medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

GO-JEK Makassar Bagikan 500 Bibit Gratis Kemasyarakat

Published in Event & Komunitas
Minggu, 19 November 2017 22:18

Medialingkungan.com – GO-JEK Makassar bagikan ratusan bibit gratis siap tanam ke masyarakat yang berkunjung di Taman Wisata Alam Bantimurung Bulusaraung, Maros dalam rangkaian kegiatan “Alam Untuk Masa Depan” pada Minggu (19/11/17). Kegiatan ini merupakan agenda tahunan GO-JEK Makassar dalam program dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dihadiri pihak Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN-Babul) dan Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I).

Kegiatan Alam Untuk Masa Depan merupakan kegiatan yang membangun jiwa sadar akan lingkungan kepada para peserta terkhusus para mitra GO-JEK yang pada dasarnya lahir dari semangat sosial, sehingga semangat itu harus disampaikan kepada para peserta, mitra GO-JEK dan masyarakat sekitar area kegiatan.

“Pembagian bibit dalam rangkaian kegiatan Aksi bersih dilakukan untuk menebar atmosfer green lifestyle di masyarakat sehingga edukasi kegiatan ini dapat langsung diimplementasikan dan diharapkan mampu membawa kebiasaan positif dan stimulus untuk aksi yang sama bagi warga yang bermukim disekitarnya,“ ungkap Rahmat Hidayat selaku DE Support and Event, GO-JEK Makassar.

Materi konservasi turut hadir dalam kegiatan ini guna memperkenalkan Bantimurung bukan hanya sebagai Tempat wisata air terjun melainkan sebagai tempat untuk memperkenalkan tentang species kupu-kupu sebagai The Kingdom of Butterfly.

“Kegiatan ini dapat menunjang kepedulian orang terhadap lingkungan dan merupakan kegiatan positif yang diharapkan dapat berlangsung secara terus-menerus, apalagi kegiatan ini dapat membangun mitra yang secara bersama-sama peduli terhadap lingkungan,” ujar Nurkhalis selaku Sekertaris Umum FK3I Sulsel. (Gede Tragya)

Manajemen Kawasan Konservasi Fahutan IPB Gelar Lokakarya Nasional

Published in Event & Komunitas
Selasa, 14 November 2017 17:47

Medialingkungan.com - Divisi Manajemen Kawasan Konservasi (MKK), Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar lokakarya nasional bertema ‘Adi-Praktis Manajemen Kawasan Konservasi di Indonesia’. Acara ini diselenggarakan di Ruang Sidang  Silva (RSS) Fahutan IPB, Senin (13/10/17).

Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS selaku ketua pelaksana menjelaskan bahwa sebagaimana diketahui bahwa teori-teori yang mendasari praktik kebijakan, kelembagaan dan manajemen adalah Lay-theory, bukan Academical theory.

“Lay-theories adalah teori-teori yang dikembangkan dari pengalaman terbaik atau sering kita sebut best practices (adi-praktis). Adi-praktis ini juga penting sebagai media pembelajaran khususnya bagi mahasiswa,” jelas Prof. Sambas.

Dalam lokakarya ini beberapa narasumber yang ahli dibidangnya hadir diantaranya Ir. Adi Susmianto, M.Sc; Dr. Budi Riyanto; Ir. Waldemar Hasilohan, M.Si; dan Nunu Anugrah, S.Hut, M.Sc.

Selain itu turut hadir sebagai narasumber perwakilan Taman Nasional (TN) oleh Dr. Ir. Novianto Bambang Wawandono (TN. Gunung Gede Pangrango); Dr. U. Mamat Rahmat, S.Hut, MP (TN. Ujung Kulon); Ir. Padmo Wiyoso (TN. Gunung Ciremai); Ir. Indra Arinal (TN. Baluran); dan Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si (TN. Bromo Tengger Semeru).

Sebagai salah satu adi-praktis, Ir. Adi Susmianto, M.Sc mengakui bahwa, praktik pengelolaan kawasan konservasi tidak sepenuhnya didasarkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah (sciences based).

“Namun, benar-benar didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi dilapangan, baik itu terkait aturan, prosedur, maupun teknik pengelolaannya,” lanjut Adi Susmianto.

Selain itu, Dr. Budi Riyanto, SH, M.Si menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan adalah mutlak segera dilakukan dan memposiskan masyarakat sekitar hutan sebagai subyek dalam pembangunan kehutanan. (Iswanto)

Peringati Hari Pahlawan, PROFAUNA Ajak Siswa Menjadi WILDLIFE HERO

Published in Event & Komunitas
Jumat, 10 November 2017 18:00

Medialingkungan.com - Aktivis Protection of Forest & Fauna (PROFAUNA) di Malang mengajak siswa menjadi pahlawan bagi hutan dan satwa liar. Ajakan itu dilakukan dalam bentuk edukasi ke sekolah tentang konservasi hutan untuk memperingati Hari Pahlawan Nasional, yang dilakukan Jumat pagi (10/11/17) di SD Sriwedari, Jalan Bogor No. 1 Kota Malang.

Dalam kegiatan edukasi itu sejumlah aktivis profauna mengenakan atribut kepahlawanan berwarna merah putih dan membawa kostum primata. Atribut itu sebagai salah satu bentuk mengekspresikan kepahlawanan masa kini.

Sedikitnya 30 siswa-siswi itu diajak nonton film bersama dan diskusi seputar hutan dan satwa liar. Film yang diputar berjudul ‘Budeng dan Pelestarian Hutan di Jawa’, berisi tentang gambaran kehidupan Lutung Jawa dan manfaat hutan bagi satwa liar maupun manusia.

"Kami ingin adik-adik ini  tahu bagaimana kondisi hutan dan satwa liar saat ini, sekaligus mengajak untuk ikut menjaga serta melindunginya. Laju kerusakan hutan di Indonesia sangat cepat, sehingga membutuhkan banyak pahlawan lingkungan yang biasanya kami sebut Wildlife Hero," kata Muhamad Jayuli, Campaign Assistant PROFAUNA Indonesia.

Jayuli menambahkan bahwa menjadi pahlawan masa kini adalah berjuang dibidangnya masing-masing dan menyayangi satwa dan habitatnya merupakan bentuk kepahlawanan masa kini.

Dalam kesempatan itu aktivis PROFAUNA mengajak siswa untuk turut serta menjadi Wildlife Hero. Dengan cara-cara yang sederhana, yaitu mengurangi penggunaan kertas, tisu, penggunaan produk berbahan minyak kelapa sawit, serta membagikan informasi yang disampaikan kepada orang-orang yang ada disekitar.

Dra. Ari Wilujeng, Guru Kelas 4 SD Sriwedari yang menghubungi PROFAUNA mengaku sangat senang dengan  adanya edukasi tentang hutan dan satwa liar itu.

“Bersyukur adik-adik, kita telah diwariskan alam yang kaya oleh para pahlawan kita. Tugas kita adalah menjaganya agar tetap bisa kita nikmati sampai saat ini,” kata perempuan yang akrab disapa Bu Ari sebelum menutup acara.

Ia menambahkan bahwa kegiatan seperti ini sangatlah penting untuk membangun karakter siswa untuk peduli pada permasalahan disekitar. (Khalid Muhammad)

APHI Dorong HTI Kembangkan Biomassa

Published in Nasional
Senin, 13 Maret 2017 15:33

Medialingkungan.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Indroyono Soesilo mendorong perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) mengembangkan sektor biomassa. Selama ini, HTI lebih banyak memproduksi pulp dan kertas, sementara sektor lain seperti energi biomassa, carbon stock, agroforestry, sumber daya air dan ecotourism kurang dikembangkan.

Saat ini, bauran energi baru terbarukan dari sektor biomassa masih sangat minim. Dari 54.000 MW listrik, baru 129 MW dari energi biomassa.

“Indonesia itu Saudi Arabia-nya energi biomassa. Harusnya ini bisa dikembangkan. Ini bidang yang digarap APHI ke depan,” kata Indroyono, seperti dikutip dari Mongabay.

Kalau energi biomassa ini dikembangkan sebagai sampingan dari HTI lainnya, kata Indroyono justru akan sangat menguntungkan. Dia mencontohkan, menjual Rp 750 per kwh sudah untung Rp 150. Kalau membangun hutan energi sendiri bisa untung Rp1.400 sampai Rp.2.400 per kwh.

Dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), bisa menyerap produk chips (serpihan kayu) dan wood pellet sebagai bahan baku pembangkit listrik, baik Independence Power Plant (IPP) maupun Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Biayanya juga rendah, dengan daur ulang sumberdaya sebagai energi baru-terbarukan berbasis global warning effect,” katanya.

Menurutnya, usaha ini cocok di area kekurangan listrik seperti pulau-pulau kecil, pedesaan, pegunungan.

“Tanpa investasi dan bahan bakar tinggi.  Pulau kecil itu kebutuhan listrik gak banyak. Hanya satu sampai dua KiloWatt tetapi investor APHI biasa gak mau. Nanti bayarnya bagaimana? Pola ini bisa digarap,” ujarnya.

Indroyono menyadari ada banyak tantangan dalam mengembangkan PLTBm. Biaya penanaman per hektar relatif besar pada tahun-tahun awal, sedangkan harga listrik rendah. Pasokan bahan baku juga harus tetap tersedia.

Dalam pemenuhan sumber bahan baku energi biomassa dari HTI, perlu dukungan aksesibilitas yang baik terhadap kebun tanaman. Artinya, dekat pelabuhan ekspor dan infrastruktur memadai akan sangat membantu. (Muchlas Dharmawan)

Aliansi Nelayan Kembali Gelar Aksi Tolak PLTU Batang

Published in Nasional
Sabtu, 26 November 2016 11:11

Medialingkungan.com – Masih soal kisruh PLTU Batang, kali ini giliran aliansi ratusan nelayan Batang, Paguyuban UKPWR (Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) yang kembali melakukan aksi di kawasan perairan Ujungnegoro-Roban. Aksi yang dilakukan pada Jumat (25/11) ini diikuti dengan puluhan perahu nelayan, yang dimana aksi ini bertujuan untuk menghentikan operasi kapal alat berat yang sedang melakukan persiapan pembangunan PLTU batubara Batang.

Setelah ditandatanganinya kesepakatan pendanaan PLTU Batang oleh JBIC (Japanese Bank for International Cooperation) tanggal 6 Juni 2016, Paguyuban UKPWR telah melakukan beberapa kali aksi menolak pembangunan mega-proyek ini. PLTU Batubara Batang akan dibangun di kawasan pertanian subur seluas 226 hektar, dan kawasan perairan Ujungnegoro-Roban yang merupakan salah satu kawasan tangkap ikan paling produktif di Pantai Utara Jawa.

"Hari ini, kami nelayan yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR kembali melakukan aksi protes terhadap pembangunan PLTU batubara Batang, terus terang kami sudah tidak tahu ke mana lagi harus mengadukan nasib kami, kami sudah berjuang selama lebih dari 5 tahun, namun sepertinya pemerintah tak sedikitpun menghiraukan suara rakyatnya," kata Abdul Hakim, salah satu Nelayan Paguyuban UKPWR, seperti dilansir oleh Greenpeace Indonesia.

Sampai sekarang, masih ada puluhan pemilik lahan yang menolak menjual lahan mereka untuk lokasi pembangunan proyek energi ini. Pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan publik. Penerapan UU ini membuat masyarakat kehilangan hak atas tanah mereka, meskipun mereka menolak untuk melepas lahan pertanian mereka. Uang pembebasan lahan sampai hari ini masih dititipkan di Pengadilan Negeri Batang.

Upaya pembebasan lahan secara paksa bagi proyek ini dibangun oleh Konsorsium PT. Bhimasena Power Indonesia, konsorsium yang terdiri dari dua perusahaan Jepang, J-Power dan Itochu, dan satu perusahaan nasional, Adaro Power.

"Kami ingin menunjukkan pada masyarakat Indonesia dan kalangan internasional bahwa Paguyuban UKPWR tetap menolak pembangunan PLTU batubara Batang di tempat kami mencari makan,” ujar Abdul Hakim.

“Kami ingin Presiden Jokowi mau sedikit saja menggunakan hati nuraninya untuk mau memperhatikan nasib kami. Kami dulu 100% mendukung Presiden Jokowi dalam Pilpres dengan harapan beliau mau mendukung perjuangan kami, terus terang kami sedih sekarang Presiden Jokowi sama sekali tidak mau mendengar suara kami," tambahnya.

PLTU Batang merupakan salah satu PLTU batubara terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas sebesar 2000 MW. Menurut Greenpeace Indonesia, dalam proses pembebasan lahan proyek ini berbagai pelanggaran HAM telah terjadi, mulai dari intimidasi terhadap warga setempat, sampai kriminalisasi terhadap pemilik lahan yang menolak menjual lahan pertanian mereka. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI mengeluarkan beberapa surat rekomendasi yang menyatakan bahwa proyek ini telah melanggar hak-hak mendasar warga UKPWR.

"Greenpeace tetap akan mendukung perjuangan warga Batang dalam mempertahankan ruang hidup mereka dari ancaman PLTU batubara, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan suara rakyat Batang daripada korporasi," kata Dinar Bayunikmatika, salah satu Pengkampanye Greenpeace Indonesia. (Muchlas Dharmawan)

NU Gelar Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana Di Wajo

Published in Nasional
Selasa, 06 September 2016 11:21

Medialingkungan.com – Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) bekerja sama dengan Departmen of Foreign and Trade (DFAT) Australia melakukan pelatihan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Participatory Disaster Risk Assessment (PDRA) untuk masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana di di Gedung PKK, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pelatihan ini berlangsung selama empat hari, mulai 2 September 2016 sampai 5 September 2016.

Pelatihan yang ini diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari berbagai institusi, diantaranya LPBI NU Kabupaten Wajo, Banom NU, BPBD, PMI, tokoh masyarakat, PKK, LSM kebencanaan/lingkungan, tokoh pemuda/karang taruna, lembaga pendidikan/guru, dan pelaku usaha kecil & menengah. Mayoritas peserta merupakan masyarakat Desa Salomenraeng. 

Desa Salomenraleng dipilih sebagai lokasi praktek pelatihan dengan pertimbangan bahwa desa ini memiliki risiko tinggi terjadi bencana banjir. Hampir setiap tahun di Desa Salomenraleng terjadi banjir akibat luapan air dari Danau Tempe. Danau tempe mengalami sedimentasi 5-7 cm setiap tahun, dan menjadi potensi ancaman banjir terutama saat musim hujan.

Menurut Kepala Pelaksanan Harian BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Wajo, Drs. H. Alamsyah, M.Si. dalam sambutannya bahwa potensi kejadian bencana di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkataan. Dalam kurun waktu 2012-2015, terjadi angin putting beliung 396 kali, banjir 289 kali, longsor 240 kali, dan erupsi gunung berapi 5 kali. Di Kabupaten Wajo, pada tahun 2016, sudah terjadi 3 kali banjir, yaitu pada Bulan Februari, Mei dan Juni.

“Rangkaian bencana yang terjadi seharusnya tidak membuat putus asa, tetapi justru menggerakkan berbagai pihak terkait bencana di Kabupaten Wajo merumuskan solusi untuk menanggulangi bencana melalui pendekatan pengurangan risiko bencana,” ujarnya.

Dalam Pelatihan PRB dan PDRA ini sedikitnya akan dibahas 7 materi, meliputi: Konsep dasar manajemen risiko bencana; Kebijakan dan sistem Penanggulangan Bencana; Daur bencana dan tahapan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Kajian risiko partisipatif dan pengorganisian komunitas; Kajian Analisis Bencana (Ancaman, Kerentanan, Kapasitas, dan Risiko Bencana) dan Tindakan PRB; Pendekatan Kajian/Analisis Pengurangan Risiko Bencana dengan Teknik Participatory Disaster Risk Assessment (PDRA); dan Menakar risiko bencana partisipatif.

“Dengan adanya pelatihan PRB dan PDRA ini, mudah-mudahan dapat menambah wasasan dan melahirkan tindakan reaksi yang akan dijadikan isu sentral penyusunan pembangunan daerah, baik di tingkat desa maupun tingkat kabupaten/kota. BPBD Kabupaten Wajo sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Diharapkan rekomendasi dari pelatihan ini dapat disampaikan kepada BPBD untuk dijadikan bahan Penyusunan Penyelenggaraan PB,” tambahnya.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan memiliki pemahaman tentang konsep dan pengertian dasar penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, dan mampu menjelaskan upaya PRB secara komprehensif. Serta diharapkan pula peserta mampu menyusun kajian risiko bencana dengan teknik PDRA dan memiliki kemampuan dasar dalam menyusun rencana aksi pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.  (Muchlas Dharmawan)

School Visit: Belajar Konservasi di Alam Terbuka Bersama BKSDA dan Lentera Negeri

Published in Event & Komunitas
Minggu, 05 Juni 2016 13:21

Medialingkungan.com –  Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Lentera Negeri Makassar kembali melakukan kegiatan School Visit, pada minggu pagi (05/06). Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya, dimana kali ini dilaksanakan dengan metode outdoor dan games yang bertempat di Taman Gedung Ipteks, Universitas Hasanuddin Makassar.

Kegiatan ini diikuti oleh 47 orang siswa sekolah non-formal yang dibina oleh komunitas Lentera Negeri Makassar. Para siswa ini terdiri dari 3 kelas yang tergabung, yaitu kelas bagian Daya, Antang, dan Gowa. Kegiatan outdoor dan games ini dipandu langsung oleh Hamka, staf BBKSDA Sulsel, dimana games ini menanamkan nilai kepada anak usia dini untuk mengetahui dampak dari membuang sampah sembarangan, serta bagaimana mengenal dan mengidentifikasi satwa langka.

Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan BBKSDA Sulsel, Edy Santoso menerangkan bahwa kegiatan School Visit ini merupakan salah satu program BBKSDA Sulsel yang bertujuan untuk berbagi pengetahuan tentang konservasi kepada masyarakat dalam hal ini anak-anak usia dini. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menanamkan pola hidup ramah lingkungan kepada anak usia dini dengan mengenalkan cara pengelolaan lingkungan hidup sederhana di sekitar kita, seperti pengelolaan sampah, penanaman pohon, serta pengenalan tumbuhan dan satwa dilindungi.

“BBKSDA yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan konservasi dan pengelolaan tumbuhan dan satwa liar juga perlu untuk memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang flora dan fauna, agar mereka mengetahui kekayaan hayati di Indonesia, khususnya di Sulawesi,” kata Edy.

Edy menambahkan kegiatan ini dilaksanakan di ruang alam terbuka sebagai upaya pengenalan secara langsung kepada anak-anak terkait hal-hal yang dapat mengurangi kualitas lingkungan hidup, seperti pencemaran akibat membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya.

“Kegiatan konservasi memerlukan dukungan masyarakat luas, sehingga pola hidup yang mencerminkan kelestarian lingkungan dapat tertanam pada diri individu sejak usia dini,” tambahnya. {Muchlas Dharmawan)

BKSDA: Tanamkan Pendidikan Peduli Alam Sejak Dini

Published in Event & Komunitas
Minggu, 29 Mei 2016 17:39

Medialingkungan.com - Balai Besar Konservasi Sumber daya Alam (BBKSDA) bekerja sama dengan komunitas Lentera Negeri Makassar mengadakan School Visit Pendidikan Konservasi Alam bertajuk “Peduli Alam Sejak Dini”. Kegiatan yang rencananya akan menjadi kegiatan tahunan BBKSDA tersebut diadakan di Taman Pendidikan Al-Qur’an Al-A’raf Jl. Paccerakkang - Daya, Makassar (29/05).

Kegiatan tersebut selain diikuti oleh 50 peserta yang merupakan siswa - siswi sekolah informal binaan dari komunitas lentera Makassar, juga turut hadir beberapa staf dari BBKSDA untuk turun langsung mengajarkan ke peserta untuk lebih peduli terhadap alam.

Bintang putra selaku penanggung jawab dari Lentera Negeri Makassar mengungkapkan bahwa, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan ke anak - anak tentang tumbuhan atau satwa liar yang hampir punah dan harus dilindungi, juga untuk mengajarkan agar lebih peka dan peduli terhadap lingkungan sekitar.

“Dalam kegiatan ini, kami memberikan materi tentang pengenalan satwa - satwa liar yang hampir punah di alam bebas, mengenal jenis jenis sampah, dan beberapa games tentang lingkungan”, Ungkapnya.

“Kami berharap setelah kegiatan ini semua peserta yang hadir bisa sadar dan peka terhadap lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarang tempat”, Tambahnya.

Sementara itu, Kepala seksi pemanfaatan BBKSDA Edi Santoso mengungkapkan, pemilihan anak-anak sekolah informal sebagai peserta pendidikan lingkungan merupakan pilihan yang tepat, karena menurutnya sekolah sekolah formal di Makassar sudah memiliki kurikulum sendiri terkait pendidikan lingkungan dibandingkan dengan sekolah informal yang masih minim pengetahuan tentang kesadaran dalam menjaga lingkungan.

“Dengan adanya kegiatan ini, semoga apa yang kami berikan bisa bermanfaat dan dapat diaplikasikan langsung di kehidupan sehari - hari, dan membuat mereka jadi lebih cinta terhadap alam”, Tuturnya.

Edy menambahkan bahwa kedepan nya BBKSDA akan kembali mengadakan kegiatan yang sama di tempat yang berbeda untuk mengajak anak - anak usia dini lebih cinta terhadap lingkungan. {Dedy}

Koalisi LSM Lingkungan Gelar Kampanye Kreatif Stop Batubara

Published in Nasional
Rabu, 11 Mei 2016 20:45

Medialingkungan.com - Koalisi Break Free, yang merupakan gabungan dari Greenpeace, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), melakukan aksi damai mendesak pemerintah Indonesia melepaskan diri dari penggunaan batu bara sebagai sumber energi, dan beralih pada sumber-sumber energi terbarukan pada pagi tadi (11/05). Aksi damai tersebut merupakan aksi mobilisasi massa yang dilakukan dalam bentuk pawai dan karnaval kreatif, mulai dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) sampai Istana Negara, Jakarta.

Aksi damai ini melibatkan lebih dari tiga ribu orang yang terdiri dari berbagai komunitas yang tinggal di perkotaan, mahasiswa, masyarakat umum, serta masyarakat korban industri batubara dari berbagai daerah di Indonesia, seperti di Kalimantan Timur, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan. Masyarakat yang terpapar dampak negatif dari keberadaan PLTU Batubara di Pelabuhan Ratu – Sukabumi, Labuan, Indramayu, dan Cirebon juga turut dalam aksi tersebut. Tak ketinggalan pula ribuan perwakilan masyarakat Batang, yang telah hampir 5 tahun berjuang untuk menentang rencana pembangunan megaproyek PLTU Batubara di desa mereka.

Sebelum massa aksi bergerak ke Istana Negara, gabungan masyarakat korban pertambangan dan pembangkit listrik batubara dari berbagai daerah di seluruh Indonesia juga turut melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Aksi yang juga turut dihadiri oleh artis Melanie Soebono ini dilakukan karena pemerintah Jepang (melalui Japan Bank for International Cooperation, Japan International Cooperation Agency, dan perusahaan-perusahaan Jepang lainnya) merupakan salah satu pihak utama yang terlibat dalam mendanai ekspansi masif industri batu bara di Indonesia. Massa aksi mendesak agar pemerintah Jepang segera menghentikan investasi kotornya di negeri ini.

Seperti yang dilansir pada siaran pers Greenpeace Indonesia (11/05), Nur Hidayati selaku Direktur Eksekutif Nasional WALHI mengatakan, “Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah Indonesia untuk berhenti meracuni anak bangsa dengan pencemaran dari PLTU batubara dan dan menanam benih penyakit yang akan berdampak juga bagi generasi yang akan datang.”

Koordinator JATAM, Hendrik Siregar, menyatakan “Energi fosil terutama batubara, bukanlah pondasi yang kokoh sebagai upaya menjamin kedaulatan dan ketahanan energi. Tak tergantikan, terbatas dan sangat berbahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, bahkan ketersedian pasokannya akan mengganggu kestabilan ekonomi di kemudian hari. Energi terbarukanlah, masa depan kedaulatan dan ketahanan energi sejatinya.”

"Kesepakatan Paris tidak bisa hanya dalam kata-kata. Komitmen untuk menjaga suhu global meningkat dibawah 20C harus diikuti oleh aksi politik, dan ambisi yang lebih kuat atas janji yang sudah dibuat. Pemerintah perlu mengakhiri strategi energi berbasis batu bara dan beralih untuk membersihkan, energi terbarukan yang menjanjikan pembangunan ekonomi, pekerjaan dan lingkungan yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Longgena Ginting, Kepala Greenpeace Indonesia. {Muchlas Dharmawan}

Jawa Krisis Ekologi, Jokowi Tuai Kritik Lewat Petisi

Published in Nasional
Rabu, 30 Desember 2015 10:51

Medialingkungan.com – 241 orang dari kalangan peneliti, akademisi, aktivis, tokoh agama, dan masyarakat adat mengirim petisi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berisi desakan untuk mengubah paradigma pembangunan. Dalam petisi itu, mereka mendorong agar pembangunan yang awalnya berorientasi pada peningkatan perekonomian bergeser ke arah pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan, keberlanjutan, dan berkeadilan.

Menurut kelompok itu, daya dukung lingkungan seperti di Pulau Jawa telah memasuki fase kritis. Kendati demikian, izin tambang dan proyek pembangunan infrastruktur yang berindikasi merusak lingkungan tetap dikeluarkan.

"Krisis ekologi di Jawa sudah akut. Kini kian parah dengan dibangunnya industri semen, waduk, pembangkit listrik tenaga uap batubara, dan proyek lain. Kerusakan ini memicu konflik horizontal dan vertikal," kata Soeryo Adiwibowo, ahli ekologi Institut Pertanian Bogor yang juga salah satu pemrakarsa petisi itu, di Jakarta, Selasa (29/12).

Sementara itu, Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro, Esmi Warassih juga menyoroti konflik dalam pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. "Dari segi aturan hukum, kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih di Rembang seharusnya dilindungi. Namun, atas nama tambang, seolah semua boleh. Prinsip partisipasi dalam pemberian izin juga diabaikan. Ini memperparah krisis," ujarnya seperti dilansir Kompas.

Guru Besar Kehutanan IPB Hariadi Kartodihardjo juga menambahkan, indikasi kehancuran ekologi Pulau Jawa ditandai dengan tingginya bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan longsor, selain kekeringan.

Menurut Hariadi, Data Indeks Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang disusun beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa Jawa merupakan pulau paling rentan terhadap bencana itu.

Dari 118 kabupaten atau kota di Jawa, sebanyak 94 di antaranya memiliki risiko banjir sangat tinggi. Adapun 110 kabupaten atau kota di antaranya berisiko mengalami kekeringan.

Pada tahun 2008, Hariadi dan sejumlah akademisi diminta Kementerian Koordinator Perekonomian untuk membuat studi tentang daya dukung Pulau Jawa.

Hal itu dilakukan atas besarnya dana yang harus dikeluarkan setiap tahun untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur akibat banjir. Bahkan, biaya tersebut bisa mencapai trilliunan. "Dari kajian kami, bencana ini dipicu krisis ekologi. Itu mulai dari berkurangnya tutupan hutan hingga kerusakan DAS (daerah aliran sungai)," jelas Hariadi.

Peneliti dari School of Democratic Economics, Hendro Sangkoyo menyatakan, krisis ekologi bukan hanya di Jawa, melainkan juga di seluruh Indonesia.

"Di luar Jawa, banyak pulau kecil yang rapuh ekologinya telah dikapling habis untuk tambang. Misalnya, di Kepulauan Sula, Maluku Utara, 90 persen luas pulau diperuntukkan bagi konsesi tambang tanpa mempertimbangkan keberadaan penduduk lokal. Ini kejahatan karena meniadakan ruang hidup manusia," katanya.

Menurut Hendro, pertambangan yang semakin marak itu tidak semuanya diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri -- industri semen, misalnya. Ketika Tiongkok menutup pabrik semen dengan alasan ekologi, mereka mengalihkan tambangnya ke Indonesia. "Perlu dipertanyakan, industri ini untuk siapa?" katanya tegas.

Melalui petisi itu, mereka berharap agar Jokowi menugasi para menteri untuk memeriksa kembali kelayakan lingkungan semua industri. Mulai dari industri semen, tambang emas, pasir besi, dan proyek-proyek lain di Jawa.

Selain itu, kelompok yang tergabung dalam Forum Pengajar, Peneliti dan Pemerhati Agraria, Lingkungan dan Kebudayaan itu juga berharap Presiden segera memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengusut tuntas tindakan-tindakan kekerasan terhadap masyarakat, khususnya pada kasus konflik agraria dan sumber daya alam yang dilakukan oleh oknum aparat Polri/TNI. {Fahrum Ahmad}

Halaman 1 dari 5

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini