medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

OJK Wadahi Investor Peduli Lingkungan

Published in Nasional
Sabtu, 18 November 2017 14:09

Medialingkungan.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan aturan terkait Obligasi Hijau (Green Bond) yang ditargetkan akan rampung dan terbit akhir tahun 2017 ini. Green bond ini merupakan obligasi yang memenuhi unsur kepedulian lingkungan secara berkelanjutan. Pembiayaan melalui green bond sendiri dialokasikan untuk proyek-proyek yang memiliki pengaruh dan mengurangi dampak pencemaran lingkungan, misalnya sektor energi, yang pembiayaannya diarahkan ke energi yang sumbernya tidak berdampak pada polusi sehingga akan mengurangi emisi di bumi.

Seperti dilansir Merdeka.com, Hoesen selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK menjelaskan bahwa green bond ini dilatarbelakangi dari meningkatnya perhatian dunia terhadap isu-isu lingkungan hidup, semisal global warming. Dampaknya adalah para investor kemudian menjadi lebih spesifik dalam mencari emiten yang akan dibeli sahamnya, dengan melihat keberpihakan lingkungannya.

"Investor itu cari emiten yang punya keberpihakan pada lingkungan atau sustainability dari lingkungan. Mereka hanya mau membiayai proyek yang punya keberpihakan pada lingkungan," ujar Hoesen saat berdiskusi dengan awak media di Kantor OJK, Jum’at (17/11/17), dikutip dari Merdeka.com.

Green bond ini kedepan diharapkan dapat memberikan kepastian kepada pengusaha, terutama yang bisnisnya ramah lingkungan bahwa sahamnya pasti dibeli di pasar saham. "Bisnisnya misalnya perkebunan dengan berwawasan lingkungan. Ada standarnya, kayak di sawit ada RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Jadi ada kebutuhan investor yang menekan pelaku-pelaku bisnis itu, kalau mau fund racing kalau saya jual harus ada yang beli," tambah Hoesen.

Meskipun tidak dijelaskan secara rinci terkait poin-poin yang ada dalam aturan tersebut, Hoesen mengatakan dalam peraturan mengenai green bond akan ada persyaratan atau standar untuk menentukan apakah perusahaan atau proyek itu benar-benar berpihak pada lingkungan hidup.

"Nanti ada beberapa insentif juga. Ditambah beberapa persyaratan untuk sertifikasinya bahwa dia dinyatakan, mana yang berpihak pada lingkungan. Jangan hanya bilang saya peduli lingkungan tapi nyatanya tidak," katanya. (Muchlas Dharmawan)

Manajemen Kawasan Konservasi Fahutan IPB Gelar Lokakarya Nasional

Published in Event & Komunitas
Selasa, 14 November 2017 17:47

Medialingkungan.com - Divisi Manajemen Kawasan Konservasi (MKK), Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar lokakarya nasional bertema ‘Adi-Praktis Manajemen Kawasan Konservasi di Indonesia’. Acara ini diselenggarakan di Ruang Sidang  Silva (RSS) Fahutan IPB, Senin (13/10/17).

Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS selaku ketua pelaksana menjelaskan bahwa sebagaimana diketahui bahwa teori-teori yang mendasari praktik kebijakan, kelembagaan dan manajemen adalah Lay-theory, bukan Academical theory.

“Lay-theories adalah teori-teori yang dikembangkan dari pengalaman terbaik atau sering kita sebut best practices (adi-praktis). Adi-praktis ini juga penting sebagai media pembelajaran khususnya bagi mahasiswa,” jelas Prof. Sambas.

Dalam lokakarya ini beberapa narasumber yang ahli dibidangnya hadir diantaranya Ir. Adi Susmianto, M.Sc; Dr. Budi Riyanto; Ir. Waldemar Hasilohan, M.Si; dan Nunu Anugrah, S.Hut, M.Sc.

Selain itu turut hadir sebagai narasumber perwakilan Taman Nasional (TN) oleh Dr. Ir. Novianto Bambang Wawandono (TN. Gunung Gede Pangrango); Dr. U. Mamat Rahmat, S.Hut, MP (TN. Ujung Kulon); Ir. Padmo Wiyoso (TN. Gunung Ciremai); Ir. Indra Arinal (TN. Baluran); dan Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si (TN. Bromo Tengger Semeru).

Sebagai salah satu adi-praktis, Ir. Adi Susmianto, M.Sc mengakui bahwa, praktik pengelolaan kawasan konservasi tidak sepenuhnya didasarkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah (sciences based).

“Namun, benar-benar didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi dilapangan, baik itu terkait aturan, prosedur, maupun teknik pengelolaannya,” lanjut Adi Susmianto.

Selain itu, Dr. Budi Riyanto, SH, M.Si menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan adalah mutlak segera dilakukan dan memposiskan masyarakat sekitar hutan sebagai subyek dalam pembangunan kehutanan. (Iswanto)

Pelaku Industri: Pajak Lingkungan Hidup Tidak Jelas!

Published in Nasional
Senin, 13 November 2017 17:41

Medialingkungan.com - Kepemimpinan Jokowi-JK masih menjadikan Ditjen Pajak sebagai perhatian utama, sehingga agenda reformasi perpajakan terus dilakukan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup misalnya. PP yang disahkan pada Jumat (10/11/17) tersebut berisi penjelasan tentang Pendanaan Lingkungan Hidup terkait dengan pengelolaan dana untuk perlindungan lingkungan. Dana tersebut di antaranya diambil dari pajak dan retribusi daerah, serta pembiayaan dari perusahaan.

Seperti yang dilansir dari CNN Indonesia bahwa pajak pusat dan daerah itu dikenakan pada air tanah; air permukaan; sarang burung walet; mineral logam, bukan logam dan batuan; bahan bakar kendaraan bermotor; kendaraan bermotor; dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kriteria dampak lingkungan hidup. 

Aturan baru tersebut mewajibkan semua pelaku industri membayar hal tersebut diatas. Selain itu, PP No. 46/2017 juga mengatur tentang insentif dan asuransi lingkungan hidup dan label ramah lingkungan bagi perusahaan yang patuh, serta memberikan beban moneter untuk mengurangi aktivitas perusakan lingkungan, namun akan memberikan insentif bagi industri yang ramah lingkungan.

“Sistem pengenaan pajak dan kriteria ramah lingkungan masih belum detail,” ujar Direktur Eksekutif Federasi Pengemasan Indonesia, Ariana Susanti, kepada Kontan.co.id.

Sejalan dengan Ariana yang masih mendalami draft aturan baru tersebut, Deputi Head of Corporate Communication PT. Astra Honda Motor, Ahmad Muhibbudin, mengaku masih perlu melihat detail dari aturan tersebut. Seperti dari apa dan berapa besaran pajak tersebut.

Selain itu, tanggapan lain datang dari Sekretaris Jenderal Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, kepada Tribunnews.com menyesalkan aturan tersebut karena belum mempunyai implementasi yang jelas.

“Pajak akan semakin memberatkan industri plastik dan kemasan plastik yang sebagian besar didominasi oleh industri menengah kebawah. Kalau memang mau kurangi limbah plastik, pemerintah harus memperbaiki manajemen pengelolaan sampah, karena konsumsi plastik Indonesia per kapita masih lebih rendah dibandingkan negara maju lainnya,” tambah Fajar.

Inaplas berharap pemerintah bisa menerapkan solusi yang holistik dan parsial. Karena komponen sektor industri ini beragam dan bisa ada multiflier effect. (Suterayani)

 

COP23: Ekonomi Biru Solusi Perubahan Iklim

Published in Internasional
Minggu, 12 November 2017 21:55

Medialingkungan.com - Perwakilan berbagai organisasi yang menginisiasi Oceans Action Day, berkumpul pada kegiatan COP23, Sabtu (11/11/17) untuk menandatangani sebuah deklarasi baru. Pada deklarasi yang dinamai ‘Because the Ocean’ tersebut juga dilakukan peluncuran laporan Roadmap to Oceans and Climate Action (ROCA).

Kegitan ini diselenggarakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO); Global Ocean Forum; IOC / UNESCO; IUCN; Ocean and Climate Platform; Institut Penelitian Kebijakan Laut dari Yayasan Perdamaian Sasakawa, Jepang; Oceano Azul Foundation/Oceanário de Lisboa, Portugal.

Deklarasi ini diharapkan akan memperkuat respon global terhadap perubahan iklim yang saat ini telah memberi dampak pada lautan; penyerapan karbon terbesar di planet ini, adalah kekuatan utama dan fundamental yang mengatur iklim bumi bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia.

“Lautan sedikit banyak didiskusikan dalam perundingan iklim PBB sampai saat ini, namun hal itu tidak hanya penting untuk kelangsungan hidup planet namun juga menawarkan peluang besar untuk inovasi menuju low-carbon blue economy,” ujar Biliana Cicin-Sain, Presiden Global Ocean Forum, pada press release yang dikeluarkan oleh cop23.unfccc.int.

Pada kegiatan ini juga dilakukan pemahaman ilmiah terbaru tentang lautan dan perubahan iklim, termasuk pemanasan laut, pengasaman, deoksigenasi, kenaikan permukaan air laut dan meningkatnya aktivitas badai, dan bagaimana dampak ini membuat orang lebih rentan terhadap migrasi dan pemindahan.

Bagaimana pembangunan ekonomi berbasis kelautan atau "ekonomi biru" ini memberi jalan maju bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan di negara-negara pesisir dan pulau dalam mengatasi ancaman mendesak ke Negara Berkembang Pulau Kecil atau Small Island Developing States (SIDS) dalam menghadapi perubahan iklim dan pengasaman laut.

Pada sesi diskusi panel Blue Carbon menampilkan kemajuan-kemajuan yang dibuat dalam hal penerapan karbon biru sebagai bagian dari proses REDD +, NAMAs atau proses-proses yang didorong UNFCCC lainnya.

Sedangkan pada sesi pembiayaan akan memobilisasi sumber keuangan dan institusi. Selain koherensi kebijakan, instrumen keuangan adalah kunci untuk mendorong adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Ekonomi biru mencakup berbagai sektor ekonomi termasuk pemanenan dan perdagangan kehidupan laut, ekstraksi dan penggunaan sumber daya kelautan, penggunaan energi terbarukan yang terkait dengan laut, pembangunan dan perlindungan pesisir, pariwisata dan rekreasi serta layanan eko-sistemik.

Beberapa negara sudah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan terkait ekonomi biru, dengan dukungan Bank Pembangunan dan lembaga keuangan utama.

Proyek yang didanai Bank Dunia ini memperkirakan biaya dan manfaat untuk melestarikan layanan ekosistem seperti perlindungan pesisir dan sumber daya alam di Mauritania atau Belize. Dukungan potensial diumumkan oleh Green Climate Fund dan European Investment Bank.

Pada sesi migrasi dan pemindahan, mempelajari dari kasus transmigrasi masa lalu yang tidak disengaja di seluruh dunia, metode pengurangan risiko bencana dan langkah-langkah kunci yang  telah diambil, atau perlu diambil.

Misalnya, Misi Tetap Tuvalu ke PBB telah mengusulkan resolusi UNGA untuk menciptakan kerangka hukum bagi orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat perubahan iklim. Ini akan menyediakan sebuah forum untuk membahas jalan-jalan ke depan melalui program pengurangan risiko bencana, kerangka hukum, dan solusi lahan potensial. (Suterayani)

Jokowi Resmi Keluarkan Kebijakan Ekonomi Lingkungan Hidup

Published in Nasional
Minggu, 12 November 2017 20:46

Medialingkungan.com - Tepat pada peringatan Hari Pahlawan Nasional (10/11/17), Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Aturan tersebut disebut dapat menjadi payung hukum untuk memperkuat pendanaan berbagai aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Seperti dilansir BeritaSatu.com, Nur Masripatin, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK menjelaskan, bahwa PP tersebut bisa menjadi payung hukum untuk penyaluran pendanaan pengendalian perubahan iklim, termasuk aktivitas pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). PP tersebut juga akan meningkatkan posisi tawar Indonesia terkait implementasi Persetujuan Paris.

“Adanya PP Instrumen Lingkungan Hidup meningkatkan profil Indonesia dan bisa menarik pendanaan untuk aksi-aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ujar Masripatin saat menjadi pembicara pada salah satu sesi diskusi di Paviliun Indonesia pada COP23, Jum’at (10/11/17) di Bonn, Jerman.

Dalam PP tersebut disebutkan mengenai pengelolaan dana untuk perlindungan lingkungan. Dana tersebut diantaranya diambil dari pajak dan retribusi daerah, serta pembiayaan dari perusahaan. Pasal 21 pada PP tersebut contohnya, mengatur Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup bagi suatu usaha untuk menanggulangi keadaan darurat lingkungan serta memulihkannya.

Selain pemerintah, ada pula instrumen pendanaan yang dikembangkan oleh masyarakat sipil, seperti yang dilakukan Yayasan Belantara. Sri Mariati, selaku Direktur Eksekutif Yayasan Belantara menyampaikan bahwa dengan pendekatan kolaboratif, pihaknya memfasilitasi penyaluran pendanaan untuk berbagai upaya perlindungan dan restorasi lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

“Kami akan memfasilitasi penyaluran dana dari lembaga hibah internasional maupun sektor swasta,” tutur Mariati.

Dida Gardera, Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Perekonomian RI memaparkan bahwa Indonesia saat ini juga tengah mengembangkan instrumen pendanaan pengendalian perubahan iklim berbasis pasar karbon. Dia berharap, Indonesia telah memiliki instrumen tersebut sebelum Persetujuan Paris diberlakukan efektif mulai tahun 2020. (Muchlas Dharmawan)

Lindungi Ketahanan Pangan, AS Lakukan Revisi Peraturan Terhadap Produk Bioteknologi

Published in Internasional
Selasa, 07 November 2017 19:35

Medialingkungan.com - Lembaga pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab mengawasi produk bioteknologi modern pertanian, Layanan Inspeksi Kesehatan Hewan dan Tanaman Amerika Serikat (APHIS)-US Department of Agriculture (USDA) pagi ini, Selasa (7/11/17) mengumumkan telah mencabut peraturan yang diusulkan untuk merevisi peraturan-peraturan bagi para agensi yang bergerak dalam bidang bioteknologi.

APHIS akan kembali terlibat dengan para pemangku kepentingan untuk menentukan pendekatan berbasis sains yang paling efektif untuk mengatur kembali regulasi hasil bioteknologi modern guna melindungi kesehatan tanaman.

"Secara regulasi, penting bagi kami untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberdayakan pertanian Amerika serta menyediakan industri dengan proses peninjauan yang efisien dan transparan dengan tidak membatasi inovasi," kata Sekretaris APHIS, Sonny Perdue.

"Untuk memastikan kita menyeimbangkan keduanya secara efektif, kita perlu melihat kebaruan, mengeksplorasi alternatif kebijakan, dan melanjutkan dialog dengan semua pemangku kepentingan yang berkepentingan, baik domestik maupun internasional." lanjutnya.

APHIS mengawasi impor, gerakan antar negara bagian dan pelepasan lingkungan organisme rekayasa genetika untuk memastikan mereka tidak menimbulkan risiko hama tanaman. Pekerjaan penting ini akan berlanjut seiring APHIS terlibat kembali dengan para pemangku kepentingan untuk menetukan aturan regulasi berbagai produk bioteknologi di AS.

"Kami tahu bahwa teknologi ini berkembang setiap hari, dan kami memerlukan peraturan dan kebijakan yang fleksibel dan mudah disesuaikan dengan inovasi ini untuk memastikan ketahanan pangan bagi pertumbuhan populasi." tambah Perdue. (Suterayani)

Bawa Batu Bara pada COP 23, Trump Kembali Tuai Kecaman Dunia

Published in Internasional
Senin, 06 November 2017 14:31

Medialingkungan.com - Setelah pemberitaan heboh tentang penolakan Presiden Amerika Serikat terhadap hasil kesepakatan COP 21 di  Paris dua tahun lalu, kali ini Trump kembali berencana mempresentasikan batu bara sebagai solusi untuk perubahan iklim pada konferensi perubahan iklim COP 23 yang akan digelar di Bonn, Jerman (6-17/11/17). AS menganggap batu bara akan berkontribusi dalam penurunan emisi.

Rencana trump atas batubara memancing amarah beberapa pihak yang akan hadir pada Konferensi perubahan iklim COP 23. Rencana tersebut dianggap tidak masuk akal.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa bahan bakar fosil akan digunakan untuk masa yang akan datang, dan demi kepentingan semua orang, mereka menjadi efisien dan bersih," kata juru bicara Gedung Putih dilansir dari liputan6.com

Berkaitan dengan peran batubara dan bahan bakar lainnya dalam mengendalikan dampak kenaikan suhu, akan dibuatkan presentasi oleh pembicara dari raksasa batubara Peabody Energy. Anggota pemerintahan Trump, akan membuat acara untuk mempromosikan bahan bakar fosil dan tenaga nuklir sebagai solusi untuk perubahan iklim.

"Bahan bakar fosil yang memiliki peran dalam mengatasi perubahan iklim tidak masuk akal. Ini berbahaya," kata Andrew Norton, direktur Institut Lingkungan dan Pembangunan Internasional.

"Pembicaraan ini bukanlah tempat untuk mendorong agenda bahan bakar fosil. AS perlu kembali ke meja dan membantu mengurangi emisi dengan cepat karena tuntutan situasi," lanjutnya.

Bahkan di beberapa negara bagian AS, pada kelompok yang bebeda, masih saja membangun komitmen menjalankan hasil kesepakatan paris. Mereka juga berencana angkat bicara pada COP 23. Koalisi yang bersebrangan dengan Trump di bawah payung ‘We Are Still In’, dengan delegasi gubernur, wali kota, dan pengusaha akan berada di Bonn. Mereka akan menyampaikan kepada Negosiator bahwa diawah tingkat Federal, sebagian besar warga AS masih mendukung kesepakatan Paris.

"Kita perlu memastikan kepada dunia bahwa kami menjaga kepercayaan mereka terhadap kemampuan AS untuk maju dalam solusi perubahan iklim di perjanjian Paris," ujar Jay Inslee, Gubernur Washington. (Khalid Muhammad)

Delapan Kota di Indonesia Akan Miliki Masterplan Terkait Penanganan Sampah

Published in Nasional
Selasa, 01 Agustus 2017 20:56

Medialingkungan.com – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengadakan rapat dengan membahas masterplan yang berisikan penanganan sampah dibeberapa daerah. Peserta rapat yang hadir yakni, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, M.R Karliansyah; Asisten Deputi Infrastruktur Pertambangan dan Energi Kemenko Maritim, Yudi Prabangkara; Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji.

Pada pertemuan ini, Parlindungan Purba selaku Ketua Komite II menyatakan keberadaan masterplan dalam penanganan sampah di daerah mampu menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan masyarakat hasil dari pengolahan sampah.

“Permasalahan jumlah sampah yang mencapai angka 64 juta per tahun, mengharuskan masing-masing daerah untuk memiliki masterplan penanganan sampah. Sehingga masalah sampah dapat teratasi sekaligus mendapat nilai tambah dengan adanya pengolahan sampah menjadi energi,” ujar Parlindungan, seperti yang dilansir Kompas.com, Selasa (1/8).

Presidium Alumni GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Pusat ini menambahkan bahwa, sampah yang mencapai 64 juta ton per tahun menjadi masalah besar bagi tiap daerah. Maka dari itu, diharuskan setiap daerah memiliki masterplan dan seluruh stakeholder memegang teguh komitmen dalam menyelesaikan permasalahan terkait sampah.

“Cara penanganan yang akan dilakukan adalah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa),” ujarnya.

Dilain sisi, Prof. Djailami Firdaus selaku Senator DKI Jakarta DKI Jakarta akan menjadi pionir dalam pembangunan infrastruktur berupa pengelolaan sampah menjadi energi yang berupa PLTSa. Untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut, kedepannya akan dibuat Intermediate Treatment Facility (ITF) di 4 lokasi di DKI Jakarta yang akan mengelola sampah menjadi energi.

“Sampah di DKI Jakarta terbilang sudah sangat melebihi ambang batas. Maka perlu dilakukan gerakan secepat mungkin untuk menyelesaikan persoalan sampah,” katanya.

Hasil rapat itu, di akhir tahun 2018 program masterplan penanganan sampah tersebut dapat terealisasi. Ada delapan kota yang menjadi target pilot project yakni, DKI Jakarta, Bandung, Tangerang, Semarang, Surakarta, Surabaya, Denpasar dan Makassar. (Angga Pratama)

Pemerintah Hadiahi Masyarakat Lahan Hutan 2 Ha

Published in Nasional
Rabu, 26 Juli 2017 08:25

Medialingkungan.com – Angin segar bagi masyarakat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan memberikan lahan kepada masyarakat untuk dikelola dan dikembangkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan nantinya tiap keluarga yang telah diidentifikasi bisa mendapatkan lahan hutan ini dengan luas rata-rata 2 hektar.

Lahan yang akan dikelola oleh masyarakat adalah lahan milik Perum Perhutani yang notabenenya merupakan perusahaan plat merah. Perum Perhutani akan meminjamkan lahan hutan menganggur kepada masyarakat selama 35 tahun melalui program Perhutanan Sosial.

“Mulai Agustus atau bahkan minggu ini perhutanan sosial akan launching, untuk akses rata-rata 2 hektar per keluarga,” kata Darmin, seperti yang dilansir kata.co.id, Selasa (25/7).

Tujuan dari program ini agar meningkatkan produktivitas tanaman yang ditanam semakin baik. Sebelumnya Darmin sempat menyebut Kabupaten Karawang sebagai tempat peluncuran program ini. Namun, kini dia prioritas awal perhutanan sosial ini di wilayah provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Setelah itu baru masuk ke Jawa Barat.

Pemerintah juga akan membantu mencari pembeli komoditas yang dihasilkan, agar konsep klaster di lahan hutan sosial ini bisa berhasil. Selain itu, dukungan logistik bagi perdesaan juga akan diatur, agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas pascapanen sebagai bagian dari sarana penjualan komoditasnya. (Angga Pratama)

Trump Didesak Koalisinya Untuk Hentikan Rencana Melawan Emisi Karbon

Published in Internasional
Sabtu, 17 Desember 2016 17:14

Medialingkungan.com – Para pejabat di 24 negara bagian Amerika Serikat (AS) telah mendesak Presiden terpilih, Donald Trump untuk menghentikan rencana Presiden Obama dalam memerangi perubahan iklim, dan menutup pembangkit listrik tenaga batubara. Koalisi 24 pejabat ini meminta pemerintah Partai Republik untuk membatalkan rencana energi bersih yang diberlakukan oleh pemerintah Partai Demokrat saat ini.

Saat ini AS menerapkan aturan hukum yang dirancang untuk menurunkan emisi karbon (terutama dari pembangkit listrik batubara) pada tahun 2030 sebesar 32 persen dibawah level emisi tahun 2005. Namun saat ini, Mahkamah Agung telah memerintahkan untuk menunda implementasi aturan energi bersih tersebut sampai proses hukum untuk tentang aturan tersebut telah benar-benar selesai.

Jaksa Agung Virginia Barat, Patrick Morrisey dan juga Jaksa Agung Texas, Ken Paxton, menyarankan kepada Kongres agar segera mengambil tindakan untuk mencegah Badan Pengawas Lingkungan Hidup AS (Environmental Protection Agency, EPA) membuat draft aturan yang serupa nantinya.

“Permintaan tersebut harus menjelaskan dari sudut pandang administratif, bahwa (rencana energi bersih) ini diluar hukum dan EPA tidak memiliki wewenang untuk menegakkan itu,” ujar Morrisey seperti dilansir Reuters.

Kabinet Trump nantinya berpotensi akan diisi oleh nominator dari negara-negara bagian yang banyak menggunakan bahan bakar fosil. Trump memilih Scott Pruitt, Jaksa Agung Oklahoma untuk menjalankan EPA, padahal sebelumnya, Scott merupakan penentang tindakan-tindakan Obama dalam menekan perubahan iklim. Selanjutnya Trump memilih mantan Gubernur Texas, Rick Perry untuk menjadi Kepala Departemen Energi, padahal Rick merupakan seorang yang skeptis terhadap perubahan iklim.

Trump berjanji untuk menghidupkan kembali pengeboran minyak dan gas serta pertambangan batubara melalui jalur pelemahan aturan-aturan federal. Dia juga mengatakan akan menarik AS keluar dari kesepakatan global untuk mengurangi emisi karbon dioksida, padahal sejumlah ilmuwan telah memperingatkan bahwa itu akan menyebabkan kenaikan permukaan air laut, serta kekeringan dan badai yang akan lebih sering terjadi. (Muchlas Dharmawan)

Halaman 1 dari 9

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini