medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Gawat, Habitat Satwa Sumatera Makin Berkurang

Published in Nasional
Senin, 13 Maret 2017 14:48

Medialingkungan.com – Organisasi lingkungan Rainforest Action Network (RAN) menyebutkan bahwa pembukaan lahan di hutan hujan dataran rendah primer ekosistem Leuser mengakibatkan habitat hewan gajah, harimau, dan orang utan Sumatera semakin berkurang.

Direktur Kampanye Agribisnis RAN, Gemma Tillack seperti dilansir Antara News juga memamparkan kehilangan tragis habitat penting satwa liar yang terancam punah ini merupakan tindakan pembangkangan oleh perusahaan nakal yang telah diawasi sebelumnya oleh pemerintah untuk secara ilegal menghancurkan hutan hujan ekosistem Leuser.

Berdasarkan hasil pemantauan dalam enam bulan terakhir, RAN mencatat pembukaan hutan ilegal berlangsung di daerah resapan air Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan hasil pemantauan dalam enam bulan terakhir, RAN mencatat pembukaan hutan ilegal berlangsung di daerah resapan air Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur.

Kerusakan yang diakibatkan pembukaan hutan tersebut diyakini dapat membahayakan masyarakat yang tinggal di hilir.

Menurut laporan RAN, habitat gajah Sumatera yang kian kritis diakibatkan karena perluasan kegiatan tersebut sehingga menimbulkan tingginya konflik antara gajah dengan manusia pada masyarakat.

Selain itu hal tersebut juga bisa menjadi ancaman serius bagi pertanian serta kesehatan dan kelangsungan hidup gajah.

Tillack menuturkan aktivitas tersebut merupakan pelanggaran terhadap moratorium yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada April 2016 dan juga instruksi Gubernur Aceh Zaini Abdullah pada 17 Juni 2016 yang memerintahkan perusahaan untuk menghentikan seluruh kegiatan penebangan hutan, termasuk di daerah yang telah mendapatkan izin.

"Pemerintah harus segera melakukan segala bentuk intevensi yang diperlukan untuk menghentikan pembukaan hutan dan membatalkan izin perusahaan," kata Tillack. (Andi Wahyunira)

Konvensi Kehati PBB, CIFOR Tegaskan Untuk Fokus Pada Perbaikan Lanskap Hutan

Published in Internasional
Selasa, 13 Desember 2016 18:48

Medialingkungan.com – Terdegradasi dan hilangnya hutan di seluruh dunia berdampak pada keanekaragaman hayati, mata pencaharian masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan perubahan iklim. Mengembalikan hutan yang gundul dan lanskap hutan yang terdegradasi telah menjadi fokus utama kebijakan dunia yang sangat mendesak. Untuk itu, Center for International Forestry Research (CIFOR) pada kegiatan Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD-COP 13) akan mengadakan kegiatan satu hari yang berfokus pada restorasi lanskap hutan.

Para pemimpin dunia dan para pemangku kepentingan lainnya, pekan ini akan mengadakan sidang pada kegiatan CBD-COP 13 PBB, di Cancún, Meksiko. Pertemuan CBD-COP 13 ini telah berjalan selama 9 hari, mulai dari tanggal (4/12) dan akan berakhir pada (17/12) tahun 2016. CBD-COP 13 dihadiri oleh 10.000 peserta dari seluruh dunia dan akan menegosiasikan perjanjian dan komitmen untuk keanekaragaman hayati, dan keberlanjutannya di masa depan.

Pada kegiatan satu sesi tersebut CIFOR akan menyampaikan penelitian ilmiah terbaru, wawasan dan pengalaman untuk didiskusikan bersamaan dengan diselenggarakannya negosiasi. Ilmuwan CIFOR akan menghadiri sekaligus mempresentasikan penelitian penting dan inovatif mengenai restorasi bentang alam, ketahanan pangan, jender dalam kehutanan dan REDD+.

Dalam sesi ini nantinya, Collaborative Partnership on Forests (CPF) dan beberapa anggota lain dari Kemitraan Global Partnership on Forest and Landscape Restoration (GPFLR) akan mempromosikan konsep dan praktek lanskap hutan dan restorasi ekosistem, berjuang untuk meningkatkan koherensi antara berbagai inisiatif.

Lanskap Hutan dan Hari Restorasi Ekosistem akan diselenggarakan di Konvensi Pavilion Rio pada 13 Desember 2016. Manuel Guariguata, peneliti dari CIFOR, akan pemimpin tim Pengelolaan Hutan CIFOR dan Program Restorasi, dan menyajikan penelitian terbaru tentang pemantauan dengan pendekatan partisipatif untuk restorasi lanskap hutan.

Selain itu, pada kegiatan tersebut CIFOR akan menyuguhkan topik lainnya untuk menarik perhatian pada hubungan antara lanskap hutan dan pertanian, ketahanan pangan, mata pencaharian, kesetaraan gender, ketahanan iklim dan keanekaragaman hayati. Bersamaan dengan acara utama, Cancún juga akan menjadi tuan rumah pertemuan kedelapan Pihak Protokol Cartagena (COP-MOP 8) dan pertemuan kedua Pihak pada Protokol Nagoya (COP-MOP 2) dari 2 Desember. (Suterayani)

DPR Soroti BUMN Kehutanan Yang Tak Mampu Jaga Kelestarian Hutan

Published in Nasional
Rabu, 30 November 2016 17:39

Medialingkungan.com - Anggota Komisi IV DPR RI, I Made Urip menyoroti kinerja BUMN sektor Kehutanan yaitu Perhutani dan Inhutani, yang menurutnya tidak mampu menjaga kelestarian hutan dan lahan di berbagai daerah. Terkait masalah itu, Made meminta penjelasan kepada Kementerian LHK, mengenai kinerja Perhutani dan Inhutani dalam menjalankan tugasnya menjaga hutan.

"Perhutani maupun Inhutani yang diserahi tugas untuk menjaga hutan kita itu, kinerjanya tidak mengalami kemajuan yang signifikan untuk membangun hutan," kata I Made Urip dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementrian LHK, di Jakarta, Selasa (29/11), seperti yang dilansir pada laman resmi DPR.

Ia menambahkan bahwa tugas mandat yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan kepada kedua BUMN tersebut seolah-olah seperti sia-sia saja. Oleh itu ia meminta penjelasan kepada Kementerian LHK tentang sinergitas bersama Perhutani dan Inhutani dalam menjaga seluruh hutan kita agar tetap lestari.

Dia juga mengemukakan bahwa di sejumlah daerah, ada kawasan hutan yang seharusnya masih lestari tetapi tergerus oleh pembangunan perkebunan, dan diduga ada beberapa pengusaha perkebunan yang ternyata tidak memiliki izin dalam menggunakan kawasan hutan lindung.

“Khusus di wilayah Kalimantan Tengah, sekian juta hektar hutan kita yang masih lestari, tergerus untuk pembangunan perkebunan. Masih banyak persoalan-persoalan yang muncul disana, salah satu diantaranya adalah banyak pengusaha-pengusaha perkebunan yang menggunakan hutan lindung yang tidak memiliki ijin,” tegasnya.

Ia juga menyatakan, bahwa daftar nama perusahaan-perusahaan tersebut saat ini sudah ada di tangan Komisi IV DPR, dan Anggota Dewan telah melakukan kunjungan kerja dan kunjungan spesifik ke wilayah tersebut. (Muchlas Dharmawan)

NTB Jalin Kerjasama Dengan Korea Selatan Untuk Kelola Hutan

Published in Nasional
Selasa, 29 November 2016 15:01

Medialingkungan.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH M Zainul Majdi mengapresiasi kerjasama antara pemerintah provinsi NTB dengan National Institute Of Forest Science (NIFOS) Korea Selatan dalam bidang kehutanan lewat kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Rinjani Barat. Kerja sama antara pemerintah NTB dengan NIFOS tersebut telah berjalan selama lima tahun.

TGH M Zainun Majdi mengatakan bentuk kerja sama ini akan sangat membantu pembangunan Kehutanan NTB, karena memang arah dari pembangunan kehutanan NTB ke depannya berbasis pada penguatan kelembagaan.

"Tentu kami butuh asistensi dari pihak yang berpengalaman seperti NIFOS agar kekayaan hutan kami bisa termanfaatkan sekaligus terpelihara, serta membawa dampak maksimal bagi masyarakat," kata Gubernur NTB, Senin (28/11), dikutip dari Republika.

Ia menambahkan, lahan kritis di NTB saat ini sangat luas, hampir mencakup 500 ribu hektare (ha), terdiri dari hutan dan tanah di luar hutan yang kering, termasuk daerah yang curah hujannya sangat sedikit. Menurut dia, upaya pelestarian agar hutan tidak gundul atau rusak dan bagaimana agar lahan kritis itu dapat termanfaatkan dengan baik merupakan tugas semua pihak. Dia mengaku butuh kerja sama dengan berbagai pihak untuk manangani ini. 

"Kalau Korea punya best practice untuk menangani lahan kritis kami akan sangat terbuka untuk bekerja sama," lanjutnya.

President NIFOS, Nam Sung, mengaku bangga bisa bekerja sama dengan salah satu KPHL terbaik di Indonesia ini.

“Penelitian ini berbentuk kemitraan yang dilakukan dengan cara survei kepada masyarakat setempat”, ungkapnya. (Dedy M)

Hutan Indonesia Jadi Incaran Ekspansi Sektor Industri

Published in Nasional
Sabtu, 26 November 2016 11:05

Medialingkungan.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan sektor industri Indonesia mengincar hutan yang masih alami untuk ekspansi usahanya. Menanggapi hal tersebut, sebanyak 110 aktivis lingkungan dari 74 negara di dunia menyoroti laju perluasan industri dalam hutan di Indonesia.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayati menyatakan bahwa ekspansi industri dalam hutan terjadi karena adanya izin industri seperti pertambangan, perkebunan sawit, dan hutan tanaman industi.

Penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi dan mengkaji ulang perizinan perusahaan menjadi elemen penting pemerintah dalam melaksanakan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca. Pemerintah sendiri sekarang memiliki program Peta Indikasi Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) seluas 12,7 juta hektare yang diperuntukan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan.

"Nah simposium kami kali ini dalam rangka menagih janji komitmen pemerintah bagaimana realisasinya di masyarakat," ujar Hidayati, jumat (25/11), dikutip dari Kompas.com

Menurutnya, skema pengelolaan hutan yang sepenuhnya dipercayakan pada masyarakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga melestarikan hutan.

Rencananya WALHI akan menyelenggarakan simposium internasional yang bertajuk pengakuan atas wilayah kelola rakyat di Bandar Lampung. Simposium ini merupakan bagian dari Biennial General Meeting Friends of the Earth International, organisasi lingkungan untuk mewujudkan tatanan dunia yang berkeadilan secara ekonomi, sosial dan ekologi. (Dedy M)

Kebijakan Kehutanan dan Energi Indonesia Masih Mengingkari Semangat Kesepakatan Paris

Published in Nasional
Kamis, 17 November 2016 13:12

Medialingkungan.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengakui pentingnya peran hutan dan energi terhadap perubahan iklim dalam pidato perubahan iklimnya pada COP22 di Marakkesh, Maroko (16/11). Namun, sepertinya pemerintah Indonesia tidak menunjukkan niat yang kuat untuk beralih dari ketergantungan terhadap batubara dan menghentikan deforestasi. Selain itu, pemerintah masih memperlihatkan keengganannya untuk keterbukaan  yang memungkinkan  dilakukannya pemantauan oleh publik, dan masih jauh dari tujuan pengurangan, target emisi Indonesia benar-benar mewakili peningkatan emisi gas rumah kaca sekitar sepertiga dari 2015-2030.

Kiki Taufik, Kepala Kampanye Global Hutan Indonesia Greenpeace Indonesia menerangkan bahwa diantara kebijakan Menteri LHK yakni moratorium konversi hutan alam sejak  tahun 2011 lalu, memperlihatkan kegagalan dalam melindungi jutaan hektar hutan dan gambut. Hal ini dapat dilihat dari  angka yang di keluarkan  oleh pemerintah saat ini  menunjukkan bahwa tingkat rata-rata deforestasi secara nasional justru meningkat. Lebih buruk lagi, dokumen UNFCCC Indonesia menunjukkan rencana pemerintah untuk melanjutkan penghancuran 13 juta hektar hutan dalam tiga dekade mendatang.

“Kita mengingkari deklarasi New York atas komitmen perlindungan hutan untuk mencapai nol deforestasi pada 2030,” ujar Kiki.

“Kebijakan lainnya yang disampaikan merupakan janji yang lama untuk mempublikasikan Peta Tunggal. Namun demikian kata “keterbukaan” sepertinya menjadi kata yang dihindari oleh pemerintah Indonesia. Menteri LHK saat ini justru mengajukan banding di pengadilan untuk melawan masyarakat sipil yang meminta transparansi atas data tutupan hutan dan tata ruang. Komitmen untuk mewujudkan penurunan emisi melalui kebijakan kehutanan adalah hal penting, tapi itu tidak akan berarti kecuali ada keterbukaan penuh terhadap data dasar, peta dan metodologi, yang memungkinkan pengawasan independen dan perhitungan akurat atas apa yang sebenarnya sedang terjadi di lapangan,” tambahnya.

Greenpeace Indonesia juga menekankan bahwa rencana pengurangan emisi Indonesia masih sangat lemah. Rencana pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 Megawatt masih mengalokasikan lebih dari 20.000 Megawatt untuk PLTU batubara. Target untuk energi terbarukan hanya  23% pada 2025 dan 31% pada 2030.

"Tak satu pun dari target tersebut akan dapat tercapai dengan paradigma berpikir dan kebijakan saat ini. Tidak ada dorongan untuk pengembangan energi terbarukan, bahan bakar fosil masih disubsidi dan lobi industri batubara memberikan pengaruh berbahaya dalam cara berpikir pemerintah Indonesia," kata Hindun Mulaika, Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Hindun menambahkan, bahwa Indonesia masih terus berinvestasi dalam industri kuno yang mematikan, mengancam kualitas udara, kesehatan rakyat Indonesia dan masa depan planet kita. Rencana pemerintah bahwa paling tidak 25% sumber energi akan berasal dari batubara selambat-lambatnya pada akhir 2050 mungkin akan menjadi sekedar rekaan. Dengan kebijakan yang ada saat ini, jumlah PLTU Batubara akan jauh lebih banyak dari itu. 

“Pengembangan bahan bakar fosil harus dihentikan sekarang. Tidak ada ruang lagi untuk  pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)  berbahan bakar batubara. Rencana energi Indonesia adalah  catatan bunuh diri bagi planet kita,” ujarnya. (Muchlas Dharmawan)

PSDABM.M Kembalikan Identitas Mamuju Sebagai Penghasil Rotan

Published in Nasional
Rabu, 09 November 2016 17:18

Medialingkungan.com – Pemerintah Daearah Kabupaten Mamuju mengapresiasi langkah inovatif beberapa LSM yang melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan yang diaktualisasikan melalui program sentra industri rotan berkelanjutan pada 3 desa di Kecamatan Bonehau. Kumpulan beberapa LSM (konsorsium) tersebut anatara lain; Perkumpulan Inisiatif, Tim Layanan Kehutanan Masyarakat, Sande’ Intitute, dan Serikat Perkumpulan Bonehau.

Kumpulan LSM yang mengatasnamakan Konsorsium PSDABM.M ini mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui gerakan pengelolaan rotan dengan menitikberatkan pada peran aktif masyarakat lokal sebagai aktor kunci.

Wakil Bupati Kabupaten Mamuju, Irwan SP Pababari menyampaikan sambutan hangat atas uapaya itu. “Saya berterimakasih kepada semua pihak baik itu LSM dan anggota konsorsium yang sudah menjadi semangat bagi kami -- masyarakat di Kabupaten Mamuju,” ujarnya pada sambutan seminar dan lokakarya Potensi Pengembangan Rotan di Kabupaten Mamuju (24/10).

“Upaya ini saya harapkan memberi pencerahan dan jalan keluar dari besarnya tantangan kehidupan serta memberikan solusi yang nyata melalui berbagai tahapan, baik pada pembibitan dan home industridan selanjutnya bisa membuat skala industri yang lebih besar,” tambah Iwan sapaan akrab Wakil Bupati Kabupaten Mamuju.

Sementara itu, Project Manager Konsorsium PSDABM.M, Nurdin Dalya saat diwawancarai di Makassar mengatakan bahwa upaya yang dilakukannya merupakan bentuk kesadaran kolektif anggota konsorsium yang mencita-citakan adanya pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan (lestari).

Nurdin yang juga alumni Fakultas Kehutanan Universitas Hasunuddin menyadari perlu tindakan bersama antara seluruh elemen, baik pemerintah, akademisi, private sektor, LSM, hingga masyarakat sipil untuk bersama-sama mendorong pemerataan kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan yang notabenenya memiliki ketergantungan terhadap hutan.

“ini merupakan tanggung jawab bersama dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kita mulai dari desa-desa di bagian barat Sulawesi menuju Inonesia yang bermartabat dengan kualitas manusia yang baik sehingga menghasilkan produk lokal yang membanggakan,” ungkap Nurdin saat ditemui di Universitas Hasanuddin, Minggu (06/11).

Ia berharap, melalui program pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat yang didanai Millennium Challenge Account Indonesia (MCA-Indonesia) masyarakat kebangkitan ekonomi desa bisa diakselerasi. “Apalagi masyarakat di Mamuju (pada umumnya) memiliki kisah manis terkait rotan.”

Berdasarkan temuan tim konsorsium dijelaskan bahwa rotan bagi sebagian besar masyarakat di Mamuju merupakan simbol pemersatu. Selain itu, kearifan lokal masyarakat, khususnya di 3 desa penerima manfaat langsung dari program MCA-Indonesia itu bahkan mempunyai peninggalan sejarah yang ditandai dengan banyaknya material rotan di pemukiman warga yang dijumpai dan telah ada sejak 3000-3500 tahun sebelum masehi.

Menurutnya, semangat masyarakat sebagai perotan sudah dijumpai dan telah tersohor sejak dulu. Oleh sebab itu, keputusan untuk mengembalikan kejayaan rotan sebagai identitas dari Kabupaten Mamuju dipilih sebagai ide dalam pengetasan kemiskinan masyarakat sekitar hutan. {Fahrum Ahmad}

Konsorsium Berdaya Hijau-MCA Indonesia Adakan Program Perbaikan Tata Kelola Hutan di Luwu Timur

Published in Nasional
Jumat, 07 Oktober 2016 13:50

Medialingkungan.com - Konsorsium Berdaya Hijau, Millenium Challenge Account (MCA) Indonesia menggelar Kick Off Meeting Program untuk mensosialisasikan program hibah, yang berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perbaikan tata kelola hutan yang berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Bupati Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada Selasa (04/10), yang di hadiri oleh 100 orang peserta termasuk pemerintah, LSM, kelompok masyarakat setempat.

Dalam kegiatan tersebut, Ir. Bachrianto Bachtiar yang bertindak selaku Koordinator Steering Committee Konsorsium Berdaya Hijau menyampaikan bahwa konsorsium ini terdiri dari 3 NGO yaitu Sulawesi Community Foundation (SCF) sebagai lead konsorsium, Nusa Celebes Center (NCC),  dan Generasi Muda Pecinta Alam Luwu Timur (GEMPAWA LUTIM), serta 3 Kelompok Tani Hutan Rakyat (KTHR) Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu dan Kecamatan Mangkutana.

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui perbaikan tata kelola hutan rakyat yang berkelanjutan. Tak tanggung-tanggung, proyek ini menawarkan peningkatan pendapatan masyarakat ataupun kelompok tani mencapai 40% yang juga sejalan dengan perbaikan tata kelola hutan.  Selain itu, proyek ini juga akan memberi kontribusi terhadap penyerapan gas rumah kaca.

Pada kerangka proyek ini, digambarkan bahwa akan dilakukan penguatan pada 7 Kelompok Tani Hutan dilevel kecamatan, yang terdiri dari 60 Desa yang nantinya akan betul-betul memperhatikan orang-orang yang kurang beruntung atau kelompok rentan, dan kelompok perempuan untuk menjalankan usaha pembibitan, membangun unit usaha pengelolaan kayu (veneer), serta memastikan pasar dan kayu tersebut berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara berkelanjutan.

Pada kegiatan Kick Off Meeting Program ini juga telah ditandatangi Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Luwu Timur dengan Konsorsium Berdaya Hijau - MCA Indonesia. Nota Kesepakatan ini berisi komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program tersebut. (Suterayani)

Komisi IV DPR-RI Soroti Alih Fungsi Hutan di Papua Barat

Published in Nasional
Kamis, 12 Mei 2016 09:34

Medialingkungan.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) yang membidangi Pertanian, Pangan, Maritim, dan Kehutanan menyoroti persoalan alih fungsi hutan di wilayah Provinsi Papua Barat.

Pada masa reses Komisi IV DPR-RI di Manokwari, Rabu, 11 Mei 2016, Ketua tim Herman Khaeron mengatakan, alih fungsi hutan di Papua Barat merupakan persoalan serius. Masalah alih fungsi itu bermuara pada Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) provinsi.

Komisi IV memandang persoalan ini strategis, karena berpotensi besar berdampak luas terhadap pembangunan daerah kedepan. Hal itu akan dibahas serius pada rapat komisi. Komisi IV tak ingin alif fungsi hutan berdampak buruk, melainkan harus bermanfaat terhadap pembangunan Papua Barat kedepan.

Lebih lanjut ia katakan, reses Komisi IV di Papua Barat dilaksanakan di Manokwari, Sorong dan Raja Ampat. 21 anggota DPR turut serta pada kegiatan itu. "Tadi kami sudah bertemu gubernur dan bupati untuk mendengarkan masukan daerah. Berbagai persoalan disampaikan, dan akan kami bawa ke Rapat Komisi," kata Herman seperti dilansir Antara.

Selain itu, pada reses ini pihaknya melihat ada sejumlah potensi yang dapat terus dikembangkan, seperti lahan padang ternak sapi Kabupaten Sorong dan jasa lingkungan di Raja Ampat. "Kami akan diskusikan potensi ini bersama pemerintah pusat. Dengan harapan, kelak menjadi perhatian dan mendapat bantuan anggaran pengembangan," jelasnya.

Menurutnya, potensi ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara di sisi lain, ia berharap pemanfaatan sumber daya alam ini tetap memperhatikan aspek kelestarian alam. {Fahrum Ahmad}

 

Meski Ada Kenaikan, Tata Kelola Hutan Indonesia Masih Dinilai Buruk

Published in Nasional
Rabu, 27 April 2016 07:39

Medialingkungan.com – Program Pembangunan PBB (UNDP) mengemukakan hasil kajian mengenai tata kelola hutan pada tahun 2015. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan perbaikan tata kelola hutan meskipun masih dinilai tidak signifikan. Selain itu, ditemukan kesenjangan besar antara pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu efek rendahnya kinerja pemerintah daerah, yakni rendahnya pendapatan negara yang tak sebanding dengan jumlah izin atau perusahaan.

Pada proses riset, UNDP menggunakan metodologi wawancara dan diskusi kelompok yang terfokus pada 40 lembaga non-pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten, dan 20 perusahaan.

Terdapat empat aspek yang diteliti dalam tata kelola hutan, yakni kepastian kawasan hutan, keadilan dan sumber daya hutan, aspek transparansi dan integritas pengelolaan hutan, dan kapasitas penegakan hukum.

Di samping empat aspek tersebut, penerapan Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) yang dikoordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai rendah (skor negatif). Aspek kepastian kawasan hutan berada di urutan terendah kemajuan tata kelola.

Hasil kajian itu dipaparkan Abdulwahib Situmorang dari UNDP REDD+ (Program Pengurangan Emisi dari Kerusakan Hutan dan Penggundulan Hutan) dan Hariadi Kartodiharjo, penasihat senior KPK, di Jakarta, Selasa (26/04).

Jika dibandingkan dengan tahun 2014, hasil kajian itu memperlihatkan kenaikan perbaikan tata kelola hutan, utamanya pada aspek keadilan pengelolaan sumberdaya hutan. Pemerintah dinilai berusaha menekan kesenjangan akses sumber daya hutan dan penanganan konflik tenurial di kawasan hutan.

Sementara itu, aspek kepastian kawasan hutan dinilai paling rendah. Hanya 33 persen menyatakan ada kemajuan. Kemudian dengan persentase sama, 33 persen menyatakan adanya kemunduran. Kepastian kawasan hutan sangat dipengaruhi kebijakan satu peta (one map policy) yang belum selesai.

“Kesulitan membuat satu peta bukan karena data atau peta tak ada, melainkan karena kementerian pemberi izin tak memberi data ke Badan Informasi Geospasial. Ini terkait kemauan politik,” kata Hariadi seperti dilansir Harian Kompas. Kementerian tak memberi informasi karena tak ada aturan pendukung.

Kepastian kawasan hutan jadi aspek penting karena terkait konflik tenurial, perluasan wilayah kelola rakyat, penataan perizinan dan perkebunan, dan penyelesaian pengukuhan area hutan. Dari temuan yang ada, dukungan pelaku usaha untuk wilayah kelola rakyat rendah.

Abdulwahib menambahkan, dukungan pemerintah daerah untuk pengukuhan kawasan hutan cenderung masih berada dalam kategori rendah meski telah banyak peraturan yang terbitkan pemerintah pusat. Dari 13 provinsi yang jadi proyek percontohan GNPSDA, hanya 5 provinsi yang mengevaluasi hak-hak warga di area hutan.

Kemudian, aspek transparansi pengelolaan hutan memperoleh nilai tertinggi kedua dalam mengukur kinerja ekonomi biaya tinggi dikarenakan pemerintah pusat tidak lagi menerima pungutan tak resmi pada proses perizinan.

Namun, pungutan tak resmi masih terjadi di daerah, misalnya dalam pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), masih ditemukan adanya biaya Rp 500 juta - Rp 1 miliar. {Fahrum Ahmad}

Halaman 1 dari 20

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini