medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

SEKJEN KLHK: PENGUSAHA HUTAN HARUS BERPIHAK PADA MASYARAKAT

Published in Nasional
Rabu, 22 November 2017 11:06

Medialingkungan.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono wakili Menteri LHK dalam kegiatan Rapat Kerja Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) 2017 di Jakarta (21/11/17). Kegiatan tersebut Bambang menegaskan pentingnya mempertahankan fungsi produksi, fungsi sosial, dan fungsi lingkungan, dalam pengelolaan hutan produksi.

"Potensi sumber daya hutan sebagai keunggulan komparatif harus berpihak kepada masyarakat, untuk itu pemerataan ekonomi tidak boleh dilupakan," ungkapnya.

Bambang juga menekankan tiga hal utama yang menjadi pesan Menteri LHK, yaitu pentingnya memberi akses legal kepada masyarakat, upaya peningkatan kapasitas bagi masyarakat dalam berwiraswasta atau berusaha, serta pendidikan vokasi atau keterampilan sebagai keunggulan komparatif.  Selain itu, Ia juga berharap usaha kehutanan ini dapat berkelanjutan dengan berbasis masyarakat, dan pengusaha dapat membantu masyarakat dalam penyediaan bibit untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR), untuk mendukung pembentukan kebun plasma.

"Tolong dijaga reposisi masyarakat dan lingkungan. Masyarakat dari objek menjadi subjek. Tolong bantu masyarakat, pola bagi hasil disepakati bersama, dan rakyat juga dapat diajak kerjasama dalam pengendalian karhuta untuk menjaga fungsi lingkungannya," tambahnya.

Sementara itu, Ketua APHI, Indroyono Soesilo menyampaikan bahwa tema Raker APHI tahun ini bertujuan untuk menggali lebih lanjut apa yang harus dilakukan dan ditingkatkatkan, untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif. Berkenaan dengan sistem informasi produksi hasil hutan secara online yang telah berdiri saat ini (SIPHPL), APHI telah membangun sistem pemasaran secara online berbasis e-commmerce untuk mendukung hal tersebut.

"Sistem ini mendukung produksi hasil hutan kayu berbasis SVLK, dan untuk tahap awal, akan diujicobakan pada proyek di Provinsi Papua Barat, untuk mendorong industri kayu di kawasan Indonesia Timur, bagaimana mendekatkan konsumen dengan produsen," ujar Indroyono.

Turut hadir dalam Rakernis APHI, yaiti Direktur Jenderal PHPL, Direktur Jenderal PKTL, Gubernur Papua Barat, Ketua DPPI, PSM, Perwakilan Kedubes Australia, dan jugamitra-mitra. {Dedy}

Manggala Agni Manfaatkan Limbah jadi Sumber Energi

Published in Nasional
Senin, 20 November 2017 17:19

Medialingkungan.com - Manggala Agni Daerah Operasi Ketapang Kalimantan Barat manfaatkan limbah hasil penyiapan atau pembukaan lahan menjadi cuka kayu. Hasil temuan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, briket arang dan juga gas sebagai sumber energi pengganti LPG (Liquified Petroleum Gas). 

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Raffles B. Panjaitan mengungkapkan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di Indonesia dan tahun 2015 menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Pasca kebakaran hutan terparah pada tahun 2015, menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk terus melakukan berbagai upaya menuntaskan permasalahan tersebut.

“Pembukaan lahan masih menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu diciptakan inovasi-inovasi yang mendukung pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

Raffles menambahkan bahwa pembuatan cuka kayu, briket arang, dan juga pengolahan gasifikasi dapat dikembangkan di masyarakat untuk menjadi solusi bermanfaat sekaligus diharapkan dapat menekan potensi kebakaran hutan dan lahan. Hasil-hasil olahan ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat itu sendiri atau dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. 

Pemanfaatan limbah hasil pembukaan lahan menjadi cuka kayu ini merupakan implementasi arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017. Presiden Republik Indonesia memberikan arahan bahwa upaya pencegahan karhutla harus tetap dilakukan dengan sinergi dari semua pihak dan dilakukan sedini mungkin sebelum terjadi kebakaran karena ketika sudah terjadi kebakaran, akan sulit untuk dipadamkan.

Pengembangan teknik penyiapan lahan tanpa bakar dan berbagai upaya pencegahan karhutla lainnya terus dilakukan di wilayah Indonesia untuk menekan tingkat kerawanan karhutla. Di Kalimantan Barat Sampai dengan tanggal 18 November 2017 ini, jumlah hotspot di wilayah ini sejumlah 639 titik, menurun drastis jika dibandingkan tahun 2016 periode yang sama yaitu 1.550 titik. Begitu juga luasan kebakarannya. Hasil perhitungan citra satelit sampai dengan September 2017, luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat 7.440 ha dimana angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya seluas 9.174 ha. (Dedy)

Bunga Langka Di Bengkulu Ditemukan dalam Keadaan Rusak

Published in Nasional
Jumat, 10 November 2017 20:27

Medialingkungan.com - Rafflesia sp. bunga langka dan dilindungi kembali ditemukan dalam keadaan rusak di beberapa titik yang menjadi habitatnya di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu.

"Satu lokasi habitat kembali kami temukan, calon bunga dalam kondisi rusak karena dipotong-potong orang tak bertanggungjawab," ujar Koordinator Komunitas Peduli Puspa Langka (KPPL) Bengkulu Utara, Riki Septian, Jumat (10/11/17) seperti yang dilansir oleh Antara News.

Riki mengatakan, beberapa hari sebelumnya satu lokasi bunga Rafflesia sp. di hutan lindung Boven Lais juga ditemukan rusak dengan kondisi beberapa bonggol terpotong-potong. Perusakan bunga langka ini menurutnya dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh orang tak bertangungjawab.

"Kami belum tahu siapa pelaku dan motif mereka merusak bunga langka yang menjadi aset wisata Bengkulu ini," tambahnya.

Koordinator KPPL Bengkulu Utara tersebut berharap kasus ini segera ditindak oleh aparat hukum baik dari polisi maupun polisi kehutanan sebab bunga Rafflesia merupakan flora dilindungi. Ia menambahkan, hutan lindung tersebut merupakan ‘Rumah’ terakhir bagi dua jenis Rafflesia sp. yakni Rafflesia gadutensis dan Rafflesia arnoldii.

Sementara itu, pengelola habitat bunga Rafflesia di Bengkulu Tengah, Ibnu Hajar mengatakan dalam satu tahun, lebih dari delapan lokasi habitat bunga langka itu dirusak orang tak bertanggungjawab.

"Kalau tidak ada tindakan dari aparat penegak hukum maka bunga Rafflesia sp. akan tinggal kenangan," ujar Ibnu.

Habitat dan keberadaan puspa langka ini menjadi salah satu andalan Provinsi Bengkulu untuk mendatangkan wisatawan ke daerah bengkulu, termasuk untuk menyukseskan program tahunan ‘Visit Wonderful Bengkulu 2020’.

Sejauh ini telah teridentifikasi empat jenis Rafflesia sp. di kawasan hutan Provinsi Bengkulu yakni Rafflesia bengkuluensis, Rafflesia arnoldii, Rafflesia gadutensis dan Rafflesia hasselti. (Dedy)

Permandian Hutan: Tren Baru Penduduk Jepang Mencari Ketenangan

Published in Informasi & Teknologi
Jumat, 10 November 2017 16:16

Medialingkungan.com - Jepang memiliki cara baru  terapi untuk melepas kehidupan urban yang padat penduduk dan aktivitas. Forest Bathing (Permandian Hutan) atau oleh orang jepang dinamakan “Shinrin Yoku” adalah kegiatan berjalan-jalan ke hutan. Kegiatan ini dilakukan demi mendapatkan ketenangan dalam diri.

Forest Bathing atau Shinrin Yoku merupakan istilah yang secara resmi diciptakan pada tahun 1982 dan mengacu pada gagasan 'perendaman di atmosfer hutan' dan hubungannya dengan peningkatan kesehatan dan kesejahteraan.

Permandian hutan bukan hanya tentang menghabiskan waktu di alam, atau tentang hiking atau mendaki gunung. Lebih dari itu, Shinrin Yoku akan mengajarkan Anda bahwa hasil akhir bukanlah yang terpenting, melainkan upaya fokus menuju suatu tujuan.

Tidak sembarang hutan dapat menjadi tempat Shinrin Yoku, hutan harus memenuhi kriteria seperti kemampuan hutan untuk memuaskan lima indra. Suara air yang bergerak atau bisikan angin menembus pepohonan, nuansa lumut atau rumput lunak dan aroma hutan yang kuat.

Selain itu, Shinrin yoku membutuhkan seorang dengan kemampuan tertentu sebagai pemandu. Australia memiliki tiga pemandu yang telah terakreditasi. Salah seorang pemandu ialah Alex Gaut dari Lembaga Konservasi Australia. Seperti dilansir dari ABC Australia, Gaut menerangkan, Shirin Yoku terinspirasi dari kata karoshi, yang berarti kematian karena kerja paksa.

Gaut lanjut menjelaskan bahwa mesti benar-benar fokus untuk menjalankan kegiatan ini agar dapat menciptakan ketenangan dalam diri. Saat melakukan perjalanan dihutan, tak ada dering telepon ataupun media sosial yang menganggu. Shirin yoku juga diakhiri dengan acara minum teh bersama. 

Palitja Moore, salah seorang yang dipandu oleh Gaut menyatakan, kegiatan ini sangat unik, meskipun dia sudah biasa melakukan kegiatan hicking.

"Kegiatan ini membuat Anda benar-benar berhenti dari segala kesibukan dan saya kira sesekali melupakan hal-hal duniawi itu ada baiknya," ungkap Moore dilansir dari sindonews.com.

Beberapa penelitian di Jepang pun menunjukkan Shinrin Yoku dapat menurunkan tekanan darah dan tingkat stres seseorang. Qing Li, Presiden Japanese Society of Forest Medicine, dalam penelitiannya menemukan perasaan stres, cemas, serta marah pada respondennya menurun drastis setelah mengikuti kegiatan ini.

Tidak hanya itu, data penelitian yang dilansir dari notesofnomads.com menunjukkan bahwa manfaat positif Shinrin Yoku dapat bertahan lama. Sebagai contoh, sebuah studi pada tahun 2006 di mana 12 orang dari Tokyo, berusia 37-55, melakukan perjalanan dua malam ke sebuah hutan di Prefektur Nagano, di mana mereka melakukan tiga jalan santai dan tinggal di sebuah hotel di hutan, sel NK mereka meningkat sekitar 40-50%. Tidak hanya itu, statistik ini tetap meningkat hingga 30 hari setelah perjalanan, bahkan setelah kembali ke lingkungan perkotaan dan pekerjaan dan gaya hidup mereka sehari-hari. Perjalanan lain yang melibatkan 13 perawat wanita di tahun 2007 menghasilkan hasil yang serupa.

Saat ini, tidak hanya orang Jepang yang lebih banyak berusaha untuk mengunjungi basis terapi hutan di waktu senggang mereka, namun beberapa perusahaan mulai mengirim pegawainya pada akhir pekan ke retret terapi hutan sebagai cara alternatif untuk mengurangi tekanan pada angkatan kerja. (Khalid Muhammad)

Program Berdaya Hijau Adakan Sosialisasi RPHRB Tujuh Kecamatan di Luwu Timur

Published in Nasional
Senin, 06 November 2017 16:53

Medialingkungan.com - Konsorsium Berdaya Hijau melalui Program Berdaya Hijau, melakukan kegiatan soialisasi RPHRB (Rencana Pengelolaan Hutan Rakyat Berkelanjutan) di kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Sabtu (05/11/17). Kegiatan tersebut dihadiri oleh 20 orang yang tergabung dalam kelompok UMHR (Unit Manajemen Hutan Rakyat) Tomoni Raya.

Amril Setiawan selaku Project Officer dalam program tersebut mengungkapkan bahwa ada dua tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Sosialisasi RPHRB ini,  yang pertama untuk menyepakati model pengelolaan hutan rakyat di masing-masing wilayah kelola UMHR dan yang kedua untuk menyusun dan mengkonsultasikan rencana pengelolaan di masing-masing wilayah kelola UMHR.

“Dengan mengikuti kegiatan ini, kami berharap masyarakat yang mengelola hutan khususnya masyarakat yang tergabung dalam kelompok UMHR mampu memahami bagaimana menata dan mengelolaa hutan milik mereka dengan baik sehingga dapat menjamin keberlanjutan produksi kayu dan juga ekosistem lingkungan bisa terjaga,” ujarnya.

Sementara itu, ketua UMHR Tomoni Raya, Arman Rangga mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi mereka selaku pemilik lahan kayu untuk diaplikasikan dalam menjamin ketersediaan bahan baku industri kayu veneer nantinya.

“Sebelumnya kami masih belum paham tentang RPHRB, tapi setelah mengikuti sosialisasi ini kami jadi paham tentang bagaimana mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan tanpa takut akan kehabisan bahan baku kayu untuk pabrik,” ungkap Arman.

“Yang paling penting adalah realisasi dari perencanaan yang dibuat pada sosialisasi ini seperti pola tanam dan jarak tanam bisa segera direalisasikan oleh anggota kelompok,” tambahnya.

Sebelumnya, Program Berdaya Hijau juga telah melakukan sosialisasi RPHRB di lima Kecamatan berbeda yaitu Kecamatan Burau, Angkona, Kalaena, Tomoni Timur dan kecamatan Wotu. Rencananya kegiatan ini masih akan berlanjut di Kecamatan Mangutana dan akan menjadi penutup dari rangkaian sosialisasi RPHRB di tujuh kecamatan yang tergabung dalam konsorsium Berdaya Hijau. (Dedy)

Masyarakat Adat Enrekang Segera Miliki Hak Hutan Adat

Published in Nasional
Minggu, 22 Oktober 2017 19:42

Medialingkungan.com – Pasca terbitnya Perda No 1 Tahun 2016 Kab. Enrekang tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Massenrempulu, masyarakat adat di Enrekang kian melanjutkan perjuangannya untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak-haknya. Salah satu upaya yang dilakukan ialah mendorong terbitnya Keputusan Menteri tentang perubahan status kawasan hutan menjadi Hutan Adat di area masyarakat adat bermukim.

Berdasarkan informasi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel dan AMAN Massenrempulu, bahwa saat ini ada 37 komunitas adat di Enrekang, 6 komunitas diantaranya telah siap didorong untuk mendapatkan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Sementara, 3 komunitas yang kemudian akan difasilitasi untuk mendorong pengusulan kawasan hutan adatnya, yaitu Baringin, Marena, dan Orong.

“Dari seluruh komunitas masyarakat adat di Enrekang, sudah 6 komunitas yang telah siap dikarenakan mereka telah melalui proses validasi, dan pengumpulan datanya,” kata Paundanan Emongbulan selaku Ketua Pengurus Daerah AMAN Massenrempulu Enrekang, Sabtu (21/10) saat melakukan diskusi bersama Kemitraan dan Sulawesi Community Foundation (SCF), yang dihadiri pula oleh masyarakat lokal dan pemangku adat di Desa Baringin, Enrekang.

Pemerintah Daerah Kab. Enrekang, yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Arifin Bando menjelaskan bahwa Pemda Kab. Enrekang telah menunjukkan keseriusannya dalam upaya mendukung perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan.

“Dengan adanya Perda No 1 tahun 2016 ini, menunjukkan keseriusan Pemda untuk mendukung pangakuan masyarakat adat. Perda ini juga merupakan Perda yang proses terbitnya paling cepat,” ujar Arifin Bando, Minggu (22/10) di Rumah AMAN Enrekang. (Muchlas Dharmawan)

Perlunya Terobosan Pengelolaan Hutan, Jokowi: Contoh Swedia dan Finlandia

Published in Nasional
Rabu, 02 Agustus 2017 15:37

Medialingkungan.com -  Pada peringatan Hari Lingkungan Lingkungan Hidup 2017 dan Peresmian Landmark Hutan Indonesia yang diadakan di Plaza Ir. Soedjono Soerjo, Gedung Manggala Wana Bhakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta Pusat, Rabu (2/8), Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan dilaksanakan nantinya dapat membuat pemikiran baru dalam pengelolaan hutan.

Jokowi meminta KLHK melakukan introspeksi dengan membuat rancangan besar untuk pembangunan hutan Indonesia dan mampu menghasilkan terobosan-terobosan dalam pengelolaan hutan dan lingkungan hidup sehingga menjadi lebih baik. Jokowi juga mencontohkan pengelolaan yang dilakukan oleh Swedia dan Finlandia yang dimana 70-80 persen sektor perekonomiannya berasal dari pengelolaan hutan.

"Swedia itu ekonominya 70 persen dari pengelolaan hutan. Dari pengelolaan itu yang harus kita jadikan contoh. Jangan ada yang orientasinya proyek. Sudah terlalu lama kita bekerja dengan orientasi proyek,” kata Jokowi dikutip dari Okezone.

Jokowi meminta ada terobosan baru, dan menanggalkan pola rutinitas dan monoton dalam mengelola hutan di Indonesia. Maka itu, cara yang diterapkan di Swedia dan Finlandia bisa dicontoh di Indonesia dengan menyesuaikan kondisi hutan di dalam negeri.‎

"Saya kira kita tidak usah sulit2, dikopi saja dan disesuaikan dengan keadaan hutan negara kita, tapi pengelolaan hutan beratus tahun baik itu yang harus kita jadikan contoh, jadi sample, kirim dari Kementerian LHK melihat bagaimana pengelolaan hutan dan lingkungan hidup berjalan bersama-sama, ekonominya dapat lingkungannya juga dapat," tambahnya, dikutip dari Antara News.

Presiden pun berharap terobosan itu juga turut didukung oleh semua pihak, termasuk para rimbawan.

"Dibutuhkan jiwa-jiwa mulia, para rimbawan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konkrit, persoalan riil di lapangan dengan sebuah etos kerja yang baik sehingga mana yang dilindungi, mana yang diproteksi jelas, mana yang dipakai konsesi, mana untuk hutan sosial, betul-betul jelas," tambahnya. (Muchlas Dharmawan)

Pemerintah Hadiahi Masyarakat Lahan Hutan 2 Ha

Published in Nasional
Rabu, 26 Juli 2017 08:25

Medialingkungan.com – Angin segar bagi masyarakat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan memberikan lahan kepada masyarakat untuk dikelola dan dikembangkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan nantinya tiap keluarga yang telah diidentifikasi bisa mendapatkan lahan hutan ini dengan luas rata-rata 2 hektar.

Lahan yang akan dikelola oleh masyarakat adalah lahan milik Perum Perhutani yang notabenenya merupakan perusahaan plat merah. Perum Perhutani akan meminjamkan lahan hutan menganggur kepada masyarakat selama 35 tahun melalui program Perhutanan Sosial.

“Mulai Agustus atau bahkan minggu ini perhutanan sosial akan launching, untuk akses rata-rata 2 hektar per keluarga,” kata Darmin, seperti yang dilansir kata.co.id, Selasa (25/7).

Tujuan dari program ini agar meningkatkan produktivitas tanaman yang ditanam semakin baik. Sebelumnya Darmin sempat menyebut Kabupaten Karawang sebagai tempat peluncuran program ini. Namun, kini dia prioritas awal perhutanan sosial ini di wilayah provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Setelah itu baru masuk ke Jawa Barat.

Pemerintah juga akan membantu mencari pembeli komoditas yang dihasilkan, agar konsep klaster di lahan hutan sosial ini bisa berhasil. Selain itu, dukungan logistik bagi perdesaan juga akan diatur, agar masyarakat dapat menggunakan fasilitas pascapanen sebagai bagian dari sarana penjualan komoditasnya. (Angga Pratama)

Bonn Challenge, Insiaisi Restorasi Hutan Terbesar Di Dunia

Published in Nasional
Selasa, 09 Mei 2017 10:48

Medialingkungan.com – Sumatera Selatan (Sumsel) kedatangan 40 negara untuk menghadiri The 1st Asia Bonn Challenge High Level Meeting pada hari ini dan besok (9-10) Mei 2017. Pemerintah Provinsi Sumsel mengatakan The Bonn Challenge adalah suatu inisiatif dan ide yang besar dari pemimpin-pemimpin dunia yang peduli perubahan iklim.

“Ini dilakukan dengan restorasi lanskap hutan yang kritis,” ujar Najib Asmani, Staf Ahli Gubernur Sumatera Selatan Bidang Perubahan Iklim.

Lebih lanjut ia sampiakan mengatakan pengelolaan hutan dan lahan di provinsi Sumsel harus melibatkan semua elemen masyarakat. "Berkat kerja keras Pemprov Sumsel kita bisa menyelenggarakan Bonn Chalenge," ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Sumsel mengatakan sebanyak 736 ribu hektar hutan di Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan rusak. Kerusakan dominan disebabkan kebakaran hutan dan lahan 2015. "736 Ribu hektar hutan yang rusak akibat kebakaran 2015. Sulit direstorasi atau direvitalisasi, APBD tak mampu, APBN juga," kata Alex, Senin (8/5).

Ia sampaikan juga bahwa pihaknya sulit melakukan restorasi hutan rusak itu memerlukan banyak biaya. Tak hanya anggaran dari APBD, dana dari pemerintah pusat (APBN) juga belum tentu mampu mencukupi.

Untuk menyikapi masalah tersebut, Alex menggandeng banyak Non-Government Organization (NGO) yang peduli terhadap lingkungan untuk membantu memperbaiki hutan yang rusak. “kita mengajak pihak kedua dan ketiga untuk membantu. Kita masih cari negara-negara yang peduli. Saat ini setidaknya, ada 11 lokasi yang digarap 6 NGO," paparnya.

Terkait Bonn Challenge, sambungnya, Bonn Challenge adalah suatu inisiatif restorasi landskap yang kritis yang terbesar dunia. Gelaran kali ini dimanfaatkan untuk menunjukkan kepada negara peserta untuk melihat secara langsung kondisi hutan di Bumi Sriwijaya ini. Sumsel sendiri mengajukan 400 ribu hektar dari 150 juta hektar hutan yang ditargetkan direstorasi hingga 2020 mendatang. {Fahrum Ahmad}

Menteri Pembangunan Denmark Apresiasi Hutan Harapan Jambi

Published in Nasional
Selasa, 02 Mei 2017 10:10

Medialingkungan.com – Menteri Pembangunan Kerja Sama Denmark, Ulla Tørnæs‎, berkunjung ke Hutan Harapan di Kabupaten Batanghari, Jambi, Minggu (30/04). Ia didampingi rombongan Duta Besar Denmark untuk Indonesia, Casper Klynge‎.

Kunjungan ini merupakan tindaklanjut dari kerja sama Pemerintah Denmark dan Indonesia di bidang pelestarian lingkungan. Ulla menyampaikan kekagumannya terhadap hutan tropis yang masih alami dan memegang peran vital di Sumatera sebagai penyumbang oksigen.

"Karena itulah kami menganggap hutan tropis ini memiliki peran yang sangat penting di mata internasional," ungkap dia seperti dikutip dari Tribunnews.com. Untuk itu sambung dia, kelestariannya harus dijaga. "Termasuk di dalamnya menjaga kelestarian flora dan fauna yang hidup di hutan tropis ini".

Ulla juga diberikan kesempatan untuk membuka kegiatan launching "Thumble in the Jungle" dalam rangka lomba sepeda gunung pertama di Hutan Restorasi di Indonesia, pada Senin (1/05). Melalui kegiatan ini, dia berharap, pelestarian hutan tidak semata-mata untuk menjaga keaslian alam, namun juga berdampak positif bagi masyarakat.

‎‎"Saya sangat gembira berada di tempat ini. Saya melepas peserta sepeda gunung pertama di Hutan Harapan," ujar Ulla Tørnæs‎, Senin (1/5).

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang cukup menarik bagi negara lain. Namun untuk pengembangan di bidang ecotourism perlu ditingkatkan lagi. "Tujuannya agar kunjungan turis ke hutan ini dapat meningkat," ujarnya.

Sementara itu, Casper mengatakan, peranan Hutan Harapan yang dikelola PT Restorasi Ekosistem Indoensia (Reki) dapat mengurangi emisi karbon hingga dua kali lebih besar di negaranya. ‎

Berdasarkan data yang diperoleh, keberadaan Hutan Harapan dapat mengurangi jumlah emisi karbon 80 juta ton per tahun, atau dua kali lipat dari Denmark, yang hanya 40 juta ton per tahun‎. "Hutan Harapan ini merupakan proyek yang akan diterapkan di daerah lain," ungkapnya.

Hutan Harapan membentang di dua kabupaten di Provinsi Jambi, yakni Sarolangun dan Batanghari, serta di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Izin pengelolaannya diberikan kepada Unit Manajemen Hutan Harapan bentukan Burung Indonesia, Birdlife International dan Royal Society for the Protection of Birds. Karena pemerintah mensyaratkan badan hukum perseroan terbatas (PT), maka didirikan PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki).

Izin RE pertama didapat pada 2007, yakni untuk kawasan seluas 52.170 hektare di Kabupaten Musi Banyuasin (SK Menhut No 293/Menhut-II/2007). Izin kedua keluar pada 2010 untuk areal seluas 46.385 hektare di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun (SK Menhut No 327/Menhut-II/2010). Total luas izin konsesinya 98.555 hektare. "Inisiatif Hutan Harapan setidaknya menyelamatkan 20 persen hutan dataran rendah yang tersisa di Sumatera dan mendukung pelestarian alam di Indonesia," imbuhnya.

Casper juga menyebutkan: "Antara Denmark dan PT Reki masih mencari modul untuk mencari solusi tekanan dari luar. Tapi, kami meyakini pihak Reki bisa mencarikan sulusi dengan cara bermitra dengan masyarakat sekitar”.

"Terpenting menjaga hutan Harapan dan tetap mempertahankan keberadaan penduduk asli yang tinggal di hutan Harapan agar nanti mereka bisa disejahterakan di tempat tinggalnya sendiri melalui kerjasama yang baik," tambah Casper. {Fahrum Ahmad}

Halaman 1 dari 21

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini