medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com
medialingkungan.com
www.yoursite.com
Pasang Iklan Baris disni info@medialingkungan.com

Status Waspada, Taman Nasional Gunung Merapi Ditutup

Published in Nasional
Minggu, 03 Juni 2018 14:46

Medialingkungan.com – Gunung Merapi kembali meletus pada Jumat (1/6/2018) pukul 08.20 WIB. Kemudian letusan kembali terjadi lagi pada pukul 21.00 WIB selama 56 detik. Menanggapi hal tersebut, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menyatakan Gunung Merapi berada pada level II atau berstatus waspada.

Sabtu kemarin (2/6/2018) Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Ammy Nurwati menutup jalur di TNGM. Jalur yang ditutup oleh Ammy ialah Jurang Jero, Tlogo Muncar, Tlogo Nirmolo, Kalikuning Park, Pluyon, Deles dan Jalur Pendakian Selo dan Sapuangin.

Akibat letusan Gunung Merapi, terdapat lima titik api di dua kecamatan. Dua titik api di Kecamatan Selo dan tiga titik api di Kecamatan Cangkringan.

“Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan koordinasi dengan relawan, titik api ini mengindikasikan adanya vegetasi yang terbakar, akibat material jatuhan (balistik). Namun telah dipastikan bahwa api ini telah padam karena sudah tidak terlihat lagi asap," ujar Ammy dilansir dari laman resmi KLHK.

Namun, pihak TNGP belum bisa memprediksikan kerugian ekologis dari adanya titik api ini. Lokasi titik api yang kurang dari radius 3 km dan disarankan untuk tidak ada aktivitas manusia. Sedangkan untuk keadaan satwa di TNGM masih dalam keadaan normal.

"Terkait pergerakan satwa, sampai saat ini tidak ada pantauan yang mengindikasikan satwa turun, sehingga dapat dinyatakan masih normal," kata Ammy. (Ira Anugerah Abbas)

Walhi: Lebih Baik PLTA Tampur Dibatalkan

Published in Nasional
Sabtu, 25 November 2017 15:34

Medialingkungan.com - Pihak pemerintah terus berupaya melakukan percepatan pembangunan, satu diantaranya mendirikan pembangkit energi, seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Proyek pembangunan ini tak jarang menuai kritik pada pelaksanaannya oleh berbagai pihak. Seperti pada pembangunan PLTA tampur di Kabupaten Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Timur, dan Kota Langsa.

Maksum, Warga Aceh Tamiang, menyatakan tidak setuju dengan pembangunan PLTA tampur dengan tinggi bendungannya mencapai 173,5 meter. Selain itu, sosialisasi pembangunan serta resiko yang akan dihadapi kepada masyarakat, tidak menyeluruh.

“Kami tidak mau, bila bendungannya jebol menjadi bom. Terlebih, lokasinya dengan permukiman penduduk,” terangnya dalam diskusi PLTA Tampur yang dilaksanakan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HaKA) di Banda Aceh, (23/11/2017) dilansir dari Mongabay.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur yang kapasitasnya mencapai 443 Megawatt ini dikerjakan Perusahaan Modal Asing (PMA) PT. Kamirzu asal Hongkong. Laporan kunjungan lapangan Walhi Aceh menerangkan, pembangunan PLTA Tampur saat ini masih prakontruksi dan perampungan perizinan. Termasuk izin pinjam pakai kawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), izin lingkungan, serta izin usaha.

“Proses dan perizinan ditargetkan rampung di 2017. Keseluruhan, PLTA Tampur siap operasi pada 2025 dan penggenangan waduk direncanakan di tahun pertama itu,” terang Kepala Divisi Advokasi Walhi Aceh, Muhammad Nasir, Kamis (23/11/17).

Nasir menyatakan, pembangunan ini menggunakan lahan seluas 4.090 hektar untuk rencana genangan. Luas lahan tersebut terbagi atas, kawasan hutan lindung (1.226,83 hektar), hutan produksi (2.565,44 hektar), dan area penggunaan lain (297,73 hektar).

Rencana pembangunan bendungan/DAM dan power house seluas 10 hektar berada di hutan lindung. Sementara pembangunan jalur saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) sepanjang 45 km berada di hutan lindung (9,34 km), hutan produksi (21,4 km) dan area penggunaan lain (14,26 km).

Hasil sidang 28 Desember 2016 Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Provinsi Aceh, telah menyetujui pengerjaan proyek tersebut. Meskipun, lebih dari 4.000 hektare hutan di KEL akan menjadi danau dan puluhan kepala keluarga di Desa Lesten, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, direlokasi.

“Walhi Aceh menolak Amdal PLTA Tampur karena penggunaan hutan yang sangat luas dan melaporkannya ke KLHK. Lebih baik proyek itu dibatalkan saja untuk menyelamatkan lingkungan dan masyarakat,” tegas Nasir.

Warga Aceh Tamiang yang juga pegiat lingkungan Rudi Putra menyatakan, kondisi tanah di Kawasan Ekosistem Leuser sangat labil. Mudah longsor yang berpengaruh pada usia bendungan.

“Setiap tahun perbukitan di Leuser amblas karena longsor. Bendungan tinggi sangat tidak cocok dibangun karena kondisi tanah yang tidak stabil,” jelas Rudi yang telah belasan tahun bekerja di hutan Leuser.

Rudi menyatakan, lokasi proyek PLTA Tampur berada dekat patahan yang rawan terjadi gempa. Hal Ini bisa mempercepat usia bendungan. “Saya tidak bisa banyangkan kalau bendungan itu jebol,” ungkapnya. (Khalid Muhammad)

 

 

Manggala Agni Manfaatkan Limbah jadi Sumber Energi

Published in Nasional
Senin, 20 November 2017 17:19

Medialingkungan.com - Manggala Agni Daerah Operasi Ketapang Kalimantan Barat manfaatkan limbah hasil penyiapan atau pembukaan lahan menjadi cuka kayu. Hasil temuan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, briket arang dan juga gas sebagai sumber energi pengganti LPG (Liquified Petroleum Gas). 

Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Raffles B. Panjaitan mengungkapkan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di Indonesia dan tahun 2015 menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Pasca kebakaran hutan terparah pada tahun 2015, menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk terus melakukan berbagai upaya menuntaskan permasalahan tersebut.

“Pembukaan lahan masih menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu diciptakan inovasi-inovasi yang mendukung pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.

Raffles menambahkan bahwa pembuatan cuka kayu, briket arang, dan juga pengolahan gasifikasi dapat dikembangkan di masyarakat untuk menjadi solusi bermanfaat sekaligus diharapkan dapat menekan potensi kebakaran hutan dan lahan. Hasil-hasil olahan ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat itu sendiri atau dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. 

Pemanfaatan limbah hasil pembukaan lahan menjadi cuka kayu ini merupakan implementasi arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2017. Presiden Republik Indonesia memberikan arahan bahwa upaya pencegahan karhutla harus tetap dilakukan dengan sinergi dari semua pihak dan dilakukan sedini mungkin sebelum terjadi kebakaran karena ketika sudah terjadi kebakaran, akan sulit untuk dipadamkan.

Pengembangan teknik penyiapan lahan tanpa bakar dan berbagai upaya pencegahan karhutla lainnya terus dilakukan di wilayah Indonesia untuk menekan tingkat kerawanan karhutla. Di Kalimantan Barat Sampai dengan tanggal 18 November 2017 ini, jumlah hotspot di wilayah ini sejumlah 639 titik, menurun drastis jika dibandingkan tahun 2016 periode yang sama yaitu 1.550 titik. Begitu juga luasan kebakarannya. Hasil perhitungan citra satelit sampai dengan September 2017, luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat 7.440 ha dimana angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya seluas 9.174 ha. (Dedy)

Puluhan Ribu Petani India Bunuh Diri Akibat Perubahan Iklim

Published in Internasional
Rabu, 09 Agustus 2017 02:37

Medialingkungan.com – Perubahan iklim kini telah benar-benar menunjukkan dampaknya terhadap nyawa manusia. Hasil studi oleh University of California (UC) Berkeley dengan judul “Crop-damaging temperatures increase suicide rates in India”, menyebutkan bahwa sekitar 60.000 petani di India telah bunuh diri akibat perubahan iklim.

Pada studi yang dipublikasikan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) (27/7) tersebut, Tamma A. Carleton dari UC Berkeley membandingkan data selama lima dekade terakhir terkait perubahan iklim dan kasus bunuh diri di India.

Carleton menemukan bahwa adanya hubungan yang kuat antara variasi temperatur di India dengan angka bunuh diri selama musim pertumbuhan. Bahkan menurutnya, kenaikan 1o C saja pada hari-hari pertumbuhan tanaman berkorelasi dengan peningkatan kasus bunuh diri sebanyak 67 kematian, dan kenaikan 5o C diasosiasikan dengan tambahan 335 kematian akibat bunuh diri.

Sebaliknya, ia menemukan bahwa peningkatan curah hujan 1 cm per tahun mengurangi angka bunuh diri sebanyak 7 persen.

Jika ditotal, Carleton memperkirakan bahwa terdapat 59.300 kasus bunuh diri di bidang pertanian selama 30 tahun terakhir di India bisa dihubungkan dengan pemanasan global.

Carleton menulis di dalam makalahnya bahwa peningkatan temperatur selama musim pertumbuhan mengurangi panen dan menambahkan tekanan ekonomi bagi para petani-petani India.

“Kekurangan ini juga masuk ke perekonomian, dan membuat populasi yang bertani dan tidak bertani tertekan karena naiknya harga pangan dan turunnya kebutuhan akan pekerja pertanian,” tulis Carleton, dikutip dari Kompas.

Hal ini juga dapat dibuktikan dalam aksi protes yang dilakukan oleh para petani dari Tamil Nadu. Mereka membawa tulang-tulang dan tengkorak petani yang bunuh diri dan menumpuknya di Jantar Mantar, Delhi, tidak jauh dari gedung parlemen India. Menurut mereka, kekeringan terhebat dalam 140 tahun terakhir telah membunuh ratusan petani Tamil Nadu.

Kemudian, Perdana Menteri India, Narendra Modi pun mengakui bahwa perubahan iklim telah menimbulkan dampak yang luar biasa bagi India. Dia berkata bahwa perubahan iklim telah menyebabkan banjir besar di berbagai daerah di India, seperti Assam, Gujarat, Rajashtan, dan Bengal.

“Hidup pun menjadi terbalik akibat banjir. Tanaman, ternak, infrastruktur, jalan, listrik, dan komunikasi – semuanya terganggu, khususnya petani-petani kita yang harus menghadapi banyak kerugian akibat kerusakan terhadap tanaman dan sawah mereka,” ujar Modi.

Pemerintah India pun harus mengucurkan dana asuransi perlindungan tanaman senilai Rp 17,3 triliun sebagai bagian dari usahanya untuk menangani hal tersebut. (Muchlas Dharmawan)

Gempa di Aceh Berpotensi Gempa Susulan?

Published in Nasional
Sabtu, 10 Desember 2016 20:19

Medialingkungan.com – Gempa 6.5 SR yang menguncang Aceh pada (7/12) kemarin menyisakan duka mendalam khususnya masyarakat di dua Kabupaten yang terkena dampak paling parah yaitu Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireun. Gempa yang mengguncang Aceh pada pukul 05.03 tersebut berpusat di 18 km timur laut Pidie Jaya dengan kedalaman gempa 15 km. Analisis BMKG mengatakan gempa tersebut berasal dari aktifitas sesar lokal mendatar (strike-slip-fault) dan berpotensi adanya gempa susulan hingga dua sampai tiga hari kedepan.

Daryono, Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG melaporkan bahwa potensi gempa susulan tersebut ada, namun kekuatannya kecil dan tak ada potensi gempa susulan yang besar. Berdasarkan data BNPB, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 12 kali hingga kemarin (9/12) sampai pukul 08:15 WIB. Namun Daryono menegaskan bahwa, gempa yang cukup kuat tersebut tidak akan berpengaruh terhadap lempengan lain di Sumatera. Untuknya, Ia menghimbau agar warga tetap tenang dan tak terpancing isu yang beredar.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Moch Riyadi, seperti yang dikutip dari Mongabay mengatakan bahwa gempa tersebut termasuk dalam kategori dangkal. Dugaan kuat sesar aktif gempa tersebut adalah sesar Samalanga-Sipopok Fault-jalur sesar kearah barat daya-timur laut dengan analisis peta tingkat guncang menunjukkan bahwa dampak gempa tersebut akan dirasakan oleh 9 daerah yaitu Busugan, Meukobrawang, Pangwabaroh, Meukopuue, Tanjong, Meukobrawang, Pangwabaroh, Angking dan Pohroh.

Kamis malam (8/12) Presiden Jokowi mengatakan bahwa penanganan terhadap korban bencana gempa Pidie Jaya sudah sangat baik dan sudah mencapai 99% proses evakuasi. Jokowi juga mengatakan akan langsung melihat kebutuhan yang diperlukan terutama terkait dengan perbaikan pemukiman dan fasilitas sosial. Ia mengatakan bahwa yang paling penting saat ini adalah evakuasi penanganan korban dirumah sakit.

Gubernur Aceh sendiri menetapkan status Tanggap Darurat Bencana terhadap tiga Kabupaten yaitu, Pidie Jaya, Pidie dan Bireun hingga 20 Desember 2016. Hingga Kamis pukul 09.00 korban meninggal dilaporkan mencapai 102 jiwa, 700-an orang luka-luka dan 10.000 santri yang terkena dampaknya. Ia memperkirakan korban akan terus bertambah, mengingat masih ada warga yang tertimbun reruntuhan.

Saat ini sudah ada ribuan personil Tim SAR, BPBD Aceh, Polri, PMI Tagana (Taruna Siaga Bencana) Aceh, TNI, relawan dan masyarakat yang berfokus pada pencarian dan penyelamatan korban. Kepada wartawan, Gubernur Aceh mengungkapkan fakta bahwa sekitar 429 rumah rusak, 105 ruko roboh dan 14 mesjid, 6 musholah, 1 sekolah, 3 bangunan dan RSUD Pidie mengalami rusak berat. Kerusakan terparah dialami oleh Kabupaten Pidie Jaya.

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNBP) membenarkan bahwa pemerintah masih lemah dalam implementasi tata ruang pada zona merah peta rawan rencana. Banyaknya korban akibat gempa disebabkan oleh reruntuhan bangunan. Untuk itu, bangunan tahan gempa sangat penting di zona merah (rawan) gempa.

Ia juga mengungkapkan bahwa kesadaran masyarakat akan peta rawan bencana juga sangat minim. Banyak infrastruktur baik di Aceh maupun diwilayah lain belum memiliki rumah tahan gempa. Masyarakat terkendala dalam masalah biaya. Rumah tahan gempa 30-50% lebih mahal dibandingkan dengan bangunan biasa. Untuk itu Sutopo menganjurkan adanya aturan dana insentif untuk membuat bangunan tahan gempa, utamanya bagi mereka yang berasal dari kelas menengah kebawah. (Suterayani)

Informasi terbaru gempa Aceh dalam bentuk infografis (Sumber: Badan Nasional Penangguan Bencana)

 

Sri Sultan HB X: Perawatan dan Peremajaan Pohon Sangat Penting Untuk Antisipasi Bencana

Published in Nasional
Rabu, 23 November 2016 15:27

Medialingkungan.com – Di Yogyakarta dan Bantul, Senin (21/11) petang kemarin, terjadi hujan lebat dan angin kencang. BPBD DIY mencatat ada 46 kejadian pohon tumbang, reklame roboh dan kerusakan fasilitas pribadi atau umum di Yogyakarta dan Bantul.

Untuk mengantisipasi hal serupa terjadi, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X mengingatkan pentingnya perawatan dan peremajaan pohon berusia tua untuk mengantisipasi pohon tumbang saat terjadi hujan lebat disertai angin kencang.

Sultan berharap instansi terkait dapat melakukan peremajaan pohon dengan melakukan penebangan pohon apabila diketahui telah berusia tua dan keropos serta mengganti dengan tanaman yang baru.

Masyarakat juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan karena setiap memasuki masa peralihan musim dari hujan ke musim panas memang kerap muncul angin puting beliung karena DIY dikelilingi Gunung Merapi Gunung Sewu, serta Pegunungan Menoreh.

Sementara itu, mengenai kesiapan bantuan dana tanggap bencana alam, Sultan mengatakan, telah tersedia di masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota.

"Anggaran untuk bencana ada semua. Kalau mereka (Kabupaten/Kota) tidak mampu, baru kami bantu," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, dikutip dari Antara.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Krido Suprayitno menyatakan pihaknya akan memantau secara "real time" terhadap lokasi-lokasi yang terkena bencana untuk mengetahui perkembangan atau kondisi di lapangan sedini mungkin sebagai bagian dari mitigasi. (Andi Wahyunira)

 

NU Gelar Pelatihan Pengurangan Resiko Bencana Di Wajo

Published in Nasional
Selasa, 06 September 2016 11:21

Medialingkungan.com – Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) bekerja sama dengan Departmen of Foreign and Trade (DFAT) Australia melakukan pelatihan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Participatory Disaster Risk Assessment (PDRA) untuk masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana di di Gedung PKK, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pelatihan ini berlangsung selama empat hari, mulai 2 September 2016 sampai 5 September 2016.

Pelatihan yang ini diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari berbagai institusi, diantaranya LPBI NU Kabupaten Wajo, Banom NU, BPBD, PMI, tokoh masyarakat, PKK, LSM kebencanaan/lingkungan, tokoh pemuda/karang taruna, lembaga pendidikan/guru, dan pelaku usaha kecil & menengah. Mayoritas peserta merupakan masyarakat Desa Salomenraeng. 

Desa Salomenraleng dipilih sebagai lokasi praktek pelatihan dengan pertimbangan bahwa desa ini memiliki risiko tinggi terjadi bencana banjir. Hampir setiap tahun di Desa Salomenraleng terjadi banjir akibat luapan air dari Danau Tempe. Danau tempe mengalami sedimentasi 5-7 cm setiap tahun, dan menjadi potensi ancaman banjir terutama saat musim hujan.

Menurut Kepala Pelaksanan Harian BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Wajo, Drs. H. Alamsyah, M.Si. dalam sambutannya bahwa potensi kejadian bencana di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkataan. Dalam kurun waktu 2012-2015, terjadi angin putting beliung 396 kali, banjir 289 kali, longsor 240 kali, dan erupsi gunung berapi 5 kali. Di Kabupaten Wajo, pada tahun 2016, sudah terjadi 3 kali banjir, yaitu pada Bulan Februari, Mei dan Juni.

“Rangkaian bencana yang terjadi seharusnya tidak membuat putus asa, tetapi justru menggerakkan berbagai pihak terkait bencana di Kabupaten Wajo merumuskan solusi untuk menanggulangi bencana melalui pendekatan pengurangan risiko bencana,” ujarnya.

Dalam Pelatihan PRB dan PDRA ini sedikitnya akan dibahas 7 materi, meliputi: Konsep dasar manajemen risiko bencana; Kebijakan dan sistem Penanggulangan Bencana; Daur bencana dan tahapan dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Kajian risiko partisipatif dan pengorganisian komunitas; Kajian Analisis Bencana (Ancaman, Kerentanan, Kapasitas, dan Risiko Bencana) dan Tindakan PRB; Pendekatan Kajian/Analisis Pengurangan Risiko Bencana dengan Teknik Participatory Disaster Risk Assessment (PDRA); dan Menakar risiko bencana partisipatif.

“Dengan adanya pelatihan PRB dan PDRA ini, mudah-mudahan dapat menambah wasasan dan melahirkan tindakan reaksi yang akan dijadikan isu sentral penyusunan pembangunan daerah, baik di tingkat desa maupun tingkat kabupaten/kota. BPBD Kabupaten Wajo sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Diharapkan rekomendasi dari pelatihan ini dapat disampaikan kepada BPBD untuk dijadikan bahan Penyusunan Penyelenggaraan PB,” tambahnya.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan memiliki pemahaman tentang konsep dan pengertian dasar penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, dan mampu menjelaskan upaya PRB secara komprehensif. Serta diharapkan pula peserta mampu menyusun kajian risiko bencana dengan teknik PDRA dan memiliki kemampuan dasar dalam menyusun rencana aksi pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat.  (Muchlas Dharmawan)

Gempa di Jepang dan Ekuador, Ilmuan : Indonesia Juga Berpotensi Kena

Published in Internasional
Rabu, 20 April 2016 18:18

Medialingkungan.com – Dunia digemparkan oleh bencana gempa yang terjadi beberapa hari terakhir. Di Jepang, berpusat di Prefektur Kumamoto Pulau Kyushu, gempa telah terjadi dua kali. Pertama pada Kamis (15/04) yang berkekuatan 6,2 Skala Richter (SR), dan dalam kurun waktu 28 jam kedepan terjadi gempa kedua dengan kekuatan yang lebih besar, yaitu 7,4 – 7,8 SR. Gempa ini menewaskan 41 orang tewas, dan ribuan orang lainnya cedera.

Selang beberapa jam setelah gempa kedua di Jepang, terjadi lagi gempa di Negara Ekuador dengan kekuatan 7,8 SR. Gempa ini menewaskan sekitar 413 orang dan juga sebabkan sekitar 2527 orang terluka. Kerusakan yang terjadi sangat luas, selain merusak rumah warga gempa tersebut juga menghancurkan infrastruktur seperti jembatan di selatan Guayaquil yang berjarak sekitar 300 km dari pusat gempa.

Kedua wilayah gempa tersebut dipastikan masuk dalam kawasan Cincin Api atau Ring of Fire. Wilayah Cincin Api ini merupakan pertemuan antar lempeng, utamanya lempeng pasifik. Kawasan ini membentang sepanjang 40ribu km, mulai dari Pantai Barat Amerika Selatan, Amerika Utara, Kanada, Semenanjung Kamtschatka, Jepang, Indonesia, Selandia Baru dan kepulauan Pasifik Selatan.

Untuk wilayah Indonesia yang juga termasuk dalam kawasan cincin api, gempa tak bisa di hindari. Indonesia termasuk daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu: Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik.

Seperti yang di lansir Kompas.com Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Daryono mengatakan, "Dibanding Ekuador, ancaman gempa subduksi lempeng lebih besar dialami Indonesia yang seolah dikepung generator gempa dari berbagai arah”.

Para ilmuan yang termasuk dalamnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), tim ahli Institut Teknologi Bandung (ITB), dan BKMG memprediksi adanya potensi gempa dengan kekuatan 9 SR di wilayah Mentawai, Sumatera Barat dan juga bagian selatan Jawa tak luput dari ancaman gempa dengan perkiraan kekuatan gempa 8,2 – 8,8 SR. {Suterayani}

Peranan Agama Dalam Perubahan Iklim

Published in Nasional
Minggu, 16 Agustus 2015 13:45

Medialingkungan.com – Terjadinya perubahan iklim membuat sejumlah pemerintah hingga ilmuan melakukan penanganan yang intensif agar mengurangi dampak perubahan iklim yang terjadi di muka bumi. Untuk itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsudin mengungkapkan dengan melalui jalur pendekatan agama penting dalam menanggulangi berbagai persoalan yang terjadi.

“Kenapa melalui jalur agama? Karena hampir seluruh manusia di dunia adalah pemeluk suatu agama oleh karenanya pendekatan agama menjadi penting dalam menyelesaikan persoalan perubahan iklim dan lingkungan,” kata Din Syamsuddin.

Ketu MUI ini mengatakan, kesadaran akan pentingnya pendekatan agama juga sudah disadari oleh dunia internasional dalam beberapa tahun terakhir karena melihat agama memiliki peran besar terutama karena masalah lingkungan ini terkait dengan budaya.

“Pun demikian juga dengan agama,” ujarnya, seperti yang dikabarkan republika, Minggu (16/08).

Tetapi, 'senses of crisis' dari masyarakat nusantara tidak terlalu tinggi sehingga penanganan masalah lingkungan hidup dan perubahan iklim yang membutuhkan kerja sama semua pihak kurang berjalan baik, tuturnya.

“Belum begitu mengena sense of crisis, karena kita kini dininabobokan oleh cuaca yang masih aman-aman saja hingga saat ini. Tapi, kita tidak tahu kedepannya bagaimana,” ucapnya.

Posisi Indonesia memang terasa stabil jika dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang, India, Pakistan atau dan lain sebagainya, namun beberapa waktu belakangan suhu di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup drastis, katanya. (Angga Pratama)

Dampak El Nino, Petani di Provinsi Banten Gulung Tikar

Published in Nasional
Kamis, 13 Agustus 2015 10:10

Medialingkungan.com – Musim Kemarau yang melanda sejumlah wilayah Indonesia mengakibatkan kekeringan dan kurangnya pasokan air bersih buat petani. Salah satu wilayah yang terkena dampak tersebut yaitu Provinsi Banten, sejumlah petani harus kehilangan mata pencaharian mereka dikarenakan kurangnya pasokan air dan kondisi lahan yang sulit digarap.

Menurut Sekretaris Komisi 5 DPRD Banten, Ade Rossi Khaerunisa mengungkapkan, kekeringan menjadi pemicu social dan melemahnya perekonomian yang terjadi di Banten. Selain itu, para petani yang seharusnya bisa menikmati hasil tanamannya, terancam gulung tikar.

“Diprediksi kekeringan makin meluas dan akan berakhir pada akhir tahun ini. Luas wilayah di Banten yang terkena dampak kekeringan yaitu 11.335 hektare,” kata Ade Rossi, seperti yang diberitakan Liputan6.

Dia menjelaskan penanganan bencana kekeringan di Banten harus melibatkan banyak sektor, karena puncak kekeringan akan terjadi pada bulan September-oktober mendatang. “Penanganan ini mesti lintas sektoral guna menangani bencana tersebut,” ucapnya.

“Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Distanak, Disnaker, dan Dinsos dalam penanganan pengangguran, pengemis, dan gelandangan yang disebabkan oleh El Nino,” tambahnya. (Arif Hidayat)

Halaman 1 dari 4

Berita Terbaru

Dibaca Terbanyak

Opini

QR Code
Copy/Share link halaman ini