatirkan soal banyaknya mitos-mitos mistis yang beredar hingga saat ini. Kisah itu ternyata sudah menjadi "makanan" puteri cantik ini.

“Percaya tidak percaya, hal tersebut mungkin benar adanya. Dan daerah manapun, kita memang harus menghormati kebudayaan yang ada,” ucapnya. (Angga Pratama)

COP Membuka Beasiswa Sekolah Konservasi Orangutan

Published in Event & Komunitas
Selasa, 07 Juli 2015 23:30

Medialingkungan.com – Centre for Orangutan Protection (COP) kembali membuka pelatihan pendidikan konservasi untuk sejumlah mahasiswa atau para pemuda selama enam bulan di kamp Ape Warrior. “Peserta yang menjalani pelatihan akan dilatih menjadi aktivis ligkungan,” ujar Direktur Eksekutif COP, Hardi Baktiantoro, Selasa (07/07).

Pelatihan pendidikan konservasi ini hanya dibuka sekali setahun dan kali ini pelatihan tersebut memasuki tahun kelima. Setiap angkatan sebanyak 30 orang, selama menjalani pelatihan mereka akan mengenal orangutan, habitat, dan usaha pelestariannya dan juga belajar dokumentasi, penelitian, dan komunikasi, termasuk memahami politik lingkungan dan tentunya konservasi, katanya.

Peserta akan dikenakan biaya sebesar Rp 400 ribu, kata Hardi, karena program tersebut telah mendapatkan donatur. Setiap calon peserta menjalani seleksi untuk mengumpulkan data, melakukan penelitian di lapangan seperti ke pasar burung dan lembaga konservasi ex-situ (di luar habitat asli orangutan).

Bagi peserta yang berpendidikan kedokteran hewan akan menjalani pelatihan upaya perawatan satwa liar. Sedangkan mahasiswa biologi meneliti satwa dan mahasiswa komunikasi dilibatkan berkampanye perlindungan satwa. Mereka dilibatkan untuk membuat film dokumentasi dan foto satwa di alam lepas. “Materi yang akan mereka dapatkan tidak pernah dijumpai pada bangku perkuliahan,” ujarnya, seperti yang dilansir harianaceh.

Pendaftaran dan informasi bisa dilihat di situs jejaring sosial maupun situs COP. Para peserta akan mendapat pengalaman yang berbeda dan tak pernah dirasakan sebelumnya. Setelah mengikuti pelatihan mereka bisa terlibat dalam kampanye atau kembali ke lingkungan kerja dan tetap mendukung usaha konservasi satwa.

Kementerian Kehutanan kemudian melayangkan surat ke Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia yang melarang penggunaan satwa dalam tayangan televisi, terutama dengan menunjukkan dan mempertontonkan perilaku yang tak sesuai dengan perilaku alami di habitatnya. (Angga Pratama)

Halaman 1 dari 5

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini