medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Manggala Agni Manfaatkan Limbah jadi Sumber Energi

Published in Nasional
Senin, 20 November 2017 17:19

Medialingkungan.com - Manggala Agni Daerah Operasi Ketapang Kalimantan Barat manfaatkan limbah hasil penyiapan atau pembukaan lahan menjadi cuka kayu. Hasil temuan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, briket arang dan juga gas sebagai sumber energi pengganti LPG (Liquified Petroleum Gas). 

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Raffles B. Panjaitan mengungkapkan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di Indonesia dan tahun 2015 menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Pasca kebakaran hutan terparah pada tahun 2015, menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk terus melakukan berbagai upaya menuntaskan permasalahan tersebut.

“Pembukaan lahan masih menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu diciptakan inovasi-inovasi yang mendukung pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

Raffles menambahkan bahwa pembuatan cuka kayu, briket arang, dan juga pengolahan gasifikasi dapat dikembangkan di masyarakat untuk menjadi solusi bermanfaat sekaligus diharapkan dapat menekan potensi kebakaran hutan dan lahan. Hasil-hasil olahan ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat itu sendiri atau dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. 

Pemanfaatan limbah hasil pembukaan lahan menjadi cuka kayu ini merupakan implementasi arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017. Presiden Republik Indonesia memberikan arahan bahwa upaya pencegahan karhutla harus tetap dilakukan dengan sinergi dari semua pihak dan dilakukan sedini mungkin sebelum terjadi kebakaran karena ketika sudah terjadi kebakaran, akan sulit untuk dipadamkan.

Pengembangan teknik penyiapan lahan tanpa bakar dan berbagai upaya pencegahan karhutla lainnya terus dilakukan di wilayah Indonesia untuk menekan tingkat kerawanan karhutla. Di Kalimantan Barat Sampai dengan tanggal 18 November 2017 ini, jumlah hotspot di wilayah ini sejumlah 639 titik, menurun drastis jika dibandingkan tahun 2016 periode yang sama yaitu 1.550 titik. Begitu juga luasan kebakarannya. Hasil perhitungan citra satelit sampai dengan September 2017, luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat 7.440 ha dimana angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya seluas 9.174 ha. (Dedy)

Cegah Karhutla, KLHK Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui MPA

Published in Nasional
Kamis, 09 November 2017 14:55

Medialingkungan.com - Tahun 2017 ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melaksanakan kegiatan patroli terpadu dengan membentuk 300 posko di berbagai Provinsi rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), yang menjangkau 1.203 Desa rawan Karhutla. 

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK, Raffles B. Panjaitan, mengungkapkan bahwa tahun 2018 yang akan datang, KLHK menetapkan 300 desa sasaran pembentukan dan pembinaan Mayarakat Peduli Api (MPA). Penentuan lokasi MPA ini tentunya dengan mempertimbangkan aspek kerawanan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan mengacu pada desa prioritas lokasi patroli terpadu.

“Kegiatan patroli terpadu menjadi pintu masuk dalam perlibatan masyarakat untuk aksi-aksi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. MPA yang sudah dibentuk diharapkan dapat menjadi mitra KLHK yang selalu siaga bersama-sama dengan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK–Manggala Agni di lapangan,” tambah Raffles. 

Tiga ratus desa sasaran pembentukan MPA ini tersebar di hampir seluruh Provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran cukup tinggi, baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Penyebaran MPA tersebut berdasarkan pada trend hotspot dan kejadian karhutla di masing-masing provinsi dengan tujuan agar kebakaran yang terjadi dapat segera ditindaklanjuti oleh MPA. (Dedy)

Kebakaran Hutan di Riau Hanguskan 20 Hektare Lahan Milik Pemerintah

Published in Nasional
Senin, 13 Maret 2017 12:21

Medialingkungan.com – Hutan di wilayah Parit Nilam Dusun Dua, Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau sekitar 20 hektare hangus terbakar. “Lahan kosong ini milik pemerintah Desa Pulau Muda, buat identitas pelaku masih diselidiki,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Riau, Kombes Pol Guntur Aryo Tejo, seperti yang dilansir Antaranews, Minggu (12/03).

Upaya yang sudah dilakukan yakni pemadaman oleh masing-masing dua personel Polri dan TNI, 10 orang Masyarakat Peduli Api, dan 10 Regu Pemadam Kebakaran Perusahaan Kehutanan PT Arara Abadi.

Kebakaran diketahui oleh Aiptu Samosir disaat melaksanakan patroli kebakaran lahan dan hutan bersama team RPK PT. Arara Abadi. Tim mengecek melalui pesawat drone dan melihat lahan yang terbakar di Parit Nilam Dusun Dua Desa Pulau Muda.  “Selanjutnya Samosir berkoordinasi dengan RPK PT. Arara Abadi dan MPA untuk melakukan upaya pemadaman,” ujar Guntur.

“Upaya yang dilakukan oleh beberapa tim gabungan itu terkendala pada cuaca yang buruk. Namun, tim tidak akan berhenti hingga api bisa dipadamkan,” pungkasnya, Guntur.

Sebelumnya Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru pada hari Sabtu melaporkan ada dua titik panas di Riau, satu di Pelalawan. Namun pada Minggu pagi tadi laporan terakhir menyatakan titik panas di Riau sudah nihil. {Angga Pratama}

Kebakaran Hutan di Indonesia Menurun, Dari 2 Juta Jadi 190 Ribu Titik

Published in Nasional
Senin, 19 Desember 2016 13:33

Medialingkungan.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengklaim bahwa kebakaran hutan dan lahan menurun sebanyak 82 persen di tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari berkurangnya titik api (hot spot).

“Dari sisi area (hot spot) yang terbakar sampai Oktober ini, tahun lalu 2 juta lebih kebakaran, sekarang tinggal 190 ribu saja. Semua itu tidak lepas dari kerja sama KLHK dengan berbagai pihak, seperti TNI, Polri, BNPB, BMKG, LAPAN, BPPT, dan pemerintah daerah. Semua pihak tersebut sudah bekerja dengan keras menangani karhutla,” kata Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, seperti dilansir Detik News.

Siti menambahkan, "tahun 2016 ini BNPB mengirim pesawat itu 22 sampai 23 sejak bulan Juni, di KLHK sendiri juga ada 1 sampai 2 lah. Kalau di tahun 2015 kemarin saja sampai 142 juta liter water bombing, sekarang saja masih 90 jutaan water bombing. Jadi memang upayanya luar biasa. Semua kerja keras. Bayangin saja, TNI-Polri kerja enggak berhenti, sampai sekarang saya juga masih sering ngecek."

Fakta ini juga didukung oleh Direktur Senior Lingkungan dan Sumber Daya Alam Bank Dunia, Julia Bucknall mengenai menurunnya angka kebakaran dan hutan, khususnya lahan gambut.

"Pada tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan mencapai 2,6 juta hektar. Sebanyak 35 persen di antaranya berasal dari lahan gambut. Pada tahun 2016, luas kebakaran menyusut hingga 88 persen dibanding tahun lalu, dan kebakaran di lahan gambut hanya 16 persen. Apa yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia selama waktu yang singkat, delapan bulan terakhir, sungguh luar biasa," ujar Bucknall, dikutip dari Liputan 6.

Berdasarkan data riset Center for International Forestry Research (CIFOR), 880 mega ton emisi karbon dilepaskan akibat kebakaran hutan 2015. Kebakaran gambut tahun 2015 ini menempatkan Indonesia sebagai emiter gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia.

Presiden Joko Widodo telah membentuk Badan Restorasi Gambut, pada januari 2016 lalu. Tugasnya adalah melakukan pemulihan ekosistem gambut terdegradasi seluas kurang lebih 2 juta hektar. Badan ini bekerja selama 5 tahun, mulai 2016 sampai 2020 mendatang. (Tanti)

Memasuki Musim Kemarau Masyarakat Kubu Raya Bentuk Team Waspada Api

Published in Nasional
Jumat, 25 Maret 2016 17:41

Medialingkungan.com – Masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pagi tadi melakukan pembentukan waspada api dan sekaligus melakukan pelatihan terkait rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut, Jumat (25/03).

Pemerintah Kubu Raya melakukan koordinasi ke seluruh pihak terkait dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut.

“Saya sudah himbau masyarakat agar jangan membakar lahan, karena sangat beresiko nantinya. Zat kapur akan naik dan menghasilkan membuat api menyulut ke seluruh lahan,” ujar Bupati Kubu Raya, Rusman Ali.

Rusman Ali mengungkapkan, tahun lalu pemerintah sudah berupaya dalam melakukan pemadaman api. Walaupun api sudah padam, tetapi asapnya akan tetap ada biar di keesokan harinya.

Untuk itu, sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama UNDP dan Manggala Agni telah memberikan pelatihan kepada 95 orang dari lapisan masyarakat. Tujuannya agar mereka menjadi waspada api mengutamakan pencegahan. Karena kebakaran pada lahan gambut akan sulit sekali dipadamkan dengan cara dan alat apapun.

“Makanya saya meminta kepada masyarakat agar berdoa serta tidak melakukan pembakaran lahan, dikarenakan resiko yang didapatkan sangat besar nantinya,” ucap Rusman Ali.

“Lebih baik mencegah di awal ketimbang memadamkan di akhir,” tambahnya. {Angga Pratama}

APHI akan Menjadi Solusi Dalam Mencegah Karhutla

Published in Nasional
Senin, 07 Maret 2016 12:26

Medialingkungan.com – Penataan kelola air serta pembangunan sekat kanal masih dinilai efektif dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Irsyal Yasman mengungkapkan berbagai upaya telah dilakukan dalam pencegahan krhutla dengan ditemukannya titik-titik lokasi berpotensi terjadi kebakaran yang ada di Riau dan Sumatera Selatan.

Dia mengatakan, saat ini terdapat 274 unit manajemen izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) hutan alam (HPH) yang menjadi anggota APHI dengan luas wilayah kelola 24,5 juta hectare yang siap menghadapi karhutla.

“Kesiapan anggaota APHI sudah matang,” ucapnya.

Untuk memastikan kesiapan menghadapi karhutla, anggota APHI akan mengikuti apel siaga di Palembang, Sumatera Selatan, pada hari ini. Apel juga akan dihadiri Menkopolhukam, Luhut Panjaitan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya.

Irsyal menyebutkan bahwa pihak kami juga bekerjasama dengan Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki). “Kami juga akan mengkoordinasikannya dengan satgas kebakaran hutan dan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” katanya, seperti yang dilansir industi.bisnis, Senin (07/03).

APHI terus berinovasi dalam program kerjasama dengan masyarakat untuk pengendalian kebakaran. Selain melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas Masyarakat Peduli Api, anggota APHI kini juga mengembangkan program desa tanpa api. Lewat program ini, anggota APHI akan membantu menyiapkan peralatan pengolahan lahan tanpa bakar bagi masyarakat desa, imbuhnya.

“Anggota APHI juga melakukan pembuatan program agroforestry di 500 desa untuk Desa Makmur Peduli Api (DMPA),” tuturnya.

Titik panas tersebar di lima daerah, yakni Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti. {Angga Pratama}

Di Tahun 2016 Riau Belum Bebas Karhutla

Published in Nasional
Kamis, 31 Desember 2015 19:53

Medialingkungan.com – Secara tegas Plt Gubernur Riau, Arsyadliandi Rachman menyatakan di tahun 2016 tidak menjamin akan membebaskan bencana kebakaran hutan yang selama ini terjadi hingga sekarang.

Menurut pria yang akrab disapa Andi Rachman mengungkapkan, bencana yang terjadi di Riau itu masih sulit untuk diakhiri, namun pihak kami melakukan persiapan karhutla tetap jalan. “Kami tidak tahu siapa yang berani menjamin dalam mengakhiri bencana tersebut,” kata Andi Rachman.

Dia menegaskan dengan pihak Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Riau sudah melakukan berbagai diskusi. Selain itu, pihak perkebunan sudah diingatkan lagi terkait karhutla.

“Upaya yang dilakukan adalah dengan upaya membuat sekat kanal, pembinaan desa-desa oleh perusahaan melalui dana tanggungjawab sosial, dan pemantapan satuan terkait,” urainya, seperti yang dilansir antaranews, Kamis, (31/12).

Buat tahun 2016 yang beberapa jam lagi, kata dia, persiapan anggaran telah ditetapkan jumlahnya senilai Rp132 miliar yang tersebar di beberapa satuan terkait. Diantaranya dinas perkebunan, kehutanan, kesehatan, sosial, Badan Penanggulangan Bencana daerah, dan Badan Lingkungan Hidup, katanya.

“Bantuan uang ke kabupaten/kota buat persiapan karhutla sebanyak Rp77,3 miliar,” ucapnya. (Angga Pratama)

Masyarakat dan Aktivis Riau Masih Kecewa Terhadap Pemerintah

Published in Nasional
Senin, 23 November 2015 13:58

Medialingkungan.com – Kebakaran terjadi di Riau kini mereda, hujan yang mengguyur daerah tersebut membuat sebagian warga merasa lega. Namun, kekecewaan masih menyelimuti masyarakat dan aktivis terhadap pemerintah.

Kekecewaan yang mereka alami dikarenakan pemerintah tidak mampu melindungi masyarakat dari kabut asap yang bertahun-tahun terjadi. Bahkan mereka akan mengajukan tuntutan ke pemerintah pusat akibat perkara ini.

Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, Woro Supartinah mengungkapkan sejumlah warga akan melakukan gerakan #melawanasap tidak berhenti.

“Praktik pembakaran hutan dan lahan mengakibatkan warga Riau se­lama 18 tahun lebih kehilangan hak dasar dan hak konstitusional untuk mendapat lingkungan hidup yang sehat,” kata Woro Supartinah, seperti yang dilansir rmol, Senin (23/11).

Menurut dia, kurangnya tata keloila hutan dan lahan yang memihak ke bagian investasi yang menguasai sumber kehidupan masyarakat.

Woro mengaku kecewa dikarenakan hutan dan lahan kekayaan yang dimiliki Riau dilegalkan demi kepentingan pribadi sedangkan rakyat diabaikan begitu saja – masyarakat hanya diberikan asap kotor. “Penegakan hokum yang begitu lemah, tidak adanya system proteksi kepada masyarakat,” ucapnya.

Tiap tahun puluhan ribu masyarakat Riau terkena ISPA, kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau, Riko Kurniawan.

“Ada 79.888 orang yang terkena ISPA,” ucapnya.

Bukan hanya ISPA, asap juga me­lumpuhkan berbagai aktvitas, sekolah diliburkan, bandara ditutup. Bahkan tahun ini, asap paling tidak sudah merenggut lima jiwa di Kota Pekanbaru. Pemerintah mesti melakukan perhatian khusus, sebab ini begitu penting bagi masyarakat Riau.

Dia mengatakan, luas daratan yang dimiliki Riau 8.915.016 hektar hanya diperuntukan untuk kepentingan investasi. Dominasi investasi terhadap ruang di Riau karena tata kelola perizinan yang buruk dan abai terhadap kriteria perizinan, bahkan cenderung ko­ruptif.

Sementara itu, Koordinator Tim Kuasa Hukum Tim Advokasi Melawan Asap Riau, Indra Jaya menuturkan, pemberitahuan terbuka yang disampaikan kepada para tergugat merupakan langkah awal yang harus ditempuh, sebelum gugatan ini secara resmi didaftarkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

“Setidaknya ada delapan hal dasar yang kami minta kepada pemerintah untuk dilaksanakan. Seperti mengeluarkan regulasi dasar pembentukan tim penin­jauan ulang dan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan, lahan dan perkebunan yang telah terbakar dan penerbitan izinnya dilakukan di areal-areal yang tidak seharusnya dibebankan izin,” tuturnya.

Dia berharap melalui pengajuan notifikasi ini bisa mengingatkan masyarakat Riau lainnya, agar gerakan melawan asaptidak berhenti. {Angga Pratama}

KLHK Gandeng Perusahaan Swasta Lakukan Pengawasan Kebakaran Hutan

Published in Nasional
Rabu, 18 November 2015 13:38

Medialingkungan.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan langkah multisektor agar Indonesia tidak mengalami lagi kebakaran hutan dank abut asap. Langkah yang diambil adalah menghentikan segala bentuk perizinan pada lahan gambut sembari merancang tata kelola hutan dan melanjutkan proses penegakan hukum.

Menteri LHK, Siti Nurbaya menggandeng pelaku usaha kehutanan dan perkebunan agar utamakan pencegahan kebakaran melalui penyediaan sistem pengawasan.

“Swasta harus mengubah attitude. Jangan sampai begitu izin didapat, sesudah itu tanpa pengawasan,” tuturnya Siti Nurbaya, seperti yang dilansir industri.bisnis, Rabu (18/11).

Dia mengungkapkan, kabut asap yang terjadi dan kebakaran hutan sudah lama menjadi pengalaman yang berharga bagi pemerintah Indonesia.

Sementra itu, Aktivis Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, Woro Supartinah mengatakan pemegang izin kehutanan dan perkebunan di Riau cenderung abai mengawasi lahan konsesi. Hal itu dibuktikan dengan anggaran, personil, dan perangkat pengawasan yang kurang untuk menjaga areal konsesi yang sangat luas.

“Kami beri apresiasi terhadap penegak hukumke korporasi pada pencabutan izin, hal tersebut perlu dilanjutkan serta mesti dijaga karena akan berdampak pada perbaikan tata kelola hutan,” ucapnya.

Sampai saat ini, KLHK telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap 14 entitas – KLHK terakhir kali mengenakan sanksi kepada 10 perusahaan pada 19 Oktober 2015. Saat ini, sudah empat perusahaan yang telah dijatuhi sanksi berupa pembekuan dan pencabutan izin, katanya. {Angga Pratama}

Jejak Kebakaran Tunjukkan Motif dan Pelaku Kebakaran Riau

Published in Nasional
Selasa, 17 November 2015 10:39

Medialingkungan.com – Bekas kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan asap tebal menunjukkan jejak kebakaran dengan pola bervariasi pasca api padam. Menurut Direktur Pusat Studi Kebencanaan Universitas Riau, Haris Gunawan, temuan itu bisa menjadi penguatan bukti-bukti yang menunjukkan motif dan sekaligus pelaku pembakaran. "Lokasi kebakaran seperti mosaik," ujar Haris Gunawan, di Palembang, Minggu (15/11).

Sebelumnya, rombongan pakar gambut nasional dan internasional difasilitasi memantau lokasi bekas kebakaran hutan dan lahan dari udara menggunakan helikopter.

Menurut Haris, Mosaik itu berupa titik kecil kebakaran ataupun luasan lokasi kebakaran dalam satu lanskap. Titik kecil kebakaran itu diduga kuat dilakukan masyarakat yang masih mempraktikkan land clearing (pembersihan lahan) dengan cara membakar.

Berdasarkan titik di lokasi kebakaran yang dibuat dalam bentuk lanskap menunjukkan masifnya kebakaran akibat kesengajaan ataupun kerusakan kondisi gambut yang sangat mongering akibat panjangnya musim kemarau dan pengaruh fenomena El Nino.

Sementara itu, Direktur Pengaduan Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administrasi KLHK, Kemal Amas beranggapan, areal konsesi yang tak clear and clean memicu kebakaran. "Di hutan lindung dan produksi, kebakaran hanya instrumen mengokupasi untuk budidaya atau permukiman," kata Kemal Amas yang juga penjabat Kepala BKSDA Riau seperti dikutip dari Kompas.

Kemudian, Kepala Biro Humas KLHK di Jakarta, Eka Widodo Soegiri menjawab kekecewaan para pakar yang kesulitan melihat lokasi bekas kebakaran hutan tanaman industri (HTI) milik Sinar Mas melalui pantauan udara. Para pakar itu tak bisa menjangkau sisa kebakaran perkebunan akasia Sinar Mas yang berada di Ogan Komering Ilir.

Menurut Eka, hal itu dikarenakan adanya pertimbangan kondisi teknis penerbangan. "Tidak ada pretensi dalam flyover menghindari lokasi HTI PT Sinar Mas," demikian penjelasan resmi tertulis KLHK.

Lebih lanjut ia jelaskan, saat flyover sedang ada pemadaman di Ogan Komering Ilir menggunakan dua pesawat Rusia. "Kru hanya dapat berbahasa Rusia. Ini dikhawatirkan menimbulkan masalah, seperti tabrakan pesawat," katanya. {Fahrum Ahmad}

Halaman 1 dari 7

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini